Diminta Amien Rais, Dradjad Mundur dari Calon Ketum PAN

Batam - Dradjad Wibowo mundur dari calon Ketua Umum (Ketum) PAN sesaat sebelum pemilihan dilakukan. Dradjad mengaku, salah satu alasannya adalah karena dia ingin mematuhi perintah Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Amien Rais.

"Demi ukuwah dan persaudaraan kita sebagai kader PAN, kami mengikuti apa yang disarankan oleh bapak Profesor Amien Rais. Insya Allah saudaraku Hatta menjadi ketua umum PAN," kata Dradjad dalam pidatonya sebelum panitia memutuskan kemenangan Hatta secara aklamasi dalam Kongres III PAN di Hotel Holiday, Batam, Sabtu (9/1/2010).

Sebelumnya, memang tampak sejumlah upaya untuk membuat Dradjat tidak maju sebagai calon Ketua Umum PAN. Bahkan mantan anggota Komisi XI DPR itu sempat menemui para pendukungnya untuk meminta saran tetap maju sebagai calon Ketum PAN atau tidak. Para pendukung menyarankan Dradjad tetap maju.

"Mas Dradjad harus tetap maju. Jangan mau diintimidasi dan ditekan. Ini ruang demokrasi, mari kita lihat apa hasilnya," teriak seorang pendukung Dradjad lantang.

sumber:
http://www.detiknews.com/read/2010/01/09/135708/1274911/10/dradjad-mundur-dari-calon-ketum-pan-karena-diminta-amien-rais

Selengkapnya...

SBY Sedang Bingung, kata Syafii Ma'arif

JAKARTA-Cendekiawan muslim, Syafii Ma'arif, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang bingung jika mengeluarkan pernyataan bahwa ada pertemuan tokoh nasional yang mencoba menggulingkan kekuasaan - lihat video. Selain bingung, SBY juga terlalu ketakutan.

"SBY sedang bingung," kata Syafii, saat dihubungi wartawan, Jumat (4/12). Ketika ditanya kaitan dirinya dengan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Syafii membantah. Dia menilai tuduhan itu merupakan fitnah.

Seperti diketahui, beredar dokumen di kalangan wartawan sejak dua hari lalu yang berisi ikhtisar pertemuan sejumlah tokoh nasional di Hotel Dharmawangsa untuk menggulingkan pemerintahan. Salah satu tokoh nasional yang disebut dalam dokumen itu adalah Syafii Ma'arif.

"Kalau percaya dengan dokumen bohong itu, artinya memang ada kepanikan berlebih di tubuh pemerintah," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. Dengan keras Syafii membantah merancang skenario penggulingan terhadap pemerintah.

"Tidak ada itu pertemuan (pertemuan di Hotel Dharmawangsa). Saya tidak pernah melakukan pertemuan itu. Tidak pernah," kata Syafii bernada tegas. Kalau sekarang dia bersuara keras dan kritis terhadapa pemerintah, bukan berarti ingin menjatuhkan. "Kita ini membantu pemerintah agar tegas memberantas korupsi. Kok disebut akan makar," ujarnya.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93613/Syafii_Ma_arif_SBY_Sedang_Bingung
Selengkapnya...

Pemerintah Diminta Tak Antidemokrasi

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta agar pemerintah tidak reaktif apalagi reaksioner terhadap kritik dari masyarakat. Sikap demikian dianggapnya antidemokrasi dan tak memberi peluang bagi kontrol sosial dan politik.

Hal itu disampaikan Din pada Jumat (4/12) menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal pertemuan tokoh nasional untuk menggulingkan pemerintahan. "Gelagat pemerintah untuk membungkam kritik adalah bentuk otoritarianisme politik," kata Din yang ketika dihubungi sedang berada di Melbourne, Australia.

Hal itu, tutur Din, bertentangan degan semangat demokrasi dan reformasi. Meski demikian, Din mengaku tidak mendengar langsung pernyataan tersebut.

"Saya tidak tahu apa itu Kelompok Dharmawangsa karena saya tidak pernah hadir di sana. Kalau ada yang menyebut saya hadir adalah fitnah dan pembohongan publik," kilahnya.

"Pada 30 November 2009, saya pernah mengundang berbagai elemen masyarakat madani untuk berkumpul di Gedung Muhammadiyah yang melahirkan pernyataan bersama untuk menuntaskan skandal Bank Century dan menyeret semua yang terlibat ke proses hukum," kata dia.

Dia mendukung dan bersedia jadi pembicara pada aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Internasional oleh Gerakan Indonesia Bersih pada 9 Desember 2009. Kesediaan itu, bagi Din, merupakan bentuk komitmen membersihkan Indonesia dari korupsi.

Setiap dan semua warga negara yang antikorupsi, sambunngnya, akan mendukung aksi tersebut. "Jadi yang mencurigainya justru patut dicurigai sebagai tidak secara sejati mempunyai sikap antikorupsi," kata Din yang di Melbourne sedang menghadiri Parliament of World's Religions.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93612/Pemerintah_Diminta_tak_Antidemokrasi
Selengkapnya...

5 Point Fokus Penyelidikan Angket Century YANG TIDAK TERBACAKAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat sahut-menyahut mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang Marzuki Alie soal perlu tidaknya substansi Angket Century dibacakan. Sebenarnya substansi apa yang ingin disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan soal Angket Century ini?

Menurut inisiator Angket Century atau anggota Tim Sembilan dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, salah satu poin substansi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kebijakan pencairan dana talangan untuk pengambilalihan (bail out) Bank Century senilai Rp 6,76 triliun tersebut. "Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata," kata Marurar Sirait di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).

Dalam pengantarnya, para pengusung angket ini akan mengusut soal pengawasan khusus Bank Indonesia terhadap Bank Century, proses pengajuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FPJP), Perubahan Peraturan BI soal FPJP, Penetapan BI kepada Bank Century sebagai bank gagal, Posisi Bank Century dalam Industri Perbankan, Penetapan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap Bank Century sebagai bank gagal, proses suntikan modal ke Bank Century, serta pelanggaran-pelanggaran Bank Century.

Berikut lima poin fokus penyelidikan Angket Century:
1. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata?

2. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.

3. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century?

4. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan?

5. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan perioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/12/01/18483825/Inilah.Lima.Poin.Fokus.Penyelidikan.Angket.Century
Selengkapnya...

Tuhanpun BERPOLITIK di Indonesia

Teori politik yang di bangun dalam ajang koalisi ternyata tidak terpakai sama sekali dalam konteks keputusan yang dibuat oleh Partai Demokrat (PD) dalam menetapkan nama calon wakil presiden yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bagaimana tidak, kasak-kusuk petinggi parpol mitra koalisi PD yakni PKS, PAN dan PPP ternyata mentah tatkala SBY memutuskan pendampingnya berdasarkan hasil Istikharah.

“99 persen Budiono pasti menjadi Cawapres SBY, sedangkan 1% kehendak Tuhan,” Jelas Wakil Ketum DPP PD Ahmad Mubarok.

