Istana Merdeka Terancam Dikepung 10.000 Mahasiswa

VIVAnews -- Aliansi Mahasiswa dari 30 kampus di Jakarta dan sekitarnya menganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal memenuhi janjinya dalam menjalankan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut SBY mundur.

"Kami akan mengerahkan sepuluh ribu orang untuk melakukan unjuk rasa menuntut SBY mundur," kata juru bicara koalisi mahasiswa, Anton Cornelo dalam jumpa pers di Kampus STMIK Jayakarta Salemba, Jakarta, Minggu 10 Januari 2010.

Aksi itu, kata Anton, akan diawali dengan penyebaran selebaran dan panggung rakyat yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 21 Januari. Aksi kemudian dilanjutkan dengan aksi di tiap-tiap kampus pada 22 hingga 24 Januari. Sedangkan, "Aksi besar-besaran bersama jaringan kampus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari," kata dia.

Anton menambahkan, puncak dari gerakan ini akan dilaksanakan tepat pada habisnya masa program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono pada tanggal 28 Januari. "Aksi pendudukan dan pengepungan gedung DPR dan Istana Negara akan dilaksanakan tepat masa habisnya program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono pada 28 Januari 2010," kata dia.

Menurut Anton, aksi ini murni berasal dari kampus. Gerakan ini, lanjut dia, tidak memiliki afiliasi pada kepentingan politik tertentu. "Ini bukan pergerakan yang punya kepentingan politik. Ini murni gerakan dari kampus," kata dia.

Dalam pernyataannya, koalisi ini menyatakan tidak percaya bahwa SBY tidak tahu menahu kebijakan bailout Bank Century yang telah menghabiskan uang negara sebesar Rp. 6.7 triliun.

"Kami para aktivis pergerakan ini yang menjadi benteng perlawanan rakyat menjadi sangat tidak yakin dan akhirnya 1.000 persen tidak percaya jika SBY tidak tahu menahu tentang hal kebijakan bailout Century," kata dia.

Koalisi ini berasal dari 30 kampus di Jakarta dan Banten. Kampus-kampus itu diantaranya adalah Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno, Universitas sahid, dan lainnya.

sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/119898-10_000_mahasiswa_ancam_kepung_istana

Selengkapnya...

Dibalik Bailout Century: 2 Penasehat Ekonomi ORBA Bermain?

Jakarta - Sebuah kabar berkembang dari lingkaran dalam Pansus Hak Angket Bank Century. Seorang anggota Pansus yang tidak mau disebutkan namanya kepada Primair Online di Jakarta, Minggu (27/12), mengatakan, ada fakta sekitar dua minggu sebelum Bank Century gagal kliring, Boediono (Gubernur BI saat itu) dipanggil oleh dua mantan penasihat ekonomi Orde Baru, yakni, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana agar membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye Pilpres 2009. Pemanggilan Boediono tersebut terjadi di rumah Ali Wardhana

Dalam perbincangan itu, kata anggota Pansus, Ali Wardhana meminta kepada Boediono untuk membantu SBY. Karena selama SBY menjabat sebagai presiden, Indonesia dalam keadaan stabil, baik dari sisi ekonomi dan keamanan. Oleh karenanya, SBY harus melanjutkan kembali pemerintahannya. Untuk melanjutkan pemerintahan, SBY membutuhkan dana yang sangat besar.

"SBY harus maju lagi, butuh dana besar. Bila itu bisa dilakukan, maka anda (Boediono) akan menjadi wapres dan wapres lainnya akan tersingkir," demikian percakapan antara mantan Menteri Keuangan tersebut dengan Boediono.

Selanjutnya Ali Wardhana meminta kepada Boediono agar membantu sebuah bank dan dananya bisa dipinjam. Setelah tiga tahun SBY memerintah, uang tersebut akan dikembalikan, tambah Ali Wardhana, seperti ditirukan anggota Pansus itu.

Saat ditanyakan mengapa Ali dan Widjojo bisa melakukan itu, anggota Pansus itu mengatakan, keterlibatan keduanya merupakan perintah yang diduga berasal dari Ani Yudhoyono.

Instruksi tersebut, kata dia, tanpa sepengetahuan SBY yang saat itu sudah mengantongi nama-nama cawapres.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=2-penasihat-ekonomi-orba-di-balik-bailout-century
Selengkapnya...

Data Aliran Century Versi Bendera Bisa Jadi Benar

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Desmond J Mahesa, menilai, data yang dikeluarkan oleh Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) terkait aliran dana Bank Century ke sejumlah pejabat, mungkin ada benarnya. "Indikasinya gampang saja. Dari sekian tuduhan terkait data Bendera. Kalau proses (pengusutan oleh Polda Metro Jaya) tidak berjalan, berarti ada benarnya. Kalau proses berjalan, berarti data Bendera tidak benar," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/12).

Disebutkan, sejak Bendera diadukan ke Polda Metro Jaya, 2 Desember lalu, hingga saat ini belum ada proses. Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono mengatakan kasus yang dilaporkan oleh Djoko Suyanto, Hatta Rajasa, Edhie Baskoro dan Trio Malaranggeng serta yang lainnya belum ada pemanggilan terhadap terlapor, yakni Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=data-aliran-century-versi-bendera-bisa-jadi-benar
Selengkapnya...

Resuffle Kabinet Seusai Pansus?

Jakarta - Pasca-Pansus Hak Angket Bank Century (BC) selesai bekerja akan terjadi reshuffle kabinet. Pasalnya ada menteri yang membuat warung dalam warung. Demikian prediksi Ketua DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Desmond J Mahesa kepada Primair Online di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/12). "Pasca-Pansus ini akan ada reshuffle kabinet. Sebab saat ini koalisi rapuh, semua rapuh. Tidak tahu lagi mana kawan dan lawan. Tapi sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengetahui," kata Desmond.

Desmond menyatakan, salah satu lawan yang sedang dihadapi oleh SBY adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut mantan aktivis ini, Hatta-lah penyebab kasus Bank Century ini semakin membesar, sehingga ada Pansus.

Disebutkan, terkuaknya kasus Bank Century ini berawal dari pernyataan Jampidsus Marwan Effendy bahwa kasus Bank Century tidak bermasalah. Setelah itu pernyataan mantan Kabareskrim Susno Duadji soal Cicak-Buaya.

"Susno dan Marwan itu orang-orangnya Hatta yang akan diproyeksikan menjadi Kapolri dan Jaksa Agung," ungkap Desmond.

Oleh karenanya, posisi yang bakal di-reshuffle adalah Menko Perekonomian yang saat ini diduduki oleh Hatta Rajasa.

"Hatta bakal diganti karena Hatta yang membuat SBY pusing. Hatta membuat warung dalam warung. Oleh karenanya, SBY harus membuang Hatta sehingga beban SBY berkurang," tambahnya.

Pernyataan Desmond tersebut dibenarkan oleh salah seorang pengurus Partai Demokrat.

"Benar apa yang disampaikan oleh Desmond, Hatta yang menjadi penyebab semua ini," kata petinggi Partai Demokrat yang tak mau disebut namanya kepada Primair Online.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=usai-pansus-akan-ada-reshuffle-kabinet
Selengkapnya...

Simpanan Departemen Pertanian AS di Bank Century

Jakarta - Robert Tantular melalui kuasa hukumnya, Denny Kailimang, mengharapkan pansus Bank Century menyelidiki penerbitan deposito yang dilakukan oleh Bank Century sebelum diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LSP) tanggal 21 November 2008. "Jumlahnya itu 427 lembar, satu lembarnya Rp 2 miliar," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/12).

Menurutnya penerbitan itu tidak diketahui oleh Robert dan tidak diketahui siapa penerimanya. Lebih lanjut Denny juga mengakui adanya simpanan milik Departemen Pertanian Amerika pada escrow account Bank Century atas nama Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Itu memang ada bentuknya letter of credit (LC)," katanya.

Ia bahkan meyakini Bank Century masih berutang pada pihak Depertemen Pertanian Amerika tersebut. "Besaran jutaan juga, mungkin Bank Century ngutang," ujarnya.

Menurut data yang diperoleh Primair Online jumlahnya mencapai Rp 163 miliar.

Sedangkan untuk dana Budi Sampoerna yang berada di Bank Century senilai US$ 18 juta. Menurutnya sampai saat ini masih berada di Bank Century. "Itu hanya dipindahbukukan aja ke valas Bank Century," ujarnya.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=robert-minta-pansus-selidiki-penerbitan-deposito-oleh-century
Selengkapnya...

Ironis, Boediono Ragukan Kredibilitas BPK

INILAH.COM, Jakarta - Pemeriksaan pansus Century terhadap mantan Gubernur BI Boediono selain mengungkap persoalan Fasilitas Pendananaan Jangka Pendek (FPJP), juga terdapat beberapa poin penting. Salah satunya yang mengejutkan, Boediono menyangsikan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kesangsian Boediono sebenarnya bukan barang baru terkait respons hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang bailout Century sebesar Rp6,7 triliun. Namun menjadi berbeda, kesangsian Boediono terhadap hasil audit investigatif tidak bisa dilepaskan posisinya yang saat ini menjadi Wakil Presiden.

Pernyataan Boediono muncul ketika menjawab pertanyaan anggota pansus angket Century Ahmad Muzani, kemarin, yang bertanya apakah apa yang disebut BPK terkait FPJP tidak akurat? Menjawab pertanyaan tersebut Boediono menjawab diplomatis. “Kami punya pandangan yang lain,” ujarnya.

Mendengar jawaban tersebut, anggota Fraksi Gerindra itu mengejar pertanyaan bahwa bukankah BPK merupakan instrumen negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk mengaudit keuangan negara yang bersifat final? “Final kebenaran mutlak tidak ada pada institusi manapun,” tegas Boediono.

Menurut dia, kalau mencari kebenaran, harus membandingkan dengan data-data yang lain. Ia mencontohkan perihal perubahan Peraturan BI jelas disebabkan oleh kondisi saat perubahan peraturan itu terjadi.

“Ketebalan dari laporan belum tentu mencerminkan komprehensif atau tidak, tapi pandangan alternatif,” ujarnya seolah menyindir hasil audit investigatif BPK yang bertebal 570 halaman.

Merespon pernyataan Boediono, Wakil Ketua Pansus Century dari FPDIP Gayus Lumbuun menegaskan, secara politis dan hukum pernyataan Boediono untuk tidak setuju dengan hasil audit BPK sah-sah saja. Hanya saja, menurut Gayus, pernyataan Boediono sama sekali tak mempengaruhi proses angket Century.

“Karena ini adalah audit dari sebuah lembaga negara yang independen dan bersifat melakukan audit kepada semua kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, termasuk BI sendiri. Jadi audit BPK itu sah dan merupakan produk lembaga negara yang harus dihormati dan dipakai sebagai dasar,” cetusnya.

Anggota Pansus Century lainnya, Akbar Faizal menyayangkan pernyataan Boediono terkait laporan BPK. Kondisi ini cukup mengejutkan karena antarlembaga negara tidak mempercayai lembaga lainnya. “Ini luar biasa, masyarakatya tidak mempercayai pemerintah, antarlembaga tidak saling mempercayai. Ini luar biasa,” tegasnya yang menyayangkan pernyataan Boediono.

Sementara, Ketua Pansus Century Idrus Marham menegaskan pernyataan Boediono hanya mengungkapkan terdapat perbedaan pandangan dengan BPK, jadi tidak perlu dipersoalkan.

“Dia hanya mengatakan ada beberapa hal yang berbeda, wajar kalau ada beberapa perbedaan, tidak ada pernyataannya dia tidak sependapat dengan BPK, dia hanya mengatakan dia berbeda, dan itu perlu ada kelengkapan dokumen,” imbuhnya.

Mantan auditor BPK Khairinyansyah Salman menegaskan pada dasarnya hasil audit BPK adalah hasil konstitusi. “Karena telah diatur di pasal 23 huruf e UUD 1945, UU no 15/2004 tentang pemeriksaan keuangan Negara, UU no 15/2006 tentang BPK. BPK merupakan institusi yang memiliki kewenangan audit keuangan negara,” paparnya.

