Partai Matahari Bangsa - Pedan |Progressif-Muda-Bersih|

Pilkada Klaten 2010-2015

2010-08-26T23:41:00.005+07:00

Tepatnya pada tanggal 20 September 2010, seluruh lapisan masyarakat kabupaten Klaten yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap, diharapkan akan mau memberikan hak suaranya dalam PILKADA kabupaten Klaten untuk periode 2010-2015.

Mengingat track-record masing-masing calon telah diketahui oleh khalayak, maka PMB kabupaten Klaten, dalam pemilihan calon bupati kali ini, tidak mengarahkan suara konstituennya kepada salah satu calon.

Artinya, PMB menyerahkan sepenuhnya hak suara kepada para kader dan konstituennya agar menggunakan hak pilihnya dengan dewasa dan penuh rasa tanggung jawab.

Inilah pasangan calon bupati & wakilnya, dalam Pilkada kabupaten Klaten 2010-2015.

Kenaikan Tarif Listrik Ancam Rakyat

2010-02-02T17:00:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta – Meski data inflasi Januari cukup terkendali, ada kekhawatiran tingkat inflasi akan tinggi pada semester kedua 2010. Hal ini dipicu naiknya tarif dasar listrik (TDL), menyusul tren penguatan harga minyak mentah dunia.

Pengamat ekonomi Standard Chartered Fauzi Ikhsan mengungkapkan, tingkat inflasi saat ini sudah dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini mengingat tidak adanya kenaikan harga TDL dan BBM yang berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi. “Lihat saja harga komoditas dunia yang mulai melemah dua pekan terkahir,” katanya pada Senin (1/2).

Menurutnya, harga minyak saat ini turun ke US$74 dari sebelumnya US$80 per barel. Namun, akhir tahun nanti, ia memprediksikan harga emas hitam ini dapat naik ke US$90 per barel. “Kondisi ini akan memicu kenaikan inflasi. Pasalnya, dengan kenaikan harga minyak, pemerintah pun harus menaikkkan BBM dan TDL,” paparnya.

Namun, Fauzi meyakini bahwa kenaikan TDL belum akan terjadi hingga Juni 2010. Ia memperkirakan naiknya TDL akan terjadi pada paruh kedua 2010. “Semester pertama belum ada kenaikan, tapi saya kira semester kedua akan ada terjadi kenaikan harga,” ujarnya.

Hal ini menegaskan pernyataan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono tentang rencana kenaikan TDL tahun ini. Besaran kenaikan TDL itu sudah ditetapkan maksimal 15%, tetapi bukan secara keseluruhan.

"Kenaikan TDL ini memang akan dilakukan pada 2010, tetapi melihat kondisi masyarakat, baik sosial, politik, dan lainnya," ujarnya, baru-baru ini.

Purwono mengatakan, rencana kenaikan TDL yang sudah disiapkan sejak akhir 2009, bertujuan mengurangi beban subsidi kelistrikan 2010 sebesar Rp37,8 triliun. Bahkan, pemerintah berencana menghapuskan subsidi bagi pelanggan golongan mampu di atas 6.600 volt ampere (VA).

Namun, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan TDL dalam waktu dekat. Hal ini mengingat daya beli sebagian masyarakat yang terbatas.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih fokus pada peningkatan pelayanan dan kualitas kehandalan pasokan listrik untuk masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga sedang mengggodok program subsidi agar tepat sasaran dan prorakyat,” paparnya di Jakarta, Senin (1/2).

Lelbih lanjut ia memaparkan, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan berbagai tahap finalisasi sejumlah pembangkit listrik baru sebagai upaya meningkatkan kualitas listrik masyarakat.

Salah satunya adalah PLTU Banten dan Labuhan Angin yang baru diresmikan Presiden beberapa waktu lalu. PLTU ini akan menambah pasokan listrik nasional hingga 530 MW. “Hal-hal seperti penambahan cadangan seperti ini yang akan terus ditingkatkan," pungkasnya.

Terkait kenaikan TDL, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya, kebijakan kenaikan TDL itu sepenuhnya dikeluarkan pemerintah. "Kalau TDL tidak naik, tentunya subsidi akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, TDL tidak ada hubungannya dengan PLN," tutur Dirut PLN Dahlan Iskan.

Menurutnya, wacana kenaikan TDL itu tidak akan mempengaruhi rencana dan program PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. “Kita akan tetap fokus terhadap pemenuhan kebutuhan listrik nasional, terutama menambah alokasi pasokan di berbagai daerah di luar Jawa,” pungkasnya. [mdr]

sumber:
http://inilah.com/news/read/ekonomi/2010/02/02/319792/kenaikan-tarif-listrik-ancaman-inflasi/

Istana Merdeka Terancam Dikepung 10.000 Mahasiswa

2010-01-10T19:22:00.003+07:00

VIVAnews -- Aliansi Mahasiswa dari 30 kampus di Jakarta dan sekitarnya menganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal memenuhi janjinya dalam menjalankan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut SBY mundur.

"Kami akan mengerahkan sepuluh ribu orang untuk melakukan unjuk rasa menuntut SBY mundur," kata juru bicara koalisi mahasiswa, Anton Cornelo dalam jumpa pers di Kampus STMIK Jayakarta Salemba, Jakarta, Minggu 10 Januari 2010.

Aksi itu, kata Anton, akan diawali dengan penyebaran selebaran dan panggung rakyat yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 21 Januari. Aksi kemudian dilanjutkan dengan aksi di tiap-tiap kampus pada 22 hingga 24 Januari. Sedangkan, "Aksi besar-besaran bersama jaringan kampus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari," kata dia.

Anton menambahkan, puncak dari gerakan ini akan dilaksanakan tepat pada habisnya masa program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono pada tanggal 28 Januari. "Aksi pendudukan dan pengepungan gedung DPR dan Istana Negara akan dilaksanakan tepat masa habisnya program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono pada 28 Januari 2010," kata dia.

Menurut Anton, aksi ini murni berasal dari kampus. Gerakan ini, lanjut dia, tidak memiliki afiliasi pada kepentingan politik tertentu. "Ini bukan pergerakan yang punya kepentingan politik. Ini murni gerakan dari kampus," kata dia.

Dalam pernyataannya, koalisi ini menyatakan tidak percaya bahwa SBY tidak tahu menahu kebijakan bailout Bank Century yang telah menghabiskan uang negara sebesar Rp. 6.7 triliun.

"Kami para aktivis pergerakan ini yang menjadi benteng perlawanan rakyat menjadi sangat tidak yakin dan akhirnya 1.000 persen tidak percaya jika SBY tidak tahu menahu tentang hal kebijakan bailout Century," kata dia.

Koalisi ini berasal dari 30 kampus di Jakarta dan Banten. Kampus-kampus itu diantaranya adalah Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno, Universitas sahid, dan lainnya.

sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/119898-10_000_mahasiswa_ancam_kepung_istana

Diminta Amien Rais, Dradjad Mundur dari Calon Ketum PAN

2010-01-09T13:39:00.008+07:00

Batam - Dradjad Wibowo mundur dari calon Ketua Umum (Ketum) PAN sesaat sebelum pemilihan dilakukan. Dradjad mengaku, salah satu alasannya adalah karena dia ingin mematuhi perintah Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Amien Rais.

"Demi ukuwah dan persaudaraan kita sebagai kader PAN, kami mengikuti apa yang disarankan oleh bapak Profesor Amien Rais. Insya Allah saudaraku Hatta menjadi ketua umum PAN," kata Dradjad dalam pidatonya sebelum panitia memutuskan kemenangan Hatta secara aklamasi dalam Kongres III PAN di Hotel Holiday, Batam, Sabtu (9/1/2010).

Sebelumnya, memang tampak sejumlah upaya untuk membuat Dradjat tidak maju sebagai calon Ketua Umum PAN. Bahkan mantan anggota Komisi XI DPR itu sempat menemui para pendukungnya untuk meminta saran tetap maju sebagai calon Ketum PAN atau tidak. Para pendukung menyarankan Dradjad tetap maju.

"Mas Dradjad harus tetap maju. Jangan mau diintimidasi dan ditekan. Ini ruang demokrasi, mari kita lihat apa hasilnya," teriak seorang pendukung Dradjad lantang.

sumber:
http://www.detiknews.com/read/2010/01/09/135708/1274911/10/dradjad-mundur-dari-calon-ketum-pan-karena-diminta-amien-rais

Daftar Upah Minimum Indonesia 2010

2010-01-08T13:47:00.003+07:00

Inilah daftar upah minimum di Indonesia yang berlaku mulai Januari 2010:

* Nanggroe Aceh Darussalam 1.300.000,00 (2010)
* Sumatera Utara 965.000,00 (2010)
* Sumatera Barat 700.000,00
* Riau 800.000,00
* Kepulauan Riau 833.000,00
* Jambi 900.000,00 (2010)
* Sumatera Selatan 743.000,00
* Bangka Belitung 813.000,00
* Bengkulu 683.528,00
* Lampung 678.900,00

* Jawa Barat 568.193,39
o Kabupaten Bogor 873.231,00
o Kota Depok 962.500,00
o Purwakarta 763.000,00
o Kota Bekasi 994.000,00
+ Upah Minimum Kelompok I 1.020.000,00
+ Upah Minimum Kelompok II 1.013.000,00
o Kabupaten Bekasi 980.589,60
+ Upah Minimum Kelompok I 1.020.000,00
+ Upah Minimum Kelompok II 1.019.000,00
o Kab. Sumedang (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 886.000,00
o Kab. Sumedang (diluar Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 700.000,00
o Kabupaten Karawang 912.225,00
+ Upah Minimum Kelompok I 924.619,00
+ Upah Minimum Kelompok II 970.000,00
+ Upah Minimum Kelompok III 1.013.583,00
o Kota Bandung 939.000,00
o Kabupaten Bandung 895.980,00
* DKI Jakarta 972.604,80
* Banten 537.000,00
o Kabupaten Tangerang 953.850,00
o Kota Cilegon 978.400,00
* Jawa Tengah 547.000,00
* Yogyakarta 586.000,00
* Jawa Timur
o Kota Surabaya 805.500,00
o Kabupaten Sidoarjo 802.000,00
* Bali
o Kabupaten Badung 605.000,00
o Kota Denpasar 800.000,00
o Kabupaten Gianyar 760.000,00
o Kabupaten Jembrana 737.500,00
o Kabupaten Karangasem 712.320,00
o Kabupaten Klungkung 686.000,00
o Kabupaten Bangli 685.000,00
o Kabupaten Tabanan 685.000,00
o Kabupaten Buleleng 685.000,00
* NTB 730.000,00
* NTT 650.000,00
* Kalimantan Barat 645.000,00
* Kalimantan Selatan 1.024.500 (2010)
* Kalimantan Tengah 765.868,00
* Kalimantan Timur 1.002.000,00 (2010)
* Maluku 840.000,00
* Maluku Utara (Masih Dalam Pembahasan)
* Gorontalo 710.000,00 (2010)
* Sulawesi Utara 1.000.000,00 (2010)
* Sulawesi Tenggara 860.000,00 (2010)
* Sulawesi Tengah 777.500,00 (2010)
* Sulawesi Selatan 1.000.000,00 (2010)
* Sulawesi Barat 944.500,00 (2010)
* Papua Barat 1.210.000,00 (2010)
* Papua 1.105.500,00

sumber:
http://authpass.wordpress.com/2010/01/06/daftar-upah-minimum-propinsi-di-indonesia-per-januari-2010-dalam-rupiah/

Dibalik Bailout Century: 2 Penasehat Ekonomi ORBA Bermain?

2009-12-28T10:32:00.003+07:00

Jakarta - Sebuah kabar berkembang dari lingkaran dalam Pansus Hak Angket Bank Century. Seorang anggota Pansus yang tidak mau disebutkan namanya kepada Primair Online di Jakarta, Minggu (27/12), mengatakan, ada fakta sekitar dua minggu sebelum Bank Century gagal kliring, Boediono (Gubernur BI saat itu) dipanggil oleh dua mantan penasihat ekonomi Orde Baru, yakni, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana agar membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye Pilpres 2009. Pemanggilan Boediono tersebut terjadi di rumah Ali Wardhana

Dalam perbincangan itu, kata anggota Pansus, Ali Wardhana meminta kepada Boediono untuk membantu SBY. Karena selama SBY menjabat sebagai presiden, Indonesia dalam keadaan stabil, baik dari sisi ekonomi dan keamanan. Oleh karenanya, SBY harus melanjutkan kembali pemerintahannya. Untuk melanjutkan pemerintahan, SBY membutuhkan dana yang sangat besar.

"SBY harus maju lagi, butuh dana besar. Bila itu bisa dilakukan, maka anda (Boediono) akan menjadi wapres dan wapres lainnya akan tersingkir," demikian percakapan antara mantan Menteri Keuangan tersebut dengan Boediono.

Selanjutnya Ali Wardhana meminta kepada Boediono agar membantu sebuah bank dan dananya bisa dipinjam. Setelah tiga tahun SBY memerintah, uang tersebut akan dikembalikan, tambah Ali Wardhana, seperti ditirukan anggota Pansus itu.

Saat ditanyakan mengapa Ali dan Widjojo bisa melakukan itu, anggota Pansus itu mengatakan, keterlibatan keduanya merupakan perintah yang diduga berasal dari Ani Yudhoyono.

Instruksi tersebut, kata dia, tanpa sepengetahuan SBY yang saat itu sudah mengantongi nama-nama cawapres.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=2-penasihat-ekonomi-orba-di-balik-bailout-century

GURITA CIKEAS, Buku Baru Beredar Langsung Ditarik

2009-12-27T09:31:00.003+07:00

JAKARTA,KOMPAS.com — Buku "Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century" yang ditulis George Junus Adijtondro hanya bertahan beberapa jam di toko-toko buku. Atas instruksi dari sebuah pimpinan pusat, toko buku terbesar di Tanah Air berinisial TBG langsung menarik semua buku. Persda Network yang berusaha membeli buku tersebut di toko buku TBG Bintaro harus beradu mulut dengan staf toko buku tersebut. "Baru saja bukunya sudah ditarik. Ada instruksi dari pusat langsung telepon," ujar Indah, staf toko buku kepada Persda Network di Bintaro, Jakarta, Jumat (25/12/2009) sore.

Padahal, sebelum berangkat, seorang staf TBG Bintaro mengatakan masih ada 20 buku dan mempersilakan datang untuk membeli. Menurut Indah, buku yang menyebut keluarga lingkaran Presiden SBY dengan skandal Bank Century tersebut baru saja masuk siang hari pada Jumat yang sama. Hingga Jumat sore, sudah terjual 14 buku di TBG Bintaro. "Cover depannya warna pink. Ada gambar guritanya, Mas. Di lembar pertama ada foto keluarga SBY. Di lembar berikutnya ada percakapan Ong Juliana dengan Anggodo. Terus ada transkrip surat di bagian dalamnya," urainya

Telepon gelap

Pra-peluncuran buku tersebut baru diadakan pada hari Rabu (23/12/2009) di Yogyakarta oleh penulisnya, George Aditjondro. Peluncuran buku tersebut sedianya pada awal Januari 2010 di Kantor ICW.

Saat dihubungi Persda Network, Direktur Utama Galang Press Julius Felicianus mendapat informasi bahwa pemilik TBG mendapat telepon dari orang tak dikenal yang menginstruksikan penarikan buku tersebut.

"Saya sudah dapat kabar kalau pemilik toko buku mendapat telepon dari seseorang yang minta menarik dahulu buku itu. Kelihatannya mereka ketakutan karena telepon orang tak dikenal itu," kata Julius Felicianus kepada Persda Network, Jakarta, Jumat kemarin.

Ia mengaku kecewa dengan pihak yang memerintahkan penarikan buku tersebut. Biasanya, jika terjadi penarikan, maka itu berdasarkan perintah dari pihak kejaksaan. Namun, perusahaannya sendiri belum mendapat surat perintah dari kejaksaan terhadap buku tersebut.

"Kan seharusnya ada surat perintah penarikan dari Kejaksaan Agung, dan itu tidak sebentar, setidaknya perlu waktu 3 bulan untuk eksekusi penarikannya," ujarnya.

Atas kejadiaan ini, Julius mengatakan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM agar segera mengeluarkan surat rekomendasi supaya buku tersebut tetap bisa diperjualbelikan.

"Baru saja saya telepon Pak Yosef Adi, Sub Komisi Penyuluhan Komnas HAM. Mungkin Senin (8/12/2009), surat rekomendasi itu bisa dikeluarkan. Lagi pula, dia, saat pralaunching di Yogyakarta, janji bahwa buku itu tidak ada masalah," paparnya.

Julius menegaskan bahwa buku tersebut tidak ada masalah secara hukum. "Yang jelas, buku itu hasil data ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, kok," ucapnya.

Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengaku kecewa dengan penarikan buku tersebut. Penarikan buku itu mirip dengan perilaku Orde Baru (Orba). "Ya kalau enggak setuju, dibantah dong dengan buku. Jangan ditarik-tarik. Ini kan seperti Orba. Aparat hukum dipakai sebagai aparatur represi oleh pemerintah yang berkuasa," ungkap Danang.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/12/26/14513673/Buku.Gurita.Cikeas.Langsung.Ditarik

Data Aliran Century Versi Bendera Bisa Jadi Benar

2009-12-23T09:41:00.003+07:00

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Desmond J Mahesa, menilai, data yang dikeluarkan oleh Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) terkait aliran dana Bank Century ke sejumlah pejabat, mungkin ada benarnya. "Indikasinya gampang saja. Dari sekian tuduhan terkait data Bendera. Kalau proses (pengusutan oleh Polda Metro Jaya) tidak berjalan, berarti ada benarnya. Kalau proses berjalan, berarti data Bendera tidak benar," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/12).

Disebutkan, sejak Bendera diadukan ke Polda Metro Jaya, 2 Desember lalu, hingga saat ini belum ada proses. Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono mengatakan kasus yang dilaporkan oleh Djoko Suyanto, Hatta Rajasa, Edhie Baskoro dan Trio Malaranggeng serta yang lainnya belum ada pemanggilan terhadap terlapor, yakni Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=data-aliran-century-versi-bendera-bisa-jadi-benar

Resuffle Kabinet Seusai Pansus?

2009-12-23T09:36:00.002+07:00

Jakarta - Pasca-Pansus Hak Angket Bank Century (BC) selesai bekerja akan terjadi reshuffle kabinet. Pasalnya ada menteri yang membuat warung dalam warung. Demikian prediksi Ketua DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Desmond J Mahesa kepada Primair Online di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/12). "Pasca-Pansus ini akan ada reshuffle kabinet. Sebab saat ini koalisi rapuh, semua rapuh. Tidak tahu lagi mana kawan dan lawan. Tapi sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengetahui," kata Desmond.

Desmond menyatakan, salah satu lawan yang sedang dihadapi oleh SBY adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut mantan aktivis ini, Hatta-lah penyebab kasus Bank Century ini semakin membesar, sehingga ada Pansus.

Disebutkan, terkuaknya kasus Bank Century ini berawal dari pernyataan Jampidsus Marwan Effendy bahwa kasus Bank Century tidak bermasalah. Setelah itu pernyataan mantan Kabareskrim Susno Duadji soal Cicak-Buaya.

"Susno dan Marwan itu orang-orangnya Hatta yang akan diproyeksikan menjadi Kapolri dan Jaksa Agung," ungkap Desmond.

Oleh karenanya, posisi yang bakal di-reshuffle adalah Menko Perekonomian yang saat ini diduduki oleh Hatta Rajasa.

"Hatta bakal diganti karena Hatta yang membuat SBY pusing. Hatta membuat warung dalam warung. Oleh karenanya, SBY harus membuang Hatta sehingga beban SBY berkurang," tambahnya.

Pernyataan Desmond tersebut dibenarkan oleh salah seorang pengurus Partai Demokrat.

"Benar apa yang disampaikan oleh Desmond, Hatta yang menjadi penyebab semua ini," kata petinggi Partai Demokrat yang tak mau disebut namanya kepada Primair Online.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=usai-pansus-akan-ada-reshuffle-kabinet

Simpanan Departemen Pertanian AS di Bank Century

2009-12-23T09:30:00.002+07:00

Jakarta - Robert Tantular melalui kuasa hukumnya, Denny Kailimang, mengharapkan pansus Bank Century menyelidiki penerbitan deposito yang dilakukan oleh Bank Century sebelum diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LSP) tanggal 21 November 2008. "Jumlahnya itu 427 lembar, satu lembarnya Rp 2 miliar," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/12).

Menurutnya penerbitan itu tidak diketahui oleh Robert dan tidak diketahui siapa penerimanya. Lebih lanjut Denny juga mengakui adanya simpanan milik Departemen Pertanian Amerika pada escrow account Bank Century atas nama Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Itu memang ada bentuknya letter of credit (LC)," katanya.

Ia bahkan meyakini Bank Century masih berutang pada pihak Depertemen Pertanian Amerika tersebut. "Besaran jutaan juga, mungkin Bank Century ngutang," ujarnya.

Menurut data yang diperoleh Primair Online jumlahnya mencapai Rp 163 miliar.

Sedangkan untuk dana Budi Sampoerna yang berada di Bank Century senilai US$ 18 juta. Menurutnya sampai saat ini masih berada di Bank Century. "Itu hanya dipindahbukukan aja ke valas Bank Century," ujarnya.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=robert-minta-pansus-selidiki-penerbitan-deposito-oleh-century

Ironis, Boediono Ragukan Kredibilitas BPK

2009-12-23T09:21:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Pemeriksaan pansus Century terhadap mantan Gubernur BI Boediono selain mengungkap persoalan Fasilitas Pendananaan Jangka Pendek (FPJP), juga terdapat beberapa poin penting. Salah satunya yang mengejutkan, Boediono menyangsikan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kesangsian Boediono sebenarnya bukan barang baru terkait respons hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang bailout Century sebesar Rp6,7 triliun. Namun menjadi berbeda, kesangsian Boediono terhadap hasil audit investigatif tidak bisa dilepaskan posisinya yang saat ini menjadi Wakil Presiden.

Pernyataan Boediono muncul ketika menjawab pertanyaan anggota pansus angket Century Ahmad Muzani, kemarin, yang bertanya apakah apa yang disebut BPK terkait FPJP tidak akurat? Menjawab pertanyaan tersebut Boediono menjawab diplomatis. “Kami punya pandangan yang lain,” ujarnya.

Mendengar jawaban tersebut, anggota Fraksi Gerindra itu mengejar pertanyaan bahwa bukankah BPK merupakan instrumen negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk mengaudit keuangan negara yang bersifat final? “Final kebenaran mutlak tidak ada pada institusi manapun,” tegas Boediono.

Menurut dia, kalau mencari kebenaran, harus membandingkan dengan data-data yang lain. Ia mencontohkan perihal perubahan Peraturan BI jelas disebabkan oleh kondisi saat perubahan peraturan itu terjadi.

“Ketebalan dari laporan belum tentu mencerminkan komprehensif atau tidak, tapi pandangan alternatif,” ujarnya seolah menyindir hasil audit investigatif BPK yang bertebal 570 halaman.

Merespon pernyataan Boediono, Wakil Ketua Pansus Century dari FPDIP Gayus Lumbuun menegaskan, secara politis dan hukum pernyataan Boediono untuk tidak setuju dengan hasil audit BPK sah-sah saja. Hanya saja, menurut Gayus, pernyataan Boediono sama sekali tak mempengaruhi proses angket Century.

“Karena ini adalah audit dari sebuah lembaga negara yang independen dan bersifat melakukan audit kepada semua kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, termasuk BI sendiri. Jadi audit BPK itu sah dan merupakan produk lembaga negara yang harus dihormati dan dipakai sebagai dasar,” cetusnya.

Anggota Pansus Century lainnya, Akbar Faizal menyayangkan pernyataan Boediono terkait laporan BPK. Kondisi ini cukup mengejutkan karena antarlembaga negara tidak mempercayai lembaga lainnya. “Ini luar biasa, masyarakatya tidak mempercayai pemerintah, antarlembaga tidak saling mempercayai. Ini luar biasa,” tegasnya yang menyayangkan pernyataan Boediono.

Sementara, Ketua Pansus Century Idrus Marham menegaskan pernyataan Boediono hanya mengungkapkan terdapat perbedaan pandangan dengan BPK, jadi tidak perlu dipersoalkan.

“Dia hanya mengatakan ada beberapa hal yang berbeda, wajar kalau ada beberapa perbedaan, tidak ada pernyataannya dia tidak sependapat dengan BPK, dia hanya mengatakan dia berbeda, dan itu perlu ada kelengkapan dokumen,” imbuhnya.

Mantan auditor BPK Khairinyansyah Salman menegaskan pada dasarnya hasil audit BPK adalah hasil konstitusi. “Karena telah diatur di pasal 23 huruf e UUD 1945, UU no 15/2004 tentang pemeriksaan keuangan Negara, UU no 15/2006 tentang BPK. BPK merupakan institusi yang memiliki kewenangan audit keuangan negara,” paparnya.

Apa yang disampaikan BPK, menurut Khairinyansyah, adalah fakta temuan yang tidak bisa ditolak seperti ada pengucuran FPJP, dan terdapat Surat-surat Berharga (SSB) yang fiktif di Bank Century. “Apa yang disimpulkan oleh BPK ketika melakukan pemeriksaan di BI, ternyata dinilai berbeda oleh BI,” tambahnya.

Soal puas tidak puas, menurut Khairiansyah didasari pada permintaan DPR yang meminta BPK untuk mengaudit bailout Century. “Apakah DPR sudah merasa puas dengan hasil audit investigatif BPK. Kita melihat fakta yang dilaporkan BPK dianggap puas,” katanya seraya menegaskan tidak ada terobosan terkait ketidakpuasan publik terkait hasil audit investigatif BPK.

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/12/23/237962/ironi-boediono-ragukan-kredibilitas-bpk/

NU dan Muhammadiyah Dukung Budiono-Sri Mulyani Non Aktif

2009-12-19T20:17:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung himbauan Panitia Angket kasus Bank Century DPR-RI kepada Wakil Presiden Budiono dan Mentri Keuangan Sri Mulyani untuk Non Aktif. "Aspirasi masyarakat memang seperti itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi usai pertemuan jajaran PBNU dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (19/12). Hal senada dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai imbauan tersebut sudah tepat. "Rekomendasi itu logis dan sangat baik dilihat dari sisi moral, jadi jangan pertimbangan hukum saja," katanya.

Kedua pimpinan organisasi Islam besar itu sepakat status nonaktif bisa menghindarkan kemungkinan kedua pejabat itu memanfaatan posisinya untuk melakukan intervensi terhadap kasus yang diduga melibatkan mereka. Kalau memang tidak salah, tidak perlu takut," kata Din.

Rapat Panitia Angket Century, Kamis (17/12), mengimbau saksi yang akan dipanggil untuk nonaktif. Untuk itu, Panitia Angket meminta ketua DPR segera mengirim surat yang berisi imbauan nonaktif kepada Boediono, Sri Mulyani, dan beberapa pejabat terkait. Dengan berstatus nonaktif, diharapkan saksi bisa memenuhi pemeriksaan tiap kali dipanggil.

Namun, di sela-sela menghadiri KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Jumat (18/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Boediono dan Sri Mulyani tidak perlu nonaktif.

Menurut Presiden, penonaktifan wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara untuk Sri Mulyani, istilah penonaktifan sementara hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan berada dalam proses hukum di pengadilan.

Menanggapi pernyataan Presiden itu, Hasyim Muzadi mengatakan, jika memang hukum formalnya seperti itu maka harus ada jaminan bahwa Boediono tidak akan memanfaatkan posisinya maupun selalu siap hadir setiap kali dipanggil Panitia Angket Kasus Bank Century. "Presiden harus memberikan jaminan itu," katanya.

sumber:
http://www.inilah.com/berita/2009/12/19/231782/nu-muhammadiyah-dukung-ani-boediono-nonaktif/

Hasil Penelusuran PPATK pada Bank Century

2009-12-18T09:41:00.004+07:00

Jakarta - Inilah sebagian data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada BPK dan KPK, dimana dari data tersebut sementara terdapat 20 nama nasabah Bank Century (klik disini).

Adapun kegiatan transaksi keuangan yang terbesar dan tersering yang dilakukan oleh nasabah tertentu menurut versi PPATK, dapat anda lihat disini.

sumber:
http://www.primaironline.com

Anggaran Pansus Century 5 M

2009-12-10T20:46:00.001+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggaran penyelidikan skandal bailout Bank Century di Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan menelan dana Rp 5 miliar. Rapat pimpinan Pansus pada Kamis (10/12), telah menetapkan sejumlah komponen biaya-biaya yang diperlukan selama 60 hari masa kerja Pansus itu.

"Jumlah anggaran masih tentatif, tapi diperkirakan Rp 5 miliar," kata Wakil Ketua Pansus Yahya Secawiria, Kamis (10/12), di Gedung DPR, Jakarta. Menurut dia, jumlah itu digunakan untuk berbagai komponen biaya, seperti biaya persidangan, honor tim ahli, tenaga ahli, saksi-saksi, serta biaya transportasi pengecekan di lapangan atas aset Bank Century.

Pansus diperkirakan bakal membutuhkan 10 orang tim ahli. Honor buat mereka disesuaikan dengan plafon yang dimiliki DPR, yakni Rp 7,5 juta per bulan. "Mudah-mudahan pada mau mereka," ujar Yahya.

Meski bakal diberi honor dengan jumlah di atas, ada kemungkinan Pansus akan memberikan tambahan untuk biaya transportasi. "Anggaran ini tetap akan diserahkan pada rapat pleno untuk disepakati." Rapat pleno kedua Pansus akan dilakukan pada 14 Desember mendatang.

Ketua Pansus Idrus Marham mengatakan, jumlah tim ahli yang dibutuhkan pansus sekitar 10 orang. Saat ini, kata dia, telah ada 15 nama yang diusulkan untuk masuk dalam tim ahli.

Nama-nama yang ada dalam daftar itu akan diseleksi pada rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota Pansus. "Nama-nama nanti saja, tidak etis kalau disebut sekarang," tukas Idrus.

Meski demikian, tim ahli harus memiliki sejumlah kualifikasi, seperti paham masalah audit, ahli masalah perbankan, serta ahli masalah hukum. Menurut informasi yang beredar, sejumlah nama yang diusulkan masuk dalam tim ahli diantaranya adalah Dradjat Wibowo, Ichsanudin Noorsy, serta Kwik Kian Gie.

Yahya menambahkan, meski dianggarkan Rp 5 miliar, tidak tertutup kemungkinan ada sisa anggaran saat pansus selesai. Jika itu terjadi, pansus berjanji bakal mengembalikan anggaran ke Sekretariat Jenderal DPR.

"Jangan sampai kita mengusut kasus korupsi, kita sendiri menyelewengkan anggaran yang berlebihan," kata Yahya.

Selain membicarakan masalah anggaran, rapat pimpinan juga membahas agenda kerja pansus, termasuk di dalamnya masalah tujuan, metodologi dan teknik penyelidikan. Rapat juga membahas mekanisme sidang-sidang, termasuk sifat sidang yang akan dilakukan. "Tapi semangatnya transparan dan terbuka," kata Idrus.

sumber:
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/12/10/brk,20091210-213105,id.html

SBY dan Politik Jalanan Muhammadiyah

2009-12-10T20:10:00.003+07:00

Demonstrasi dan gerakan 9 Desember berakhir damai. Hal ini tentu menjadi harapan semua pihak. Dari 33 provinsi yang dilaporkan memperingati Hari Anti Korupsi Dunia, hanya ada dua tempat yang berakhir anarkis yakni di Makasar-Sulawesi Selatan dan Pamekasan, Madura. Selebihnya tetap berjalan tertib dan damai. Keberhasilan ini seakan memberi pesan kepada Istana bahwa rakyat juga bisa tertib, damai. Hanya saja idealnya, acara ini dapat dihadiri dan dipimpin langsung oleh SBY selaku presiden dan kepala negara. Alasannya, pemberantasan korupsi adalah komitmen SBY bahkan menjadi jualan politiknya ketika kampanye pilpres beberapa waktu lalu. Pidato kenegaraan pada malam menjelang peringatan Hari Anti Korupsi tak lebih sekedar cerita usang SBY yang mungkin lebih layak ditampilkan di “facebook” kepresidenan. SBY dapat menulisnya dengan judul “cerita tentang korupsi”. Ini artinya, pidato tersebut sesungguhnya tidak memiliki makna, bahkan cenderung aneh dan lucu. Nothing special.

Ketika aksi berlangsung, SBY justru berada di Bali dengan agenda lain. Lebih elegan misalnya kalau SBY justru secara langsung mendukung aksi rakyatnya sendiri, misalnya dengan mimbar bebas dan dilakukan di depan Istana. Jika ini dilakukan, rating politik SBY akan naik, sebagaimana yang diinginkan dan tentu saja inilah yang menjadi pola permainan (selalu bermimpi tentang citra dan nama baik) Istana. Mengutip lagu para demonstran, semestinya pemberantasan korupsi harus dimulai dari istana. Pesan ini dapat dimaknai, bahwa mencuci piring kotor sebaiknya bukan dimulai dari piring tetangga.

Terlepas dari catatan di atas, ada yang menarik dari peringatan Hari Anti Korupsi kemaren, gelombang aksi Muhammadiyah connections. Beberapa hari sebelum peringatan, aktifitas di Gedung Dakwah (kantor PP Muhammadiyah) terlihat ramai dan padat dengan aktifitas persiapan memperingati Hari Anti Korupsi. Dari tingkit Pimpimpinan Pusat (PP) hingga ke organisasi otonom seperti IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kelompok 77/78 (M. Hatta Taliwang, anggota Muhammadiyah) terlihat bersatu menyamakan suara dan gerakan dalam agenda memperingati Hari Anti Korupsi. Penilaian politik atas aksi Muhammadiyah connections adalah menjadikan SBY sebagai musuh bersama. Melakukan aksi damai dengan memperingati peristiwa Hari Anti Korupsi tak lebih sekedar katalisator untuk memperlancar sasaran tembak berikutnya, menggoyangkan Istana. Ada beberapa jastifikasi untuk memperkuat analisa di atas, serta alasan mengapa Muhammadiyah terlihat aktif dalam menekan Istana.
Pertama, sejauh ini, untuk pertama kali, seluruh organ Muhammadiyah bersatu. Dari konsep dan ide hingga ke aksi jalanan. Bahkan seorang Din Syamsuddin menjadi penasehat Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Selebihnya, Izzul Islam (Ketua Pemuda Muhammadiyah) dipercaya sebagai salah satu penanggung jawab aksi. Lainnya, Ton Abdillah (IMM), turut secara aktif mengawal aksi damai sampai dengan aksi panggung. Tidak heran di sekitar Istana, lambang, panji dan simbul (bendera) Muhammadiyah serta organnya telah memerahkan Silang Monas.

Kedua, Muhammadiyah dalam kepemimpinan SBY cenderung “dianaktirikan” sebagai organisasi sosial. Dalam beberapa item, Nahdatul Ulama (NU) termasuk juga bagian ini. Dari periode pertema hingga yang kedua, posisi Muhammadiyah tidak menjadi “daftar penting” sebagai partner SBY dalam irama membangun bangsa. Pakem kursi kabinet yang selama ini di Departemen Pendidikan Nasional diisi Muhammadiyah, kini telah diserahkan kepada wakil parpol. SBY dalam hal ini, lebih cenderung menggandeng PAN dan PKB. Padalah secara kultural, dua entitas politik ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai wakil Muhammadiyah dan juga NU. Ada kesan, SBY telah menyepelekan Muhammadiyah. Memang dalam gerakannya, Muhammadiyah bukanlah gerakan politik, tetapi perlu diingat bahwa Muhammadiyah memiliki kekuatan dan bargaining politik. Poin ini perlu diuji dengan kondisi empiris. Ketika wapres Boediono diserang dari segala arah, tak ada partai, kelompok atau dukungan massif yang membelanya. Ceritanya akan menjadi lain, ketika misalnya seorang Din Syamsuddin yang menjadi Wapres dan mendapat serangan. Dapat dipastikan bahwa Muhammadiyah group akan membela dan mempertaruhkan semuanya untuk membela sang kader. Dalam kontesk ini, telah terjadi kekeliruan besar dalam strategi dan implementasi politik SBY.

Sejauh ini, dalam perjalanan roda kabinet, permainan SBY lebih mesra dengan partai politik. Bagi SBY, partai politik adalah jaminan bagi langgengnya kekusaan Cikeas di Istana. Di Senayan misalnya, partai pendukung SBY menjadi mayoritas. Di kabinet pun sami mawon. Hanya saja, SBY sedikit bersedih ketika PDIP tidak memberikan dukungan politik. Apa yang terjadi kemudian? NGO/LSM, Kampus, Mahasiswa/BEM, Ormas tersisihkan dalam peta politik pendukung SBY. Akibatnya, gerakan politik rakyat kini menjadi musuh utama SBY. Terlihat misalnya, dari kasus konflik cicak versus buaya, Century Gate dan lainnya telah berubah menjadi duri politik dalam seratus hari kerja SBY. Gelombang demonstrasi dan tekanan politik rakyat bahkan menggoyangkan parlemen, sebuah ruang yang sejujurnya telah didominasi pendukung politik SBY. Sekali lagi, SBY telah khilaf dalam kalkulasi politik, menyepelekan ormas dan NGO, termasuk kalangan kampus. Kini parpol dipaksa menuruti kehendak publik, Istana pun demikian. Buktinya, Bibit dan Chandara kembali berkantor di KPK, Pansus Century terbentuk- walau masih abu-abu.

Kini sasaran tembak politik dipastikan menggoyang Istana, bukan tidak mungkin SBY dijadikan musuh bersama. Dalam hal ini termasuk Muhammadiyah. Kesolidan Muhammadiyah dalam aksi jalanan ketika memperingati Hari Anti Korupsi pada 9 Desember lalu dapat dipandang sebagai bentuk menyatunya satu entitas ormas besar. Konon dikatakan ormas sosial, namun letupan politik bukan tidak mungkin akan meledak, kini bersiaplah wahai penghuni Istana.

sumber:
http://maubaca.com/editorial/641-sby-dan-politik-jalanan-muhammadiyah.html

Rekaman SD dengan Ibu A - KPK Tolak Beri Penjelasan ke Pansus Century

2009-12-10T20:03:00.002+07:00

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menolak menghadiri Papat Pansus Century jika ditanyakan untuk menjelaskan tentang rekaman penyadapan yang dilakukan KPK terhadap seseorang berinisial SD dan Ibu A terkait kasus Bank century.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, rekaman yang disebutkan itu tidak dimiliki oleh KPK. Oleh karena itu, lanjut dia, KPK tidak akan bersedia untuk menghadiri rapat pansus jika ditanyakan mengenai masalah ini.

"Tidak ada rekaman itu, kalau tidak ada kenapa harus dijelaskan," tegas Johan, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (10/12).

Sebelumnya, saat Koperasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PMII) melakukan pertemuan dengan pimpinan Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/12). terungkap kabar ada rekaman percakapan antara dua tokoh penting negeri ini terkait aliran dana Bank Century.

"Ada rekaman, katakanlah di KPK, itu rumor ya. Karena ini rumor terkait dengan percakapan SD inisialnya dengan Ibu A selama dua jam," kata Ketua PMII Singgih, saat itu.

Lebih lanjut, Singgih menyatakan ada baiknya DPR memanggil KPK untuk menyelidiki kebenaran rekaman tersebut. "DPR harus tegas, panggil KPK ke sini, buka rekamannya di sini. Katakanlah terkait dengan elite pejabat, saya yakin DPR sudah tahu," tambah Singgih.

Rumor yang berkembang, katanya, terkait adanya rekaman di KPK tentang Bank Century yang belum dibuka hingga saat ini. "KPK harus dipanggil, dibuka rekaman, rakyat ingin tahu inspiratornya, pelakunya," ujarnya.

Menanggapi rumor tersebut, salah seorang pimpinan pansus Century yang kebetulan menjadi moderator, Mahfud Siddiq menyatakan, bila ada informasi atau permintaan kepada pansus harus jelas.

"Tadi sudah dikatakan kalau pansus tidak bekerja dengan baik akan kena azab. Jadi kalau ada informasi, tuntutan juga harus jelas, jangan sampai kami nanti kena azab gara-gara ada aspirasi dan tuntutan yang gak jelas. Kalau ada permintaan kepada pansus, harus jelas," kata Mahfud Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

sumber:
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Fokus_Berita&artid=kpk-tolak-beri-penjelasan-rekaman-sd-dengan-ibu-a-ke-pansus

Din Syamsuddin Dinilai Masih Layak Pimpin Muhammadiyah

2009-12-06T20:28:00.003+07:00

SURABAYA--Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin dinilai masih layak memimpin organisasi kemasyarakatan tertua di Indonesia itu untuk periode 2010-2015. "Pak Din masih layak, meski ada sejumlah calon yang juga dianggap mampu," kata Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari di sela-sela diskusi 'Seabad Muhammadiyah' di gedung PW Muhammadiyah Jawa Timur, Minggu. Didampingi Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim H. Nadjib Hamid M.Si., ia mengaku dirinya juga mendengar bila ada pihak yang mendorong mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Amien Rais MA untuk memimpin kembali PP Muhammadiyah. "Saya juga mendengar ada yang menginginkan Pak Haedar Nasir (Wakil Ketua PP Muhammadiyah), tapi Pak Din masih layak untuk memimpin Muhammadiyah pada Muktamar 100 Abad Muhammadiyah di Yogyakarta pada 3-8 Juli 2010," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, H. Nadjib Hamid M.Si., menilai kader Muhammadiyah dari Jawa Timur yang mumpuni untuk dicalonkan antara lain Prof Syafiq A. Mugni (Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur). Hingga kini, kader PW Muhammadiyah Jatim yang sudah menduduki jajaran pengurus PP Muhammadiyah antara lain prof Fasich (mantan Ketua PW Muhammadiyah Jatim dan kini menjadi Rektor Unair Surabaya) dan Prof Muhadjir (Rektor Universitas Muhammadiyah Malang).

Sebelumnya, Din Syamsuddin yang pertama kali terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah di Malang (2005) itu mengaku tidak mau lagi dicalonkan sebagai ketua umum dan lebih ingin menggeluti organisasi Islam tingkat internasional. "Kalau boleh, saya akan minta izin ke Muhammadiyah untuk bergelut di ranah organisasi Islam di tingkat internasional," katanya setelah membuka acara Kajian Ramadhan 1430 H di Asrama Haji Surabaya 29 Agustus lalu.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93879/Din_Syamsuddin_Dinilai_masih_Layak_Pimpin_Muhammadiyah

Prita Mulyasari on The New York Times : Trapped Inside a Broken Judicial System After Hitting Send

2009-12-06T19:55:00.007+07:00

Prita Mulyasari, a 32-year-old mother of two, has earned the support of many in Indonesia after an e-mail she wrote complaining about a hospital landed her in jail.

PRITA MULYASARI became famous, as her lawyer put it, for going from “e-mail to jail.” Her ordeal began when she sent an e-mail message complaining about the poor treatment she received at a hospital to 20 relatives, friends and co-workers. The message, forwarded from one mailing list to another, eventually fell into the hands of the hospital’s lawyers, who sued for defamation. In no time, Ms. Mulyasari, 32, a mother of two infants, found herself sharing a jail cell with murderers and facing six years in prison, seemingly yet another ordinary Indonesian caught up in one of the world’s most corrupt legal systems.

And yet Ms. Mulyasari’s story didn’t end there. After word of her predicament leaked out, support for her swelled in Indonesia’s freewheeling news media and blogosphere, forcing the authorities to release her after three weeks in jail.

“People always lose to the powerful in this country,” Mrs. Mulyasari said. “I’m a mother, a regular person like everybody else, so a lot of people identified with me and felt sympathy.”

Being a symbol made her visibly uncomfortable, though, as she posed for photographs for supporters at a court hearing this week here in Tangerang, a city near the capital, Jakarta. A ruling in her trial is expected later this month, and Mrs. Mulyasari said she was hoping that a not-guilty verdict would allow her to slip back into anonymity. Prosecutors are seeking a six-month sentence.

Whatever the judgment, it will be scrutinized because of an unrelated, continuing scandal involving the national police, attorney general’s office and anticorruption agency. Recent revelations have put a spotlight on a judicial netherworld where the rich routinely bribe corrupt police officials, prosecutors and judges for favorable treatment.

Meanwhile, ordinary people appear subject to severe punishment for seemingly harmless infractions. Last month, an illiterate grandmother in Central Java was convicted of stealing cacao fruits worth 15 cents, which she took by mistake, from a plantation company and handed a suspended sentence of 45 days. A Jakarta man arrested for charging his cellphone in a hallway inside his building is now on trial for theft.

As for Ms. Mulyasari, she said she had lost faith in the country’s legal system.

“My only hope is to pray and to appeal to the judge’s humanity,” she said, a few minutes before her hearing began.

On this morning, as they had done for every court hearing in recent months, Ms. Mulyasari and her husband, Andri Nugroho, 30, took a day off from work and left their two children at home. It was her lawyers’ turn to argue that Ms. Mulyasari had had no intention of forwarding her e-mail message beyond the original recipients.

In a courtroom with no air-conditioning, where many fanned themselves with sheets of paper, her lawyers took turns reading from a 178-page brief. Ms. Mulyasari, who did not speak, sat by herself in a chair facing three judges on an elevated bench. Only the white hijab covering her head was visible from the gallery.

It all began one night 16 months ago when Ms. Mulyasari went to the Omni International Hospital here with a high fever, a few months after the birth of her second child. She had driven by the hospital many times before and had been drawn by the word “international” on the modern building’s facade. “You think the service must be good, that the standards are international,” she said during breaks in the hearing.

ACCORDING to Mrs. Mulyasari’s account, she was diagnosed with dengue fever, an infectious disease transmitted by mosquitoes that is common here, and began receiving injections. But her condition kept getting worse. As her neck, left hand and left eye swelled, she had trouble breathing. After six days at Omni, she transferred herself to another hospital, which immediately diagnosed her with mumps and treated her.

Angry about her treatment at Omni and what she described as the staff’s unresponsiveness, she composed the long e-mail message detailing her experience there, criticizing physicians and others by name. Then, using her Yahoo account, she fired it off to her circle of family, friends and colleagues at the bank where she works in customer service. “I don’t want to know who forwarded it,” she said, “because they’re all family and friends.”

The message flitted from one address to another, bouncing onto a Yahoo mailing list of Indonesian physicians, before being picked up by Omni.

The hospital’s lawyers filed a civil lawsuit, eventually winning $21,600 in damages, a ruling that Ms. Mulyasari’s chief lawyer, Slamet Yuwono, is planning to appeal. What’s more, acting on the hospital’s complaints, prosecutors at first pursued criminal charges of defamation, which carries a maximum four-year prison sentence. Lawyers for Omni did not return phone calls requesting comment.

(Page 2 of 2)

Then, for reasons that remain unclear, prosecutors indicted Ms. Mulyasari under a new law governing electronic information and transactions, which carries a maximum sentence of six years in prison. This law, originally intended to help regulate business transactions, was enacted in such a way that, human rights organizations warned, it could be used to rein in Indonesia’s flourishing Internet culture. Ms. Mulyasari was one of the first people to be charged under the law, which, because it carries a maximum prison sentence of more than five years, allowed the authorities to put her in jail immediately.

“I asked the prosecutors to let me go home for one night to say goodbye to my family, but they refused,” Ms. Mulyasari said.

During her 21 days in jail, she was kept in a small cell with 11 other inmates and was unaware that news of her incarceration had spread in the media, in blogs and on Facebook. Lawyers volunteered to defend her pro bono. She was freed, relieved to go home but no longer able to breastfeed her daughter Ranarya, who was 16 months old at the time.

Whenever her trial seemed over, a new development would bring her back to court. Her case was dismissed in July, but prosecutors quickly succeeded in obtaining a new trial.

A local politician tried to broker an out-of-court settlement between Ms. Mulyasari and the hospital. “But the hospital demanded a written apology,” she said. “If I’d agreed, that would have meant admitting that I was wrong.”

Born in Jakarta, Ms. Mulyasari has lived in this area her entire life, except for three years of college in Perth, Australia. For several years, she worked in customer service at an insurance company where she met her future husband, a graphic designer. When they married in 2006, in keeping with a widespread practice forbidding couples to work in the same company, she switched to her current employer, an Indonesian bank.

“When I first met her,” said her husband, Mr. Nugroho, “I saw her as a strong and independent woman.”

BY midafternoon, as the heat settled all over the courtroom, Ms. Mulyasari’s lawyers neared the end of their 178-page brief. Some people in the gallery were sound asleep. The chief judge handed a piece of candy to an assistant judge who, clearly struggling to stay awake, kept rubbing his eyes. The tilt of Ms. Mulyasari’s covered head, seen from the gallery, suggested that she, too, was nodding off.

With another hearing fixed for next week, the couple drove their Honda hatchback to the middle-class, gated community here where they live in a small rented house. Their neighborhood is more than two hours from their offices in Jakarta. But their children are free to play on their block.

One of the couple’s two maids brought out a cake. It happened to be Mr. Nugroho’s birthday. “I just hope this will be all over by the end of the year,” Ms. Mulyasari said. “I’m not comfortable being famous. People recognize me in the malls or in the markets, and I have to be nice to them, even though I’m not in a good mood. I prefer being a normal person.”

source:
http://www.nytimes.com/2009/12/05/world/asia/05mulyasari.html?_r=1&scp=1&sq=trapped%20inside%20a%20broken%20judicial%20system%20after%20hitting%20send&st=cse

SBY Sedang Bingung, kata Syafii Ma'arif

2009-12-04T21:01:00.003+07:00

JAKARTA-Cendekiawan muslim, Syafii Ma'arif, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang bingung jika mengeluarkan pernyataan bahwa ada pertemuan tokoh nasional yang mencoba menggulingkan kekuasaan - lihat video. Selain bingung, SBY juga terlalu ketakutan.

"SBY sedang bingung," kata Syafii, saat dihubungi wartawan, Jumat (4/12). Ketika ditanya kaitan dirinya dengan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Syafii membantah. Dia menilai tuduhan itu merupakan fitnah.

Seperti diketahui, beredar dokumen di kalangan wartawan sejak dua hari lalu yang berisi ikhtisar pertemuan sejumlah tokoh nasional di Hotel Dharmawangsa untuk menggulingkan pemerintahan. Salah satu tokoh nasional yang disebut dalam dokumen itu adalah Syafii Ma'arif.

"Kalau percaya dengan dokumen bohong itu, artinya memang ada kepanikan berlebih di tubuh pemerintah," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. Dengan keras Syafii membantah merancang skenario penggulingan terhadap pemerintah.

"Tidak ada itu pertemuan (pertemuan di Hotel Dharmawangsa). Saya tidak pernah melakukan pertemuan itu. Tidak pernah," kata Syafii bernada tegas. Kalau sekarang dia bersuara keras dan kritis terhadapa pemerintah, bukan berarti ingin menjatuhkan. "Kita ini membantu pemerintah agar tegas memberantas korupsi. Kok disebut akan makar," ujarnya.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93613/Syafii_Ma_arif_SBY_Sedang_Bingung

Pemerintah Diminta Tak Antidemokrasi

2009-12-04T20:49:00.003+07:00

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta agar pemerintah tidak reaktif apalagi reaksioner terhadap kritik dari masyarakat. Sikap demikian dianggapnya antidemokrasi dan tak memberi peluang bagi kontrol sosial dan politik.

Hal itu disampaikan Din pada Jumat (4/12) menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal pertemuan tokoh nasional untuk menggulingkan pemerintahan. "Gelagat pemerintah untuk membungkam kritik adalah bentuk otoritarianisme politik," kata Din yang ketika dihubungi sedang berada di Melbourne, Australia.

Hal itu, tutur Din, bertentangan degan semangat demokrasi dan reformasi. Meski demikian, Din mengaku tidak mendengar langsung pernyataan tersebut.

"Saya tidak tahu apa itu Kelompok Dharmawangsa karena saya tidak pernah hadir di sana. Kalau ada yang menyebut saya hadir adalah fitnah dan pembohongan publik," kilahnya.

"Pada 30 November 2009, saya pernah mengundang berbagai elemen masyarakat madani untuk berkumpul di Gedung Muhammadiyah yang melahirkan pernyataan bersama untuk menuntaskan skandal Bank Century dan menyeret semua yang terlibat ke proses hukum," kata dia.

Dia mendukung dan bersedia jadi pembicara pada aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Internasional oleh Gerakan Indonesia Bersih pada 9 Desember 2009. Kesediaan itu, bagi Din, merupakan bentuk komitmen membersihkan Indonesia dari korupsi.

Setiap dan semua warga negara yang antikorupsi, sambunngnya, akan mendukung aksi tersebut. "Jadi yang mencurigainya justru patut dicurigai sebagai tidak secara sejati mempunyai sikap antikorupsi," kata Din yang di Melbourne sedang menghadiri Parliament of World's Religions.

sumber:
http://republika.co.id/berita/93612/Pemerintah_Diminta_tak_Antidemokrasi

Hanya 5 Anggota dari Tim 9 yang Masuk Panitia Angket Century

2009-12-04T13:43:00.005+07:00

Sebanyak 4 anggota Tim 9 yang merupakan inisiator hak angket tidak masuk dalam Panitia Khusus Bank Century. Beberapa inisiator angket yang tergabung dalam Tim 9 tidak masuk panitia angket seberti Misbakhun (PKS), Lily Wahid (PKB), Kurdi Moekri (FPPP) dan Chandra Tirta Wijaya (PAN), tidak masuk panitia angket. Sedangkan Tim 9 yang lolos masuk panitia adalah Bambang Soesatyo, Andi Rahmat, Maruarar Sirait, Akbar Faizal, dan Ahmad Muzani.

Jakarta - DPR mengesahkan panitia angket Bank Century. Anggota panitia berjumlah 30 orang diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi. Sebanyak 4 anggota Tim 9 yang merupakan inisiator hak angket, tidak masuk panitia.

"Apakah setuju panitia angket disahkan?" tanya pimpinan sidang Marzuki Alie dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2009).

"Setuju....!" serempak 325 dari 560 anggota DPR yang hadir memberikan persetujuan.

Pimpinan panitia angket secara proporsional beranggotakan 8 anggota DPR dari FPD, 6 anggota DPR dari FPG, 5 anggota DPR dari FPDIP, 3 anggota DPR dari FPKS, 2 anggota DPR dari FPPP, 2 anggota DPR dari FPKB, 2 anggota DPR dari FPAN, dan masing-masing 1 anggota dari F-Hanura dan F-Gerindra.

Beberapa inisiator angket yang tergabung dalam Tim 9 tidak masuk panitia angket seberti Misbakhun (PKS), Lily Wahid (PKB), Kurdi Moekri (FPPP) dan Chandra Tirta Wijaya (PAN), tidak masuk panitia angket. Sedangkan Tim 9 yang lolos masuk panitia adalah Bambang Soesatyo, Andi Rahmat, Maruarar Sirait, Akbar Faizal, dan Ahmad Muzani.

Inilah anggota Panitia Angket :

Fraksi Partai Demokrat (8)

Ruhut Sitompul
Yahya Sacawirya
Agus Hermanto
Raditya Gambiro
Anas Urbaningrum
Achsanul Qosasi
I Wayan Gunastra
Benny K Harman

Fraksi Partai Golkar

Ade Komarudin
Agun Gunandjar Sudarsa
Bambang Soesatyo
Melkias Markus Mekeng
Idrus Marham
Ibnu Munzir

Fraksi PDI Perjuangan

Gayus Lumbuun
Hendrawan Supratikno
Maruarar Sirait
Gandjar Pranowo
Eva Kusuma Sundari

Fraksi PKS

Mahfudz Siddiq
Fahri Hamzah
Andi Rachmat

Fraksi PAN

Asman Abnur, sudah diganti oleh Chandra Tirta Wijaya
Tjatur Sapto Edi

Fraksi PPP

M. Romahurmuzy
Ahmad Yani

Fraksi PKB

Marwan Ja'far
Anna Muawanah

Fraksi Partai Gerindra

Ahmad Muzani

Fraksi Partai Hanura

Akbar Faizal

sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/12/04/103151/1253915/10/4-anggota-tim-9-tak-masuk-panitia-angket-century

5 Point Fokus Penyelidikan Angket Century YANG TIDAK TERBACAKAN

2009-12-01T20:59:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat sahut-menyahut mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang Marzuki Alie soal perlu tidaknya substansi Angket Century dibacakan. Sebenarnya substansi apa yang ingin disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan soal Angket Century ini?

Menurut inisiator Angket Century atau anggota Tim Sembilan dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, salah satu poin substansi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kebijakan pencairan dana talangan untuk pengambilalihan (bail out) Bank Century senilai Rp 6,76 triliun tersebut. "Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata," kata Marurar Sirait di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).

Dalam pengantarnya, para pengusung angket ini akan mengusut soal pengawasan khusus Bank Indonesia terhadap Bank Century, proses pengajuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FPJP), Perubahan Peraturan BI soal FPJP, Penetapan BI kepada Bank Century sebagai bank gagal, Posisi Bank Century dalam Industri Perbankan, Penetapan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap Bank Century sebagai bank gagal, proses suntikan modal ke Bank Century, serta pelanggaran-pelanggaran Bank Century.

Berikut lima poin fokus penyelidikan Angket Century:
1. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata?

2. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.

3. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century?

4. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan?

5. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan perioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/12/01/18483825/Inilah.Lima.Poin.Fokus.Penyelidikan.Angket.Century

Hati-hati oleh Rumor yang sengaja Mengaburkan Substansi Hak Angket Bank Century

2009-12-01T19:21:00.007+07:00

Belum lagi DPR menggelar rapat sidang paripurna, 1 Desember 2009 - telah muncul sebuah berita yang cukup membuat merah telinga beberapa fihak, terkait aliran dana Century.
Sebuah gerakan dari aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mengakui telah mendata sejumlah nama yang ditengarai sebagai "penikmat" aliran dana Bank Century. Benar dan tidaknya data mereka (BACA DISINI), yang jelas berita mengenainya-kini telah menjadi rahasia umum dan membuat suhu politik di Indonesia mulai menghangat.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa uang sejumlah 6,7T - menurut seorang ahli ekonomi Indonesia, untuk dapat mengangkutnya dibutuhkan 5000 truk, bayangkan....

Selasa, 1 Desember 2009 - Gedung Dewan, begitu banyaknya hujan interupsi yang terjadi menyebabkan sidang paripurna terkait usulan hak angket mengenai Bank Century menjadi berkepanjangan (BACA DISINI).

Beberapa pihak yang namanya muncul dalam data yang dilansir oleh aktivis "Bendera" mulai melakukan reaksi perlawanan dengan melaporkan pihak yang telah mengeluarkan data tersebut pada pihak yang berwajib (DISINI). Sebagai bahan pembanding, baca juga posting terdahulu terkait kasus korupsi dana DKP 2004.

Sekitar pukul 13:02 WIB, ratusan massa "Bendera" menggeruduk gedung DPR-RI (LIHAT VIDEO).

Sekitar pukul 18:48 WIB, muncul bantahan keras presiden SBY mengenai khabar yang menyebut tim suksesnya dalam pemilu dan Pilpres 2009 menerima aliran gelap dana bailout Bank Century. Beliau menyebut berita itu sebagai fitnah yang luar biasa (BACA DISINI).

Berita lainnya tentang sekelumit catatan Jusuf Kalla pada detik-detik "Bail-out" akan dilakukan, juga mempengaruhi intensitas tanda-tanya publik semakin membumbung terkait "Century-Gate" dapat dibaca DISINI.

Bermacam spekulasi yang timbul disaat hak angket Bank Century akan digulirkan. Terlepas itu semua, marilah kita sebagai anak bangsa turut serta mengawal perjalanan hak angket ini agar tidak membias kemana-mana dan tetap fokus pada tujuan semula-tentu diiringi dengan nurani yang islami.

Mengingat banyaknya berita-berita yang simpang-siur, lalu-lalang, tumpang-tindih, baik yang sesungguhnya ataupun yang memang sengaja dihembus dan munculkan pihak lain dengan tujuan sistemik sehingga secara sistemik mengaburkan subtantif awal hak angket Bank Century yang hari ini telah disahkan oleh DPR-RI.

Tim 9 Hak Angket Bank Century 2009

2009-11-30T13:37:00.003+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Para inisiator hak angket Bank Century di DPR bergabung dan menamainya dengan sebutan Tim 9. Tim ini berjanji akan membongkar skandal Bank Century secara cepat dan tuntas.

"Kita tidak bisa dibeli, ditakut-takuti, dibodohi, dan bekerja secara bertanggung jawab," kata anggota Fraksi PKS Andi Rahmat dalam jumpa pers di Restoran Pulau 2, Jakarta, Minggu (29/11).

Berikut merupakan nama-nama anggota Tim 9:

Berikut merupakan nama-nama anggota Tim 9:
1. Maruarar Sirait (PDIP),
2. Ahmad Muzani (Gerindra),
3. Andi Rahmat (PKS),
4. Lili Wahid (PKB),
5. Mukhamad Misbakhun (PKS),
6. Akbar Faisal (Hanura),
7. Chandra Tirta Wijaya (PAN),
8. Kurdi Mukhtar (PPP), dan
9. Bambang Soesetyo (Golkar).

Para inisiator hak angket ini memang sedang gencar mengusut kasus dana talangan 6,7 triliun ini. Tim 9 mengaku malu jika skandal ini tidak bisa terungkap siapa saja yang terlibat didalamnya.

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/11/29/192622/inisiator-hak-angket-century-menjelma-jadi-tim-9/

Mahasiswa: Kepung Gedung DPR, 1 Desember 2009

2009-11-28T20:57:00.003+07:00

Jakarta - Sejumlah tokoh intelektual dan pimpinan ormas pemuda akan bergabung dengan mahasiswa untuk berunjuk rasa di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada 1 Desember, untuk mendorong dilakukannya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (26/11), mengatakan, sejumlah tokoh intelektual, pimpinan ormas, organisasi kepemudaan bersepakat menggelar demonstrasi besar-besaran pada tanggal tersebut. Mereka yang bersepakat itu adalah para peserta "Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!" yang diadakan di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, pada 23-25 November.

Mereka menyatakan akan "mengepung" Gedung DPR saat Sidang Paripurna DPR pada 1 Desember. Selain itu, kata Ton Abdillah dalam siaran tersebut, pada Hari Anti Korupsi 9 Desember, massa akan menggelar aksi serupa di lapangan silang Monas Jakarta, guna mendorong perubahan untuk Indonesia lebih baik tanpa korupsi.

Sejumlah orator yang menyampaikan keprihatinan dan pandangannya pada acara "Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!" antara lain Ton Abdillah, Sekjen Presidium GMNI Cokro Wibowo, Sures (Presidium KMHDI), Romo Benny Susetyo, Ray Rangkuti (KOMPAK), dan Abdul Mukti (Direktur CDCC).

Ton Abdillah mengatakan, mimbar kebangsaan digelar sebagai upaya untuk mempersatukan kekuatan kritik yang saat ini sedang tumbuh di tengah kelompok "civil society".

Menurut Ton, kegundahan publik atas kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century harus disalurkan menjadi energi untuk mendorong perubahan yang lebih nyata dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Kasus pelemahan KPK dan skandal Bank Century, katanya, merupakan kejahatan yang harus dilawan tanpa kompromi.

"Uang negara sebesar Rp6,7 triliun yang digunakan dalam `bailout` Bank Century harus dikembalikan dan semua aktor yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Mahasiswa dan rakyat tidak akan berhenti mendesak institusi-institusi terkait dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut kedua kasus ini hingga tuntas," katanya. ant/taq

sumber:
http://republika.co.id/berita/91916/Mahasiswa_Akan_Kepung_Gedung_DPR_1_Desember

Pidato Lengkap SBY Sikapi Kasus Century dan Bibit Chandra

2009-11-24T20:26:00.002+07:00

Jakarta - Pidato SBY menyikapi kasus Bank Century dan kasus Bibit-Chandra memang cukup panjang. Dia pidato sekitar 20 menit. Namun, pesan SBY sebenarnya jelas, meski kalimatnya panjang-panjang. Dalam kasus Century, SBY meminta kasus itu dibedah. Sedangkan dalam kasus Bibit dan Chandra, SBY meminta agar polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus itu.

Berikut transkrip pidato SBY selengkapnya yang didapatkan detikcom, Senin (23/11/2009):

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita. Isu penting yang saya maksud adalah pertama, kasus Bank Century dan kedua kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang tidak mengandungi kebenaran. Oleh karena itu, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam waktu 2 minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, dengan alasan:

Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan atas permintaan DPR RI. Saya sungguh menghormati proses itu dan saya tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK. Tadi sore saya telah bertemu dengan Ketua dan anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Bank Century. Dengan demikian, malam ini tepat bagi saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Riyanto malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi paling tepat terhadap permasalahan itu. Mengapa? Saudara-saudara masih ingat pada tanggal 2 November 2009 yang lalu dengan mencermati dinamika di lingkungan masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidak-percayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung, saya telah membentuk sebuah Tim Independen, yaitu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M.Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto. Tim Independen ini yang sering disebut Tim-8 bekerja selama 2 minggu, siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya. Setelah selama 5 hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8, maka malam hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang sepatutnya kita laksanakan ke depan.

Saudara-saudara,

Sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan tentang bagaimana sebaiknya kasus Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini kita selesaikan dengan baik, saya ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat luas bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum. Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, tetap jernih dan rasional, serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan di atas segalanya kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Rakyat Indonesia yang saya cintai,

Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sikap dan pandangan saya tentang kasus Bank Century.

Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pada saat dilakukan tindakan terhadap Bank Century tersebut, situasi perekonomian global dan nasional berada dalam keadaan krisis. Hampir di seluruh dunia terjadi goncangan keuangan dan tidak sedikit pula krisis di dunia perbankan. Banyak negara melakukan tindakan untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian mereka.

Pada bulan November 2008 yang lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI, mestilah dikaitkan dengan situasi dan konteks demikian, sehingga tidak dianggap keadaannya normal-normal saja. Kita punya pengalaman sangat pahit dan buruk 10-11 tahun lalu, ketika Indonesia mengalami rangkaian krisis yang menghancurkan perekonomian kita. Dengan demikian kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tindakan terhadap Bank Century yang di antaranya adalah tindakan hukum terhadap para pengelola Bank Century serta penyaluran dana penyertaan modal sementara, sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis perbankan bahkan perekonomian. Meskipun ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, saya sedang mengemban tugas di luar negeri, tetapi saya memahami situasi yang ada di tanah air beserta rangkaian upaya untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian kita.

Tetapi kini yang menjadi perhatian DPR RI dan berbagai kalangan masyarakat adalah :

Pertama, sejauh mana proses pengambilan keputusan dan tindakan penyaluran dana penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu dinilai tepat atau 'proper'?

Kedua, apakah ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan negara meminta atau mengarahkan pihak pengambil keputusan dalam hal ini, Menkeu dengan jajarannya dan BI, yang memang keduanya memiliki kewenangan untuk itu?

Ketiga, apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang 'bocor' atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.

Keempat, sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?

Saudara-saudara

Saya sungguh memahami munculnya sejumlah pertanyaan kritis itu yang tentunya memerlukan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya pun memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu sebagaimana yang dialami oleh masyarakat kita. Saya juga ingin keempat pertanyaan kritis menyangkut kasus Bank Century yang saya sebutkan tadi juga mendapatkan jawaban yang tegas dan benar.

Dengan telah saya terimanya hasil pemeriksaan investigasi BPK atas kasus Bank Century sore tadi, pemerintah akan segera mempelajari dan pada saatnya nanti saya akan meminta Sdri. Menteri Keuangan dengan jajarannya bersama-sama dengan pihak BI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya. Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus, kebohongan dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

Terhadap pemikiran dan usulan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Angket terhadap Bank Century, saya menyambut dengan baik agar perkara ini mendapatkan kejelasan serta sekaligus untuk mengetahui apakah ada tindakan-tindakan yang keliru dan tidak tepat. Bersamaan dengan penggunaan Hak Angket oleh DPR RI tersebut, saya juga akan melakukan sejumlah langkah tindakan internal pemerintah, berangkat dari hasil dan temuan Pemeriksaan Investigasi BPK tersebut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century dan segera dapat dikembalikannya dana penyertaan modal yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu kepada negara. Saya telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini.

Saudara-saudara,

Pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan sikap, pendapat dan langkah tindakan apa yang perlu dilakukan menyangkut kasus hukum Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Sejak awal, proses hukum terhadap 2 pimpinan KPK non-aktif ini telah menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya kasus ini oleh para penegak hukum juga tinggi. Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh Lembaga Survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.

Di samping saya telah mengkaji laporan dan rekomendasi Tim-8, saya juga melakukan komunikasi dengan 2 pimpinan Lembaga Tinggi Negara di wilayah 'justice system, yaitu Sdr. Ketua Mahkamah Agung dan Sdr. Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya juga melakukan komunikasi dengan segenap pimpinan KPK dan tentu saja saya pun telah mengundang Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencari solusi terbaik atas kasus ini. Di luar itu, saya juga patut berterima kasih kepada para pakar hukum yang 5 hari terakhir ini, sejak Tim-8 menyampaikan rekomendasinya, juga memberikan sumbangan pemikiran kepada saya.

Dalam kaitan ini, sesungguhnya jika kita ingin mengakhiri silang pendapat mengenai apakah Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto salah atau tidak salah, maka forum atau majelis yang tepat adalah pengadilan. Semula saya memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan, proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu 'fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi, kita tertibkan dan kita perbaiki.

Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

Solusi seperti ini saya nilai lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya. Tentu saja cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini. Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.

Jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering 'fair' dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Sementara itu prestasi Indonesia di bidang demokrasi, peng-hormatan kepada HAM dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil. Sementara itu, dunia juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini yang dinilai positif dan konstruktif.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama. Kita sungguh serius. Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram, agar keadaan menjadi lebih aman dan tertib, agar perekonomian kita terus berkembang, dan agar citra Indonesia di mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar sukses dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan dan bekerja lebih gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya, teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi dan cegah perpecahan di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh (asy/nrl)

sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/23/220025/1247398/10/pidato-lengkap-sby-sikapi-kasus-century-dan-bibit-chandra

Sri Mulyani: Saya Tak Mau Dibui (Testemoni)

2009-11-24T19:57:00.005+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Ada pengakuan menarik soal sikap dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani terhadap kasus Bank Century. Bahwa, dalam kapasitas pengambilkeputusan pengucuran dana Century,dia tidak mau dipenjara. Karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa DIA TELAH DITIPU.

Pengakuan Sri Mulyani ini diungkapkan oleh Johan Silalahi dari Negarawan Center dalam diskusi Chat after lunch di FX Plasa, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

"Saya sampaikan ke temen-temen media, bahwa pengakuan dari Sri Mulyani sudah keluar.

Saya kutip itu dan saya sampaikan di situ secara terbuka. Yaitu, dalam kasus Bank Century ini dia tidak tahu. Tepatnya, dia tertipu. Sri Mulyani sendiri sudah pernah ditanya oleh seorang pejabat negara, dalam kasus Century: kamu mau dipenjara atau tidak?"

Nah, menurut Johan, saat itulah muncul pengakuan dari Sri Mulyani bahwa dia tak mau dipenjara. Karena itu, muncul pengakuan bahwa dia (Sri Mulyani) merasa ditipu dalam pengambilan keputusan bail out kasus Bank Century oleh Bank Indonesia.

"Itulah yang mesti dipertanyakan, kenapa orang seperti Sri Mulyani, yang dikenal sangat taat azas, bahkan untuk urusan uang Rp 20 miliar saja bisa sangat teliti, tiba-tiba menjadi begitu tidak prudent-nya dalam memutuskan pengucuran dana Rp 6,7 triliun," kata Johan.

Ditambah lagi, pengucuran itu dilakukan pada hari Minggu. "Ini benar-benar aneh. Pengucuran dana dilakukan di luar hari kerja," kata Johan.

Karena itu, Johan menyebut bahwa kasus Bank Century adalah skandal kenegaraan. "Ini arahnya sudah jelas, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika itu," kata Johan.

Diskusi yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, dipandu oleh dosen FE-UI, Taufik Bahaudin.

Selain Johan, staf pengajar ekonomi UI, Berly Martawardaya, juga sepakat dengan Johan.

Bahwa, terjadi rekayasa dalam kasus Bank Century. "Sebab, dari kacamata akademisi, jelas sekali ada standar untuk menentukan Bank Gagal yang berimplikasi sistemik," katanya.

Artinya, apa yang tejadi pada bail-out Century, terlalu banyak indikasi penyimpangan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan penentuan pemberian dana talangan.

Irman Putra Sidin, pengamat hukum tata negara, yang juga hadir dalam diskusi sebagai pembicara, sudah jelas alur dari kasus Bank Century ini.

"Kemarin, ada dua peristiwa penting yang menunjukkan pada kita bahwa memang terjadi skandal di dalam tata kenegaraan kita. Yaitu, sikap Demokrat yang tiba-tiba mendukung Hak Angket. Yang kedua, yaitu pidato Presiden SBY, khususnya soal Bank Century. Di situ sudah jelas, bahwa sikap Presiden terhadap dana Century adalah menyebut dana itu sebagai dana haram, katanya.

Artinya, kasus Century ini akan terus bergulir. Karena itu, Firman melihat:"Jika alurnya mulus, maka jelas bahwa Hak Angket akan terus bergulir. Ada ketidaklaziman di tubuh pemerintahan karena adanya kasus Bank Century itu.

Sekali lagi, kalau alurnya mulus, maka sudah jelas bahwa arah Hak Angket adalah impeachment terhadap Menteri Keuangan dan Gubernur BI saat itu. Maka, kita tinggal menunggu saja untuk memiliki Wakil Presiden yang baru," kata Irman.[ims]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/11/24/184553/testimoni-sri-mulyani-saya-tak-mau-dibui/

Gejala Neo KKN Kembali Menguat

2009-11-23T19:59:00.004+07:00

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Muhammadiyah memandang gejala-gejala baru korupsi, kolusi, dan nepotisme atau neo-KKN menunjukkan tanda-tanda menguat kembali. Begitu pula orientasi kekuasaan yang mengarah pada bentuk otoritarianisme baru dengan sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Munculnya gejala neo-KKN ini menjadi salah satu dari lima butir isi refleksi milad 100 tahun Muhammadiyah bertajuk "Berkiprah Tak Kenal Lelah Mendidik dan Mencerahkan Bangsa Menuju Peradaban Utama" yang disampaikan Pengurus Pusat Muhammadiyah kepada pers, Senin (23/11) di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta. Tanggal 25 November atau 8 Dzulhijah 1430 H tepat 100 tahun usia Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, 8 November 1912/8 Dzulhijah 1330 H.
Menurut salah satu Ketua PP Muhammdiyah Haedar Nasir, gejala-gejala menguatnya kembali KKN bisa terlihat dalam proses pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan anggota legislatif. Dalam ajang itu tampak sekali bagaimana keterlibatan kerabat dan kroni yang sengaja dimunculkan.

Kemunculan anggota keluarga dalam kancah politik sebenarnya tidak menjadi persoalan jika yang bersangkutan secara kualitas menguasai dunia politik. Sebaliknya, jika kemunculan keluarga atau kroni tidak didasarkan pada kemampuan, kualitas obyektif, dan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan maka itu sudah masuk KKN.

"Salah satu bagian dari peran reformasi kita adalah pemberantasan KKN. Ia menjadi sendi dasar bangsa. Jika KKN ini tidak dihilangkan maka agenda reformasi, reformasi birokrasi tidak bisa jalan," ujar Haedar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, selain neo-KKN ada hal yang tak kalah buruk, yakni orientasi kekuasaan yang mengarah pada bentuk otoritarianisme baru. Kondisi ini mampu membuat mati suri proses demokrasi.

"Dalam otoritarianisme kekuasaan dan politik kurang diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan lebih diabdikan untuk kepentingan politikus, baik untuk berkuasa maupun melanggengkan kekuasaan. Gejala neo-KKN dan neo-otoritarianisme ini berbahaya untuk masa depan bangsa," ujad Din.

Dalam refleksi tersebut, Muhammadiyah memandang penting adanya rekonstruksi visi dan karakter di tubuh bangsa demi keberlangsungan dan masa depan Indonesia. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan secara tegas, berani, dan tidak tebang pilih. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, sistemik, memenuhi rasa keadilan, serta tidak terjebak pada logika legal-formal yang memberi ruang leluasa bagi para mafia, pejabat korup, makelar kasus, dan koruptor untuk memainkan celah hukum.

Pada butir yang lain, Muhammadiyah mengajak seluruh warga memiliki visi dan karakter yang berbasis kebudayaan Indonesia, mengembangkan budaya religius dan hidup rukun. Muhammadiyah mengharapkan segenap anak bangsa, termasuk pejabat, memanfaatkan amanat rakyat.

Muhammadiyah juga mensyukuri satu abad usianya sebagai karunia Tuhan dan menjadikan usia 100 tahun ini menjadi momentum penguatan gerakan (revitalisasi) untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan seluruh potensi dan infrastruktur gerakan agar mampu berkiprah lebih optimal.

Memasuki perjalanannya 100 tahun ke depan, Muhammadiyah bertekad mengembangkan pembaruan fase kedua. Pada babak baru itu Muhammadiyah melakukan transformasi gerakan untuk menawarkan pemikiran alternatif, dinamisasi masyarakat madani yang semakin otonom dan bermoral utama, mengembangkan basis kekuatan ekonomi, penguatan gerakan perempuan, dan reformasi amal usaha yang bertumpu pada sistem organisasi modern, progresif, dan mandiri.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/23/19185264/Muhammadiyah.Gejala.Neo-KKN.Kembali.Menguat

Pedan Dihempas Hujan Angin, Kerugian Fisik Belum Didata

2009-11-18T18:10:00.004+07:00

Pedan - Rabu siang (18/12)sekitar pukul 13:30 WIB, kecamatan Pedan dilanda hujan lebat yang disertai tiupan angin kencang dan memporak-porandakan beberapa titik lokasi. Banyak pohon tumbang, tiang besi baliho patah, puluhan rumah kehilangan sebagian atapnya baik yang terbuat dari genteng maupun bahan lainnya, bahkan tempat relokasi bari pedagang kios pasar Pedan yang terletak di sepanjang talud sebelah timur desa Tambakboyo tak luput dari amukan fenomena alam tersebut.

Sejak lepas dzuhur memang tampak gumpalan awan hitam berarak menutupi kecamatan Pedan yang berasal dari sebelah timur. Mendung semakin pekat dan akhirnya pada pukul 13:30 WIB hujanpun luruh dengan lebatnya. Ditengah derasnya curah air hujan, dari arah sebelah timur datang tiupan angin yang kencang menuju ke arah barat dan mulai menghantam dan menggulung apapun yang menghalangi jalur lintasannya.

Meskipun hempasan angin mulai reda sekitar pukul 14:30 WIB namun hujan masih tetap turun hingga pukul 15:00 WIB. Dari pantauan penulis, terdapat beberapa titik lokasi yang menimbulkan korban material. Mulai dari lapangan Gelora Pemuda Pedan, Kedungan, menyusuri desa Sobayan ke arah selatan dan berakhir di Kauman, desa Keden - sementara ke arah barat hingga desa Tambakboyo.

Sebelah Selatan desa Kedungan, tiang baliho di pertigaan ngejaman Gatak terlihat patah, kemudian ke arah timur, baliho Jamkesda bergambar bupati Klaten tak luput dari sergapan angin dan menjatuhi tenda pedagang kaki lima yang berada dibawahnya.

Untuk bagian Timur masuk dalam daerah pemerintahan desa Sobayan, banyak toko dan bangunan yang kehilangan atap/ awning, misalnya: RM. Lumintu, hampir 70% atapnya hilang, demikian juga dengan RM. Mbak Diyah dan deretan kios yang ada disepanjang jalan tersebut. Di tengah pasar Pedan, deretan utara sebelah tengah banyak atap tambahan di muka toko yang ambruk. Di sebelah Selatan, 2 buah Pohon besar yang terletak di barat SD Kauman tumbang menghalangi jalan utama yang menghubungkan kota kecamatan Pedan dengan kecamatan Trucuk.

Di sebelah Barat, disamping tiang baliho yang terdapat di Puskesmas Pedan kedapatan patah, hujan angin juga merenggut hampir 65% kios sementara/ relokasi yang baru dibangun oleh pengembang pasar Pedan yang terletak di desa Tambakboyo. Memang untuk kondisi bangunan yang satu ini kurang memadai jika direncanakan untuk relokasi darurat bagi pedagang kios pasar Pedan, disamping kondisi bangunannya yang kurang layak, juga kondisi bentang-alamnya kurang mendukung bagi keselamatan para penghuninya.

Rumor yang beredar, sehari sebelumnya los-los yang berada ditengah pasar Pedan pada pagi hari didapati oleh para pedagang dalam kondisi yang mengenaskan, rusak oleh sesuatu yang belum diketahui penyebabnya hingga sekarang. Namun ditengarai hal itu ada kaitannya dengan waktu relokasi pedagang pasar Pedan. Para pedagang bersikeras meminta agar bangunan darurat sebagai tempat relokasi yang ada supaya diganti dengan yang lebih kuat dan kokoh, sementara memang kondisi bangunan yang dimaksud kurang memadai jika ditinjau dari sudut manapun.

sore harinya, berbondong-bondong para pedagang yang los nya rusak berkumpul di kantor kecamatan dan meminta bertemu dengan kepala kantor kecamatan Pedan. Menurut khabar terakhir, tempat relokasi bagi pedagang pasar Pedan yang tadinya berada di desa Tambakboyo akan dipindahkan di halaman muka STM Textil Pedan, Kedungan.

Internasional Soroti Kasus Korupsi Indonesia Lewat Medianya

2009-11-15T20:29:00.002+07:00

JAKARTA -- Media internasional menyoroti keseriusan penanganan korupsi di Indonesia terkait dengan mencuatnya perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian.

BBC News Service edisi 6 November lalu, misalnya, menuliskan Indonesia tengah melawan korupsi dengan people power lewat maraknya demo. Ini merupakan demo yang cukup besar setelah gerakan massa menggulingkan Presiden Soeharto pada 1998.

BBC juga menyebutkan terkuaknya skandal korupsi yang melibatkan pejabat di kepolisian dan kejaksaan, seperti yang terungkap dari hasil rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, sebagai Indonesia's Watergate (skandal yang menjungkalkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon).

Asia Times Online edisi 7 November lalu juga menyoroti masalah ini. Dalam tulisan berjudul "Bom Korupsi Meledak di Indonesia", Asia Times menuliskan: hanya beberapa bulan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, protes marak terjadi di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Masyarakat melakukan aksi demo melawan pemerintahannya terkait dengan kasus korupsi. Aksi protes terjadi setelah terkuaknya rekaman Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat di kepolisian dan kejaksaan, yang mengindikasikan terjadinya rekayasa melawan KPK.

Majalah terkemuka The Economist bahkan menyoroti kasus ini dalam beberapa edisi. Dalam edisi cetak 5 November lalu, majalah ini menulis dan memberi judul tulisannya "Yudhoyono: second term, first crisis".

The Economist menuliskan, seharusnya setelah dilantik bulan lalu, saat ini Yudhoyono masih merasakan masa-masa bulan madu keduanya. Yudhoyono juga seharusnya masih menikmati popularitasnya di dunia internasional dan bersiap-siap menghadapi regional summit di Singapura bulan ini. Kenyataannya yang kini dialami Yudhoyono justru sebaliknya.

Media asing lainnya, seperti The New York Times, The Wall Street Journal, Telegraph, serta media cetak atau online lainnya, juga terus mengikuti perkembangan yang terjadi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu berharap perseteruan antarlembaga hukum ini segera selesai, karena bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Penyelesaian kasus ini juga menjadi tolok ukur bagi investor menyangkut kepastian hukum di Indonesia.

Harapan serupa disuarakan oleh para ekonom dan analis. Menurut analis ekonomi PT Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, jika laporan sementara Tim 8 atas kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M. Hamzah memberi kejelasan hukum, nilai tukar rupiah bisa menguat.

Wakil Kepala Riset PT Valbury Asia Sekurities, Nico Omer Jonckheere, mengatakan polemik KPK-kepolisian cukup meresahkan investor. Meski begitu, kata dia, "Asal tidak menimbulkan kekisruhan, tidak akan banyak berpengaruh terhadap bursa."

Rupiah kemarin masih ditutup menguat 50 poin di posisi 9.415 per dolar Amerika Serikat. Indeks saham pun naik 11,328 poin menjadi 2.406,434. GRACE S GANDHI | VIVA B KUSNANDAR

sumber:
http://korantempo.com/korantempo/koran/2009/11/10/headline/krn.20091110.181506.id.html

Issue Parlemen Jalanan Mulai Mengkristal

2009-11-15T20:08:00.004+07:00

Makassar - Sebanyak 23 Guru Besar dan Rektor Perguruan Tinggi, ditambah aktifis NGO dan aktifis kampus berkumpul di Makassar (13/12/2009). Mereka membahas kasus Bank Century dan potensinya menghimpun parlemen jalanan.

Dari pertemuan itu, akhirnya disepakati tujuh butir rekomendasi. Salah satunya yang penting adalah, mendukung DPR untuk menggunakan Hak Angket dalam kasus Bank Century.
Selain itu, ada usulan agar struktur kepolisian berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan tidak lagi dipersenjatai.

Pertemuan berlangsung di Gedung Pertemuan Alumni (GPA) Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (13/11). Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Idrus Paturusi mengatakan, ide pertemuan ini baru muncul dua hari lalu.

Ini terlambat di tengah panasnya kondisi bangsa. Namun, jika kaum cendekiawan diam saja, maka kondisi bangsa akan kian tidak menentu. Perseteruan KPK, Polri, DPR dan lembaga lain telah menguras energi bangsa.

Yang menarik, wacana yang muncul dalam pertemuan itu adalah kemungkinan munculnya kembali kekuatan parlemen jalanan.

''Kita melihat, jika dibiarkan, parlemen jalanan akan muncul. Kita tidak ingin mahasiswa terus di jalan,'' ujar Prof Idrus Paturusi.

Banyak masalah yang bisa menjadi pemicu. Soal Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yang belum juga bergerak. Soal listrik. Soal wakil rakyat yang kurang aspiratif dan berseterunya lembaga yudikatif.

Dari pertemuan itu, akhirnya disepakati tujuh butir rekomendasi. Salah satunya yang penting adalah, mendukung DPR untuk menggunakan Hak Angket dalam kasus Bank Century.

Selain itu, ada usulan agar struktur kepolisian berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan tidak lagi dipersenjatai.

Juga, Presiden harus segera membersihkan kejaksaan dan kepolisian dari makelar kasus dan mafia hukum di seluruh Indonesia.

Selain kekhawatiran terjadi people power, para cendikiawan itu juga mengkhawatirkan akan terjadinya pembangkangan sosial, seperti tidak membayar pajak. Ini akan lahir karena ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

''Kita tidak boleh melakukan pembiaran, karena ujung-ujungnya nanti kian gencar parlemen jalanan sementara kita juga tidak ingin mahasiswa terus di jalan,'' ujar Prof Idrus Paturusi.

sumber:
http://parlemen.inilah.com/berita/2009/11/13/180443/waspadai-parlemen-jalanan/

Kapolri dan Jaksa Agung, Mundur Esok Hari?

2009-11-10T21:29:00.006+07:00

Jakarta - Penegakan hukum di Indonesia sedang berada di titik nadir terendah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kapolri dan Jaksa Agung diminta untuk segera mengundurkan diri.

"Barangkali kalau di luar negeri Kapolri dan Jaksa Agung sudah bunuh diri, paling tidak mengundurkan diri tapi saya tidak tahu mengapa menunggu dicopot Presiden," kata Faisal dalam rapat dengan pendapat antara Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Menurut Faisal, kekisruhan hukum akhir-akhir ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi berdasarkan keadilan.

"Ini menandakan hukum bekerja seperti mesin mereka sudah lupa hukum itu untuk menegakkan keadilan," keluh Faisal.

"Kalau Kapolri betul-betul orang baik dan Jaksa Agung benar-benar orang baik, sebelum terlambat mundurlah esok hari," tambahnya.

Aktifis Kompak lainnya, Usman Hamid berharap DPR mendukung kerja Tim 8. Tim 8 menjadi harapan pamungkas pembuktian fakta kasus hukum yang makin memusingkan.

"Kami minta Komisi III mendorong Tim 8 untuk mendalami temuan KPK tanpa mempengaruhi independensi KPK untuk mengungkap dugaan korupsi di PT Masaro dan Bank Century," ungkap Usman.

Dengan demikian, kredibilitas Komisi III DPR sebagai wakil rakyat dapat dipertanggungjawabkan.

"Komisi III betul efektif mendorong Tim 8 untuk mencari fakta antara Polri dan KPK," tandasnya.

Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kompak dengan Komisi III DPR, beberapa aktifis Kompak seperti Ray Rangkuti, Yudi Latief, Effendy Ghazali , Jeirry Sumampouw, Johan Silalahi, Franky Sahilatua, Iman Putrasidin, Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Sebastian Salang, Faisal Basri, Mahasiswa BEM UI, dan lainnya.

sumber:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/10/212411/1239297/10/fasial-basri-minta-jaksa-agung-dan-kapolri-mundur

Ulah Evant Brimob, Loyalis Korps Polri

2009-11-06T20:48:00.003+07:00

Evan Brimob, salah satu akun di facebook (FB), membuat gempar. Pemilik akun ini menampilkan foto profil dengan foto seseorang mengenakan baret biru dan seragam Brimob. Dia menulis status yang menyeramkan!

Entah apakah Evan Brimob memang anggota Brimob atau tidak. Yang jelas, di komentar-komentar FB, dia menantang para komentator. Komentar di FB Evan Brimob sangat ramai gara-gara dia menulis status: "Polri gak butuh masyarakat, tapi masyarakat yg butuh Polri. Maju terus kepolisian Indonesia, telan hidup2 cicak kecil..".

sumber: http://www.infogue.com/viewstory/2009/11/05/inilah_gambar_screenshot_status_facebook_evan_brimob_yang_lagi_heboh/?url=http://putihtih.blogspot.com/2009/11/inilah-gambar-screenshot-status.html

BERITA LAIN

Palembang - Evan Brimob yang tampil "tengil" di jejaringan facebook (FB), ternyata benar-benar seorang anggota Brimob. Bahkan akibat ulahnya itu, dia menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan.

sumber: http://www.detiknews.com/comment/2009/11/05/160708/1235980/10/evan-brimob-diperiksa-provost-polda-sumsel

Tak Terbantahkan, Kriminalisasi KPK Melalui Pimpinannya

2009-11-06T19:47:00.004+07:00

"Isi rekaman hanyalah puncak gunung es kebobrokan dan masih kuatnya mafia hukum dan peradilan yang justru melibatkan aparat penegak hukum sendiri" demikian pernyataan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Selasa (3/10/2009). Menurut Din, Rekaman itu menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK (Bibit & Candra) tak terbantahkan, maka keduanya harus segera dibebaskan demi keadilan hukum. Sehingga menurut Din, Presidan SBY perlu mengambil langkah keberpihakan nyata kepada KPK sebagai bentuk tekad pemberantasan korupsi secara sejati.

Selanjutnya, Din meminta kepada semua pihak, termasuk Pemerintah untuk tidak mempolitisasi kasus ini dengan berupaya menutup nutupi, tapi harus tergerak untuk membongkarnya, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan kasus Bank Century yang merupakan kejahatan terhadap rakyat dan Negara.“Inilah saatnya Polri direposisi, yakni tidak lagi lagi dibawah Presiden, tapi cukup dibawah depdagri, sebagai halnya TNI di bawah Dephan” lanjutnya.

Reformasi Lebaga Penegakan Hukum

Kasus rekaman KPK ini menurut Din perlu dijadikan momentum untuk mereformasi lembaga penegakan hukum agar amanat reformasi yakni penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar terlaksana. ”Tidak hanya bersifat perkataan tapi tidak sesuai dengan kenyataan” tegasnya.

Selanjutnya Din juga menyerukan kepada seluruh elemen rakyat yang cinta hukum dan keadilan untuk lanjutkan gerakan moral untuk menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi secara sejati, dan mengawalnya dari segala upaya pelemahan dan penyalahgunaan Kekuasaan.

sumber: http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1740&Itemid=2

//

Ancaman Rakyat : Turun Ke Jalan Jika Pemerintah Tak Mau LindungiKPK

2009-11-02T10:29:00.003+07:00

Jakarta - Sejumlah gerakan mahasiswa dan masyarakat pendukung KPK mengancam ramai-ramai turun ke jalan sebagai aksi protes atas penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Gerakan massa turun ke jalan itu karena pemerintah dinilai tidak melindungi KPK.

"Kalau pemerintah nggak melindung KPK, ya rakyat turun ke jalan. Rakyat yang akan melindungi KPK," kata rektor Universita Paramadina Anis Baswedan kepada detikcom, Senin (2/10/2009).

Anis yang merupakan salah satu tokoh yang diundang Presiden SBY tadi malam ini mengatakan, persoalan rakyat turun ke jalan juga dibahas dalam pertemuan tadi malam dengan SBY. Pihaknya juga sudah memberikan usulan-usulan yang sedang dipertimbangkan SBY.

"Ya kita lihat saja perkembangannya. Sekarang ini yang melindungi usaha KPK nggak ada. Makanya rakyat turun ke jalan," tegasnya.

Sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) akan melakukan aksi di Mabes Polri dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Selain itu di lima puluh cabang lainnya yang tersebar di berbagai daerah juga akan melakukan aksi serupa.

Tak hanya gerakan massa turun ke jalan, dukungan terhadap Bibit-Chandra pun datang dari jejaring sosial Facebook dalam "Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto" yang telah menembus 315 ribu lebih.

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/11/02/101852/1233041/10/rakyat-ancam-turun-ke-jalan-sebab-pemerintah-tak-mau-lindungi-kpk

LABAIKALLAHUMMA LABAIK

2009-11-02T10:23:00.008+07:00

Tak terasa waktu begitu cepat melaju, hingga kita bertemu kembali dengan rukun iman bagi kita yaitu ibadah Haji yang pada tahun ini, menurut Muhammadiyah jatuh pada hari Jum'at Wage, 27 November 2009.

Alhamdulillah, setelah tahun lalu, seorang wakil ketua PD PMB, dr. Harjanto, MKes di beri kesempatan menunaikan ibadah haji di tanah suci dikarenakan tugasnya sebagai tim dokter bagi para jama'ah haji kabupaten Klaten, kini salah seorang sahabat putri dari kecamatan Pedan yang juga sebagai bendahara II di PC PMB Pedan, Retno P.H menyusul pergi menunaikan ibadah haji. Melalui Kloter 35, saudari kita bersama rombongan telah diberangkatkan pada hari Senin, 2 November 2009.

Empat hari sebelumnya, telah diselenggarakan acara perpisahan jama'ah haji asal kecamatan Pedan oleh IPHI Pedan yang dipusatkan di gedung pertemuan Arofah, Kurung pada hari Jum'at dan dihadiri oleh Muspika setempat juga ketua PDM Kabupaten Klaten selaku pembicara. Dari kecamatan Pedan sendiri sekitar tanggal 13 November akan menyusul terbang rombongan kloter 85 melalui KBIH Arofah.

Semoga apa yang telah menjadi keyakinan saudara/i kita sebagai kaum muslim di dalam menunaikan rukun iman yang merupakan urutan terakhir ini, oleh Allah SWT diberikan kehormatan berupa haji yang mabrur yang dikemudian hari dapat memberi manfaat yang benar-benar positif bagi diri pribadi pada khususnya dan umat islam pada umumnya.

Labaikallahumma labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk....

Politisi yang Dokter

2009-10-31T20:08:00.002+07:00

Sesuai nama beserta gelarnya, dr Suhardjanto MKes lebih dikenal luas sebagai seorang penyembuh, pemilik sekaligus Direktur Rumah Sakit (RS) Mitra Husada, pemilik Poliklinik Mitra Medika Klaten dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Duta Gama, Klaten.

Bukan hanya pengelola tiga institusi kesehatan itu, Suhardjanto juga membentuk dan menjadi ketua Yayasan Mitra Insani. ”Yayasan ini kami bentuk untuk mengurusi tiga institusi tersebut,” kata dia kepada Espos, Jumat (25/9) silam, melalui saluran telepon.
Namun, mulai tahun 2009 ini, namanya bakal lebih luas dikenal seiring tekad kiprahnya di jagat politik. Dia adalah satu dari 50 anggota DPRD Klaten masa kerja 2009-2014. Suhardjanto maju menjadi calon legislator dengan daerah pemilihan 5 melalui Partai Matahari Bangsa (PMB).

Bagi pria tersebut, menjadi Dewan bukan hanya persoalan prestise semata. Bagi dia, mengabdi untuk Klaten adalah suatu keharusan. ”Sebaik-baik manusia adalah ketika dia bisa memberi manfaat untuk orang lain. Saya sangat mencintai Klaten, senang terlibat dengan rakyat. Dan kali ini saya ingin lebih berperan untuk rakyat,” tukas pria lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu.

Ihwal pergelutannya dengan politik terjadi ketika di Muhammadiyah. Pria yang menjadi Pembimbing Haji Muhammadiyah Klaten itu melihat ada tekad dari para generasi muda organisasi masyarakat itu untuk membentuk partai bernama PMB.
”Ketika ada wadah yang pas, saya masuk. Kebetulan juga PMB juga merupakan partai dakwah,” kata Wakil Ketua DPD PMB Klaten itu.

Nama : dr Suhardjanto MKes
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 19 Juni 1971
Alamat : Jl Prenjak No 41, Bareng Lor,
Klaten Utara
Istri : drg Hj Amila Ratnadewi
Anak : Dharmawan Pradana Harla
Fadila Anindita Harla
Muh Adhi Pramana Harla
Pendidikan terakhir : S2 Manajemen Rumah Sakit UGM, angkatan 1993

sumber: http://klatenonline.com/klaten/wakil-rakyat-klaten-2009-2014-dokter-yang-jadi-politisi.htm

KLATEN, Ditengarai Bupati Curi Start Kampanye PILKADA 2010

2009-10-30T09:31:00.006+07:00

Dewasa ini, di seputar Kab. Klaten acapkali kita jumpai baliho dan spanduk kegiatan ataupun program pemerintah kabupaten yang cukup "mencolok mata". Betapa tidak, seiring dengan kemajuan tehnologi digital printing yang tengah merambah di belahan Indonesia, photo diri seseorang dapat dicantumkan sesuai aslinya.

Tak terkecuali untuk seorang bupati di kabupaten Klaten, beliau aktif menyertakan gambar dirinya pada setiap kegiatan pemkab yang membutuhkan spanduk outdoor.
Namun beberapa suara sumbang sempat disampaikan kepada penulis terkait pemasangan photo bupati Klaten tersebut.

Substansinya, berkisar pada kenapa harus memasang photo pribadi? seolah beliaulah yang membiayai pemasangan spanduk/ baliho, padahal pada tahun 2010 kabupaten Klaten mengadakan perhelatan lokal berupa PILKADA. Mereka mencium kentalnya aroma curi start kampanye sebelum waktunya yang notabene dilakukan oleh seorang bupati, orang nomer 1 di kabupaten Klaten.

Sah saja jika seorang pemimpin seuatu daerah mempromosikan program kerja dari pemerintahan daerahnya, namun tidak harus disertai dengan photo diri, yang menurut mereka terkesan melakukan kampanye.

Bahkan, imbuh mereka, beberapa saat yang lalu dalam sebuah acara pamitan haji yang digelar di Pendopo kabupaten Klaten, sempat mendengar bupati mengemukakan bahwa kondisi pembangunan dikabupaten Klaten saat ini merupakan peran aktif beliau selaku kepala daerah dan meminta agar para jama'ah haji yang hendak melaksanakan ibadah ke tanah suci kelak memilih kembali beliau sebagai bupati.

Pemilihan Kepala Daerah untuk kabupaten Klaten memang akan diselenggarakan pada tahun 2010 yang tinggal beberapa saat lagi, itupun jika tidak ada hal yang menyebabkannya tertunda. Sejauh ini, penulis memperoleh informasi dari berbagai sumber yang tidak bersedia disebutkan jatidirinya bahwa telah terdapat 4 (empat) kandidat calon yang akan maju mengikuti perhelatan PILKADA di kabupaten Klaten mendatang termasuk incumbent. Karena itu, buka mata, pasang telinga dan pentang suara jika menjumpai hal janggal yang menyangkut masa depan kabupaten Klaten ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang memiliki niat buruk bagi perkembangan Klaten.

KURANG MANUSIAWI, TEMPAT RELOKASI PEDAGANG PASAR PEDAN

2009-10-26T21:00:00.003+07:00

Hingga akhir bulan Oktober 2009, pembangunan tempat relokasi bagi pedagang pasar Pedan belum lagi usai. Menurut bupati Klaten, Sunarno, SE, seharusnya pihak pengembang telah mulai melakukan relokasi pedagang pasar sehingga proyek pembangunan gedung pasar Pedan segera selesai namun kondisi dilapangan berbicara lain. Beliau telah memanggil pihak terkait guna klarifikasi kesanggupan pembangunan pasar Pedan.

Sejatinya, banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan mengenai pembangunan pasar Pedan. Mulai dari soal belum finalnya kesespakatan harga beli kios yang terlalu tinggi hingga tempat relokasi pedagang yang tidak memenuhi standar.
Sebagaimana dapat dijumpai, tempat relokasi pedagang pasar Pedan yang berada di kelurahan Tambakboyo, kios darurat yang dibangun tidak memenuhi standar bangunan non permanen.

Salah satunya faktor lingkungan yang akan membawa dampak bagi ketahanan bangunan fisiknya, semisal letaknya yang terbuka dan berada ditepi tanggul desa. Apabila terjadi serangan angin besar akan mengkhawatirkan bagi penghuninya, belum lagi masalah banjir, penggunaan kwalitas kayu dibawah standar - sehingga papan pintu kios darurat mengalami perubahan bentuk menajadi melengkung dan hal itu menyebabkab timbulnya kesulitan disaat membuka maupun menutupnya. Faktor keamanan, dengan kondisi bangunan semacam itu, pedagang harus membawa pulang-pergi dagangannya setiap harinya belum lagi ditambah ancaman alam lainnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian ulang oleh berbagai unsur yang ada ( eksekutif, legislatif, developer dan pedagang) mengenai standar kualitas bangunan kios darurat pasar Pedan yang tersebar diberbagai desa di lingkungan kecamatan Pedan, agar kedepan semua pihak memperoleh kabaikan.

SELAMAT IEDUL FITRI - 1 SYAWAL 1430 H

2009-09-16T10:21:00.003+07:00

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI
1 Syawal 1430 H
MINAL AIDZIN WAL FAIZIN
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
TAQOBALALLOHU MINNA WA MINKUM
TAQOBAL YAA KARIM

sumber: http://o2zone.files.wordpress.com

Anggota FPAN DPRD Jateng Dituntut 7 Bulan karena Narkoba

2009-09-08T19:36:00.002+07:00

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews

Semarang - Anggota FPAN DPRD Jateng, Riza Kurniawan (38) dituntut 7 bulan kurungan. Jaksa menilai, dia bersalah karena menerima psikotropika jenis shabu-shabu dari temannya.

Riza menjalani persidangan di PN Semarang, Jl. Siliwangi, Selasa (8/9/2009). Ia tak didampingi kuasa hukumnya.

Dalam tuntutannya, jaksa M Anggidigdo mengatakan Riza dianggap melanggar pasal 60 ayat 5 UU No. 5/1997 tentang psikotropika. "Terdakwa dituntut 7 bulan kurungan," katanya.

Selain itu, anggota DPRD yang dilantik 3 September lalu itu diharuskan membayar denda Rp 1 juta dan subsider 2 bulan kurungan. Kepada Hakim BW Charles Ndaumanu, Riza berjanji akan menyampaikan pembelaan Kamis (10/9) lusa.

Sidang dengan agenda tuntutan itu sempat tertunda hingga tiga kali. Jaksa beralasan, dalam menyusun tuntutan, pihaknya butuh waktu karena materi tuntutan berjenjang.

Di sidang terpisah, 'partner' Riza dalam kasus itu, Brigadir Yudhik Novirianto juga dituntut serupa, yakni 7 bulan kurungan. Anggota Polda Jateng ini dinilai bersalah karena menyerahkan shabu-shabu kepada Riza.

Kedua orang ini ditangkap 18 Juni lalu di Hotel Permata Hijau Semarang, Jl. Dr Wahidin. Dari tangan mereka, polisi menemukan shabu-shabu seberat 0,346 gram, pipet kaca, bong, dan korek.

Posisi Riza di DPW PAN Jateng goyah, namun statusnya sebagai anggota DPRD periode 2009-2014 aman. Bahkan namanya muncul sebagai kandidat ketua FPAN. Belum diketahui, apakah terdakwa kasus psikotropika itu bakal menjadi ketua fraksi atau tidak.

sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/09/08/184553/1199395/10/terlibat-narkoba-anggota-fpan-dprd-jateng-dituntut-7-bulan

Ideologi Lokalitas Tarekat Wahidiyah

2009-08-20T20:28:00.003+07:00

Di dunia Islam dikenal beberapa aliran tarekat besar, seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syathariyah, Sammaniyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, Idrisiyah dan Rifa'iyah yang merupakan anggitan dari para ulama Timur Tengah. Aliran-aliran tarekat tersebut terbanyak tumbuh berasal dari daerah Turki. Sedangkan tarekat yang merupakan produk asli Indonesia adalah Shiddiqiyah dan Wahidiyah yang cukup populer dan sekaligus kontroversial.

Kedua tarekat itu muncul dan berkembang di Kediri, Jawa Timur. Aliran Wahidiyah yang didirikan oleh KH. Abdoel Madjid Ma'roef pada 1963 itu ternyata berkembang sebagai sebuah nilai spiritual ditengah-tengah masyarakat, bahkan tidak hanya didalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Eksistensi Wahidiyah merupakan fenomena kultural tasawuf dalam wacana realitas sosial, keagamaan dan ilmiah. Kehadirannya dapat dibilang sebagai kontrol dan reformasi zaman umat manusia. Buku yang ditulis oleh Sokhi Huda ini menjelaskan bahwa sistem ajaran Wahidiyah menyediakan perangkat spiritual yang disebut Shalawat Wahidiyah. Shalawat ini (juga dengan ajarannya) merupakan produk atau susunan KH. Abdoel Madjid Ma'roef. Dia dikenal sebagai muallif shalawat Wahidiyah, bukan sebagai mursyid (guru tarekat), sebab dalam Wahidiyah tidak ada istilah mursyid seperti dalam tarekat-tarekat pada umumnya atau dalam semua tarekat yang ada.

Maka dapat dipahami bahwa dalam Wahidiyah tidak ada baiat (janji) murid dihadapan mursyid. Pola relasi yang ada dalam Wahidiyah adalah relasi muallif dan pengamal. Semua pengamal adalah murid langsung muallif. Pola relasi ini tidak tersusun atas urutan pendiri, mursyid, sampai salik (murid) yang semakin lama semakin panjang jalur silsilahnya karena semakin panjangnya rentang masa hidup antara murid dan pendiri yang diantara keduaya terdapat mursyid-mursyid dalam Wahidiyah, pola relasi tersebut tetap bertahan, tidak semakin panjang, meskipun rentang masa hidup antara keduanya semakin panjang. Idealisme tasawuf yang dibawa oleh Wahidiyah diterjemahkan oleh muallif kedalam bentuk amalan ritual yang praktis untuk disajikan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, Wahidiyah dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja, tanpa prosedur kesilsilahan. Ini merupakan terobosan baru dalam dunia tasawuf dan tarekat, dimana pada umumnya semua aliran tasawuf dan tarekat menyajikan sistem ajaran dan sistem amalan ritual yang ketat dan prosedural. Sebagai fenomena kultural, Wahidiyah ternyata berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat. Bahkan dengan misi inklusivisme global (jami' al-'alamin), ia berkembang hingga ke manca negara. Barangkali karena sistemnya yang sederhanan dan praktis itulah sebagian masyarakat merasakan adanya daya tarik (attraction) terhadap Wahidiyah. Secara historis, aliran ini mengalami dialektika yang monumental. Ini ditandai oleh sejumlah respon, baik respon positif maupun negatif dan kritik-kritik ideologis dari para pemuka berbagai aliran tasawuf yang ada di Indonesia maupun dari kalangan sesepuh NU. Sebagaimana diketahui, NU menjadi lembaga yang berhak menentukan status "mu'tabarah" (sah) atau "ghair mu'tabarah" (tidak sah) bagi aliran tasawuf yang ada di Indonesia. Akan tetapi, karena prosedur pengamalan shalawat Wahidiyah yang praktis, tanpa proses baiat, banyak tokoh sesepuh dan strategis NU yang menjadi pengamal Wahidiyah.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa daya ketertarikan terhadap Wahidiyah diperkuat dengan akuitas pernyataan bahwa shalawat Wahidiyah merupakan interpretasi terhadap Islam yang dilakukan secara genius oleh pendirinya dan ditransformasikan secara terus menerus sehingga menjadi habitualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia merupakan tasawuf lokal yang menjadi ajang bagi para penganutnya untuk memenuhi gelegak keilahian dan menjadi wadah bagi pemenuhan kebutuhan spiritual yang tidak ada habis-habisnya. Ia menjadi medium untuk mengekspresikan gelegak ketuhanan dan kulminasi pengalaman keilahian yang tidak kunjung henti. Ritual di dalamnya merupakan proses untuk untuk menemukan Tuhan didalam kehidupan. Jika tidak ingin terlambat didalam proses pencaraian kehidupan duniawi maka ia bisa menjadi jembatan untuk sampai pada maqam keilahian tersebut. Samudra luas kehidupan yang seharusnya diisi dengan sifat dan tindakan keilahian tersebut terkadang tereduksi oleh keinginan duniawi sehingga menghalangi seseorang untuk menemui Tuhannya. Itulah salah satu motto Wahidiyah, Fafirru ila Allah. Dinamika historis Wahidiyah mengalami perkembangan yang signifikan pada saat sasaran jami' al-'alamin dan misi inklusivisme globalnya sedikit demi sedikit merambah ke berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara (Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, Hongkong, Jepang, Arab Saudi dan Amerika Serikat). Misi inklusivisme global ini bukanlah sasaran program Wahidiyah sebagai sebuah aliran tasawuf, melainkan merupakan substansi ajaran dan sifat keterbukaan dalam proses legalisasi pengamalnya. Muaranya adalah, dalam aliran ini tidak ada batas sebagaimana aliran-aliran tarekat umumnya; yang ada adalah model gethok tular yang dalam istilah komunikasi disebut multi step flow coomunication, yaitu model penyebaran berantai; setiap pengamal Wahidiyah diberi hak untuk menyebarkan substansi, termasuk rangkaian zikir atau sistem amalan (awrad) dan ajaran shalawat tersebut kepada orang lain tanpa proses baiat.

Oleh karena itu, banyak tokoh sepuh NU, penganut aliran-aliran Islam, pejabat negara, bahkan kalangan bromocorah menjadi pengamal shalawat ini. Buku ini memberikan sumbangsi dialogis dan wawasan ilmiah yang analitis, deskriptif dan komprehensif mengenai fenomena Wahidiyah sebagai sebuah aliran tasawuf lokal. Ia hadir untuk mengisi kelangkaan literatur tentang tarekat atau tasawuf yang bercorak lokal. Toh, realitasnya memang tidak banyak karya tulis tentang tarekat lokal dalam khazanah perbukuan Indonesia. Tulisan ini merupakan karya ilmiah akademis yang memprioritaskan dimensi pemahaman dan bukan menggurui, atau bahkan mencurigai. Maka buku ini sangat bermanfaat bagi pengamal shalawat Wahidiyah, orang yang tertarik dengan dunia tasawuf dan juga kalangan akademisi yang tertarik dengan fenomena tasawuf seperti ajaran, ritual dan dimensi ketasawufannya sebagai pattern for behavior untuk dipahami dan dipraktikkan atau dialami oleh pengamalnya.

sumber:

http://iqfirdaus.blogspot.com/2009/01/ideologi-lokalitas-tarekat-wahidiyah.html

Kiamat Bagi Parpol Menengah Kebawah

2009-07-27T12:58:00.003+07:00

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa gugatan dari caleg parpol peserta pemilu 2009 yang diajukan melalui MA bakalan merubah wajah konstelasi perpolitikan di tanah air. Betapa tidak, beberapa partai menengah semisal, PKS, PAN, PPP dll akan dipangkas jatah kursinya di parlemen.

Terkait hasil putusan MA tersebut, jumlah perolehan kursi parpol di DPR RI yang mengalami pemangkasan jumlah kursi adalah :
1. Hanura 6 kursi ( - 10 kursi)
2. Gerindra 10 kursi ( - 16 kursi)
3. PKS 50 kursi ( - 7 kursi)
4. PAN 28 kursi ( - 18 kursi)
5. PKB 29 kursi ( - 1 kursi)
6. PPP 21 kursi ( - 16 kursi)

Sedang partai yang mengalami penambahan jumlah kursi di parlemen adalah:
1. Partai Golkar 125 kursi ( + 19 kursi)
2. PDI P 111 kursi ( + 16 kursi)
3. Partai Demokrat 180 kyrsi ( + 31 kursi)

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/26/15162822/senin.tiga.parpol.laporkan.hakim.ma.ke.ky

Masuk SMA Bayar Uang Gedung Rp.8 Juta?

2009-07-15T20:16:00.003+07:00

Depok - Biaya pendaftaran siswa baru (PSB) sejumlah sekolah menengah negeri atas Depok, Jawa Barat mencapai Rp 8 juta per siswa. Pihak sekolah beralasan, biaya tersebut untuk pembangunan dan standar internasional. Orangtua siswa bahkan diminta membayar uang sekolah sebesar Rp 450.000 per bulan.

SMA negeri yang memungut biaya mahal tersebut adalah SMA Negeri 1 di Jalan Nusantara, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas dan SMA Negeri 2 di Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok.

Nurlinda Siahaan (36), warga RT 007 RW 05 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, salah satu orangtua mengatakan, ia terpaksa membatalkan pendaftaran sekolah anaknya, Sinta (15), di SMAN 1. Hal itu dilakukannya, karena tidak sanggup bila harus membayar uang pembangunan Rp 8 juta dan uang sekolah Rp 450 ribu per bulan.

"Saya tidak sanggup bila harus membayar uang pembangunan sebesar itu, kendati nilai rata-rata anak saya melampaui syarat minimal nilai rata-rata untuk masuk ke SMA itu, yaitu sebesar 7. Sementara itu, Nilai Ebtanas Murni (NEM) anak saya sebesar 33,60. Adapun nilai rata-ratanya mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 SMP sebesar 8," ujarnya di Depok, Rabu (1/7).

Nurlinda berharap anaknya masuk ke SMA Negeri 1 karena letaknya relatif dekat dengan rumah daripada didaftarkan ke SMA negeri lainnya. Dia pun mendengar SMA Negeri 1 merupakan sekolah berstandar internasional. Namun, Nurlinda kecewa setelah memenuhi undangan wawancara pihak sekolah. Dia diminta membayar uang pembangunan Rp 8 juta. Jika kemampuan ekonomi orangtua kurang memadai, pihak sekolah hanya menetapkan uang pembangunan sebesar Rp 6 juta. Sementara uang sekolah setiap bulannya Rp 450.000

Memutus Harapan

Sesungguhnya, Nurlinda berharap di SMA Negeri 1 Kota Depok tersedia kelas reguler. Tapi, pihak sekolah menerangkan bahwa SMA Negeri 1 merupakan sekolah yang mulai dipersiapkan sebagai sekolah berstandar internasional. Ia menyayangkan kebijakan ini, karena menghalangi harapan anaknya untuk bersekolah di situ.

"Semestinya di sekolah itu, tersedia kelas reguler yang biayanya lebih ringan. Saya sangat kecewa tidak bisa menyekolahkan anak ke SMA Negeri 1. Dari sisi kepandaian, saya yakin anak saya mampu bersekolah di situ. Tapi, apa daya kondisi ekonomi orangtuanya jauh dari mampu," ujar Nurlinda yang akhirnya mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Kota Depok.

Keluhan serupa dilontarkan Mira Hardina (39), warga Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis. Anaknya berharap melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kota Depok. Tapi, karena sekolah itu merupakan sekolah berstandar internasional, pihak sekolah meminta uang pembangunan sebesar Rp 8 juta.

"Ya, terpaksa saya carikan ke SMA negeri lainnya yang bukan berstandar internasional. Selain biayanya lebih ringan, sesuai kondisi ekonomi orangtuanya, yang terpenting anak saya tetap bersekolah," ucap Mira, yang ditemui terpisah.

Penerimaan siswa baru ke SMP negeri dan SMA negeri di Kota Depok, saat ini, memasuki hari ketiga. Pengumuman penerimaan juga bisa dilihat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok. Pengamatan di sana, kemarin, banyak orangtua kebingungan karena nama anak mereka tidak muncul di salah satu sekolah yang dipilih.

"Pak, nama anak saya kok belum muncul di salah satu SMA yang dipilih," ujar orangtua siswa bernama Nurcahyo lulusan SMP Tugu, ke petugas di Dinas Pendidikan. Orangtua Nurcahyo salah satu dari sekian banyak orangtua yang mendatangi kantor Dinas Pendidikan.

Nurcahyo didaftarkan ke SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 5 Kota Depok. Ibunya telah memantau pengumuman penerimaan ke SMA itu sejak Selasa (30/6). Dari hasil pemantauannya hari itu, nama Nurcahyo belum muncul. Petugas setempat menerangkan kemungkinan nama anaknya muncul pada hari Rabu (1/7). Tapi, ketika dia kembali lagi pada Rabu siang, di lembar pengumuman siswa yang diterima di SMAN 4 dan SMAN 5 tidak juga didapati nama Nurcahyo.

"Saya bingung karena yang diterima justru NEM-nya di bawah anak saya. Sedangkan, NEM Nurcahyo sebesar 3," tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Ety Suryahati mengatakan, besarnya uang pembangunan sekolah bertaraf internasional merupakan kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional. [W-5]

Sumber:
http://klubguru.com/2-view.php?subaction=showfull&id=1246583049&archive=&start_from=&ucat=1&

Pemerintah: Sekolah GRATIS, Apanya ....

2009-07-13T14:00:00.003+07:00

Iklan layanan masyarakat yang belakangan sempat mewarnai layar gelas pemirsa di seluruh Indonesia yaitu mengenai Sekolah Gratis yang disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Pendidikan ternyata BERTOLAK BELAKANG dengan kenyataan yang kini tengah dialami oleh sebagian besar orang tua calon murid baru, mulai tingkat dasar, menengah hingga tingkat atas.

Kenyataannya, masyarakat terkejut saat mereka melakukan daftar-ulang bagi putra-putrinya ke sekolah yang dituju - di mana belakangan tetap dikenakan biaya. Adapun besaran biaya tersebut bervariatif, mulai Rp.500.000 s/d 2.100.000,-.

Untuk tingkat SMP misalnya, dengan dalih sumbangan uang gedung - para calon murid dibebani biaya sekitar Rp.500.000, sedang bagi kakak tingkat mereka di SMA dan sederajad, menanggung beban Rp.2.100.000,-.
Masyarakat tidak habis fikir, mengapa terjadi miss-komunikasi antara pemerintah dan pihak penyelenggara pendidikan?
Lantas kepada siapa masyarakat mengadukan persoalan ini yang jelas bertentangan dengan UUD'45 mengenai pendidikan nasional, mungkin pada rumput yang bergoyang ....

HASIL PILPRES 8 JULI 2009 DI KECAMATAN PEDAN KLATEN

2009-07-10T21:13:00.002+07:00

Pedan - Hari ini, Jumat; 10 Juli 2009 dengan bertempat di aula kantor kecamatan Pedan, Klaten telah dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan Rabu, 8 Juli 2009 lalu.
Dari total 14 kelurahan yang termasuk dalam bagian pemerintahan wilayah kecamatan Pedan, pasangan nomer 1. Megawati & Prabowo memperoleh sebanyak 12.364 suara.

Disusul oleh pasangan nomer urut 2. SBY & Budiono dengan perolehan 12.538 suara dan untuk pasangan nomer 3. JK - Win, mereka hanya berhasil meraup 1.674 suara dari total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 27.973 jiwa.

Pasangan dengan nomer urut 1 menguasai 7 desa (Ngaren, Jetiswetan, Keden, Bendo, Tambakboyo, Sobayan & Kalangan). Pasangan nomer urut 2 menguasai 7 desa sisanya.
Dari total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tercatat sekitar 1.397 suara yang tidak sah.

Pilpres 2009 Terancam Delegitimasi

2009-07-03T20:29:00.002+07:00

INILAH.COM, Surabaya – Gaung debat capres 2009 putaran terakhir tergusur gegap gempita isu DPT bermasalah di 16 provinsi. Apalagi karut-marut DPT ini telanjur membuat masyarakat meyakini bahwa pasangan SBY-Boediono akan memenangi Pilpres 2009 dalam satu putaran. Mengapa?
Komnas HAM misalnya, menyatakan telah terjadi penghilangan konstitusional pemilih dalam Pemilihan Legislatif pada 9 April 2009 sebanyak 25-40%. Karena itu, lembaga tersebut bertekad melakukan penyelidikan secara cepat.

Gerakan pilpres satu putaran ini sudah diperkuat dengan penutupan 68.000 TPS di basis PDIP, Golkar, dan Gerindra. Para analis dan politisi khawatir pilpres terancam delegitimasi. Apalagi isu pemakzulan presiden terpilih sudah muncul ke permukaan. Akankah hal ini terjadi?

Sejauh ini, buruknya DPT, penutupan TPS-TPS, dan sejumlah isu sensitive lainnya, telah membuat publik skeptis prosesi pilpres bakal jurdil dan bersih. Sehingga para kader PDIP dan Golkar ada yang menyerukan agar Mega-Prabowo dan JK-Wiranto mundur dari pertarungan pilpres dan SBY-Boediono langsung dilantik saja jadi presiden dan wapres.

Sinisme politik ini menunjukkan krisis kepercayaan rakyat pada pilpres akibat buruknya kinerja KPU, penutupan ribuan TPS yang dinilai akan merugikan PDIP, Golkar, dan Gerindra, serta ambisi SBY menang satu putaran yang memicu prasangka dan kecurigaan publik.

“Kecurangan dalam DPT ini sudah sistematis. Daripada buang-buang uang rakyat Rp 4 triliun, mending mundur saja dan minta agar SBY langsung dilantik sebagi presiden, dan pilpres selesai,” papar Saleh Mukadar, Ketua DPC PDIP Surabaya. Semudah itukah? Ternyata banyak masalah.
Kekacauan kinerja KPU atas DPT merupakan bentuk kelalaian dan kegagalan negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilu.

Ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM. Karena itu, lanjut Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, pihaknya akan mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan secara cepat.

“Guna melakukan pemastian hak konstitusional warga negara yang terlanggar, Komnas HAM telah membentuk tim penyelidik yang terdiri dari para anggota dan staf Komnas HAM serta tiga orang dari unsur masyarakat," kata Ifdhal Kasim.

Tim penyelidik ini secara khusus ditugaskan untuk memastikan tingkat keparahan dari hilangnya hak konstitusional warga negara dalam Pemilu Legislatif. Juga memilah-milah dan membuat kategorisasi sebab-sebab utama dan yang mengikuti secara berjenjang dan memperlihatkan keterkaitan antar-sebab.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan jumlah pemilih pada Pilpres sebanyak 176.395.015 orang. Dibanding DPT pada pileg yang berjumlah 171.265.442 jiwa pada Pilpres, kali ini terjadi kenaikan sebesar 5.129.573 jiwa.

Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla-Wiranto mengingatkan KPU untuk merapikan DPT dan menjelaskan soal indikasi ketidaknetralan mereka terkait spanduk sosialisasi Pemilihan Presiden. Sebab hal itu bisa menyebabkan presiden kelak dimakzulkan.

“Jangan sampai, gara-gara keteledoran itu, presiden terpilih dimakzulkan. Jangan sampai ada impeach kepada presiden terpilih karena permasalahan seperti DPT," kata Indra J Piliang dari Tim JK-Wiranto.

Selain DPT, Indra juga mengkhawatirkan adanya TPS siluman. TPS ini merupakan TPS yang dibuat khusus untuk pemilih yang terdaftar di DPT, tapi tidak dikenal warga. TPS itu tanpa bilik suara atau tanpa Petugas Pemungutan Suara.

“Berbagai karut-marut itu, dari isu DPT, TPS, sampai ketidaknetralan spanduk sosialisasi, bisa membuat pilpres buruk dan terancam delegitimasi,” kata pengamat politik, Umar S Bakry.

sumber:
http://pemilu.inilah.com/berita/2009/07/03/123307/pilpres-terancam-delegitimasi/

JK Terobos Kesantunan SBY

2009-06-26T13:34:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Suasana berbeda terlihat dalam debat capres jilid II.

Para capres yang sebelumnya terlihat kaku dan monoton, pada Kamis (25/6) malam dimeriahkan dengan penampilan atraktif Jusuf Kalla yang mampu melenturkan ketegangan.
Kendati demikian, lanjut Ray Rangkuti, secara keseluruhan terlihat masing-masing kandidat konsisten dengan ide-ide dasarnya. "Mega dengan mengusung isu kerakyatannya, SBY tetap konsisten membawa isu neoliberalnya, dan JK tetap dengan slogannya kemandirian," jelasnya.

"Debat Kamis 25 Juni malam tidak lain bintangnya adalah JK," sebut Direktur Eksekutif
Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (26/6).

Perbedaan suasana, menurut dia, jelas terlihat karena pancingan capres yang diusung Partai Golkar dan Hanura itu. Hal ini, lanjutnya, terlihat dari gaya berdebat JK yang diubah dari yang sifatnya formal menjadi terlihat lebih santai.

"Memancing untuk beda dengan SBY yang terlihat tegang. Akibatnya, kesantunan ala SBY akhirnya jebol dan terbawa mengikuti gaya JK. Karena itu, JK layak dapat poin untuk ini," jelas mantan Sekjen KIPP ini.

Sedangkan untuk Megawati Soekarnoputri, dinilai Ray terkedan datar-datar saja. "Mega terlihat kurang istirahat, sehingga agak kurang maksimal," ucap pria bernama asli Ahmad Fauzi.

sumber:
http://pemilu.inilah.com/berita/2009/06/26/120369/jk-terobos-kesantunan-sby/

JK Gagas BLT Bukan dari Utang

2009-06-18T12:05:00.003+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Jusuf Kalla yang menggagas BLT mengaku tidak mengusulkan program bantuan pada rakyat itu berasal dari utang. Logika JK, dana BLT berasal dari harga jual eceran BBM dalam negeri yang mendekati harga keekonomian, tekanan APBN dari pos subsidi BBM otomatis berkurang signifikan.

Juru bicara tim pemenangan JK Win, Bambang Soesatyo, menyatakan, JK mengusulkan agar mempergunakan sebagian dana ekspor minyak mentah. Kenaikan harga minyak saat itu tentu mendatangkan laba.

"Lagi pula setahu JK, Menko Perekonomian dan Menkeu tak pernah melaporkan bahwa kebutuhan anggaran BLT akan ditutup dari utang luar negeri," ujar Bambang.

BLT harus dipahami sebagai crash programme, bukan program permanen. Karena itu, tak relevan kalau BLT diartikan sebagai kebijakan yang akan meninabobokan warga miskin.

Karena statusnya yang crash programme, BLT pada saatnya harus dihentikan. Tentu berdasar ukuran-ukuran yang disepakati pemerintah bersama DPR RI. BLT digagas ketika APBN mengalami tekanan luar biasa yakni membengkaknya subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional pada paruh pertama tahun 2005.

Pemerintah menyadari bahwa menaikkan harga BBM saat itu menimbulkan implikasi serius kepada sebagian rakyat, terutama mereka yang miskin.

"Pemerintah dan kita semua pasti tidak ingin warga miskin harus menanggung sendiri semua konsekuensi dari naiknya harga BBM. Apalagi jumlah warga miskin terbilang banyak. Akan menimbulkan masalah sosial yang lebih serius, jika beban hidup mereka tak diringankan. Ingat! Dengan BLT pemerintah tak mengambilalih semua beban warga miskin, melainkan hanya membantu meringankan," tegas Bambang.

Bambang berpendapat, semestinya masalah penggunaan utang untuk BLT juga dilaporkan ke DPR dan pasti DPR keberatan. Kalau akhirnya benar bahwa BLT ditutup dari utang, publik bisa minta penjelasan dari Presiden SBY, Menko Perekonomian, dan Menkeu. [beritajatim.com/ana]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/06/17/116956/jk-gagas-blt-bukan-dari-utang/

Rakyat Makin Berat Pikul Utang

2009-06-18T11:50:00.001+07:00

BANYAK pihak mengingatkan, pembangunan yang didasarkan atas utang sama artinya pemerintah menyandera masa depan Indonesia. Lebih baik pemerintah berjuang membebaskan diri dari utang.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution berpendapat, dengan meningkatkan penerimaan dari pajak, Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak menggantungkan diri pada utang.

Versi pemerintah SBY, dari 2003 ke 2008, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB turun 30%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada utang untuk menggerakkan perekonomian semakin rendah.

Pada 1999 rasio utang Indonesia 100% karena saat itu pemerintah harus mengeluarkan surat utang baru sekitar Rp 600 triliun untuk menyelamatkan perbankan nasional. Setelah itu, rasionya terus menurun.

Semua pemerintahan, mulai dari Presiden Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, hingga sekarang, memiliki kebijakan yang sama, menurunkan rasio utang. Pada 2003, rasio utang Indonesia terhadap PDB tercatat 61%, memasuki 2008 menjadi 33% terhadap PDB, dan tahun ini pemerintah berniat menurunkan menjadi 32%.

Total utang pemerintah hingga 29 Mei 2009 mencapai Rp 1.700 triliun, yakni pinjaman luar negeri Rp 732 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 968 triliun. Jumlah ini meningkat ketimbang 2008 yang hanya Rp 1.636 triliun, yaitu pinjaman luar negeri Rp 730 triliun dan SBN Rp 906 triliun.

Namun demikian, sejauh ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.

Koalisi terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Perkumpulan Prakarsa, Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M), Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, dan Publish What You Pay.

Berdasarkan catatan koalisi itu, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31% dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun.

Apabila pada 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.

Jika memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim antisubsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi.

Pada 2004 jumlah subsidi masih sebesar 6,3% dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3% dari PDB.

Kita berharap pemerintahan mendatang yang dihasilkan dari pilpres Juli nanti merupakan pemerintahan yang bersikap menghapuskan utang atau menghentikan utang. Agar ekonomi rakyat bisa berjalan tanpa beban yang berat. Utang sudah menjadi beban ekonomi rakyat dan semestinya upaya penghapusan utang bisa dilakukan.

sumber:
http://inilah.com/berita/selamat-pagi-indonesia/2009/06/15/115941/rakyat-makin-berat-pikul-utang/

Fakta Tersembunyi SBY-JK (3) - Hutang Negara Membengkak

2009-06-18T11:17:00.005+07:00

(Jika Anda pernah membaca artikel saya sebelumnya mengenai Iklan Penurunan BBM Demokrat dan Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintah SBY-JK Jilid 1 dan Jilid 2, maka silahkan langsung membaca Pendahuluan Utang artikel ini)

Awalnya saya sudah enggan menulis fakta-fakta yang akan memojokkan iklan Partai Demokrat dan juga materi kampanye Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY selaku Presiden RI 2004-2009. Bagaimanapun juga, Pak SBY adalah presiden terpilih pada Pilpres 2004 dengan suara lebih 60%, sehingga kita sebagai warga negara memiliki kewajiban menghargai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintah Republik Indonesia. Namun, saya pun berharap bahwa SBY selaku Presiden hendaknya fair dan objektif dalam menyampaikan informasi ke publik. Jangan karena memiliki jabatan dan sekaligus kekuasaan demi partai, maka dengan enteng menyodorkan data-data yang membuat opini publik ling-lung alias “bodoh atas fakta”.

Dalam tulisan ini, saya akan membongkar fakta kebijakan Presiden (bukan pribadi presiden tapi kebijakan) dan juga kampanye SBY selaku orang partai (bukan presiden) yang jika kita mengetahuinya data yang sesungguhnya, maka kita akan bingung dengan statement para politisi Demokrat maupun Pak SBY (SBY selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat, bukan sosok Presiden). Maka, sebagai warga negara kita patut berpartisipasi dalam menegakkan hal-hal (data) yang benar. Dan jangan sampai seorang Presiden RI kembali memiliki tabiat buruk dalam menyampaikan data dan fakta pemerintahan dengan mengatasnamakan kepentingan partai dan citra. Jangan sampai suatu saat (10 tahun mendatang), rakyat menge’cap mantan presiden kita merupakan seorang lihai dalam bersilat lidah alias pembohong politik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka saya ingin penguasa negeri ini (terutama politisi Demokrat) agar lebih bermoral dalam menyampaikan iklan politik. Sindiran dan kata-kata halus tampaknya tidak dapat dimengerti dengan mudah oleh para politisi Demokrat yang katanya cerdas. Sehingga sayapun telah menulis berbagai tulisan kritik atas iklan-iklan Demokrat yang cenderung manipulatif secara opini-data. Beberapa tulisan keprihatinan saya adalah Iklan Penurunan BBM SBY dan Demokrat yang Busuk secara informasi data pada pertengahan Desember 2008. Lalu iklan Demokrat tentang prestasi “naik-turun” yang memenuhi berbagai media saya sanggah melalui berbagai fakta tersembunyi dalam dua bagian yakni Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintahan SBY-JK (1), dan Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintah SBY-JK (2). Dua bagian tulisan terakhir berisi tentang fakta-fakta pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah angka kemiskinan, harga minyak, harga kebutuhan pokok, stabilitas nilai tukar rupiah, dan privatisasi ala “SBY-JK”.

Disamping itu, tulisan ini juga kritik saya bagi semua parpol dan para capres yang lebih banyak berjanji ria, ketimbang memiliki visi dan misi yang jelas bagi penyelamatan negeri, melakukan tindakan nyata. Bukan mengeluarkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah dengan iklan-iklan yang tidak mendidik.

******
Pendahuluan Utang

Banyak orang memiliki pandangan bahwa selama pemerintah SBY yang didukung Demokrat (seperti iklannya) bahwa jumlah utang Indonesia berkurang. Tidak sedikit beberapa pengunjung blog saya meninggalkan komentar dengan mengatakan SBY dan Sri Mulyani berhasil mengurangi utang Indonesia. Begitu juga iklan-iklan Demokrat yang dengan bangga menampilkan Indonesia berhasil keluar dari utang IMF. Hal senada ketika kampanye partai Demokrat 2009, SBY mengklaim ia berhasil mengurangi utang (IMF). Namun, benarkah utang kita berkurang? Benarkah utang luar negeri sudah lunas? Benarkah pemerintah saat ini bebas dari mental pengutang? Benarkah SBY-JK menyelesaikan tugasnya dengan jumlah utang negara berkurang?

Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dengan jelas. Namun, sayang media jarang menyampaikan fakta-fakta perkembangan utang Indonesia selama pemerintah SBY yang didukung terus Demokrat (mendukung utang? mendukung kapitalis?).
SBY Tambah Utang Indonesia dari 1275 menjadi 1667 Trilun dalam 4 Tahun

Saya kurang tahu, apakah kader-kader Demokrat tidak pernah mengakses data Dirjen Pengelolaan Utang – Departemen

SBY

Keuangan RI yang secara jelas merilis jumlah utang Indonesia sejak 2001 hingga 2009 (www.dmo.or.id). Dan bagi simpatisan “fanatik” partai Demokrat, maka saya anjurkan untuk mengakses data utang negara Indonesia. Setelah itu, survei kronologis harga minyak dunia dengan harga premium. Lalu, survei kronologi seberapa kapitalis Indonesia dengan program privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN strategis, kebijakan Bencana Lumpur Lapindo yang merugikan negara hingga 2 triliun lebih (melalui Perpres).

Berikut jumlah total utang Indonesia (2001-2009)
2001 : Rp 1263 triliun
2002 : Rp 1249 triliun
2003 : Rp 1240 triliun
2004 : Rp 1275 triliun
2005 : Rp 1268 triliun
2006 : Rp 1310 triliun
2007 : Rp 1387 triliun
2008 : Rp 1623 triliun
2009 : Rp 1667 triliun (Januari)

Sumber : Perkembangan Utang Pemerintah 2001-2009 (DMO)

Perkembangan Utang Dalam Negeri Indonesia 2004-2009
2004 : Rp 662 triliun
2005 : Rp 656 triliun
2006 : Rp 748 triliun
2007 : Rp 801 triliun
2008 : Rp 906 triliun
2009 : Rp 920 triliun

Cat: Utang dalam negeri berbentuk Surat Utang Negara termasuk surat utang berbentuk syari’ah

Dari data utang Indonesia di atas, maka ada beberapa fakta yang perlu ditelaah:
Pemerintah SBY “berhasil” membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Atau peningkatan utang negara selama pemerintah SBY naik rata-rata 80 triliun per tahun. Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkan utang di era Pak Harto yakni 1500 triliun dalam jangka 32 tahun.
Selama 3,5 tahun memimpin Indonesia, Megawati menambah jumlah utang Indonesia sebesar Rp 12 triliun atau rata-rata naik sekitar Rp 4 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibanding SBY yakni 80 T per tahun.
Mental (secara kuantitatif) berutang pemerintah SBY 20 kali lebih besar (80 T dibagi 4 T) dibanding pemerintah Megawati.
Menjelang Pemilu, jumlah utang Indonesia memiliki trend naik. Anggaran negara akan naik secara signifikan disertai defisit yang besar. Anggaran besar umumnya untuk program-program menarik simpati masyarakat seperti peningkatan anggaran sosial dan kesehatan menjelang pemilu, BLT, dan sejenisnya.
Meskipun utang luar negeri tidak mengalami kenaikan signifikan, namun utang dalam negeri bertambah signifikan. Selama Indonesia merdeka, baru di pemerintah SBY utang dalam negeri naik 50% dalam jangka waktu 4 tahun (600-an triliun menjadi 900-an triliun)
Siapakah yang akan membayar utang tersebut?? : Generasi Mendatang dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang ketika Pak SBY telah tidak menjabat sebagai Presiden! Hal ini tidak jauh berbeda dengan era Soeharto yang meninggalkan segudang utang luar negeri, namun di era SBY, beliau meninggalkan utang dalam negeri yang fantastis. Dalam waktu 5-10 mendatang, setidak-tidaknya pemerintahan di tahun 2014-2024 akan menganggarkan puluhan triliun dana APBN tiap tahunnya untuk menutup utang + bunga yang dilakukan pemerintah SBY selama 2004-2009 ini. Kapankah ini berakhir? Lihatlah bagaimana Indonesia kembali terbilit hutang sejak pemerintahan Megawati [klik sini untuk info lanjut]
Secara analisis finansial umum (bukan utang ala Word Bank), maka penilaian utang ditentukan oleh definisi Debt to Foreign Exchange Rate ratio atau Ratio Utang/Devisa. Pada tahun 2004, ratio utang terhadap devisa Indonesia adalah sebesar Rp 1275 T / 331 T = 3,85. Sedangkan pada tahun 2008, ratio utang terhadap devisa Indonesia adalah Rp 1667 T / 552 T = 3.01. Angka 3 masihlah tinggi jika dibanding rasio utang/devisa China yakni hanya USD 363 M / 1946 M = 0.186. Dan salah satu mengapa ekonomi Thailand cukup stabil meskipun terjadi perang politik adalah rasio utang/devisa cukup kecil yakni USD 59M/114M = 0.52 disamping struktur ekonomi “klaster UKM“nya yang kuat.
Katakan Tidak Pada : Utang

Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah mengolah anggaran negara dengan efisien dan efektif seraya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Sudah seyogianya, jika anggaran belanja naik, berarti jumlah program kerja meningkat, dan tentu saja pendapatan atau pemasukan negara harus naik. Jika kita mengikuti UU APBN dari tahun 2004 hingga 2009, anggaran APBN cenderung didesain defisit sehingga untuk menutup “lebih besar pasak daripada tiang” adalah utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama 4 tahun memerintah, utang luar negeri hanya turun 3 triliun, namun utang dalam negeri (surat utang negara) meningkat drastis mencapai tiga ratus triliun.

Yang aneh bin ajaib lagi, peningkatan APBN yang disertai pembengkakan jumlah utang negara rupanya tidak mengurangi angka kemiskinan rakyat. Jika di tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebesar 36 juta jiwa, maka hingga Maret 2008 jumlah penduduk miskin masih diangka 35 juta jiwa (bahkan peneliti UI memperkirakan 40 juta penduduk miskin pada Desember 2008 ). Hah….Anggaran bertambah, kesejateraan tidak bertambah dan jumlah penduduk miskin tidak berkurang. Ini berarti pemerintah gagal mengelola anggaran (APBN) dengan efisien dan efektif. Masyarakat miskin tetap miskin, namun pemilik pemodal (orang kaya) tampaknya semakin kaya termasuk pejabat negara dan anggota dewan. Mau bukti anggaran yang tidak efisien, silakan mengakses data audit anggaran APBN oleh BPK. Tulisan senada saya rilis di : Jangan Mempolitisasi Anggaran Pendidikan 20%, yang salah isinya adalah inefisiensi serta penyalahan pengunaan anggaran pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional (khusus audit tahun anggaran 2007). Dan satu lagi, rupanya utang yang besar diakibatkan pemerintah SBY tetap membayar utang najis yang ditinggalkan pemerintahan Soeharto dan Megawati.

Selain itu, besarnya utang negara yang dilakukan oleh SBY yang terus didukung (fanatisme?) Demokrat, memiliki arti bahwa pengelolaan ekonomi negara belum berhasil. Amerika saat ini memiliki utang yang maha dashyat, karena Amerika diambang kehancuran. Dan di tahun 2006 hingga 2009, utang dalam negeri Indonesia juga meningkat secara signifikan, maka ini mengindentifikasi keamanan ekonomi negara dibawah pemerintah SBY masih sangat kropos. Bagaimana pemimpin memimpin 230 juta rakyat, jika mental utang saat ini masih menjadi salah satu inti kebijakannya? Dan sebagian besar rakyat Indonesia, tidak mengetahui hal-hal ini. Mereka terbuai dengan iklan subjekif Partai Demokrat. Korupsi dana Capres 2004 tidak pernah diusut. Korupsi kebijakan Lapindo melalui Per.Pres 14 tahun 2007 menyengsarakan rakyat sunyi bak ditelan bumi. Korupsi kebijakan suspensi saham Bakrie dan royalti batubara akhirnya menjadi intrik terbesar SBY-JK-Ical pun tidak pernah tercium lagi. Dan masih banyak lagi. Belum lagi UU BHP yang hanya mengakomodasi 20% penduduk miskin ke perguruan tinggi, padahal jumlah penduduk miskin (standar 2 USD) mencapai 50% atau 100 juta. Jika, disebutkan satu persatu….maka dampak negatif kebijakan-kebijakan tersebut akan mulai terasa dalam jangka 5-10 tahun mendatang. Kembali, masyarakat miskinlah yang paling merasakan dampaknya.

Mengapa Katakan Tidak Pada : Utang

Kebijakan utang bukanlah hal yang buruk jika kebijakan utang dilakukan karena urgensi yang tinggi atau menjadi prorgam short term policy atas memburuknya perekonomian bangsa. Dalam konteks ini, maka seharusnya kebijakan utang tidak menjadi program tahunan. Jangan setiap tahun anggaran APBN selalu berisi utang dan utang lagi. Jangan membuat negara ini menjadi negara yang tidak lepas dari utang setiap tahunnya. Dan jangan menambah besaran utang lagi. Mengapa?

Selama utang masih menjadi mental dan paradigma pemerintah, maka masyarakat Indonesia tidak akan luput dari kelaparan dan kesengsaraan ekonomi akibat utang yang baru akan terasa pasca 10-20 tahun mendatang (mirip kasus utang orba). Masih jelas dalam sejarah Indonesia, bagaimana utang menjerat Indonesia menjadi negara terkorup, utang membawa Indonesia menjadi “budak” asing dan kapitalis, dan utang menjadi senjata penguasaan aset-aset sumber daya alam strategis oleh asing dan pemilik modal. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara kapitalis dalam masalah hutang, hal ini berbeda dengan perlakuan yang diterima oleh negara-negara sesama kapitalis. Misalnya Amerika membantu Jepang.

Sesaat setelah Soekarno digulingkan, dan dimulainya masa era Soeharto (1967) yang didukung penuh oleh IMF, World Bank, ADB, USAID, CGI, maka Indonesia masuk dalam penjajahan neokolonialsme. Bahkan praktek neokolonialisme dilakukan oleh teknokrat jebolan University of California Berkeley (dikenal sebagai Mafia Berkeley) di Amerika yang memegang kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru. Dalam mengawal arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia, lembaga-lembaga Bank tersebut secara ekspilisit memberi arahan yang dieksekusi dengan baik oleh Mafia Berkeley dalam penyusunan Undang-undang dan peraturan pemerintah yang menguntungkan kepentingan lembaga/negara pemberi utang tersebut. Dan parahnya, hal ini masih terjadi hingga saat ini (dalam beberapa Undang Undang misalnya migas, batubara, subsidi BBM, komersialisasi pendidikan). Dengan mekanisme seperti ini, kepentingan asing dan pemodal (kapitalis) memiliki prioritas istimewa dimata pemimpin/presiden ketimbang kepentingan rakyat dan bangsa.

Selain itu, utang bukanlah tanpa bunga. Selama ini, tiap tahun negara harus menganggarkan triliunan rupiah untuk membayar bunga utang yang dihasilkan oleh pemerintahan Soeharto. Selain bunga, kita juga harus membayar cicilan utang yang besarnya hampir sama bahkan lebih kecil dibanding bunga utang-nya. Jika pemerintah saat ini gencar melakukan utang, maka di pemerintahan akan datang, negara kembali disengsarakan dengan cicilan bunga utang yang besar disertai cicilan utang. Lagi-lagi, rakyatlah yang harus menanggung bunga utang beserta cicilannya. Anggaran besar tersedot hanya untuk utang dan bunganya, sedangkan dana untuk pengembangan industri UKM, kesehatan masyarakat, dan penghidupan layak menjadi terkatung-katung.

Dan salah satu poin utama adalah ketika pemerintahan Megawati “keliru” menjual saham-saham strategis seperti Indosat, Telkom, dan Bank-Bank yang memiliki Obligasi Rekap (Utang), SBY-JK kembali melakukan “kekeliruan” dengan tetap membayar ratusan triliun rupiah obligasi rekap (utang) yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat. Untuk ulasan lengkapnya, silahkan lihat di : SBY atau Mega : Capres Bermental Korup, Bodoh atau Penakut?
Tantangan : Utang Asing dan Kapitalis SUN

Liberalisasi kebijakan ekonomi bangsa ini telah masuk dimasa yang sangat memprihatinkan. Program-progam privatisasi industri strategis, dan penguasaan sumber daya alam oleh asing serta pemilik modal (kapitalis) telah menguasai hak hidup rakyat yang dikemudian hari akan mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan jangaka panjang. Tantangan bangsa Indonesia saat ini bukan saja lembaga asing yang memberi utang luar negeri, namun para pemilik modal yang menguasai aset-aset strategis negara termasuk pemilik inti surat utang negara. Jika dimasa orde baru, para kapital asing mendapat kursi VIP, namun kini kapitalis lokal telah mendapat kursi VIP juga dari pemerintah.

Dan bila pemilik modal terlalu besar menguasai sektor-sektor publik, maka konspirasi pemilik modal akan mempengaruhi ketahanan negara dalam berbagai aspek baik ekonomi, keamanan maupun kebijakan politik. Kita ambil contoh kasus industri rokok yang telah menguasai ekonomi bangsa, sehingga Mitos Industri Rokok Sangat Penting Bagi Negara menjadi “realita” bagi pemerintah. Bukan hanya realita, bahkan perkembangan industri rokok menjadi bagian program ekonomi pemerintah (baca: Industri Rokok Tumbuh Pesat di Pemerintah SBY-JK). Disisi lain hingga pemerintah SBY ini (data 2008 ), alhasil korporasi asing di Indonesia menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh (50%) kepemilikan perbankan di Indonesia. Inikah pertumbuhan ekonomi yang sangat sehat?

Dan selama mental pemerintah tetap “terjajah” dalam utang, maka lembaga utang luar negeri dan kapitalis/pemodal yang menguasai aset-aset strategis akan menerapkan penjajahan di bidang ekonomi (artinya kebijakan negara akan/sudah tidak independen, disisipin kepentingan pemodal dan asing). Jika mental utang masih dipupuk oleh pemimpin ini, maka generasi penerus kita (10-20 tahun ke depan), akan menerima mimpi-mimpi buruk tersebut. Dan ketika kreditor (asing maupun korporasi) menguasai utang negara, maka sang kreditor akan memaksa pemerintah melakukan privatisasi BUMN strategis, mengurangi subsidi bagi rakyat, membuka jalur distribusi impor bagi masuknya produk-produk dari negara maju, serta menggenjot ekspor produk-produk bahan mentah (batubara, gas, minyak bumi, kayu, silika) ke negara lain ketimbang kebutuhan lokal seperti yang terjadi saat ini……

Akhir kata berhentilah kebijakan-kebijakan utang dan utang lagi.
Dan saya harapkan, ada partai politik yang konsen dengan permasalahan ini, mengubah stereotife bahwa Indonesia adalah negara utang, serta merevisi Undang-Undang baik di masa pemerintah Mega maupun SBY yang merugikan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya harapkan juga, ada alternatif Capres 2009 yang memiliki visi yang benar dalam pengelolaan ekonomi (angggaran) yang benar, jangan sampai alternatif Capres 2009 juga memiliki mental utang seperti pendahulunya. Ingat, ini adalah tanggung jawab besar bagi para parpol pemenang pemilu dan juga seluruh elemen bangsa ini.

Terima Kasih
ech.nusa – 24 March 2009

Updated – 7 April 2009

Benarkah Kita Butuh Hutang yang Semakin Besar?

Menanggapi komentar rekan-rekan sebangsa dan setanah air, maka saya tambahkan tulisan mengenai apakah benar kita harus meningkatkan hutang setiap tahunnya? Sampai kapan kita berhenti berhutang? Apakah benar bahwa negara membutuh belanja yang besar sehingga anggaran selalu defisit yang disertai utang?