Penjelasan akan beradaan tangan Tuhan untuk menentukan keputusan SBY juga diperkuat oleh Ketua Bidang Politik DPP PD Anas Urbaningrum dan Ahmad Mubarok.

“Sabar dulu saja. Secara pribadi SBY sedang istikharah (salat minta petunjuk) untuk mendapatkan yang terbaik….” ungkap Anas beberapa waktu lalu.

“Dari 21 nama yang diusulkan, sekarang sudah mengerucut menjadi 3 nama. Saya tidak tahu siapa saja nama itu, karena yang tahu hanya Pak SBY dan Allah,…..
“Hasil survei internal, ketiganya bagus. Memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi penilaian manusia kan belum tentu benar menurut Allah, karena itu Pak SBY meminta petunjuk siapa yang terbaik menurut petunjuk Allah lewat salat istikharah“ ungkap Wakil Ketum DPP PD Ahmad Mubarok pada 11 Mei 2009.

Jika keputusan SBY sudah final memilih Budiono atas kehendak Tuhan bagaimana dengan posisi mitra Koalisi SBY yang dibangun selama ini. Hasilnya mitra koalisi terutama PKS mengancam akan keluar dari barisan Koalisi. Alasannya, pasangan SBY sama sekali tidak merepsentasikan keterwakilan umat Islam.

Ini politik bung, detik-detik terakhir bisa berubah, bagaimanapun kuatnya reaksi jika masih ada kesamaan kepentingan maka “Tuhan pun berpolitik” akan diterima oleh mitra koalisi.

sumber:
http://www.maubaca.com/editorial/228-tuhan-pun-berpolitik-di-indonesia.html

Selengkapnya...

PAN = Amien Rais = The Real King Makers 1998 - 2014

Jakarta - Hingga kini, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih misterius. PAN masih belum jelas mendukung ke capres mana. PAN bercabang tiga. Pecah serius atau hanya strategi?

Kubu Hatta Rajasa, yang dimotori oleh Ketua DPP PAN Patrialis Akbar dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan berdiri di kubu duet SBY-Boediono (SBY Berbudi). Mereka hadir dalam deklarasi SBY Berbudi di Sabuga, Bandung.

Kubu Soetrisno Bachir (SB) memperlihatkan sinyal untuk mendukung Megawati-Prabowo. Kelompok ini dipimpin langsung oleh SB dan sebagian jajaran fungsionaris DPP PAN. Jumat (15/5/2009) malam, SB dan kelompoknya melakukan konsolidasi di Hotel Mega Pro, Jakarta Pusat.

Sedangkan kubu Amien Rais didukung sebagian fungsionaris DPP PAN dan didukung sekitar 28 DPW PAN. Konsolidasi yang dilakukan Amien terus intensif dilakukan, termasuk pertemuan dengan JK di Gedung Dakwah Muhammadiyah Menteng Jumat malam. Kelompok ini memberi sinyal akan mendukung JK-Wiranto.

Dari tiga kubu itu, kubu mana yang paling sah dan berhak memberikan dukungam secara resmi? Bila tanda tangan ketua umum dan sekjen PAN dibutuhkan untuk dukungan resmi capres-cawapres tertentu, maka hal itu sulit dilakukan. Ketua Umum SB akan merapat ke Mega-Prabowo, sedangkan Sekjen Zulkifli Hasan merapat ke SBY Berbudi.

Salah seorang fungsionaris DPP PAN mengatakan saat ini tiga capres yang sudah muncul tidak butuh dukungan PAN secara dejure. Tiga capres itu hanya butuh dukungan secara defacto.

"Sebab tanpa dukungan PAN, syarat wajib tiga capres untuk mendaftar ke KPU juga sudah terpenuhi. Masing-masing capres sudah memenuhi persentase kursi DPR atau suara sah nasional. Jadi tak perlu dukungan dejure dari PAN, tanda tangan ketum dan sekjen jadi tidak penting," ungkap dia saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (16/5/2009).

Sebagai contoh, didapuknya Hatta Rajasa sebagai ketua tim sukses SBY Berbudi. "SBY tak perlu bukti hitam di atas putih dari PAN untuk menjadikan Hatta sebagai ketua tim sukses," kata dia.

Karena itu, dia membantah bahwa PAN pecah. "Pecah itu, kalau di antara pimpinan PAN tidak ada koordinasi. Nyatanya sampai sekarang koordinasi di tiga kubu ini masih jalan dengan baik," kata dia.

Menurut dia, sejatinya apa yang melanda PAN ini adalah buah dari strategi The King Maker. Siapa King Maker itu? "Ya Anda tahu sendirilah," kata dia. Apa dia adalah Amien Rais? Dia membenarkan.

Lantas apa keuntungan PAN dalam posisi ini? Apakah ini berarti PAN bermain cantik di tiga kaki? "Tebakan Anda memang tepat. Seperti itulah," ujar dia.

( asy / djo )

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/16/105305/1132415/700/pan-bercabang-3-pecah-atau-strategi

Selengkapnya...

PAN Garap Prabowo Jika Hatta di Tolak SBY

INILAH.COM, Jakarta - Rakernas PAN di Yogyakarta telah memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY dan mencalonkan Hatta Rajasa sebagai wapres. Namun ternyata, SBY memilih Boediono sebagai cawapres. PAN pun menyiapkan opsi lain untuk menggarap koalisi Prabowo Subianto-Soetrisno Bachir.

"Sikap PAN terhadap pilihan SBY kepada Boediono ya silakan saja. Karena memang capres itu punya kewenangan memilih cawapresnya, jadi tidak ada yang boleh keberatan," ujar Ketua Bappilu PAN Totok Daryanto kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (12/5).

Totok mengatakan, PAN memang berkeinginan ada kadernya yang maju menjadi cawapres. Untuk itulah PAN mencalonkan Hatta untuk SBY.

"Tapi kalau itu tanyakan ke Pak Amien Rais kenapa kok tidak jadi dipilih. Kalau sekarang, Soetrisno Bachir ke Prabowo sedang berkomunikasi soal syarat yang masih kurang untuk mengusung capres-cawapres. Kemungkinan kita akan menggandeng parpol-parpol tak lolos parliamentary treshold," katanya.

Yang jelas, sambungnya, sebagai parpol PAN selalu ingin menjadi partisipan utama dalam proses politik.

"Bila tidak berhasil seperti saat ini, baru kita bergabung dengan siapa yang maju dan ini memang butuh dukungan. Pokoknya, mana yang paling menguntungkan itu yang akan dipilih PAN," imbuhnya. [mut/ana]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/05/12/106259/hatta-ditolak-pan-garap-prabowo/

Selengkapnya...

