Jakarta - Penegakan hukum di Indonesia sedang berada di titik nadir terendah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kapolri dan Jaksa Agung diminta untuk segera mengundurkan diri.
"Barangkali kalau di luar negeri Kapolri dan Jaksa Agung sudah bunuh diri, paling tidak mengundurkan diri tapi saya tidak tahu mengapa menunggu dicopot Presiden," kata Faisal dalam rapat dengan pendapat antara Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2009).
Menurut Faisal, kekisruhan hukum akhir-akhir ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi berdasarkan keadilan.
"Ini menandakan hukum bekerja seperti mesin mereka sudah lupa hukum itu untuk menegakkan keadilan," keluh Faisal.
"Kalau Kapolri betul-betul orang baik dan Jaksa Agung benar-benar orang baik, sebelum terlambat mundurlah esok hari," tambahnya.
Aktifis Kompak lainnya, Usman Hamid berharap DPR mendukung kerja Tim 8. Tim 8 menjadi harapan pamungkas pembuktian fakta kasus hukum yang makin memusingkan.
"Kami minta Komisi III mendorong Tim 8 untuk mendalami temuan KPK tanpa mempengaruhi independensi KPK untuk mengungkap dugaan korupsi di PT Masaro dan Bank Century," ungkap Usman.
Dengan demikian, kredibilitas Komisi III DPR sebagai wakil rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
"Komisi III betul efektif mendorong Tim 8 untuk mencari fakta antara Polri dan KPK," tandasnya.
Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kompak dengan Komisi III DPR, beberapa aktifis Kompak seperti Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jeirry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Iman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya.
"Barangkali kalau di luar negeri Kapolri dan Jaksa Agung sudah bunuh diri, paling tidak mengundurkan diri tapi saya tidak tahu mengapa menunggu dicopot Presiden," kata Faisal dalam rapat dengan pendapat antara Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2009).
Menurut Faisal, kekisruhan hukum akhir-akhir ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi berdasarkan keadilan.
"Ini menandakan hukum bekerja seperti mesin mereka sudah lupa hukum itu untuk menegakkan keadilan," keluh Faisal.
"Kalau Kapolri betul-betul orang baik dan Jaksa Agung benar-benar orang baik, sebelum terlambat mundurlah esok hari," tambahnya.
Aktifis Kompak lainnya, Usman Hamid berharap DPR mendukung kerja Tim 8. Tim 8 menjadi harapan pamungkas pembuktian fakta kasus hukum yang makin memusingkan.
"Kami minta Komisi III mendorong Tim 8 untuk mendalami temuan KPK tanpa mempengaruhi independensi KPK untuk mengungkap dugaan korupsi di PT Masaro dan Bank Century," ungkap Usman.
Dengan demikian, kredibilitas Komisi III DPR sebagai wakil rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
"Komisi III betul efektif mendorong Tim 8 untuk mencari fakta antara Polri dan KPK," tandasnya.
Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kompak dengan Komisi III DPR, beberapa aktifis Kompak seperti Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jeirry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Iman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya.
sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/10/212411/1239297/10/fasial-basri-minta-jaksa-agung-dan-kapolri-mundur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar