Din Syamsuddin Dinilai Masih Layak Pimpin Muhammadiyah

SURABAYA--Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin dinilai masih layak memimpin organisasi kemasyarakatan tertua di Indonesia itu untuk periode 2010-2015. "Pak Din masih layak, meski ada sejumlah calon yang juga dianggap mampu," kata Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari di sela-sela diskusi 'Seabad Muhammadiyah' di gedung PW Muhammadiyah Jawa Timur, Minggu. Didampingi Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H. Nadjib Hamid M.Si., ia mengaku dirinya juga mendengar bila ada pihak yang mendorong mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Amien Rais MA untuk memimpin kembali PP Muhammadiyah. "Saya juga mendengar ada yang menginginkan Pak Haedar Nasir (Wakil Ketua PP Muhammadiyah), tapi Pak Din masih layak untuk memimpin Muhammadiyah pada Muktamar 100 Abad Muhammadiyah di Yogyakarta pada 3-8 Juli 2010," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, H. Nadjib Hamid M.Si., menilai kader Muhammadiyah dari Jawa Timur yang mumpuni untuk dicalonkan antara lain Prof Syafiq A. Mugni (Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur). Hingga kini, kader PW Muhammadiyah Jatim yang sudah menduduki jajaran pengurus PP Muhammadiyah antara lain prof Fasich (mantan Ketua PW Muhammadiyah Jatim dan kini menjadi Rektor Unair Surabaya) dan Prof Muhadjir (Rektor Universitas Muhammadiyah Malang).

Sebelumnya, Din Syamsuddin yang pertama kali terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah di Malang (2005) itu mengaku tidak mau lagi dicalonkan sebagai ketua umum dan lebih ingin menggeluti organisasi Islam tingkat internasional. "Kalau boleh, saya akan minta izin ke Muhammadiyah untuk bergelut di ranah organisasi Islam di tingkat internasional," katanya setelah membuka acara Kajian Ramadhan 1430 H di Asrama Haji Surabaya 29 Agustus lalu.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93879/Din_Syamsuddin_Dinilai_masih_Layak_Pimpin_Muhammadiyah
Selengkapnya...

Gejala Neo KKN Kembali Menguat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Muhammadiyah memandang gejala-gejala baru korupsi, kolusi, dan nepotisme atau neo-KKN menunjukkan tanda-tanda menguat kembali. Begitu pula orientasi kekuasaan yang mengarah pada bentuk otoritarianisme baru dengan sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Munculnya gejala neo-KKN ini menjadi salah satu dari lima butir isi refleksi milad 100 tahun Muhammadiyah bertajuk "Berkiprah Tak Kenal Lelah Mendidik dan Mencerahkan Bangsa Menuju Peradaban Utama" yang disampaikan Pengurus Pusat Muhammadiyah kepada pers, Senin (23/11) di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta. Tanggal 25 November atau 8 Dzulhijah 1430 H tepat 100 tahun usia Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, 8 November 1912/8 Dzulhijah 1330 H.
Menurut salah satu Ketua PP Muhammdiyah Haedar Nasir, gejala-gejala menguatnya kembali KKN bisa terlihat dalam proses pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan anggota legislatif. Dalam ajang itu tampak sekali bagaimana keterlibatan kerabat dan kroni yang sengaja dimunculkan.

Kemunculan anggota keluarga dalam kancah politik sebenarnya tidak menjadi persoalan jika yang bersangkutan secara kualitas menguasai dunia politik. Sebaliknya, jika kemunculan keluarga atau kroni tidak didasarkan pada kemampuan, kualitas obyektif, dan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan maka itu sudah masuk KKN.

"Salah satu bagian dari peran reformasi kita adalah pemberantasan KKN. Ia menjadi sendi dasar bangsa. Jika KKN ini tidak dihilangkan maka agenda reformasi, reformasi birokrasi tidak bisa jalan," ujar Haedar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, selain neo-KKN ada hal yang tak kalah buruk, yakni orientasi kekuasaan yang mengarah pada bentuk otoritarianisme baru. Kondisi ini mampu membuat mati suri proses demokrasi.

"Dalam otoritarianisme kekuasaan dan politik kurang diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan lebih diabdikan untuk kepentingan politikus, baik untuk berkuasa maupun melanggengkan kekuasaan. Gejala neo-KKN dan neo-otoritarianisme ini berbahaya untuk masa depan bangsa," ujad Din.

Dalam refleksi tersebut, Muhammadiyah memandang penting adanya rekonstruksi visi dan karakter di tubuh bangsa demi keberlangsungan dan masa depan Indonesia. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan secara tegas, berani, dan tidak tebang pilih. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, sistemik, memenuhi rasa keadilan, serta tidak terjebak pada logika legal-formal yang memberi ruang leluasa bagi para mafia, pejabat korup, makelar kasus, dan koruptor untuk memainkan celah hukum.

Pada butir yang lain, Muhammadiyah mengajak seluruh warga memiliki visi dan karakter yang berbasis kebudayaan Indonesia, mengembangkan budaya religius dan hidup rukun. Muhammadiyah mengharapkan segenap anak bangsa, termasuk pejabat, memanfaatkan amanat rakyat.

Muhammadiyah juga mensyukuri satu abad usianya sebagai karunia Tuhan dan menjadikan usia 100 tahun ini menjadi momentum penguatan gerakan (revitalisasi) untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan seluruh potensi dan infrastruktur gerakan agar mampu berkiprah lebih optimal.

Memasuki perjalanannya 100 tahun ke depan, Muhammadiyah bertekad mengembangkan pembaruan fase kedua. Pada babak baru itu Muhammadiyah melakukan transformasi gerakan untuk menawarkan pemikiran alternatif, dinamisasi masyarakat madani yang semakin otonom dan bermoral utama, mengembangkan basis kekuatan ekonomi, penguatan gerakan perempuan, dan reformasi amal usaha yang bertumpu pada sistem organisasi modern, progresif, dan mandiri.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/23/19185264/Muhammadiyah.Gejala.Neo-KKN.Kembali.Menguat

Selengkapnya...

Tak Terbantahkan, Kriminalisasi KPK Melalui Pimpinannya

"Isi rekaman hanyalah puncak gunung es kebobrokan dan masih kuatnya mafia hukum dan peradilan yang justru melibatkan aparat penegak hukum sendiri" demikian pernyataan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Selasa (3/10/2009). Menurut Din, Rekaman itu menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK (Bibit & Candra) tak terbantahkan, maka keduanya harus segera dibebaskan demi keadilan hukum. Sehingga menurut Din, Presidan SBY perlu mengambil langkah keberpihakan nyata kepada KPK sebagai bentuk tekad pemberantasan korupsi secara sejati.

Selanjutnya, Din meminta kepada semua pihak, termasuk Pemerintah untuk tidak mempolitisasi kasus ini dengan berupaya menutup nutupi, tapi harus tergerak untuk membongkarnya, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan kasus Bank Century yang merupakan kejahatan terhadap rakyat dan Negara.“Inilah saatnya Polri direposisi, yakni tidak lagi lagi dibawah Presiden, tapi cukup dibawah depdagri, sebagai halnya TNI di bawah Dephan” lanjutnya.

Reformasi Lebaga Penegakan Hukum

Kasus rekaman KPK ini menurut Din perlu dijadikan momentum untuk mereformasi lembaga penegakan hukum agar amanat reformasi yakni penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar terlaksana. ”Tidak hanya bersifat perkataan tapi tidak sesuai dengan kenyataan” tegasnya.

Selanjutnya Din juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat yang cinta hukum dan keadilan untuk lanjutkan gerakan moral untuk menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara sejati, dan mengawalnya dari segala upaya pelemahan dan penyalahgunaan Kekuasaan.

sumber: http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1740&Itemid=2

// Selengkapnya...