PKS Berang, Solidaritas Perempuan Beberkan Caleg Poligami

INILAH.COM, Jakarta - Data para calon anggota legislatif yang berpoligami segera dibeberkan dihadapan publik oleh Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI), Jum'at (27/3). Gara-gara ULAH LSM pembela perempuan ini, PKS pun berang karena merasa telah digembosi. Seperti diketahui, PKS merupakan parpol yang dikenal karena banyak memiliki kader yang berpoligami. Bahkan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Sekjen PKS Anis Matta sama-sama memiliki istri lebih dari satu.


"Itu pasti politis karena itu kan soal pribadi yang tak perlu diumbar dan dikait-kaitkan dengan persoalan negara," ujar Wasekjen PKS Fahri Hamzah kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (27/3).

Fahri secara tegas menyatakan, isu poligami itu sebagai bagian dari upaya kampanye hitam (black campaign). Sebab, isu poligami yang akan diumumkan Koordinator SPI Yeni Rosa Damayanti, merupakan isu yang tidak substansial yang tidak ada hubungannya dengan rakyat.

"Isu itu tidak jelas. Itu berhubungan dengan keinginan politik dia (Yeni) untuk menggembosi PKS," katanya.

Menurut Fahri, selama poligami itu legal, tidak seharusnya diumumkan dan dipermasalahkan. "Soekarno saja pendiri bangsa sampai hari ini dihormati. Urusan pribadinya tidak diganggu-ganggu. Padahal kan beliau juga berpoligami," ungkapnya

Rencana Yeni mengumumkan caleg yang berpoligami itu, dituding Fahri telah ditunggangi oleh parpol lain. "Kalau mau berdebat dengan kami, soal yang lebih sustansif lah, seperti kesejahteraan ekonomi. Jangan-jangan teman parpol di belakangnya itu bodoh soal yang substansif, makanya menyerang soal poligami," imbuhnya. [mut/nuz]

sumber:
http://pemilu.inilah.com/berita/2009/03/27/93830/solidaritas-perempuan-beraksi-pks-berang/

Selengkapnya...

Vital, Saksi di TPS

Eksistensi sebuah partai politik di Indonesia ditentukan oleh jumlah perolehan suaranya dalam hasil Pemilu mendatang agar dapat melampaui Electoral Treshold (ET) maupun Parliamentary Treshold (PT).

Agar suara yang diperoleh suatu partai politik dapat murni terjaga, dibutuhkan sosok saksi (tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat) yang benar-benar kapabel.

Berani berbicara maupun adu argumentasi merupakan syarat baku bagi seorang saksi dalam mengamankan perolehan suara partainya.

Kegiatan Rekruitmen Saksi sudah harus dilakukan oleh seluruh partai politik peserta Pemilu setidaknya 3 bulan menjelang pelaksanaan Pemilu. Banyaknya tahapan koordinasi & konsolidasi terkait tupoksi (tugas pokok & fungsi) saksi, menyebabkan bertambahnya waktu yang dibutuhkan parpol agar saksi mereka faham benar akan tugasnya.

Pada pemilu 9 April 2009 mendatang, diperoleh data dari KPUD Kab. Klaten yang dikeluarkan per tanggal 10 okt 2008 - untuk daerah pemilihan (Dapil) 5 Klaten yang meliputi Pedan, Karangdowo, Cawas, Trucuk dan Bayat, terdapat jumlah pemilih sebesar 243.982 orang dengan total TPS yang ada diwilayah ini berjumlah 719 TPS.


Berdasarkan pengalaman politik penulis pada Pemilu lalu, berikut adalah tugas utama dari sebuah partai politik di tingkat kecamatan dalam tahapan rekruitmen saksi :
1. Rekruitmen saksi di TPS & Kecamatan
2. Sosialisasi UU Pemilu
3. Uji coba/ stimulasi Pemilu intern
4. Pembekalan saksi
5. Kelengkapan administratif saksi

Untuk Pemilu tahun 2009 yang sedianya akan digelar pada hari Kamis, 9 april 2009, beberapa partai politik mengajukan Yudisial Review ke MK dan hasil putusan MK yang men-sah kan bahwa caleg jadi adalah dengan maetode suara terbanyak.

Disusul oleh tuntutan lanjutan terkait cara pemberian suara yang sah dalam Pemilu 2009 yang semula hanya mencontreng, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU)merevisi bahwa pemberian suara yang sah tidak terbatas pada mencontreng belaka namun mencoblos, tanda silang, menggaris dan mengisi tidak sempurnapun hukumnya SAH.

Perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya langkah antisipasi yang harus diambil oleh partai politik peserta pemilu, antara lain :
a. Koordinasi lanjutan terkait cara pemberian suara yang sah
b. Ketentuan-ketentuan baru KPUD terkait keberadaan saksi di TPS

Ini yang harus senantiasa dicermati dan diamati oleh setiap saksi yang ada di TPS. Setiap kertas suara yang memilih partainya - HARUS DIPERJUANGKAN untuk SAH, bagaimanapun argumentasi mereka di lapangan.

Disamping kedudukan vital seorang saksi, yang perlu diperhatikan adalah keberadaan seorang koordinator lapangan (korlap) untuk setiap desa yang bertugas men-supply konsumsi bagi para saksi serta mengamati perkembangan yang terjadi di tiap TPS di desanya.

Karena kelak, setiap saksi di TPS harus menyerahkan lembar salinan hasil penghitungan suara partainya ( dan 5 partai lainnyam jika sempat - red )yang telah ditandatangani oleh saksi parpol lain dan KPPS setempat pada korlap kemudian akan diteruskan ke pengurus partai tingkat kecamatan untuk diarsipkan (gandakan). Selanjutnya oleh pengurus partai di tingkat kecamatan, hasil rekap penghitungan suara tersebut secepatnya akan diserahkan kepada pengurus partai di tingkat daerah/ kabupaten. Sedangkan rekap hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang telah disahkan oleh PPK setempat juga akan diserahkan ke daerah, sesaat setelah proses penghitungan ulang ditingkat PPK dilakukan.

Pertanyaan baru yang timbul adalah, untuk siapakah suara sah jika pada surat suara tersebut ditandai bukan pada nama caleg namun justru pada logo partai? hal ini kelak akan menimbulkan ketidakpuasan bagi caleg-caleg yang ada.

Selengkapnya...

Prabowo dan Berkah Keluarga Cendana

"Kita memerlukan dan TIDAK akan pernah MENOLAK dukungan dari keluarga Cendana, dan dari keluarga yang lain termasuk pak Amien Rais," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Suatu hal yang wajar, ujarnya, ada anggota keluarga Cendana memberikan dukungan pada seseorang pernah menjadi suami dari anak mantan presiden Soeharto, Siti Hediati. "Secara emosional, Prabowo kan pernah menjadi mantunya. Semua orang mengetahui hal tersebut. Bahkan di desa-desa saja, Prabowo dibilang masih mantunya Soeharto," paparnya sambil tertawa kecil.

Partai Gerindra tetap membutuhkan dukungan politik dari Keluarga Cendana. Itu sebabnya, dukungan dari adik tiri mendiang mantan Presiden Soeharto, Probosutedjo, kepada Prabowo Subianto tak bisa dianggap sebagai 'penggembosan', melainkan suatu berkah.

Seperti diketahui, Amien mengatakan jika keluarga cendana yang mewakili masa lalu diangkat ke atas dengan cara mendukung Prabowo, apalagi dukungan itu diformalkan, maka yang akan rugi adalah Prabowo sendiri.

"Tidak ada yang dirugikan. Harapan masyarakat semakin besar kepada Pak Prabowo," tanggapan Muzani.Lebih lanjut, Muzani mengatakan, hingga saat ini mesin partai terus bekerja dengan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dukungan dari berbagai kalangan dapat membuat jalan Prabowo semakin lancar. Ia optimistis dapat meraih target 20% suara. [bar/nng]

(sumber:http://pemilu.inilah.com/berita/2009/01/24/78498/dukungan-cendana-berkah-prabowo/)
Selengkapnya...

Iklan Demokrat Sesatkan Rakyat Indonesia

INILAH.COM, Jakarta - Penurunan harga BBM jangan dipolitisasi sebagai alat kampanye politik menghadapi Pemilu 2009. BBM turun memang sudah seharusnya karena harga minyak dunia juga sudah turun.

"Sudah jelas, bahwa keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM mulai tanggal 15 Januari 2009 itu merupakan hal yang wajar-wajar saja dan ini proses alamiah akibat harga minyak di tingkat dunia sudah menurun cukup lama. Jadi, pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang lumrah harus dinikmati rakyat," kata anggota FPDIP DPR Aria Bima, di Jakarta, Senin (19/1).


Bima menyebutkan, negeri tetangga seperti Malaysia saja, bahkan sudah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM)-nya sampai empat kali, terhitung sejak tidak menentunya harga minyak dunia, sampai dengan kejatuhannya beberapa bulan terakhir ini.

Sebagai bagian dari masyarakat yang sudah cerdas berpolitik, menurut Bima, warga Malaysia menganggap penurunan harga BBM di negerinya sebagai hal biasa, dan sebaliknya, pemerintah tak menggunakan itu sebagai kampanye politik.

Sebaliknya di Indonesia, kata Aria Bima, keputusan menurunkan harga BBM oleh pemerintah kali ini lebih merupakan permainan politik menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) bulan April mendatang.

Anggota Komisi VI DPR RI ini, lebih lanjut mengatakan, memang itu merupakan hak presiden untuk mengumumkan sendiri atau melalui menteri-menterinya, dan ini harus dihormati.

"Adalah hak Presiden untuk memanfaatkan isu ini guna mendongkrak citranya menjelang Pemilu. Tetapi memanfaatkan isu semacam ini menjelang Pemilu justru sia-sia, karena rakyat pada akhirnya tahu, bahwa politik yang ditampilkan adalah politik pencitraan," ujarnya.

Aria Bima lalu mengingatkan publik, seyogianya harga BBM Premium khususnya, tidak turun, tetapi kembali ke harga asalnya saat kabinet sekarang menaikan pada Rp4.500 per liter, dari posisi jauh di bawah itu saat presiden sebelumnya.

"Jadi, dengan harga premium yang kembali ke titik awal sebelum adanya beberapa kali kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, kami pimpinan Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya masih pesimis kondisi ekonomi bisa kembali pulih dan normal," tandasnya.[*/dil]
Sumber lainnya:
Padahal banyak partai lain yang terlibat dalam penurunan itu, dan yang lebih utama penurunan disebabkan harga minyak dunia yang turun drastis. Ketika naik, pemerintah memberi pernyataan kenaikan karena harga minyak dunia naik, dan pada saat kenaikan itu partai Demokrat mendukung, harusnya saat penurunan partai demokrat bilang juga seperti ini BBM diturunkan tiga kali, karena harga minyak dunia turun drastis.

Partai Demokrat menganggap penurunan harga BBM pertama kali sepanjang sejarah padahal mengutip dari berita di INILAH.com Kamis (22/1) pukul 01:10 dengan judul ‘Penurunan BBM Bukan yang Pertama’, jelas disebutkan adanya penurunan sebelumnya. Dan satu lagi yang tidak pernah disentuh di media, zaman pemerintahan BJ Habibie BBM juga pernah diturunkan walupun cuma beberapa ratus rupiah.

Tapi saat itu jelas penurunan karena kemampuan pemerintah mengelola BBM, tidak ada nuansa politik dan tidak ada penurunan harga minyak dunia secara drastis seperti sekarang ini. Kurs dolar juga di saat itu stabil di Rp 5.000-an dari harga sebelumnya saat krisis moneter mencapai Rp 15.000-an.

Pemerintah Habibie tidak mengembor-gemborkan keberhasilannya. Memang kurangnya Pemerintahan saat itu karena lepasnya Timor-timur dan Habibie sendiri masih di anggap antek Orde Baru, saat itu orang-orang masih alergi dengan Orde Baru.

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/01/19/77047/pdip-bbm-turun-jangan-dipolitisir/
http://inilah.com/berita/citizen-journalism/2009/01/24/78460/demokrat-tidak-bisa-dibiarkan/
Selengkapnya...

PKS: Din Dengan Paradigma Usangnya

Partai Keadilan Sejahtera menilai Din Syamsuddin sebagai politisi muda yang berpikiran kuno. Pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu bahwa partai politik berbasis massa Islam sebaiknya dibubarkan saja, juga dinilai sebagai pemikiran yang tak berdasar.


"Ada kekeliruan dari pernyataan Pak Din. Dia temasuk orang yang mewarisi pikiran lama yang memandang seolah-olah kita antaragama bersitegang dan tidak menyatu, seolah-olah partai menjual agama," ketus Wasekjen PKS Fahry Hamzah kepada INILAH.COM usai diskusi bertopik 'Poros Tengah Jilid II' di Warung Daun, Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (17/1).

Ditegaskan dia, PKS sebagai salah satu partai berbasis Islam di Indonesia selama ini tidak pernah menjual agama dalam kampanyenya, melainkan ide. Itu sebabnya PKS menilai Poros Tengah II tidak bisa terjadi.

"PKS itu berkoalisi dengan partai apapun, walaupun beda agama. Karena demokrasi adalah seni dengan segala kemungkinan yang akan terjadi," ujar Fahry.

Menurutnya, penyebab kegagalan partai berbasis Islam dalam berpolitik dewasa ini karena mempertahankan pola konfigurasi kelompok kelas-kelas yang sebetulnya merupakan warisan zaman yang tidak baik.

Saat ini, jelas dia, PKS sedang mencoba melihat landscape yang lebih jujur dan tulus pada peta politik yang berkembang. Yakni, dikotomi Islam-Nasionalis haruslah berakhir.

