Internasional Soroti Kasus Korupsi Indonesia Lewat Medianya

JAKARTA -- Media internasional menyoroti keseriusan penanganan korupsi di Indonesia terkait dengan mencuatnya perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian.

BBC News Service edisi 6 November lalu, misalnya, menuliskan Indonesia tengah melawan korupsi dengan people power lewat maraknya demo. Ini merupakan demo yang cukup besar setelah gerakan massa menggulingkan Presiden Soeharto pada 1998.

BBC juga menyebutkan terkuaknya skandal korupsi yang melibatkan pejabat di kepolisian dan kejaksaan, seperti yang terungkap dari hasil rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, sebagai Indonesia's Watergate (skandal yang menjungkalkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon).

Asia Times Online edisi 7 November lalu juga menyoroti masalah ini. Dalam tulisan berjudul "Bom Korupsi Meledak di Indonesia", Asia Times menuliskan: hanya beberapa bulan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, protes marak terjadi di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Masyarakat melakukan aksi demo melawan pemerintahannya terkait dengan kasus korupsi. Aksi protes terjadi setelah terkuaknya rekaman Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat di kepolisian dan kejaksaan, yang mengindikasikan terjadinya rekayasa melawan KPK.

Majalah terkemuka The Economist bahkan menyoroti kasus ini dalam beberapa edisi. Dalam edisi cetak 5 November lalu, majalah ini menulis dan memberi judul tulisannya "Yudhoyono: second term, first crisis".

The Economist menuliskan, seharusnya setelah dilantik bulan lalu, saat ini Yudhoyono masih merasakan masa-masa bulan madu keduanya. Yudhoyono juga seharusnya masih menikmati popularitasnya di dunia internasional dan bersiap-siap menghadapi regional summit di Singapura bulan ini. Kenyataannya yang kini dialami Yudhoyono justru sebaliknya.

Media asing lainnya, seperti The New York Times, The Wall Street Journal, Telegraph, serta media cetak atau online lainnya, juga terus mengikuti perkembangan yang terjadi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu berharap perseteruan antarlembaga hukum ini segera selesai, karena bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Penyelesaian kasus ini juga menjadi tolok ukur bagi investor menyangkut kepastian hukum di Indonesia.

Harapan serupa disuarakan oleh para ekonom dan analis. Menurut analis ekonomi PT Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, jika laporan sementara Tim 8 atas kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M. Hamzah memberi kejelasan hukum, nilai tukar rupiah bisa menguat.

Wakil Kepala Riset PT Valbury Asia Sekurities, Nico Omer Jonckheere, mengatakan polemik KPK-kepolisian cukup meresahkan investor. Meski begitu, kata dia, "Asal tidak menimbulkan kekisruhan, tidak akan banyak berpengaruh terhadap bursa."

Rupiah kemarin masih ditutup menguat 50 poin di posisi 9.415 per dolar Amerika Serikat. Indeks saham pun naik 11,328 poin menjadi 2.406,434. GRACE S GANDHI | VIVA B KUSNANDAR

sumber:
http://korantempo.com/korantempo/koran/2009/11/10/headline/krn.20091110.181506.id.html

Selengkapnya...

Hadapi Islam, Obama Gunakan Smart-Power

Saat George W. Bush meninggalkan kantornya, Barack Obama dan timnya telah sibuk mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan di Amerika seolah tidak puas dengan efektivitas Bush yang telah menumpahkan darah umat Islam, yang meliputi pembantaian lebih dari satu juta umat Islam di Irak dan Afghanistan. Obama dan timnya sedang merencanakan cara yang lebih efektif untuk memperdaya Islam dan umat Islam. Pendekatan yang diambil oleh Bush dalam “perang melawan teror” dianggap sebagai kegagalan oleh pemerintahan Amerika yang baru.


Dalam pidato di Senat Amerika, Hilary Clinton, Menlu Amerika yang baru mengatakan, “Kita harus menggunakan apa yang disebut smart power—suatu perangkat yang lengkap yang dilakukan dengan kekuasaan yang kami miliki. Dengan smart power, diplomasi akan menjadi garda depan politik luar negeri kami. “

Koran New York Times melaporkan bahwa Hilary Clinton menggambarkan smart power sebagai, “Ini artinya penggunaan semua perangkat yang bisa mempengaruhi - diplomatik, ekonomi, militer, hukum, politik dan budaya—untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan.”

Amerika akan mencoba memperbaiki rusaknya reputasi dan efektivitas kebijakan luar negerinya dengan melakukan taktik baru. Umat Islam saat ini sadar bahwa Amerika Serikat adalah sebuah kekuatan penjajah dan tujuan-tujuan politik luar negerinya tidak akan pernah berubah. Inggris dan dan bangsa-bangsa penjajah lain, sebelum Amerika melakukan perubahan taktik yang sama ketika kekuatan militer dan pembunuhan gagal dilakukan. Menlu Inggris David Milliband mengatakan ketika melakukan perjalanan ke India bahwa Barat “tidak dapat keluar dari permasalahan pemberontakan dan pemberontakan sipil” dan menyarankan Barat perlu menggunakan hal-hal lain lebih dari sekedar cara-cara militer.

Pergeseran taktik dari penjajahan militer kepada penjajahan politik, ekonomi dan budaya adalah bukan hal yang baru bagi Amerika Serikat dan para kroni penjajahnya. Mereka masih bertujuan untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan dari Negara-negara yang lebih lemah untuk kepentingan perusahaan-perusahaan dan kaum kapitalis di belakang mereka. Mereka memiliki sejarah panjang penggunaan para penguasa yang merupakan agen-agen mereka yang membuat kerusakan politik di dunia Muslim. Secara budaya, Barat telah menggunakan media untuk membawa pandangannya atas kehidupan dan telah mengekspor ide-ide itu kepada dunia Islam. Secara ekonomi, bahkan Negara-negara Teluk yang kaya dan terikat dengan dolar dan lembaga-lembaga keuangan internasional-lah yang memungkinkan Barat untuk menggunakan pengaruhnya atas mereka. Amerika tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Dunia Islam dengan cara-cara militer saja dan karenanya berusaha untuk menggunakan segala cara yang mereka bisa lakukan.

Alasan mengapa Barat bisa terus mengeksploitasi umat Islam adalah dikarenakan negara-negara Muslim memungkinkan mereka untuk melakukan hal itu. Padahal mereka dapat dengan mudah mengungkap rencana-rencana kaum Kuffar itu dan menghalangi mereka. Ini bisa dilakukan apakah Amerika menggunakan kekuatan militer atau “Smart Power” atau tidak. Para penguasa Muslim itu gagal melakukan tugas mereka.

Hanya kepemimpinan Negara Khilafah-lah yang akan membebaskan atas setiap jengkal tanah kaum muslim dari belitan rantai militer, politik, budaya dan ekonomi yang dipaksakan oleh oleh Barat dan agennya. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan kepada kami bahwa Khalifah adalah perisai umat—sebuah perisai yang telah dihilangkan sehingga memberikan pukulan yang diarahkan kepada umat. Sementara para penguasa itu berkuasa, Barat akan terus mengeksploitasi kaum Muslim—istilahnya mungkin berubah dari “memberikan kejutan dan rasa takut” (shock and awe) menjadi “kekuatan yang cerdas” (smart power). Satu hal yang masih tetap sama adalah pengkhianatan para penguasa Muslim tersebut.

(sumber:http://Khilafah.Com, Selasa, 20 Januari 2009 19:18)

Selengkapnya...