Sampaikanlah walau satu ayat Al-Qur'an Online

Tampilkan postingan dengan label korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label korupsi. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 November 2009

Mahasiswa: Kepung Gedung DPR, 1 Desember 2009


Jakarta - Sejumlah tokoh intelektual dan pimpinan ormas pemuda akan bergabung dengan mahasiswa untuk berunjuk rasa di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada 1 Desember, untuk mendorong dilakukannya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (26/11), mengatakan, sejumlah tokoh intelektual, pimpinan ormas, organisasi kepemudaan bersepakat menggelar demonstrasi besar-besaran pada tanggal tersebut. Mereka yang bersepakat itu adalah para peserta "Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!" yang diadakan di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, pada 23-25 November.

Mereka menyatakan akan "mengepung" Gedung DPR saat Sidang Paripurna DPR pada 1 Desember. Selain itu, kata Ton Abdillah dalam siaran tersebut, pada Hari Anti Korupsi 9 Desember, massa akan menggelar aksi serupa di lapangan silang Monas Jakarta, guna mendorong perubahan untuk Indonesia lebih baik tanpa korupsi.

Sejumlah orator yang menyampaikan keprihatinan dan pandangannya pada acara "Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!" antara lain Ton Abdillah, Sekjen Presidium GMNI Cokro Wibowo, Sures (Presidium KMHDI), Romo Benny Susetyo, Ray Rangkuti (KOMPAK), dan Abdul Mukti (Direktur CDCC).

Ton Abdillah mengatakan, mimbar kebangsaan digelar sebagai upaya untuk mempersatukan kekuatan kritik yang saat ini sedang tumbuh di tengah kelompok "civil society".

Menurut Ton, kegundahan publik atas kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century harus disalurkan menjadi energi untuk mendorong perubahan yang lebih nyata dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Kasus pelemahan KPK dan skandal Bank Century, katanya, merupakan kejahatan yang harus dilawan tanpa kompromi.

"Uang negara sebesar Rp6,7 triliun yang digunakan dalam `bailout` Bank Century harus dikembalikan dan semua aktor yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Mahasiswa dan rakyat tidak akan berhenti mendesak institusi-institusi terkait dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut kedua kasus ini hingga tuntas," katanya. ant/taq

sumber:
http://republika.co.id/berita/91916/Mahasiswa_Akan_Kepung_Gedung_DPR_1_Desember
Selengkapnya...

Selasa, 10 November 2009

Kapolri dan Jaksa Agung, Mundur Esok Hari?


Jakarta - Penegakan hukum di Indonesia sedang berada di titik nadir terendah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kapolri dan Jaksa Agung diminta untuk segera mengundurkan diri.

"Barangkali kalau di luar negeri Kapolri dan Jaksa Agung sudah bunuh diri, paling tidak mengundurkan diri tapi saya tidak tahu mengapa menunggu dicopot Presiden," kata Faisal dalam rapat dengan pendapat antara Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2009).


Menurut Faisal, kekisruhan hukum akhir-akhir ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi berdasarkan keadilan.

"Ini menandakan hukum bekerja seperti mesin mereka sudah lupa hukum itu untuk menegakkan keadilan," keluh Faisal.

"Kalau Kapolri betul-betul orang baik dan Jaksa Agung benar-benar orang baik, sebelum terlambat mundurlah esok hari," tambahnya.

Aktifis Kompak lainnya, Usman Hamid berharap DPR mendukung kerja Tim 8. Tim 8 menjadi harapan pamungkas pembuktian fakta kasus hukum yang makin memusingkan.

"Kami minta Komisi III mendorong Tim 8 untuk mendalami temuan KPK tanpa mempengaruhi independensi KPK untuk mengungkap dugaan korupsi di PT Masaro dan Bank Century," ungkap Usman.

Dengan demikian, kredibilitas Komisi III DPR sebagai wakil rakyat dapat dipertanggungjawabkan.


"Komisi III betul efektif mendorong Tim 8 untuk mencari fakta antara Polri dan KPK," tandasnya.

Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kompak dengan Komisi III DPR, beberapa aktifis Kompak seperti Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jeirry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Iman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya.

sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/10/212411/1239297/10/fasial-basri-minta-jaksa-agung-dan-kapolri-mundur

Selengkapnya...

Senin, 02 November 2009

Ancaman Rakyat : Turun Ke Jalan Jika Pemerintah Tak Mau LindungiKPK


Jakarta - Sejumlah gerakan mahasiswa dan masyarakat pendukung KPK mengancam ramai-ramai turun ke jalan sebagai aksi protes atas penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Gerakan massa turun ke jalan itu karena pemerintah dinilai tidak melindungi KPK.

"Kalau pemerintah nggak melindung KPK, ya rakyat turun ke jalan. Rakyat yang akan melindungi KPK," kata rektor Universita Paramadina Anis Baswedan kepada detikcom, Senin (2/10/2009).


Anis yang merupakan salah satu tokoh yang diundang Presiden SBY tadi malam ini mengatakan, persoalan rakyat turun ke jalan juga dibahas dalam pertemuan tadi malam dengan SBY. Pihaknya juga sudah memberikan usulan-usulan yang sedang dipertimbangkan SBY.

"Ya kita lihat saja perkembangannya. Sekarang ini yang melindungi usaha KPK nggak ada. Makanya rakyat turun ke jalan," tegasnya.

Sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) akan melakukan aksi di Mabes Polri dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Selain itu di lima puluh cabang lainnya yang tersebar di berbagai daerah juga akan melakukan aksi serupa.

Tak hanya gerakan massa turun ke jalan, dukungan terhadap Bibit-Chandra pun datang dari jejaring sosial Facebook dalam "Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto" yang telah menembus 315 ribu lebih.


sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/11/02/101852/1233041/10/rakyat-ancam-turun-ke-jalan-sebab-pemerintah-tak-mau-lindungi-kpk
Selengkapnya...

Jumat, 27 Juni 2008

KPK Getarkan Urat Malu Pejabat Negara

Belum lagi usai kasus korupsi yang menyeret anggota DPR RI, Al Amin Nasution - KPK telah melangkah memasuki teritorial Kejaksaan, sebuah lembaga peradilan di negara Indonesia, dengan berbekal hasil rekaman pembicaraan dan uang senilai hampir 6 Milyar yang ditengarai akan digunakan sebagai pelicin dalam persidangan kasus korupsi BLBI yang menjerat Samsu Nur Salim, seorang pengusaha kelas kakap nasional.

Kasus ini telah menyeret beberapa korban yang justru merupakan oknum dari kejaksaan, yang diharapkan oleh rakyat dapat menjadi pilar dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. 3 pejabat Jaksa Agung Muda diketahui melakukan "internal-affairs" merancang konspirasi tingkat tinggi dengan kurir sang pengusaha, Arthalita.

Seyogyanya dalam lembaga peradilan harus bersih dari oknum-oknum semacam itu namun agaknya masih terlalu sulit untuk memberantasnya, karena mungkin akan terjadi "bedhol deso" dalam lembaga itu sendiri. Jikalau rakyat memiliki hak untuk memilih, pastilah opsi untuk membabat benalu-benalu tersebut habis hingga ke akar-akarnya yang menjadi pilihan.

Pecat dan hukum mereka yang terbukti melakukan tindak korupsi, kemudian rekruit dari generasi muda agar mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan persyaratan-persyaratan khusus tentunya. Dengan demikian negara juga akan diringankan karena gaji pejabat pengganti itu tidak sebesar dan setinggi oknum yang telah melakukan korupsi.

KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) juga harus mulai menembus lebih jauh kedalam benteng dari lembaga-lembaga tinggi negara, kementrian, departemen, kepolisian, BUMN untuk menyelamatkan uang negara yang telah mengalir deras ke kantong pribadi oknum-oknum tersebut. Lebarkan kepak sayapmu, jangkau kasus dan tindak korupsi yang terjadi disetiap jengkal wilayah ibu pertiwi, turun ke level propinsi dan kebupaten yang pastilah banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan sejenis.

Sekali lagi, rakyat menunggu action dari KPK dalam komitmennya memberantas korupsi yang terjadi di ibu pertiwi.Begitu banyak finansial yang dikeluarkan oleh negara untuk membentuk komisi ini walau baru 3 % yang telah disetorkan ke kas negara, jangan sia-siakan harapan rakyat Indonesia.

Maju terus pantang menyerah, getarkan urat malu pejabat-pejabat negeri yang korupsi meski merebak isue tidak sedap tentang rencana DPR RI akan meninjau ulang kebijakan pemerintah mengenai keberadaan KPK beserta tugas dan fungsinya secara legal formal namun yakinlah rakyat ada dibelakang mu. Selengkapnya...

Bravo, KPK Getarkan Urat Malu Pejabat

Lampiran
URLJenis MIME
Tambahkan link lampiran
Pengecekan Ejaan
Tambah Gambar
Pratinjau
Pratinjau
Jalan pintas: tekan Ctrl dengan: B = Tebal, I = Italic, P = Publikasikan, S = Simpan, D = Draft lebih lanjut

Selengkapnya...