"Menurut saya reputasi agama saat ini cukup rendah. Orang melihat, bila agama nempel di partai, nanti partainya busuk. Kami sangat sensitif kepada kecurigaan orang terhadap partai berbasis Islam. Jadi, kenapa agama yang disalahkan?" tukasnya. [mut/sss]

(sumber: http://pemilu.inilah.com/berita/2009/01/17/76680/pks--din-syamsuddin-kuno/)

Selengkapnya...

Jelang Pemilu 2009 - Rebutan Suara 'Palestina'

Di Jakarta, sebagai salah satu parpol berazazkan Islam - PKS tak ingin ketinggalan momen. Selain HNW, ribuan kadernyapun turut diturunkan ke jalan melakukan aksi demo ke kedubes negeri paman sam. Tidak ada kericuhan dalam demo ini. Semua berjalan normal. Meski mengusung isu sentral yang bernuansa kemanusiaan, kibaran bendera PKS berikut angka delapan cukup mencolok terlihat. Banyak pihak lantas menuding PKS melakukan kampanye terselubung. "Kita kan parpol, identitas ya angka 8," jawab Humas DPP PKS Ahmad Mabruri dengan enteng.


Agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza memang menyesakkan dada. Tidak hanya di Indonesia, kecaman terhadap Israel juga terjadi di sejumlah negara. Intinya, serangan harus dihentikan agar korban tidak lagi berjatuhan.

Di Jakarta, sebagai salah satu partai berazaskan Islam, PKS tidak ingin ketinggalan. Selain anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid bergerak menemui pemimpin negara arab, pengurus partai juga melakukan manuver. Dengan mendatangkan ribuan simpatisan ke Jakarta, PKS menuntut serangan Israel distop. Sasaran demo tak lain Kedubes negara Paman Sam.

Tidak ada kericuhan dalam demo ini. Semua berjalan normal. Meski mengusung isu sentral yang bernuansa kemanusiaan, kibaran bendera PKS berikut angka delapan cukup mencolok terlihat. Banyak pihak lantas menuding PKS melakukan kampanye terselubung. "Kita kan parpol, identitas ya angka 8," jawab Humas DPP PKS Ahmad Mabruri dengan enteng.

Pihaknya mengaku tidak mau menanggapi serius tuduhan itu. Menurutnya, itu tudingan yang wajar. "Kalau ada yang bilang begitu, sekarang memang musim kampanye. Apalagi waktu kampanye kan waktunya 9 bulan, jadi nggak masalah," ujarnya.

Namun reaksi berbeda ditunjukkan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Tifatul menampik keras tuduhan tersebut. "Itu tuduhan ngawur! Kalau aksi PKS hanya saat ini saja, mungkin saja benar. Tapi perhatikan konsistensi PKS! Ada pemilu atau tidak ada pemilu, kita tetap melakukan aksi solidaritas ke Palestina," tegas Tifatul.

Ia membantah anggapan PKS tidak memperhatikan persoalan dalam negeri. Tifatul berpendapat aksi yang dilakukan PKS adalah semata persoalan kemanusiaan. "Di dalam negeri, kita membantu banyak. Di Aceh juga kita lakukan, dan banyak daerah yang tertimpa musibah," ketus Tifatul.

Tidak hanya PKS yang mengangkat isu Palestina ini. DPP Partai Bulan Bintang malah menyiapkan 500 Brigade Hizbullah untuk dikirim ke Palestina. Jika tidak diizinkan, pasukan berani mati ini akan melakukan penyusupan. "Kita sudah menyiapkan kader-kader hampir 500 orang, dan mereka semua sudah terlatih untuk itu," ujar Komandan Brigade Hizbullah PBB Afriansyah Noor.

Afriansyah menjelaskan kader-kader yang disiapkan tersebut adalah kader yang pernah ikut saat Palestina pernah diserang. Jalur yang nantinya ditempuh pun juga merupakan jalur tikus yang tidak diketahui pemerintah. "Jadi kita nanti akan menyusup, akhirnya sampai ke Afganistan hingga ke Palestina," bebernya.

Sekjen DPP PBB Sahar L Hassan menambahkan pihaknya juga siap menggalang dana kemanusiaan dan untuk masyarakat Palestina mempertahankan wilayahnya. "Menyerukan kepada seluruh umat Islam sedunia untuk melakukan Qunut Nazilah untuk keselamatan dan keamanan masyarakat Palestina," harap Sahar.

PKS maupun PBB boleh-boleh saja mengangkat isu Palestina. Tetapi tuduhan adanya motif politik juga memang tidak bisa dikesampingkan. Apalagi, saat ini memang masa kampanye bagi partai politik peserta pemilu.

Di mata aktivis HAM dari Imparsial, Al Araf, kondisi parpol sekarang ini tidak memberi perhatian penuh terhadap masalah lokal. Ia menyontohkan isu perburuhan, kemiskinan, dan kesehatan tidak diperhatikan maksimal.

"Dengan watak feodalistik dan korupnya, parpol memang tidak terlalu serius berpikir tntang masalah publik," kata pria yang akrab dipanggil Aal ini kepada INILAH.COM.

"Parpol jauh dari fungsi yang seharusnya sebagai penyambung lidah rakyat. Parpol masih berpikir untuk kepentingan elite partai dan partai itu sendiri dan tidak memikirkan kepentingan publik maupun konstituennya," pungkas Aal.

Bisa jadi, isu domestik memang tidak terlalu seksi bagi parpol. Akan tetapi, sudah sepatutnya bila parpol juga berlaku adil dalam mengadvokasi masalah domestik, bila tidak mau dianggap terlalu mengeksplotasi isu Palestina.

Mau tidak mau, apa yang dilakukan PKS terutama cukup erat dengan kondisi politik nasional yakni Pemilu. Imej bahwa PKS melakukan show force ataupun kampanye terselubung juga tidak bisa dielakkan. Bila memang ada motif politik, tentunya akan lebih baik jika partai politik tidak perlu malu-malu mengakui. Sebab, kalau benar hanya karena kemanusiaan mengapa harus sampai membawa atribut nomor urut dan panji-panji.[L4]

(sumber http://pemilu.inilah.com/berita/2009/01/05/73263/pks-dan-pbb-berebut-suara-palestina/)

Selengkapnya...

Bawaslu: Demo Serangan Gaza ditunggangi Parpol Tertentu?

Sesuai jadwal kampanye, saat ini partai politik belum boleh menggelar rapat akbar/ umum atau kampanye terbuka. "Itu baru boleh dilaksanakan pada 16 Maret hingga 5 April 2009" Tegas Ketua Bawaslu, Hidayat Nur Sardini.

Jika parpol tersebut mengajak khalayak dengan cara menawarkan visi-misi program peserta pemilu termasuk mengajak dan memilih orang atau partai tertentu. "Kalau dia (parpol - red) masuk ke situ, bisa disebut kampanye. Perlu ada saksi dan alat bukti, termasuk rekaman kegiatan tersebut," tandasnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meneliti, apakah demonstrasi besar-besaran yang digelar PKS mengecam serangan Israel ke Palestina sebagai bentuk kampanye terselubung.

"Saya akan pelajari. Apakah ini masuk kategori pemilu atau tidak. Tentu saya harus tahu, jadwal KPU DKI Jakarta, karena ini area Jakarta. Kami mengecek soal metode kampanye, apakah metode, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, atau cenderung rapat umum," kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (2/1).

Kampanye yang saat ini diperbolehkan, lanjut Hidayat, hanya pertemuan terbatas dan tatap muka, media cetak dan elektronik, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye di depan umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan UU yang lain.

"Kalau kampanye metode umum belum boleh. Kami akan sesuaikan dengan peraturannya," imbuhnya.

Berdasarkan definisi kampanye dalam Peraturan KPU No 19 tahun 2008, Hidayat meneyebutkan, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi-misi dan program peserta pemilu, termasuk mengajak dan memilih orang atau partai tertentu.

"Apakah PKS mengajak khalayak dengan cara menawarkan visi-misi program peserta pemilu termasuk mengajak dan memilih orang atau partai tertentu. Kalau PKS masuk ke situ, bisa disebut kampanye. Perlu ada saksi dan alat bukti, termasuk rekaman kegiatan tersebut," tandasnya.

(sumber:http://inilah.com/berita/politik/2009/01/02/72910/bawaslu-akan-bahas-demo-pks/)

Selengkapnya...

Dari Jogjakarta, Amien Rais pun Melangkah

Prof.DR.H.M. Amien Rais, MA - Sang mantan Ketua Umum PAN juga selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN, sekaligus mantan Ketua MPR-RI, akhirnya melangkahkan kaki menuju bursa Calon Presiden Indonesia pada Pemilu 2009 mendatang.


Hal itu terungkap tatkala Sabtu (27/12/2008) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Propinsi Jogjakarta secara resmi telah menetapkan nama beliau sebagai Presiden RI melalui Pemilu yang akan datang. Sesungguhnya, pencalonan kembali pak Amien Rais sebagai Presiden RI oleh DPW PAN Yogyakarta, tentu memiliki alasan tersendiri yang patut kita dihormati.

Pakar politik Universitas Indonesia, Hasanuddin, di Jakarta, Sabtu (27/12), berpendapat, pencalonan kembali Prof Dr Amien Rais oleh PAN, membuktikan regenerasi di partai itu mandeg.

"Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, keadaan ini membuktikan bahwa PAN memang tidak memiliki stock calon pemimpin," kata jebolan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Ketua Umum PB HMI periode 2003-2005 ini.

Mengukur Tingkat Pengaruh
Bagi Hasanuddin, siapa pun warga negara Republik Indonesia yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, tentu berhak untuk dicalonkan oleh partai politik (Parpol) menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI.

"Makanya, pencalonan kembali pak Amien Rais itu, patut dihormati pula. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, pencalonan tersebut bisa saja mengundang tanggapan, bahwa seolah-olah PAN tidak memiliki stok calon pemimpin, atau regenerasi mandek," tandasnya lagi.

Lebih dari itu, menurutnya, hal ini merupakan bentuk dari cara pandang politik Amien Rais, terutama terhadap kepemimpinan Soetrisno Bachir yang sekarang menjabat selaku Ketua Umum DPP PAN.

"Bisa saja kan dengan tindakan itu (pencalonan Amien Rais), terkait oleh sikap yang memandang Soetrisno Bachir tidak sukses memimpin PAN, sehingga Pak Amien Rais harus turun gunung seperti yang kerap kali beliau utarakan," ujarnya.

Hal lain, menurut Hasanuddin, deklarasi oleh DPW PAN Yogya ini, bisa saja merupakan upaya Amien RAis untuk mengukur tingkat pengaruhnya saat ini, terutama di tubuh internal partai tersebut.

"Meski saya kira, Ketua Umum DPP PAN sekarang, Soetrisno Bachir, tidak akan keberatan bila memang mayoritas DPW PAN kembali mencalonkan Pak Amien Rais untuk menjadi calon presiden (Capres) PAN," katanya.

Namun, tambah Hasanuddin, faktor elektibilitas yang rendah dari Amien Rais berdasarkan hasil berbagai lembaga survey serta kemungkinan rendahnya perolehan suara PAN pada Pemilu Legislatif (Pileg), bisa menjadi tantangan tersendiri bagi elit PAN untuk meyakinkan partai lain, agar dapat memenuhi ketentuan persyaratan dalam pencalonan presiden. (kpl/bee)

Lain halnya dengan tanggapan yang dilontarkan oleh pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dr Affan Sulaeman di Bandung, Sabtu (27/12).

"Pencalonan Amien Rais sebagai tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara, itu sah-sah saja. Bahkan positif untuk memacu kandidat lainnya menjelang pilpres nanti," katanya.

Menurut dia, sebagai politisi senior, Amien Rais tahu persis harus turun atau tidak pada pilpres mendatang.

Apabila benar-benar maju pada pilpres nanti, mantan Ketua MPR RI ini dipastikan punya alasan yang kuat.

Affan menilai, seperti kandidat lainnya yang sudah melakukan sosialisasi, sosok Amien Rais memenuhi kriteria untuk maju menjadi calon orang nomor satu di Indonesia pada pemilu 2009.

Terlepas dari kegagalannya pada pilpres 2004, kata Affan sosok Amien Rais menjadi salah satu sosok politisi yang masih diperhitungkan.

"Terlepas dari partai mana ia akan maju, serahkan saja pada mekanisme yang ada. Masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin pilihan mereka," katanya.

Terkait munculnya beberapa figur calon presiden yang lekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) seperti Din Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah) dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, menurut Affan tidak menjadi masalah, karena sebagai partai mapan PAN akan bisa mengambil langkah terbaiknya.

Setiap partai maupun organisasi, kata dia memiliki kader terbaiknya termasuk Soetrisno Bachir, Din Syamsudin dan Amien Rais di PAN.

"Proses menuju pilpres masih panjang, wajar bila ada sosok muncul. Di tingkat partai semuanya masih bisa dibicarakan, namun dalam pilpres mendatang masyarakat yang menentukan," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, calon mutlak harus punya pangsa pasar di masyarakat yang sebagian besar pemilih mengambang.

"Ingat, pemilih tak semuanya kader partai. Keunggulan akan lebih banyak ditentukan oleh pemilih mengambang," katanya.

(sumber:http://www.kapanlagi.com/h/0000268527.html & 0000268529.html)

Selengkapnya...

Pandangan Parpol Mengenai Putusan MK dalam UU Pemilu

Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan pasal tertentu dalam UU No:10 Th 2008 - Tentang Pemilu, yang akhirnya mengkristal pada pilihan suara terbanyaklah yang dapat menghantarkan seorang caleg menduduki kursi legislatif.
Beragam tanggapan, baik pro maupun kontra yang sempat dilontarkan oleh partai politik peserta pemilu 2009 mengenai perubahan mendasar pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.


Tanggapan parpol pun beragam. Sebagian mengaku tidak mempermasalahkan putusan sidang yang dipimpin Mahfud MD tersebut. Partai Demokrat misalnya menyambut baik putusan tersebut.

“Partai Demokrat termasuk konsisten mendukung penetapan calon terpilih dengan model suara terbanyak,” ujar Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada INILAH.COM.

Anas menambahkan kebijakan internal partai sudah menetapkan para caleg yang akan terpilih harus berdasarkan suara terbanyak. "Dengan keputusan MK tersebut membuat dasar hukum suara terbanyak menjadi kian kuat dan pasti," cetus mantan anggota KPU itu.

Hal senada juga dilontarkan Partai Amanat Nasional (PAN). Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku bersyukur keluarnya putusan tersebut. Sebab, pihaknya sudah sejak lama menginginkan caleg suara terbanyak yang seharusnya melenggang ke kursi legislatif.

“Kita baru merayakan syukuran bahwa yang disuarakan PAN selama ini dikabulkan MK,” ujar Zulkifli.

Partai yang selama ini disebut moderat, PKS, malah memberi tanggapan lain. Partai bernomor urut delapan ini menilai putusan itu bisa memicu konflik jika KPU tidak segera mengeluarkan aturan terkait.

"Suara terbanyak bisa menimbulkan persaingan sesama caleg dalam satu partai. Nanti sesama anggota bisa saling mengugat mengenai hasil suara," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq.

Apalagi, kata dia, masalah lain yang mungkin timbul adalah jika pemilih hanya menyontreng tanda gambar partai dalam kertas suara. Tidak jelas suara tersebut akan jatuh kemana, apakah ke caleg nomor urut pertama, kedua, atau ketiga.
"Harus ada peraturan KPU yang mengatur hal-hal itu. KPU jangan terlambat melakukan sosialisasi," tegasnya.

(sumber:http://inilah.com/berita/politik/2008/12/24/70997/kado-pahit-mk-untuk-elit-gaek/)

Selengkapnya...

Sistem Nomor Urut Caleg Dihapus MK

Sistem nomor urut dalam UU Pemilu dihapus dan caleg terpilih didasarkan dengan perolehan suara terbanyak.
Sebuah "kado pahit" dari Mahkamah Konstitusi bagi politisi senior yang selama ini senantiasa mengandalkan kedekatannya (senioritas, finansial, nepotisme dll) dengan parpol dimana dia berasal.
Di satu sisi, putusan MK memang menyesakkan dada para elit sepuh yang terbiasa enak-enakan menerima limpahan suara. Tetapi di sisi lain, sikap MK itu memberi peluang bagi caleg-caleg muda untuk memaksimalkan masa kampanye. Setidaknya harapan untuk dapat memenangi kompetisi terbuka lebar.


Mahkamah Konstitusi menghapuskan sistem nomor urut seperti yang diatur dalam Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD melalui pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Selasa (23/12). Dengan demikian, sistem suara terbanyak akan menjadi rujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pemenang pemilu legislatif.

Majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang duduk di nomor urut terkecil. Ketentuan itu juga merugikan caleg dengan nomor urut besar. Sebab, caleg dengan nomor urut besar harus bekerja sangat keras untuk memperoleh suara 30 persen atau lebih.

Kalau pun akhirnya caleg dengan nomor urut besar bisa meraih suara 30 persen atau lebih, dia belum tentu bisa mendapatkan kursi di DPR/DPRD kalau caleg dengan nomor urut lebih kecil juga mendapatkan jumlah suara yang sama.

"Menurut mahkamah, Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945," tutur Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Pasal ini dinilai tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama. Menurut MK, partai politik memang harus diberi batasan yang jelas bahwa dalam menentukan caleg, partai tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat sehingga dilaksanakanlah sistem proporsional terbuka yang menunjukkan keinginan rakyat untuk memilih langsung wakil-wakilnya yang diajukan oleh parpol.

MK juga menegaskan bahwa dengan dihapuskannya kekuatan hukum pasal ini bukan berarti menimbulkan kekosongan hukum. Walaupun tanpa revisi UU maupun pembentukan peraturan pemerintah, keputusan MK berlaku sebagai hukum.

Dalam kesempatan yang sama, MK juga memutuskan tetap mempertahankan DPR, DPD, dan DPRD, serta memutuskan untuk mempertahankan ketentuan kuota perempuan sebesar 30 persen dan zipper system yang mengharuskan terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon pada setiap tiga orang di daftar bakal calon, seperti yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) UU Pemilu.

KPU sendiri mengaku siap untuk menjalankan putusan MK. Rujukan hukum ini nantinya akan dijadikan KPU sebagai payung hukum dalam menjalankan pemilu.

"KPU akan mengacu dan melaksanakan putusan MK. Itu tidak akan mempengaruhi kerja-kerja KPU," ujar anggota KPU Andi Nurpatti.

(sumber:http://www.indonesiamemilih.com/read/xml/2008/12/23/17133313/MK.Hapus.Sistem.Nomor.Urut. dan http://inilah.com/berita/politik/2008/12/24/70997/kado-pahit-mk-untuk-elit-gaek/)

Selengkapnya...

Din - Amien, Dua Pemikiran yang Berbeda namun Sama

Entah latah atau serius, Amien Rais mengekor langkah Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dengan mengusulkan pentingnya membuat poros politik. Amien menyerukan parpol papan tengah membangun poros penyelamat bangsa (save our nation axis). Manuver politik menghadang laju Din?


Ide poros tengah tandingan itu dilontarkan Amien usai bertemu elit politik PPP. Amien memang sengaja menyambangi markas partai berlambang Kabah itu untuk berbicara dalam Forum PPP Mendengar, 22 Desember kemarin.

"Saya mengusulkan kepada partai papan tengah, termasuk PPP agar membentuk poros penyelamat bangsa yang bernaung di bawah merah putih dan Bhineka Tunggal Ika serta Indonesia Raya, " kata Amien.

Mantan Ketua MPR ini memimpikan poros ini mengikuti jejak poros tengah pada 1999 silam yang mengganjal Megawati dalam Pemilihan Presiden.

Karena itu, harapannya poros penyelamat bangsa juga mengajukan pilihan capres alternatif. Alasannya, SBY dan Megawati memiliki karakter sama, tunduk pada IMF dan Bank Dunia.

"Sama-sama percaya globalisasi, yakni deregulasi, privatisasi dan penjual BUMN. Keduanya hampir sama penganut ekonomi pasar bebas," ujar mantan Ketua Umum PAN ini.

Respon parpol pun beragam. PPP memberi apresiasi positif terhadap pemikiran Amien. "Saya kira apa yang disampaikan pak Amien menarik," jawab Ketua Umum DPP PPP Suryadarma Ali.

PPP menilai konsep yang dibangun Amien bernuansa kebersamaan antar parpol dalam membangun bangsa. "Prinsipnya kebersamaan yang harus dibangun antar parpol. Jadi jangan hanya dimonopoli satu kelompok atau satu individu saja," tambah Menkop dan UKM ini.