Muhammadiyah & Kokam Adakan Apel Akbar se Jateng & DIY di Klaten

Gabungan Ortom Muhammadiyah - Kokam yang berasal dari provinsi Jawa Tengah dan DIY hari ini, Minggu 26 Januari 2009 menggelar kegiatan "Apel Akbar Kokam se Jateng & DIY".
Terpantau sekitar 1000 personil Kokam yang terus membanjiri dan memadati lokasi tersebut yang terletak dimuka pelataran masjid Agung Kabupaten Klaten tepatnya di Alun-alun kota kabupaten Klaten.

Dipastikan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (capres PMB - red?) akan turut hadir menyemarakkan acara ini guna memberikan pandangan serta pencerahan terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 kepada personil Kokam yang datang dalam kegiatan tersebut agar dapat disampaikan kembali untuk warga Muhammadiyah lainnya.


Adapun substansi mendasar dari kegiatan di atas yaitu menegaskan kembali sikap politik Muhammadiyah dan Kokam dalam Pemilu 2009 mendatang.
Diantaranya yaitu:
1. Mensukseskan & memutuskan untuk mempergunakan Hak Pilihnya.
2. Tetap bersikap netral terhadap semua partai politik peserta Pemilu 2009.
3. Mengutuk tindakan brutal israel dalam agresinya ke Palestina.

Selengkapnya...

Aisyiyah Cabang Pedan Adakan Pengajian Bersama

Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah telah mengadakan kegiatan "Pengajian Bersama" antar Guru, Wali dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah yang berada di segenap kecamatan Pedan pada Sabtu pagi (17/12/2009) dengan mengambil lokasi di gedung serba guna desa Troketon.


Acara yang diselenggarakan ini, menitikberatkan pada perlunya pendidikan islami bagi anak usia dini sebagai tulang punggung negara.
Dimulai sejak pukul 08:00 WIB, kegiatan tersebut dipadati oleh pengunjung yang sebagian besar adalah guru, wali & murid TK. Aisyiyah yang tersebar di kecamatan Pedan, Klaten dan tentunya diisi dengan hiburan yang islami-edukatif.

Tak kurang dari 750 pengunjung yang memadati gedung tersebut, sementara pengamanan di sekitar kegiatan, oleh panitia penyelenggara yang berasal dari Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) telah dikoordinasikan langsung dengan Komandan Kokam Kec. Pedan, bapak Anas Kuntadi dengan menurunkan 12 personil. Tampak hadir Pengurus Cabang Muhammadiyah, Aisyiyah juga kepala desa Troketon, selaku tuan rumah hingga acara berakhir pukul 10:30 WIB.

Ternyata memang masih diperlukan pendidikan akhlaq yang islami bagi generasi muda karena dalam session hiburan yang dipandu oleh pak Batman, masih banyak murid TK. Aisyiyah yang justru lebih hafal lagu pop Indonesia ketimbang lagu yang bernafaskan islam. Bait lagu 'si kucing garong' langsung dapat dilanjutkan oleh anak-anak daripada lirik lagu islam lainnya.

Oleh karena itu, harapan ke depan - semoga dunia pendidikan islam lebih dapat mengambil peran aktif (andil) dalam mencetak kader muda yang islami, paham tentang masyarakat juga tak kalah dalam hal agama. Mampukah kita? Wallahu'Alam bisawwab.

Selengkapnya...

Muhammadiyah Dan Israel - Ada ... ?

Beredarnya pemberitaan disejumlah media online mengenai terjalinnya hubungan kerjasama pelatihan tenaga medis antara Muhammadiyah dan Israel akhir-akhir ini, dibantah keras oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah - Din Syamsuddin.


“Berita itu tidak benar. Tidak ada MoU antara Muhammadiyah dengan Israel dan tidak ada bantuan Israel kepada Muhammadiyah” tutur Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) ini.

Ketika dikonfirmasi oleh MUHAMMADIYAH.OR.ID dalam kunjungannya di Yogyakarta, Sabtu (10/01) mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah kerjasama dengan Israel.

Din yang juga penerima Award sebagai Ambassador for Peace atas prakarsa perdamaian yang dilakukan mengatakan bahwa penyebaran berita itu oleh pihak-pihak tertentu sangat tendensius. (Mul)

(sumber http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1370&Itemid=2)

Selengkapnya...