Apa yang disampaikan BPK, menurut Khairinyansyah, adalah fakta temuan yang tidak bisa ditolak seperti ada pengucuran FPJP, dan terdapat Surat-surat Berharga (SSB) yang fiktif di Bank Century. “Apa yang disimpulkan oleh BPK ketika melakukan pemeriksaan di BI, ternyata dinilai berbeda oleh BI,” tambahnya.

Soal puas tidak puas, menurut Khairiansyah didasari pada permintaan DPR yang meminta BPK untuk mengaudit bailout Century. “Apakah DPR sudah merasa puas dengan hasil audit investigatif BPK. Kita melihat fakta yang dilaporkan BPK dianggap puas,” katanya seraya menegaskan tidak ada terobosan terkait ketidakpuasan publik terkait hasil audit investigatif BPK.

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/12/23/237962/ironi-boediono-ragukan-kredibilitas-bpk/
Selengkapnya...

NU dan Muhammadiyah Dukung Budiono-Sri Mulyani Non Aktif

INILAH.COM, Jakarta - Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung himbauan Panitia Angket kasus Bank Century DPR-RI kepada Wakil Presiden Budiono dan Mentri Keuangan Sri Mulyani untuk Non Aktif. "Aspirasi masyarakat memang seperti itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi usai pertemuan jajaran PBNU dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (19/12). Hal senada dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai imbauan tersebut sudah tepat. "Rekomendasi itu logis dan sangat baik dilihat dari sisi moral, jadi jangan pertimbangan hukum saja," katanya.

Kedua pimpinan organisasi Islam besar itu sepakat status nonaktif bisa menghindarkan kemungkinan kedua pejabat itu memanfaatan posisinya untuk melakukan intervensi terhadap kasus yang diduga melibatkan mereka. Kalau memang tidak salah, tidak perlu takut," kata Din.

Rapat Panitia Angket Century, Kamis (17/12), mengimbau saksi yang akan dipanggil untuk nonaktif. Untuk itu, Panitia Angket meminta ketua DPR segera mengirim surat yang berisi imbauan nonaktif kepada Boediono, Sri Mulyani, dan beberapa pejabat terkait. Dengan berstatus nonaktif, diharapkan saksi bisa memenuhi pemeriksaan tiap kali dipanggil.

Namun, di sela-sela menghadiri KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Jumat (18/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Boediono dan Sri Mulyani tidak perlu nonaktif.

Menurut Presiden, penonaktifan wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara untuk Sri Mulyani, istilah penonaktifan sementara hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan berada dalam proses hukum di pengadilan.

Menanggapi pernyataan Presiden itu, Hasyim Muzadi mengatakan, jika memang hukum formalnya seperti itu maka harus ada jaminan bahwa Boediono tidak akan memanfaatkan posisinya maupun selalu siap hadir setiap kali dipanggil Panitia Angket Kasus Bank Century. "Presiden harus memberikan jaminan itu," katanya.

sumber:
http://www.inilah.com/berita/2009/12/19/231782/nu-muhammadiyah-dukung-ani-boediono-nonaktif/
Selengkapnya...

Anggaran Pansus Century 5 M

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggaran penyelidikan skandal bailout Bank Century di Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan menelan dana Rp 5 miliar. Rapat pimpinan Pansus pada Kamis (10/12), telah menetapkan sejumlah komponen biaya-biaya yang diperlukan selama 60 hari masa kerja Pansus itu.

"Jumlah anggaran masih tentatif, tapi diperkirakan Rp 5 miliar," kata Wakil Ketua Pansus Yahya Secawiria, Kamis (10/12), di Gedung DPR, Jakarta. Menurut dia, jumlah itu digunakan untuk berbagai komponen biaya, seperti biaya persidangan, honor tim ahli, tenaga ahli, saksi-saksi, serta biaya transportasi pengecekan di lapangan atas aset Bank Century.

Pansus diperkirakan bakal membutuhkan 10 orang tim ahli. Honor buat mereka disesuaikan dengan plafon yang dimiliki DPR, yakni Rp 7,5 juta per bulan. "Mudah-mudahan pada mau mereka," ujar Yahya.

Meski bakal diberi honor dengan jumlah di atas, ada kemungkinan Pansus akan memberikan tambahan untuk biaya transportasi. "Anggaran ini tetap akan diserahkan pada rapat pleno untuk disepakati." Rapat pleno kedua Pansus akan dilakukan pada 14 Desember mendatang.

Ketua Pansus Idrus Marham mengatakan, jumlah tim ahli yang dibutuhkan pansus sekitar 10 orang. Saat ini, kata dia, telah ada 15 nama yang diusulkan untuk masuk dalam tim ahli.

Nama-nama yang ada dalam daftar itu akan diseleksi pada rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota Pansus. "Nama-nama nanti saja, tidak etis kalau disebut sekarang," tukas Idrus.

Meski demikian, tim ahli harus memiliki sejumlah kualifikasi, seperti paham masalah audit, ahli masalah perbankan, serta ahli masalah hukum. Menurut informasi yang beredar, sejumlah nama yang diusulkan masuk dalam tim ahli diantaranya adalah Dradjat Wibowo, Ichsanudin Noorsy, serta Kwik Kian Gie.

Yahya menambahkan, meski dianggarkan Rp 5 miliar, tidak tertutup kemungkinan ada sisa anggaran saat pansus selesai. Jika itu terjadi, pansus berjanji bakal mengembalikan anggaran ke Sekretariat Jenderal DPR.

"Jangan sampai kita mengusut kasus korupsi, kita sendiri menyelewengkan anggaran yang berlebihan," kata Yahya.

Selain membicarakan masalah anggaran, rapat pimpinan juga membahas agenda kerja pansus, termasuk di dalamnya masalah tujuan, metodologi dan teknik penyelidikan. Rapat juga membahas mekanisme sidang-sidang, termasuk sifat sidang yang akan dilakukan. "Tapi semangatnya transparan dan terbuka," kata Idrus.

sumber:
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/12/10/brk,20091210-213105,id.html
Selengkapnya...

Rekaman SD dengan Ibu A - KPK Tolak Beri Penjelasan ke Pansus Century

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menolak menghadiri Papat Pansus Century jika ditanyakan untuk menjelaskan tentang rekaman penyadapan yang dilakukan KPK terhadap seseorang berinisial SD dan Ibu A terkait kasus Bank century.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, rekaman yang disebutkan itu tidak dimiliki oleh KPK. Oleh karena itu, lanjut dia, KPK tidak akan bersedia untuk menghadiri rapat pansus jika ditanyakan mengenai masalah ini.

"Tidak ada rekaman itu, kalau tidak ada kenapa harus dijelaskan," tegas Johan, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (10/12).

Sebelumnya, saat Koperasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PMII) melakukan pertemuan dengan pimpinan Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/12). terungkap kabar ada rekaman percakapan antara dua tokoh penting negeri ini terkait aliran dana Bank Century.

"Ada rekaman, katakanlah di KPK, itu rumor ya. Karena ini rumor terkait dengan percakapan SD inisialnya dengan Ibu A selama dua jam," kata Ketua PMII Singgih, saat itu.

Lebih lanjut, Singgih menyatakan ada baiknya DPR memanggil KPK untuk menyelidiki kebenaran rekaman tersebut. "DPR harus tegas, panggil KPK ke sini, buka rekamannya di sini. Katakanlah terkait dengan elite pejabat, saya yakin DPR sudah tahu," tambah Singgih.

Rumor yang berkembang, katanya, terkait adanya rekaman di KPK tentang Bank Century yang belum dibuka hingga saat ini. "KPK harus dipanggil, dibuka rekaman, rakyat ingin tahu inspiratornya, pelakunya," ujarnya.

Menanggapi rumor tersebut, salah seorang pimpinan pansus Century yang kebetulan menjadi moderator, Mahfud Siddiq menyatakan, bila ada informasi atau permintaan kepada pansus harus jelas.

"Tadi sudah dikatakan kalau pansus tidak bekerja dengan baik akan kena azab. Jadi kalau ada informasi, tuntutan juga harus jelas, jangan sampai kami nanti kena azab gara-gara ada aspirasi dan tuntutan yang gak jelas. Kalau ada permintaan kepada pansus, harus jelas," kata Mahfud Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=kpk-tolak-beri-penjelasan-rekaman-sd-dengan-ibu-a-ke-pansus
Selengkapnya...