Namun, tanggapan sebaliknya diberikan Partai Golkar dan PKS. Wasekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar berpendapat poros tersebut hanya sebagai manuver Amien menjelang pemilu. Nama yang digunakan pun lebih bombastis.

"Seolah-olah bangsa ini akan hancur saja, seolah-olah dalam kondisi darurat. Golkar sangat tidak setuju, karena negara kita tidak dalam keadaan darurat. Jadi judul itu terlalu berlebihan, seolah-olah negara perlu diselamatkan," cetus Rully kepada INILAH.COM, Selasa (23/12).

Meski, urai Rully, pemunculan wacana poros tengah wajar saja. Itupun juga tetap akan menunggu jawaban partai menengah dan kecil. Laku atau tidak ide tersebut belum bisa dipastikan.

"Pak Amien ingin mengabungkan partai-partai kecil dan menengah. Tapi saya rasa sekarang ini partai tengah itu kan sudah disalip partai baru. Jadi ada kemungkinan yang lain," ujarnya.

Sementara PKS mengingatkan pembentukan aliansi politik itu jangan hanya bertujuan menjegal laju SBY dan Mega. Sebab, bila hanya itu targetnya maka jangan harap poros ini akan berhasil.

"Jangan sampai pemikirannya hanya sebatas bukan Mega atau bukan SBY," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq.

Seharusnya, lanjut Mahfudz, Amien lebih menuangkan gagasan jelas mengenai Indonesia ke depan. Jadi, tidak hanya sekadar menampilkan capres alternatif yang didukung rakyat.

"Jika hanya sekadar ide, berbagai parpol papan tengah sulit bisa bersatu untuk maju memperjuangkan Poros Penyelamat Bangsa," tegas Mahfudz.

Dirinya menyambut baik ide yang ditawarkan Amien. Sebab, langkah ini dapat mengurangi dominasi SBY dan Mega dalam Pilpres mendatang. Namun PKS pesimis poros ini dapat terbentuk hanya karena tawaran dalam bentuk pemikiran saja.

"Jika hanya sebuah pemikiran, parpol papan tengah susah untuk duduk bersama untuk melakukan komunikasi," tandasnya.

Pemikiran Amien soal poros tengah memang bernada sama dengan usulan Din Syamsuddin. Hanya nama saja yang membedakan, tetapi usul menyatukan parpol menengah dalam mengatasi masalah bangsa tetap serupa.

Tentu sah-sah saja bila pernyataan Amien itu kemudian dinilai untuk membayangi langkah Din. Apalagi Amien juga tegas menyatakan siap bertarung dalam Pilpres bila ada yang mengusulkan. Dan masalah terbesarnya memang lemahnya kendaraan politik.

Meski Amien pernah tercatat sebagai Ketua Umum PAN, bukan berarti serta merta partai berlambang matahari itu akan langsung mengusung Amien menjadi capres. Belum lagi, Amien juga sudah pernah gagal memenangi pilpres putaran pertama pada 2004 lalu ketika diusung PAN.

Bila poros jadi terbentuk dengan difasilitasi Amien ataupun Din, tentu saja itu akan menjadi nilai plus. Tetapi, apakah semudah itu parpol menengah beraliansi? Itu yang susah untuk dijawab.[L4]

(sumber:http://inilah.com/berita/politik/2008/12/23/70873/din-amien-berebut-poros/)

Selengkapnya...

PKB incar Din Syamsuddin

Ditengah keraguan yang membalut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin - yang belum lagi memberi jawaban kepada Partai Matahari Bangsa (PMB) mengenai pencalonan dirinya sebagai capres mereka, kini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menghidupkan sinyal untuk mengincar sosok sang Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.



"Saya kira salah satu figur negeri ini adalah Prof Din Syamsuddin. Ia figur yang menarik," kata Ketua FPKB Effendy Choirie di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/12).

Walaupun PMB masih diragukan mendapat banyak dukungan suara dari masyarakat, menurut pria yang akrab disapa Gus Coy ini, lewat kehadiran Din mampu mendobrak hal itu. PMB bisa bergabung (berkoalisi) dengan parpol lain.

"Tapi figurnya Pak Din oke, tidak ada masalah, tinggal nanti bersaing dengan yang lain. Kalau Pak Din tidak jadi presiden, ya kan masih bisa jadi wakil presiden," ujarnya.

Gus Coy juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya koalisi dengan PMB. Namun, ia tidak bersedia berkomentar lebih banyak.

"PKB kan urusan Muhaimin. Yang pasti bahwa menurut saya dia (Din) bagus-bagus saja," imbuhnya. [ikl/bar]

(sumber:http://inilah.com/berita/pemilu-2009/2008/12/19/69923/pkb-juga-incar-din-syamsuddin/)

Selengkapnya...

Tifatul: JK 'The Inspiring Man'

Presiden PKS, Tifatul Sembiring menyambut baik gagasan capres alternatif Jusuf Kalla-Hidayat nur Wahid. Duet JK-HNW ini merupakan kombinasi antara Jawa dan Non Jawa.
Namun beliau membantah bahwa gagasan tersebut berawal dari perubahan background PKS yang semula putih menjadi kuning.


"Ini menjadi sesuatu yang patut kita pertimbangkan. Ada peluang untuk pak JK sebagai salah satu tokoh inspiring man yang mempunyai konsep solusi ekonomi untuk Indonesia yang terkena dampak krisis global," kata Tifatul saat dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (20/12).

Berbagai keputusan PKS, Tifatul menjelaskan, seperti penetapan capres akan diputuskan oleh Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi. Sampai saat ini, belum ada pembicaraan duet JK-Hidayat di internal PKS. Golkar sendiri, lanjutnya, belum tentu akan mengusung JK sebagai capres.

"Tapi cuma Pak JK itu permasalahannya ada di Golkar sendiri, apakah Golkar itu solid nggak mencalonkan Pak JK? Sebab capres itu kan harus ada dukungan politik, dukungan massa, dukungan dari pemilih," ujarnya.

Tifatul membantah gagasan duet JK-Hidayat ini berawal dari perubahan back ground lambang PKS. Perubahan warna menjadi kuning itu tidak memiliki tujuan atau kepentingan tertentu. Alasan perubahan tersebut karena warna kuning dianggap sebagai warna yang cerah jika terkena cahaya.

"PKS kan juga punya warna kuning di lambang partai. Kalau soal kantor itu sebenarnya saya ingin warna krem, tempo hari warna cat kita abu-abu tapi itu buram. Kayak orang di rundung malang saja. Saya inginnya krem tapi tukang catnya malah dicat kuning. Ya sudah diteruskan saja tapi ini tidak merubah simbol PKS," pungkasnya. [bar]

(sumber:http://inilah.com/berita/politik/2008/12/20/70177/tifatul-jk--the-inspiring-man/).

Selengkapnya...