Kenaikan BBM

ang besar bagi pemerintahKenaikan harga minyak mentah dunia yang melewati ambang psikologi negara-negara pengimport bahan residu fosil ini, ditengarai bakal memicu gelombang inflasi internasional.
120 US$ adalah harga yang tertinggi bagi bahan bakar non renewable ini, yang ditaksir oleh para ahli geologi dan perminyakan dunia akan habis saat tahun 2015.
Tak dapat dipungkiri bahwa penyebab anggota OPEC ( negara-negara islam ) tidak mau menambah kuota eksploitasi sumber bahan bakar ini cenderung akibat perlakuan negara adidaya, Amerika yang merasa dirinya menjadi polisi di dunia sehingga merasa berhak melakukan "perbaikan kepemimpinan" terhadap negara-negara islam.
Menengok perjalanan Indonesia dalam mengantisipasi meningkatnya harga bahan bakar ini, pemerintah telah memberikan warning kepada rakyat agar bersiap menghadapi kenaikan harga BBM.
besaran kenaikannya antara 20-30%, demikian dikatakan wapres Yusuf Kalla baru-baru ini.
Dengan kondisi perekonomian rakyat yang sekarang dibawah garis pra sejahtera, apakah langkah yang diambil pemerintah adalah populis?
Kita sadar dan tahu, beberapa kebijakan pemerintah terkait BBM memang kurang populer.
Ambil contoh program konversi minyak tanah (minah) ke LPG yang baru dan sedang dilaksanakan.
Alangkah naif pabila jaringan infrastruktur yang kelak menangani program ini saja belum terbentuk, semisal: depo LPG, pengadaan tabung LPG dll, kemudian pemerintah memaksakan program konversi tersebut.
Antisipasi kenaikan harga sembako yang belum dapat diatasi oleh pemerintah, ditambah program konversi minah dan dilanjutkan dengan kenaikan harga BBM akan membawa efek dominan bagi kehidupan dan penghidupan rakyat jelata.
Program gagal Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah dulu akan menjadi bumerang bagi pemerintah apabila hal itu dicanangkan kembali.
Kriteria penerima BLT yang tidak jelas, transparan dan tidak dilakukan pemutakhiran data warga miskin yang semakin bertambah akan menimbulkan kecemburuan sosial yang justru berkesan memecah belah rakyat.
Lakukan pemutakhiran data warga miskin, kriteria yang diperjelas tidak akan mampu menghambat laju inflasi kali ini.
Pemberian kewenangan tanpa batas kapada KPK adalah langkah strategis untuk mengatasi keadaan ini.
Dengan melakukan pemeriksaan dan investigasi kepada seluruh jajaran departemen yang ada, niscaya akan diperoleh kembali uang negara yang selama ini disimpan dan dipendam didalamnya. dimulainya pembersihan dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan akan membawa dampak yang besar bagi pemerintahan SBY.
Tinggal menunggu ketegasan presiden untuk memberi kewenangan tersebut kepada KPK.
Langkah berikutnya adalah melakukan pemotongan 25% dari total gaji eksekutif, legislatif maupun yudikatif berdasarkan tingkatan/ golongan, mungkin bisa dimulai dari setingkat dirjen ke atas.
berikan opsi bersedia atau dipensiun dini.
Akan lebih baik memberikan pesangon yang memang terlihat besar jumlahnya kepada mereka namun dapat memberikan ruang nafas bagi rakyat.
Ingat, rakyatlah yang memberi mereka gaji, apabila rakyat yang kini telah sekarat diharuskan membayar apa yang tidak dapat mereka peroleh jaminan kehidupan yang layak, lantas untuk apa ada mereka.
Itu adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah secepatnya, sebelum semua meledak.
Apakah gerakan moral para mahasiswa akhir-akhir ini melalui demonstrasi yang meminta stabilitas harga-harga akan tetap dihadapi represif oleh aparat? Apakah akan terjadi reformasi jilid II kelak, wallahu 'alam bisawwab.