Sampaikanlah walau satu ayat Al-Qur'an Online

Jumat, 04 Desember 2009

Pemerintah Diminta Tak Antidemokrasi


JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta agar pemerintah tidak reaktif apalagi reaksioner terhadap kritik dari masyarakat. Sikap demikian dianggapnya antidemokrasi dan tak memberi peluang bagi kontrol sosial dan politik.

Hal itu disampaikan Din pada Jumat (4/12) menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal pertemuan tokoh nasional untuk menggulingkan pemerintahan. "Gelagat pemerintah untuk membungkam kritik adalah bentuk otoritarianisme politik," kata Din yang ketika dihubungi sedang berada di Melbourne, Australia.

Hal itu, tutur Din, bertentangan degan semangat demokrasi dan reformasi. Meski demikian, Din mengaku tidak mendengar langsung pernyataan tersebut.

"Saya tidak tahu apa itu Kelompok Dharmawangsa karena saya tidak pernah hadir di sana. Kalau ada yang menyebut saya hadir adalah fitnah dan pembohongan publik," kilahnya.

"Pada 30 November 2009, saya pernah mengundang berbagai elemen masyarakat madani untuk berkumpul di Gedung Muhammadiyah yang melahirkan pernyataan bersama untuk menuntaskan skandal Bank Century dan menyeret semua yang terlibat ke proses hukum," kata dia.

Dia mendukung dan bersedia jadi pembicara pada aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Internasional oleh Gerakan Indonesia Bersih pada 9 Desember 2009. Kesediaan itu, bagi Din, merupakan bentuk komitmen membersihkan Indonesia dari korupsi.

Setiap dan semua warga negara yang antikorupsi, sambunngnya, akan mendukung aksi tersebut. "Jadi yang mencurigainya justru patut dicurigai sebagai tidak secara sejati mempunyai sikap antikorupsi," kata Din yang di Melbourne sedang menghadiri Parliament of World's Religions.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93612/Pemerintah_Diminta_tak_Antidemokrasi

Tidak ada komentar: