Kenaikan Tarif Listrik Ancam Rakyat

INILAH.COM, Jakarta – Meski data inflasi Januari cukup terkendali, ada kekhawatiran tingkat inflasi akan tinggi pada semester kedua 2010. Hal ini dipicu naiknya tarif dasar listrik (TDL), menyusul tren penguatan harga minyak mentah dunia.

Pengamat ekonomi Standard Chartered Fauzi Ikhsan mengungkapkan, tingkat inflasi saat ini sudah dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini mengingat tidak adanya kenaikan harga TDL dan BBM yang berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi. “Lihat saja harga komoditas dunia yang mulai melemah dua pekan terkahir,” katanya pada Senin (1/2).

Menurutnya, harga minyak saat ini turun ke US$74 dari sebelumnya US$80 per barel. Namun, akhir tahun nanti, ia memprediksikan harga emas hitam ini dapat naik ke US$90 per barel. “Kondisi ini akan memicu kenaikan inflasi. Pasalnya, dengan kenaikan harga minyak, pemerintah pun harus menaikkkan BBM dan TDL,” paparnya.

Namun, Fauzi meyakini bahwa kenaikan TDL belum akan terjadi hingga Juni 2010. Ia memperkirakan naiknya TDL akan terjadi pada paruh kedua 2010. “Semester pertama belum ada kenaikan, tapi saya kira semester kedua akan ada terjadi kenaikan harga,” ujarnya.

Hal ini menegaskan pernyataan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono tentang rencana kenaikan TDL tahun ini. Besaran kenaikan TDL itu sudah ditetapkan maksimal 15%, tetapi bukan secara keseluruhan.

"Kenaikan TDL ini memang akan dilakukan pada 2010, tetapi melihat kondisi masyarakat, baik sosial, politik, dan lainnya," ujarnya, baru-baru ini.

Purwono mengatakan, rencana kenaikan TDL yang sudah disiapkan sejak akhir 2009, bertujuan mengurangi beban subsidi kelistrikan 2010 sebesar Rp37,8 triliun. Bahkan, pemerintah berencana menghapuskan subsidi bagi pelanggan golongan mampu di atas 6.600 volt ampere (VA).

Namun, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan TDL dalam waktu dekat. Hal ini mengingat daya beli sebagian masyarakat yang terbatas.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih fokus pada peningkatan pelayanan dan kualitas kehandalan pasokan listrik untuk masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga sedang mengggodok program subsidi agar tepat sasaran dan prorakyat,” paparnya di Jakarta, Senin (1/2).

Lelbih lanjut ia memaparkan, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan berbagai tahap finalisasi sejumlah pembangkit listrik baru sebagai upaya meningkatkan kualitas listrik masyarakat.

Salah satunya adalah PLTU Banten dan Labuhan Angin yang baru diresmikan Presiden beberapa waktu lalu. PLTU ini akan menambah pasokan listrik nasional hingga 530 MW. “Hal-hal seperti penambahan cadangan seperti ini yang akan terus ditingkatkan," pungkasnya.

Terkait kenaikan TDL, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya, kebijakan kenaikan TDL itu sepenuhnya dikeluarkan pemerintah. "Kalau TDL tidak naik, tentunya subsidi akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, TDL tidak ada hubungannya dengan PLN," tutur Dirut PLN Dahlan Iskan.

Menurutnya, wacana kenaikan TDL itu tidak akan mempengaruhi rencana dan program PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. “Kita akan tetap fokus terhadap pemenuhan kebutuhan listrik nasional, terutama menambah alokasi pasokan di berbagai daerah di luar Jawa,” pungkasnya. [mdr]

sumber:
http://inilah.com/news/read/ekonomi/2010/02/02/319792/kenaikan-tarif-listrik-ancaman-inflasi/

Selengkapnya...

JK Gagas BLT Bukan dari Utang

INILAH.COM, Jakarta - Jusuf Kalla yang menggagas BLT mengaku tidak mengusulkan program bantuan pada rakyat itu berasal dari utang. Logika JK, dana BLT berasal dari harga jual eceran BBM dalam negeri yang mendekati harga keekonomian, tekanan APBN dari pos subsidi BBM otomatis berkurang signifikan.

Juru bicara tim pemenangan JK Win, Bambang Soesatyo, menyatakan, JK mengusulkan agar mempergunakan sebagian dana ekspor minyak mentah. Kenaikan harga minyak saat itu tentu mendatangkan laba.

"Lagi pula setahu JK, Menko Perekonomian dan Menkeu tak pernah melaporkan bahwa kebutuhan anggaran BLT akan ditutup dari utang luar negeri," ujar Bambang.

BLT harus dipahami sebagai crash programme, bukan program permanen. Karena itu, tak relevan kalau BLT diartikan sebagai kebijakan yang akan meninabobokan warga miskin.

Karena statusnya yang crash programme, BLT pada saatnya harus dihentikan. Tentu berdasar ukuran-ukuran yang disepakati pemerintah bersama DPR RI. BLT digagas ketika APBN mengalami tekanan luar biasa yakni membengkaknya subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional pada paruh pertama tahun 2005.

Pemerintah menyadari bahwa menaikkan harga BBM saat itu menimbulkan implikasi serius kepada sebagian rakyat, terutama mereka yang miskin.

"Pemerintah dan kita semua pasti tidak ingin warga miskin harus menanggung sendiri semua konsekuensi dari naiknya harga BBM. Apalagi jumlah warga miskin terbilang banyak. Akan menimbulkan masalah sosial yang lebih serius, jika beban hidup mereka tak diringankan. Ingat! Dengan BLT pemerintah tak mengambilalih semua beban warga miskin, melainkan hanya membantu meringankan," tegas Bambang.

Bambang berpendapat, semestinya masalah penggunaan utang untuk BLT juga dilaporkan ke DPR dan pasti DPR keberatan. Kalau akhirnya benar bahwa BLT ditutup dari utang, publik bisa minta penjelasan dari Presiden SBY, Menko Perekonomian, dan Menkeu. [beritajatim.com/ana]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/06/17/116956/jk-gagas-blt-bukan-dari-utang/

Selengkapnya...

Pedan Perlu Lembaga Keuangan Non Profit

Dampak krisis ekonomi global yang menerjang di seluruh dunia turut menyeret Indonesia memasuki tahap badai resesi moneter jilid II. Semua sector usaha yang ada terkena imbasnya, mulai dari perbankan, otomotif, textile, furniture hingga sector riil, dll.

Kondisi ini cukup mencemaskan karena hal itu berarti bakal menciptakan penganguran besar-besaran di seluruh kota besar di tanah air yang disebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga kerja, belum lagi ditambah ribuan tenaga kerja berstatus dirumahkan oleh perusahaan.

Prihatin terhadap hal itu, beberapa kader dan simpatisan sebuah partai bernafaskan islam asal kecamatan Pedan kabupaten Klaten saat ini tengah menggodog untuk merumuskan dan membuat sebuah konsep badan keuangan yang menerapkan system syariah murni bagi umat islam.

Lembaga ini nantinya hanya akan focus pada pemberian modal kerja bagi usaha umat muslim yang telah merintis usaha kecil dan yang memang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan lembaga keuangan yang sudah ada, meski sama-sama menerapkan system bagi-hasil, namun lembaga ini menerapkan metodologi pendampingan/ kemitraan berkesinambungan yang menjadi kunci utama di dalamnya, sedangkan perhitungan bagi-hasil akan dibebankan pada setiap akhir bulan usaha, baik keuntungan maupun kerugian usaha yang diperoleh mitra binaan.

Diharapkan, melalui jalinan kerjasama dengan ormas Muhammadiyah, metode ini mampu memberi warna baru bagi lembaga keuangan milik Muhammadiyah yang belakangan kurang optimal aplikasinya di masyarakat.

Intinya, dengan melakukan pengelolaan sumber dana umat sebagai mana telah disebut di atas dengan sebaik-baiknya dan dengan tujuan meningkatkan perekonomian umat yang kini tengah terperangkap jerat krisis multi dimensi jilid II, insyaallah melalui system syariah murni - kehidupan umat islam di kecamatan Pedan dapat berangsur membaik hingga umat dalam menjalankan ibadahpun dapat semakin khusyu’ dan akhirnya bermuara pada perilaku umat yang lebih santun, jujur, amanah serta barokah, allahumma amien.

"SATUKAN UMAT - MAKMURKAN BANGSA - Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur"

Selengkapnya...

Pasar Tradisional Pedan Hilang ...

Riuh-rendah suara transaksi tawar-menawar dengan cara tradisional yang selama puluhan tahun telah menjadi 'trade-mark' pasar Pedan, segera bakal lenyap - tergilas oleh sistem Kapitalisme yang berasal dari negeri barat.
Pasaran Wage - yang menjadi kebanggaan & primadona masyarakat kecamatan Pedan dan sekitarnya akan musnah seiring proyek renovasi kios pasar Pedan dari investor yang telah disetujui oleh Pemda dan diamini oleh Pansus DPRD II Kabupaten Klaten.



Tidak akan pernah lagi kita jumpai sosok mbah Sastro Genther, pakdhe Gimin Bongkrek, mbok Karso Gedhang dan yu Ngatmi ompong serta ratusan pedagang pedalaman - yang selama ini selalu mengisi keramaian Pasaran Wage di Pasar Pedan dengan buah tangan mereka. Tidak akan pernah lagi terdengar celoteh ndeso mereka yang sudah teramat akrab di telinga kita.

Lantas, kemana mereka akan menjajakan barang dagangannya? dimana lagi tempat untuk menawarkan kerajinan besek, sapu lidi, kemoceng, keset sabut kelapa, daun pisang serta bibit & buah pohon hasil kebun hingga hewan-hewan ternak peliharaan mereka?

Analoginya, dampak yang ditimbulkan oleh proyek renovasi pembangunan pasar Pedan bukan hanya dirasakan oleh para penghuni kios pasar semata - namun jauh lebih ekstrim, yaitu hancurnya 'traditional-marketing' warga penduduk sekitar kecamatan Pedan yang bahkan sampai daerah kaki gunung Kidul.

Mereka bukan golongan anti kemapanan! Mereka hanya sekadar mempertanyakan hak mereka dalam memberikan andil berputarnya roda perekonomian di tingkat kecamatan.

Belum lagi rumor yang timbul bahwa akan masuk lagi suatu korporate dagang dengan bentuk super market baru di kota kecamatan Pedan, padahal dengan adanya 2 buah Indomart dalam sebuah kecamatan yang sudah berdiri patut dipertanyakan, mengapa dapat berdiri?

Globalisasi memang tidak dapat kita cegah namun nguri-uri/ menjaga dan melestarikan pasar tradisional yang masih ada merupakan kewajiban kita pula sebagai warga negara Indonesia sekaligus menjaga warisan budaya nenek moyang secara sosial-psikologis.

Tentunya Pemerintah Daerah dan DPRD II yang selama ini merupakan pimpinan di kabupaten Klaten telah memikirkan dampak sosial-ekonomi-psikis yang bakal menerjang masyarakat di kecamatan Pedan - sejalan dengan telah dimulainya renovasi Pasar Pedan Klaten - tanpa menghilangkan prinsip ekonomi-kerakyatan yang merupakan kultur-budaya warisan dari sesepuh kita semua, semoga ...

Selengkapnya...

LPG Part-2 (naik... Lagi???)

Mulai hari ini, Senin 25 Agustus 2008 - Pertamina (red-pemerintah) menaikkan harga jual elpiji (LPG) sebesar Rp.500,-/ kg untuk tabung berukuran 12 kg maupun 50 kg, sehingga prosentase kenaikannya bertengger pada point 9,5. Luar Biasa.



Alasan yang dikemukakan oleh pihak Pertamina seolah hal yang lazim dan wajar saja. Bahwa dengan mengikuti harga di pasar bebas/ internasional maka negara indonesia akan untung besar. Yang jadi pertanyaan adalah negara Indonesia yang mana yang bakalan menerima keuntungan tersebut?

Di Kecamatan Pedan misalmya, belum lagi pendistribusian program konversi minyak tanah direalisasikan, belum lagi rakyat mendapatkan kompor & tabung gas 3 kg, tiba-tiba dihadang oleh problem kenaikkan harga elpiji, langkanya isi tabung gas 3 kg akibat migrasi pengguna elpiji tabung 12 kg ke tabung 3 kg yang tidak mengalami kenaikan, lantas kemana berlalunya empati pemerintah terhadap rakyatnya? Dengan penghapusan minyak tanah yang diperuntukkan bagi rakyat, apakah rakyat akan dipaksa mempergunakan kayu bakar yang harganya kini kian hari makin melambung - bahkan hampir setaraf dengan harga minyak tanah apalagi belum genap 1 bulan kenaikan LPG diumumkan oleh pemerintah.

Tapi mungkin hal ini telah diantisipasi dengan pemberlakuan program BLT tahun 2008.
Semestinya pemerintah telah memperhitungkan variabel-variabel non teknis yang menyertai kenaikan LPG tersebut.
- akan terjadi migrasi pemakai LPG ke tabung ukuran 3 kg
- akan teradi kelangkaan stock LPG ditingkat pangkalan
- akan terjadi kenaikan harga LPG 3 kg akibat mahalnya LPG 12 kg & 50 kg
- akan terjadi migrasi pemakaian LPG ke Minyaktanah kembali
- akan terjadi penggundulan hutan akibat permintaan kayu bakar
- akan terjadi kenaikan diberbagai sektor usaha yang berimbas pada semua sektor kehidupan
- akan terjadi dekadensi penghidupan rakyat indonesia menuju kearah kebangkrutan nasional

Lantas, apakah rakyat hanya mampu meratap dan menangis? TIDAK jawabnya!
Karena hanya rakyat juga yang mampu menjawab seluruh problem bangsa ini
Ditangan rakyat pula arah Indonesia akan ditentukan
Sebagai negara berdaulat dan BERDIKARI atau sebagai negara terjajah

Fastabiqul Khairat, wallahu Musta'an

Selengkapnya...

Kenaikan Harga Elpiji/ LPG tabung 12 kg per 1 Juli 2008

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 - pemerintah akan menaikkan harga gas elpiji/ LPG tabung ukuran 12 kg mengikuti kenaikan harga BBM 23 Mei 2008 lalu.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina, Achmad Faisal - akan terjadi kenaikkan harga gas khusus untuk dalam tabung dengan ukuran 12 kg sekitar Rp.750/ kg, sehingga harga jual gas dalam tabung isi 12 kg dari harga semula Rp.4.250/ kg menjadi Rp.5.000/ kg. Dengan demikian maka harga gas elpiji 12 kg, yang menurut pertamina awalnya seharga Rp.51.000 berganti harga menjadi Rp.60.000/ tabung.

Kenaikkan harga jual elpiji tersebut dikarenakan untuk mengimbangi kenaikan harga transportasi dan biaya pengisian LPG (Sebagai acuan, bahwa di kecamatan Pedan - harga beli gas LPG dalam tabung 12 kg melalui agen/ distributor dari Surakarta/ Solo adalah sebesar Rp.55.000/ tabung dan dijual dengan harga Rp.56.000 - Rp.57.000/ tabung, TIDAK seperti apa yang telah disampaikan oleh pertamina di atas) akibat kenaikan harga BBM sekaligus follow-up dari kebijakan pemerintah dalam alokasi konversi minyak tanah ke LPG sebanyak 4.000.000 kiloliter. Alasan lainnya karena untuk menyesuaikan gaji karyawan Pertamina dengan UMR yang baru.

Tanggapan berbeda disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Huzna Zahir yang MENOLAK kenaikan LPG. Hal itu disampaikan beliau, mengingat TIDAK ADA KEJELASAN STRUKTUR BIAYA PRODUKSI GAS DALAM TABUNG.

Alasan lain yang lebih mendasar karena harga jual LPG Indonesia LEBIH MAHAL ketimbang harga jual LPG Thailand dan India yang dijual seharga Rp.3.000 dan Rp.4.000/ kg.

(sumber suara karya online)

Selengkapnya...

Tahun 2009: Subsidi Minyak Goreng dan Kedelai Dihapuskan

Kembali pemerintahan SBY - JK merencanakan bakal menarik beberapa subsidi sembako, diantaranya untuk komoditi minyak goreng dan kedelai, yang menurut berita terkini
telah mulai dilakukan penarikan dropping minyak goreng bersubsidi untuk rakyat
di daerah-daerah secara bertahap.

Pemerintah dalam hal ini bukannya tidak memiliki dasar alasan yang kuat
apabila telah merencanakan mengambil langkah tersebut di tahun 2009 kelak.

Apapun kebijakan pemerintah yang pada akhirnya melampaui ambang psikologis rakyat,
jelas akan membawa dampak yang buruk
terutama bagi perekonomian rakyat golongan menengah kebawah.

Rencana tersebut diwacanakan oleh pemerintah setelah melihat program dana BLT plus
berhasil digulirkan tanpa adanya friksi berarti di tingkat masyarakat- sesaat menjelang pengumuman kenaikkan harga BBM, 23 Mei 2008 lalu oleh presiden SBY.

Wacana ini sengaja digulirkan pemerintah untuk melihat respon dan reaksi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang pasti, pencabutan subsidi untuk bahan pokok seperti Minyak goreng dan kedelai adalah merupakan KENISCAYAAN.

Bola salju telah dilontarkan pemerintah, sebagian masyarakat miskin telah menerima program dana BLT - yang sejatinya bila mau mengkaji jauh lebih dalam,
terdapat banyak kelemahan-kelemahannya bagi sang penerima.

Mari kita bersama menunggu saat yang dijanjikan pemerintah itu tiba,
jangan sikapi secara radikal

Baldatun Thoyyibatun warrobun Ghofur, Fastaboqul Khoirot,

Selengkapnya...

KONVERSI LPG, Matikan Pangkalan?

Telah beberapa minggu ini mata dan telinga kita disibukkan dengan pelbagai isue dan pemberitaan demi pemberitaan mengenai program konversi minyak tanah, kenaikan BBM, demo anti kenaikan BBM, BLT, tindakan represif aparat, pemadaman PLN yang mengakibatkan kerugian rakyat milyaran rupiah dan terakhir "kekerasan" di bilangan silang Monas.

Dikabupaten Klaten mulai digalakkan kembali program konversi minyak tanah yang sedikit banyak membawa dampak bagi kehidupan rakyat.
Yang menjadi permasalahan adalah mengenai nasib pangkalan minyak, yang kemudian diarahkan untuk menjadi pangkalan LPG.

Apabila pemerintah memang berkeinginan mengalihkan konsumsi minyak tanah rakyat, sudah tepat dan sewajarnyalah jika rakyat memperoleh tabung beserta kompor gas. Namun yang mungkin luput dari kalkulasi dan asumsi pemerintah adalah, bahwa pihak pangkalan yang akan terpukul dengan perlakuan TIDAK ADIL dari pemerintah.

Sebagai contoh, sebuah usaha kecil atau KUD yang menjadi pangkalan minyak tanah, sebelum program konversi diberlakukan oleh pemerintah - dari uang yang mereka alokasikan untuk membelian minyak tanah, setelah dijajakan selama 1 s/d 3 hari, maka hasil penjualan akan langsung dapat mereka kumpulkan dan uang tersebut jelas akan diputar untuk pengadan barang lainnya sehingga sirkulasi keuangan mereka tetap berjalan lancar.

Namun jika bahwa pangkalan diharuskan memiliki stock tabung gas @3 kg minimal 20 buah dimana harga per tabungnya mencapai Rp.150.000,-. maka pangkalan HARUS mengeluarkan uang senilai Rp.3.000.000,-. Yang seharusnya uang tersebut dapat diputar untuk pengadaan barang lainnya justru akan TERHENTI.
Kemudian, apakah setiap hari mereka dapat menjual 1 tabung yang akan dibanderol dengan harga Rp.13.000 s/d 14.000,-? belum lagi supply gas yang tidak teratur sebagaimana terjadi dibeberapa daerah di tanah air.
Hal ini memang perlu pembuktian dilapangan tapi setidaknya dengan semakin melemahnya daya beli rakyat akan membawa dampak yang besar bagi para pangkalan tersebut.

Apabila uang yang merupakan MODAL usaha itu terpakai untuk pembelian tabung gas, maka kelanjutan nasib bagi pangkalan-pangkalan tersebut dapat kita terka dengan tepat, yaitu tinggal MENUNGGU HARI UNTUK MATI.

Jika boleh merenung sejenak, apakah tabung yang notabene adalah BESI seberat 5 kg memiliki nilai ekonomis setinggi itu???
ini bukan KELAKAR ataupun sejenis GUYON!!!

COBALAH KITA BERFIKIR RASIONAL
Cobalah kita luangkan waktu, dengan mengendarai motor atau bersepeda menuju kearah baratdaya kecamatan Pedan - ke daerah Batur Jaya yang merupakan sentra industri logam dan bertanya berapa harga besi untuk 1 kg.
Jawaban yang anda peroleh pasti akan membuat anda tercengang, di bawah Rp.10.000/ kg - PERCAYALAH!
Lantas yang menjadi pertanyaan, seberapa besar biaya produksi dari tabung itu sendiri?

Dari sedikit tulisan KONYOL diatas mungkin dapat kita petik hikmahnya bahwa saat ini memang tidak terbersit keinginan dari pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya, terlihat adanya diskriminasi antara pengguna LPG dengan pemasok di tingkat kecamatan. Selengkapnya...

RAKYAT MASIH KUAT MENANGGUNG KENAIKAN BBM JILID II

Malam tadi, 23 Mei 2008 sekitar pukul 21:30 WIB pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan BBM untuk jenis pemium, solar & minyak tanah.
Prosentase kenaikan tesebut berada dikisaran 28,7 %
sehingga harga premium - 6000, solar-5500 dan minyak tanah-2500.

Inilah kondisi negeri kita yang para pemimpinnya sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat, hanya berorientasi pada penguatan APBN yang lucunya justru berasal dari rakyat.

Bertahan dan terus bertahan hingga tetes darah penghabisan,
demikian mungkin untaian kalimat yang harus dan senantiasa selalu dipegang oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bayangkan, dengan penghasilan dibawah rp.500.000, mereka harus bertahan ditengah himpitan kenaikan berbagai macam kebutuhan hidup.
Rakyat sudah tidak bisa protes karena tahu bahwa suara mereka telah sirna.

Mari kita coba berhitung ala rakyat ( pra kenaikan BBM ):
Harga minyak goreng rp.13.500/ kg
Harga beras rp.5000/ kg
Harga gula pasir rp.5.800/ kg
Harga gula batu rp.8.500/ kg
Harga minyak Tanah rp.2.650/ lt
Harga terigu rp.7.000/ kg
belum lagi harga sayuran, lauk-pauk, pendidikan, kesehatan, susu, listrik, sumbangan, kertas & kebutuhan lainnya.

Dengan kenaikan BBM maka seluruh harga kebutuhan pokok akan mengikuti ditambah kebutuhan transportasi dll.
Ambil contoh, kenaikan kebutuhan lainnyapun mengalami kenaikan dengan kisaran 10% - 20.
Rakyat hanya tahu bahwa bukan hanya 1 poin saja yang mengikuti kenaikan BBM
namun di atas 10 item.

Realisasi program BLT pada hari ini yang hanya rp.100.000/ bulan, oleh pemerintah dianggap telah membantu mengentaskan kemiskinan.
Rupanya pemerintah telah menghitung cermat dampak kenaikan BBM terhadap pengeluaran oleh rakyat dengan asumsi dan pediksinya secara sepihak.

Jangan salahkan pemerintah apabila rakyat semakin sengsara - toh secara nasional pemerintah telah membeikan kompensasi BBM dan rakyat sendiri yang telah bersedia menerima program itu.

Sekali lagi, jangan rakyat menjadi terkejut jika dalam waktu dekat pemerintah memiliki agenda menaikan harga BBM jilid II dengan alasan menyesuaikan harga minyak dunia - PERCAYALAH.

Jadi apa solusi bagi negeri ini?

Wa tawassaubil haqqi wa tawassaubisshobri,
wallahu 'alam bisawwab

Selengkapnya...

Pemerintah Paksakan Realisasi BLT

Akhirnya pemerintah merealisasikan program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) tahap pertama di 10 kota besar di Indonesia.
Meski menghadapi berbagai kritik, saran bahkan demo namun hal itu telah menjadi keputusan pemerintah guna mendukung program kenaikan BBM yang rencananya pada awal Juni tahun ini.

di Kabupaten Klaten, program bantuan semacam itu bukan merupakan hal baru karena di wilayah ini telah kenyang dengan pengalaman-pengalaman serupa dalam dua tahun terakhir ini.
Semenjak musibah nasional berupa gempabumi melanda kawasan ini, terdapat berbagai program Bantuan kepada rakyat mulai Program Lauk Pauk, Pakaian, Alat Masak, RR, JRF, dls.

Hasilnya, telah kita saksikan sendiri :
Program Lauk Pauk, Pakaian & Peralatan Masak harus sesuai dengan formulir F-1, yang ternyata didalamnya tidak sedikit warga yang TIDAK tercantum di dalamnya (padahal mereka memiliki KTP maupun KK resmi) dan realisasinyapun HANYA 1 kali, Rp. 100.000,-. Meski ada khabar yang menginformasikan seharusnya lebih dari sekali.

Program Rekonstruksi & Rehabilitasi Rumah yang terbagi atas rusak ringan, sedang dan berat, Banyak warga yang tidak mendapat kompensasi, terutama yang mengalami rusak ringan dan sedang, kembali alasan klise yang diharuskan sesuai dengan F-1 yang tidak berubah walau telah diajukan perubahan data.

Justru motor, mobil dan rumah dari oknum-oknumlah yang terlihat baru dan dibangun di dalam kehidupan nyata di kabupaten Klaten tercinta ini.

Memang tidak timbul chaos ditingkat horizontal namun yang lebih utama dari itu semua adalah rusaknya sendi-sendi dan nilai-nilai sosial di masyarakat kabupaten Klaten.

Entah dengan logika & pemikiran yang bagaimana, PT. Pos & Giro menerbitkan kartu BLT sementara data mengenai penduduk miskin hingga Mei 2008 sama sekali BELUM dimutakhirkan datanya oleh pihak yang berwenang, yaitu Badan Pusat Statistik ( BPS ) yang menurut rencana baru akan dilakukan bulan september 2008.

Itulah potret buram dari negeri tercinta, Indonesia
Negeri yang DIJAJAH oleh birokrasinya sendiri
Na'udzubillah min dzalik

Selengkapnya...

BLT ( Bantuan Langsung Tekor ) Plus

Menarik,
Sekali lagi komentar segar yang dilontarkan H.M. Amien Rais sebagai guru bangsa dalam memberikan opininya terhadap rencana pemerintah untuk memberikan BLT Plus yang mendahului rencana kenaikan BBM.

Menanggapi apa yang telah dikemukakan oleh guru bangsa tersebut, memang harus kita akui bahwa program BLT adalah program gagal dalam memberikan solusi bagi keluarga miskin di Indonesia. Disana sini banyak terdengar nada sumbang dari rakyat miskin yang seharusnya memperoleh namun justru cuma gigit jari.

Bukan ironi,
Dari fihak BPS sendiri jelas-jelas mengatakan mereka hanya memiliki data lama tahun 2005 karena keterbatasan waktu untuk pemutakhiran data keluarga miskin.
Dilain pihak, PT. Pos & Giro mengklaim telah menyelesaikan kartu keluarga miskin.
Patut dipertanyakan, sampai dimana keakuratan data yang dipergunakan fihak PT. Pos?

Apakah selama 3 tahun terakhir, pemerintah yakin jumlah keluarga miskin terkurangi?
Khusus di kabupaten Klaten, dengan musibah gempa bumi lalu - benarkah roda perekonomian rakyat telah betul-betul pulih?
Lapangan pekerjaan yang dijanjikan pasangan Sunarno, SE & Samiaji saat kampanye bupati tahun lalu nyatanya NOL BESAR.

Mari kita pandang segala sesuatunya dengan realistis
Apa dan bagaimana kriteria keluarga miskin penerima BLT Plus?
Lantas atas dasar dan kriteria bagaimana, pemerintah juga memberikan raskin bagi PNS?
Mereka jelas sama dalam hal menderita
pula jelas berbeda dalam hal fasilitas negara
Bukan iri namun tolong jelaskan ke rakyat

Jangan bikin rakyat bingung
Jangan buat rakyat makin melarat
Berikan yang terbaik untuk rakyat
dari rakyat kembalikan ke rakyat

Jangan coba tipu rakyat
yang lantas menganggap bahwa BLT berasal dari pemerintah ( SBY & JK ?)
disaat menjelang Pemilu
negara berdiri karena rakyat
ingat.......................

Selengkapnya...

Kenaikan BBM

ang besar bagi pemerintahKenaikan harga minyak mentah dunia yang melewati ambang psikologi negara-negara pengimport bahan residu fosil ini, ditengarai bakal memicu gelombang inflasi internasional.
120 US$ adalah harga yang tertinggi bagi bahan bakar non renewable ini, yang ditaksir oleh para ahli geologi dan perminyakan dunia akan habis saat tahun 2015.
Tak dapat dipungkiri bahwa penyebab anggota OPEC ( negara-negara islam ) tidak mau menambah kuota eksploitasi sumber bahan bakar ini cenderung akibat perlakuan negara adidaya, Amerika yang merasa dirinya menjadi polisi di dunia sehingga merasa berhak melakukan "perbaikan kepemimpinan" terhadap negara-negara islam.
Menengok perjalanan Indonesia dalam mengantisipasi meningkatnya harga bahan bakar ini, pemerintah telah memberikan warning kepada rakyat agar bersiap menghadapi kenaikan harga BBM.
besaran kenaikannya antara 20-30%, demikian dikatakan wapres Yusuf Kalla baru-baru ini.
Dengan kondisi perekonomian rakyat yang sekarang dibawah garis pra sejahtera, apakah langkah yang diambil pemerintah adalah populis?
Kita sadar dan tahu, beberapa kebijakan pemerintah terkait BBM memang kurang populer.
Ambil contoh program konversi minyak tanah (minah) ke LPG yang baru dan sedang dilaksanakan.
Alangkah naif pabila jaringan infrastruktur yang kelak menangani program ini saja belum terbentuk, semisal: depo LPG, pengadaan tabung LPG dll, kemudian pemerintah memaksakan program konversi tersebut.
Antisipasi kenaikan harga sembako yang belum dapat diatasi oleh pemerintah, ditambah program konversi minah dan dilanjutkan dengan kenaikan harga BBM akan membawa efek dominan bagi kehidupan dan penghidupan rakyat jelata.
Program gagal Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah dulu akan menjadi bumerang bagi pemerintah apabila hal itu dicanangkan kembali.
Kriteria penerima BLT yang tidak jelas, transparan dan tidak dilakukan pemutakhiran data warga miskin yang semakin bertambah akan menimbulkan kecemburuan sosial yang justru berkesan memecah belah rakyat.
Lakukan pemutakhiran data warga miskin, kriteria yang diperjelas tidak akan mampu menghambat laju inflasi kali ini.
Pemberian kewenangan tanpa batas kapada KPK adalah langkah strategis untuk mengatasi keadaan ini.
Dengan melakukan pemeriksaan dan investigasi kepada seluruh jajaran departemen yang ada, niscaya akan diperoleh kembali uang negara yang selama ini disimpan dan dipendam didalamnya. dimulainya pembersihan dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan akan membawa dampak yang besar bagi pemerintahan SBY.
Tinggal menunggu ketegasan presiden untuk memberi kewenangan tersebut kepada KPK.
Langkah berikutnya adalah melakukan pemotongan 25% dari total gaji eksekutif, legislatif maupun yudikatif berdasarkan tingkatan/ golongan, mungkin bisa dimulai dari setingkat dirjen ke atas.
berikan opsi bersedia atau dipensiun dini.
Akan lebih baik memberikan pesangon yang memang terlihat besar jumlahnya kepada mereka namun dapat memberikan ruang nafas bagi rakyat.
Ingat, rakyatlah yang memberi mereka gaji, apabila rakyat yang kini telah sekarat diharuskan membayar apa yang tidak dapat mereka peroleh jaminan kehidupan yang layak, lantas untuk apa ada mereka.
Itu adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah secepatnya, sebelum semua meledak.
Apakah gerakan moral para mahasiswa akhir-akhir ini melalui demonstrasi yang meminta stabilitas harga-harga akan tetap dihadapi represif oleh aparat? Apakah akan terjadi reformasi jilid II kelak, wallahu 'alam bisawwab. Selengkapnya...