Budaya hutang secara besar-besaran mulai terjadi sejak November 1967, ketika Bung Karno berhasil dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Kejatuahan Soekarno yang menjadi musuh kapitalis dan neo-kolonialisme berdampak sangat panjang bagi republik ini. Ketika Soeharto berhasil menggantikan Soekarno, maka lembaga-lembaga keuangan dan organisasi kapitalis dunia seperti IMF, World Bank, CGI (IGGI), London Club, Paris Club, ADB, dan USAID dengan mudah masuk ke Indonesia dengan mendikte kebijakan-kebijakan agar tunduk serta melaksanakan agenda-agenda kepentingan mereka (seperti dilaporkan John Pilgers). Ketika pemerintah Soeharto bersedia menerima utang ala IMF dan CS, maka pada saat bersamaan tim kabinet Pemerintah Soeharto menemui perwakilan negara dan perusahaan asing di Swiss untuk mengobral sumber-sumber kekayaan alam kita dari Gunung Emas dan Tembaga di Papua, Minyak di seantero nusantara, bauksit, timah, hutan. Berdasarkan penelitian (Alm) Prof Soemitro (begawan ekonomi), selama Pemerintah Soeharto hutang meningkat dashyat dengan kebocoran dana hingga 30% dari setiap hutang.

Utang (loan) negara dipelintir dengan kata aid (bantuan). Tiap tahun anggaran defisit puluhan persen, namun pemerintah Soeharto mengatakan anggaran berimbang dengan mencantumkan hutang sebagai sumber pendapatan negara. Dengan hutang jangka panjang, pemerintah tidak perlu berusaha keras membangun kemandirian bangsa dan mentriger pembangunan SDM yang memadai untuk menutupi anggaran, toh.. pendapatan ala hutang sudah dikantongin. Sumber kekayaan alam dijual mentah-mentah, lalu kita terpaksa membeli hasil olahan sumber daya alam kita dari asing. Begitulah seterusnya. Meskipun IMF, WB, Amrik memberi hutang, namun pada faktanya mereka sama sekali tidak mengeluarkan uang. Karena perusahaan-perusahaan mereka mendapat jatah alam di Indonesia lalu mengolahnya menjadi barang jadi, lalu kita mengimpor barang jadi tersebut dengan hutang. Inilah porsi terbesar cash flow hutang kita, yakni kembali lagi ke negara penghutang.

Alhasil, krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Hutang yang telah ditumpuk pada masa pemerintah Orba kini meledak. Cadangan devisa anjlok, nilai rupiah terjun bebas, inflasi meroket diatas 50%, terjadilah reformasi. Dan untungnya di masa Pemerintahan Habibie, Habibie mampu menstabilkan dan memulihkan secara bertahap keadaan ekonomi tersebut dalam waktu 512 hari. Namun sejak kejatuhan orba, tiap tahun negara terpaksa menganggarkan puluhan triliun untuk membayar hutang era Soeharto. Sehingga berimplikasi pada dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejehteraan masyarakat “disunat”, alhasil kemiskinan dan pengangguran sulit diatasi. Indonesia yang kaya dengan alam dan manusianya, akhirnya tetap harus miskin ditengah kekayaannya. Karena hutang telah menjerat anggaran, karena hutang telah memenjara kebijakan yang pro-asing, pro-kapitalis.

Bagaimana sekarang?

Anggaran kita naik dari 370 triliun pada tahun 2004 menjadi lebih 1000 triliun di tahun 2009. Dengan hubungan kausal, maka peningkatan anggaran yang hampir 3x lebih besar, maka sudah seharusnya negara mampu meningkatkan kesejahteran masyarakat minimal 1.5 kali lipat. Benar, bahwa negara telah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi tunggu dulu….rakyat yang mana? Oke, rakyat yang dimaksud adalah pengusaha kaya. Pengusaha kaya semakin kaya, bahkan angka-angka yang ditunjukkan Forbes di tahun 2005 dengan 2008 sangat mengejutkan. Jumlah kekayaan orang-orang terkaya Indonesia pada tahun 2008 naik tidak kurang sama dengan pertumbuhan APBN yakni 300% dibanding 2004.

Namun, jumlah penduduk miskin tidak berkurang dan malah bertambah. Di tahun 2004 saja, jumlah penduduk miskin mencapai 35.9 juta, namun akhir Desember 2008 mencapai tidak kurang 40 juta. Bukannya turun, namun naik. Hal ini menambah disparitas antara miskin-kaya yang semakin besar. Sehingga timbul tanda tanya besar, apakah pengelolaan anggaran APBN sudah tepat sasaran? Benarkah anggaran APBN tidak mengalami kebocoran? Benarkah anggaran APBN sudah efisien?

Selain anggaran ketat, Amerika CS melalui lembaga keuangannya mendikte 3 kebijakan ekonomi utama lainnya yakni meliberalisasi keuangan, meliberalisasi industri dan perdagangan, dan melakukan privatisasi. Maka, bukan hal yang tidak mungkin bahwa kebijakan anggaran kita masih didikte oleh Amerika CS. Berbagai subsidi telah dihapus, mulai dari BBM hingga Pendidikan via UU BHP. Lembaga keuangan sudah sangat liberal. Industri dan perdagangan pun sudah banyak diliberalisasi. Dan terakhir, berbagai BUMN pun menjadi agenda privatisasi.

Disamping itu, masih tertanamnya mental korupsi (meskipun KPK telah berunjuk gigi), dimana berita-berita penangkapan koruptor masih menghiasai media massa hingga saat ini. Sehingga laporan KPK pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa salah satu sumber kerugian keuangan negara terbesar adalah kebocoran APBN. KPK mencontohkan bahwa pada tahun 2004 saja, kebocoran anggaran APBN mencapai 30%. Pada tahun 2005, masih banyak mark up anggaran dalam pengadaan proyek yang tidak masuk akal. Seperti tahun 2004, di tahun 2005 saja untuk pengadaan PC (komputer) dianggarkan 15 juta per unit, padahal harga pasaran cuman Rp 5 jutaan per unit. Angka mark-up yang terlalu besar untuk ditenderkan.

Hal senada dilaporkan ICW pada tahun 2006 dan 2007 terjadi kebocoran APBN. Dan jika kita membaca dokumen Audit BPK, maka sebagian besar Audit kepada instansi anggaran kementrian dengan hasil disclaimer (tanpa opini). Dan bila kita lihat poin per poin penelusuran audit, maka terjadi penyimpangan pengunaan anggaran yang tidak seharusnya dilakukan pihak kementeriaan (lihat di bpk.go.id). Sumber-sumber penyimpangan dana ditambah mark-up pengadaan proyek yang terlalu besar serta “uang keringat” pada pengadaan proyek yang telah dimark up sudah menjadi rahasia umum. Yang tertangkap oleh KPK hanyalah fenomena gunung es dengan angka korupsi yang besar.

Jika saja, pemerintah dengan tegas dan berani menganggarkan APBN yang efisien yakni mengurangi mark-up sebesar 5-10%, dan mengurangi kebocoran sebesar 2-5%, maka seharusnya belanja negara dapat dihemat 7-15% per tahun. (cara pertama : pelajari dari audit BPK mengapa bisa terjadi kebocoran, lalu kirim “intel-intel” di setiap departemen, serta melakukan sistem komputerisasi administrasi layanan publik dan komputerisasi realtime anggaran) Angka persentase ini untuk anggaran 1000 triliun mencapai 70 hingga 150 triliun. Angka 70 triliun masih jauh lebih besar dibanding angka hutang luar negeri kita yakni 60 triliun pertahun. Sisa efisien anggaran dapat digunakan untuk mengurangi utang dalam negeri. Selain itu, untuk peningkatan pendapatan negara, maka kita dapat mengurangi pencurian kekayaan laut yang mencapai 40 triliun per tahun (2007) disisi lain kita memanfaatkan kekayaan laut dengan meningkatkan pendapatan sebesar 40-50 triliun dari laut. Begitu juga jangan mengekspor secara besar-besaran cadangan batubara kita (menjadi pengekspor terbesar), namun batubara digunakan untuk menyuplai listrik dengan harga murah bagi industri UKM. Industri UKM akan bergairah serta secara tidak langsung meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Begitu juga pada berbagai komoditi perkebunan seperti sawit dan karet. Untuk sawit, jangan jual sawit mentah. Gunakan anggaran untuk membangun pabrik-pabrik lokal (UKM) untuk mengolah sawit menjadi CPO dan selanjutnya diolah lebih lanjut untuk meningkatkan value.

Dan terakhir, harusnya Indonesia dapat meniru negara-negara yang berani mengambil kebijakan ekonomi yang independen dan tidak harus jadi perpanjangan tangan kepentingan ekonomi AS. Contoh saja China yang tetap menolak melakukan liberalisasi di sektor keuangan. Meskipun saat ini mempunyai cadangan devisa US$ 2 triliun, China lebih memprioritaskan penguatan sektor riil, yakni industri, pertanian, dan produk-produk ekspor.

Indonesia memiliki potensi untuk melakukan ini karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Dengan etikad dan inovasi yang baik pemimpin ini, maka kekayaan alam Indonesia seperti minyak mentah, gas alam (pengekspor terbesar ke-2), emas, batubara, timah, tembaga, emas, karet, sawit, beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan masih banyak lagi mampu untuk berdirikari. Ayo…Jepang saja yang miskin dengan kekayaan alam, kok mampu menjadi pemberi utang yang besar kepada Indonesia selama beberapa dekade (saat ini menjadi kreditor utang terbesar untuk Indonesia).

Semoga pelajaran sejarah masa orde baru hingga saat ini dapat membuat bangsa kita bangkit. Dan semoga pemerintah saat ini dan juga para calon pemimpin masa akan datang baik di legislatif maupun eksekutif mau berubah dan harus berani serta mandiri dalam mengambil kebijakan. Harus berani berdirikari dan tidak bergantung terus pada hutang dan asing. Restrukturisasi anggaran APBN yang efisien agar tidak bocor. Yakinlah, bahwa alam dan manusia Indonesia mampu! Kita mampun duduk sejajar dengan bangsa lain. Kita mampu melakukan kerjasama ekonomi yang terhormat dengan negara manapun tanpa harus mengikuti desakan bangsa lain untuk meminta kita melakukan privatisasi, liberilasisi, dan lain-lain. Hentikan skandal-skandal penguasa-pengusaha. Dan hentikan kebijakan politis yang mementingkan partai, popularitas, kepentingan asing, dan pengusaha yang menomorduakan kepentingan rakyat kecil agar mereka tidak miskin lagi.
Kabar dari Media

Saya bersyukur, akhirnya pada tanggal 4 April 2009, salah satu media massa terbesar Indonesia yakni Media Indonesia memberitakan jumlah utang Indonesia. Judul beritanya adalah Utang Negara 2004-2009 Melejit Rp 920 Triliun (silahkan klik link biru) yang disampaikan oleh Koalisi Anti Utang Indonesia. Informasinya beritanya tidak jauh berbeda dengan postingan ini.

Dan mulai pertengahan April, Koalisi Anti Utang juga mengangkat utang 1667 Triliun ke media. Dan sejak akhir Mei 2009, masalah utang ini telah menjadi perhatian publik setelah beberapa capres mengangkat isu ini. Setidak-tidaknya, salah satu hasrat saya menulis mengenai fakta utang telah tersalurkan. Sekarang, saya berharap ada pihak/media yang mengangkat isu baru yakni “utang najis”. Hm…bisa-bisa justru ada segelintir pemilik media yang merasakan ‘utang najis’?

Ulasan bagaimana efisiensi dan mekanisme Utang Luar Negeri dan Globalisasi yang menjerus lingkarn setan utang oleh jurnalis John Pilger dapat dibaca di : John Pilgers – Sang Penguasa Dunia Baru di Indonesia.

sumber:
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/24/fakta-fakta-tersembunyi-sby-jk-3-utang-negara-membengkak-1667-triliun/

LELAYU

2009-06-08T09:28:00.005+07:00

"Innalillahi wa Ina Illahi Roji'un"

Telah meninggal dunia, Ny. Marsi Gito Martono dengan usia 84 tahun pada hari ini, Senin 8 Juni 2009, pukul 00:30 WIB, karena Sakit beberapa waktu di RSI Klaten.
Beliau adalah ibunda dari Ketua PC PMB Kecamatan Pedan, Bp. Marsono.

Jenazah dikebumikan pada hari:
Hari: Senin, 8 Juni 2009
Pukul : 14:00 WIB
Makam : Sasonoloyo Combongan, Tambakboyo, Pedan, Klaten, Jawa Tengah.

Segenap Keluarga Besar Partai Matahari Bangsa Kecamatan Pedan,
Klaten mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, sekaligus memohon semoga amal kebaikan beliau dapat menghantarkannya menghadap sang khaliq - Allah S.W.T serta mendapatkan tempat yang sesuai disisi-NYA, sementara bagi yang ditinggal - senantiasa tabah.
Allahumma Amin.

Tampak memberikan sambutan dalam acara takziah tersebut, Drs. Marpuji - mantan calon DPD Jawa Tengah pada Pemilu 2009 silam.

Inilah Daftar Capres-cawapres 2009 Penerima Dana Korupsi DKP

2009-06-01T09:36:00.008+07:00

Deklarasi Capres-Cawapres telah dilakukan oleh tiga pasangan kandidat yakni JK-Wiranto, SBY-Boediono, dan Mega-Prabowo. Hiruk pikuk telah mewarnai pencalonan ketiga pasangan kandidat dalam pilpres Juli 2009 mendatang. Namun, masyarakat tampaknya lupa pada perjalanan sejarah bangsa ini dua tahun silam. Ya.. bahkan kurang dari 2 tahun yakni kasus korupsi dana non-budgeter DKP – Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Inilah beberapa informasi yang dirangkum terkait KORUPSI DKP untuk pasangan capres & cawapres tahun 2004 dulu (baca di sini).

sumber:
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/05/16/sby-mega-jk-wiranto-penerima-dana-korupsi-dkp-2004-kembali-nyapres/

Iklan Kampanye SBY di TV Lebihi Durasi Resmi

2009-06-01T09:36:00.005+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berwenang menegur calon presiden (Capres) yang melakukan kampanye dengan cara menyampaikan visi misi melalui media massa.

"Saya tidak tahu mengenai adanya penayangan visi-misi capres SBY di salah satu stasiun TV yang durasinya sekitar 15 menit. Jika hal itu benar, KPU tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah tegur-menegur wewenangnya Bawaslu," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Minggu (31/5).

Menurut dia, pihak yang berhak menilai adalah Bawaslu dan jika Bawaslu menilai penayangan itu sebagai pelanggaran maka Bawaslu akan mengirim surat ke KPU, katanya.

"Itu yang bisa menilai Bawaslu. Kalau Bawaslu menilai itu pelanggaran, dia akan surati KPU. Biarkan itu Bawaslu yang menilai," katan Hafiz kepada wartawan di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol.

Menurut Hafiz, kalau informasi tentang SBY ditayangkan selama 15 menit di acara Trans TV yang isinya memaparkan visi-misinya itu benar, yang salah itu stasiun TV-nya.

"Medianya yang tidak boleh semestinya. Tetapi KPU tidak punya wewenang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang punya wewenang, bukan kita kalau soal media," katanya.

Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto meminta KPU dan Bawaslu menegur salah satu stasiun televisi karena telah menayangkan rekaman pidato pengarahan SBY-Boediono selama lebih dari 15 menit padahal sekarang belum masanya kampanye.

"Kami dari Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto meminta kiranya KPU bisa menegur/meminta penjelasan kepada TRANS7 yang selama lebih 15 menit menayangkan rekaman pidato visi/pengarahan SBY-Boediono di depan koalisinya di Kemayoran. Jangan diam saja," ujar Jubir Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto Yuddy Chrisnandi.

"Bukankah belum saatnya kampanye? Ini termasuk kategori pelanggaran," kata anggota Komisi I DPR ini.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/31/22104174/capres.sby.diduga.melanggar.kpu.menghindar

25 Parpol Pendukung SBY-Budiono di tingkat Pusat

2009-05-30T11:59:00.010+07:00

Jakarta - Sadar kompetisi akan berlangsung berat, tim sukses SBY-Boediono tidak memasang target perolehan suara yang terlalu telak pada Pilpres 2009. Hanya 58% dari total jumlah pemilih.

Demikian kata Ketua Bappilu PD Yahya Sacawiria di sela acara Silatnas Parpol Koalisi SBY-Boediono. Acara berlangsung di Arena PRJ, Jakarta, Sabtu (30/5/2009).

"Target kami bisa meraih 58% atau 61 juta suara," kata Yahya.

Kegiatan pagi ini merupakan forum pertemuan kali pertama bagi seluruh pimpinan parpol anggota koalisi. Pesertanya bukan hanya elit parpol di DPP, tapi juga pimpinan DPD tingkat propinsi dan kabupaten.

Tiga ribuan pengurus parpol anggota koalisi dari seluruh Indonesia sejak tadi malam telah tiba di Jakarta. Ada pula jajaran Tim Kampanye Nasional, para caleg terpilih DPR-RI dan tim relawan.

Total ada 25 parpol anggota koalisi pendukung SBY-Boedino. Yakni, PKPB, Patriot, PP, PNBK, PDS, PKDI, PKPI, PDP, PPRN, PIS, PIB, PPDI, PMB, PPD, PPI, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, PPP, PKS, PKB,
PD, PAN, PBB, Republican dan PBR.

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/30/110938/1139719/700/koalisi-parpol-pendukung-sby-boediono-targetkan-58-suara
http://inilah.com/

Hasil Pengundian Nomer Urut Capres 2009

2009-05-30T11:59:00.005+07:00

Inilah hasil pengundian nomor urut pasangan kandidat Presiden dan wakil Presiden di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, yaitu:

Pasangan Megawati Sukarnoputri - Prabowo (MegaPro) berhak mendapat nomor urut satu pada pemilihan umum Juli mendatang.

Sedangkan nomor urut dua diperoleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono. Nomor urut tiga disandang oleh pasangan Jusuf Kalla - Wiranto.
Demikian hasil pengundian nomor urut pasangan kandidat Presiden dan wakil Presiden di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Sabtu 30 Mei 2009.

Nomor urut itu akan digunakan para kandidat dalam kampanye dan dicetak dalam kertas suara pada pemilu Juli mendatang.

Calon presiden Jusuf Kalla adalah capres yang dipanggil pertama untuk mengambil nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum. Saat mengambil nomor urut, Kalla didampingi cawapresnya, Wiranto dan dua pegawai Komisi Pemilihan Umum.

Setelah mengambil nomor urut dari tabung dalam kotak hitam, Kalla dan Wiranto kembali ke tempat duduknya. Capres berikutnya yang mengambil nomor urut adalah Megawati Soekarnoputri yang didampingi Prabowo Subianto, baru kemudian SBY-Bodiono.

sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/62068-megapro_1__sby_boediono_2__jk_win_3
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/30/09441138/Mega-Prabowo.Nomor.Satu
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/30/093501/1139692/700/mega-prabowo-no-1-sby-boediono-no-2-jk-wiranto-no-3

Daftar Anggota DPR RI Terpilih 2009 - 2014

2009-05-26T10:01:00.001+07:00

Maubaca.com.- Komisi pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama -nama anggota DPD dan DPR RI periode 2009 - 2014 pada Minggu 24 Mei 2009 kemarin.

Berikut nama -nama anggota DPR RI yang terpilih untuk periode 2009 - 2019:

Anggota DPR yang kembali terpilih dalam pemilu anggota DPR 2009 diantaranya adalah Al Muzzammil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera (dapil Lampung I), Agung Laksono dari Partai Golkar (DKI Jakarta I), Ida Fauziyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (Jatim VII), Effendi MS. Simbolon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DKI Jakarta III), dan Jazuli Juwaini dari PKS (Banten III).

Ahmad Muqowam dari Partai Persatuan Pembangunan (Jateng X), Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar (Jatim I), Anis Matta dari PKS (Sulawesi Selatan), Idrus Marham dari Partai Golkar (Sulsel III), Sutan Bathoegana dari Partai Demokrat (Sumut I), Taufiq Kiemas dari PDIP (Jabar II), E.E. Mangindaan dari Partai Demokrat (Sulawesi Utara), dan Topane Gayus Lumbuun dari PDIP (Jatim V).

Agoes Poernomo dari PKS (DI Yogyakarta), dan KRMT. Roy Suryo Notodiprojo dari Partai Demokrat (DI Yogyakarta), Trimedya Pandjaitan dari PDIP (Sumatera Utara II), Jhoni Allen Marbun dari Partai Demokrat (Sumut II), Tjahyo Kumolo dari PDIP (Jateng I), Ignatius Mulyono dari Partai Demokrat (Jateng III), Aria Bima dari PDIP (Jateng V), dan Angelina Sondakh dari Partai Demokrat (Jateng IV).

Tokoh partai yang menjadi calon anggota DPR terpilih diantaranya adalah Tifatul Sembiring dari PKS (Sumut I), Rully Chairul Azwar dari Golkar (dapil Bengkulu), Ruhut Poltak Sitompul dari Partai Demokrat (Sumut III), Suryadharma Ali dari PPP (Jabar III), Hidayat Nur Wahid dari PKS (Jateng V), dan Burhanuddin Napitupulu dari Partai Golkar (Sumut I).

Puan Maharani dari PDIP (Jateng V), Pramono Anung Wibowo dari PDIP (Jatim VI), Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (Jatim VI), Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (Lampung I), Marzuki Alie dari Partai Demokrat (DKI Jakarta III), Nurul Arifin dari Partai Golkar (Jabar VII), Muhaimin Iskandar dari PKB (Jawa Timur I), dan Irgan Chairul Mahfiz dari PPP (Banten III).

Sejumlah tokoh partai lainnya yang memperoleh kursi di DPR adalah Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat (Jatim VII) dan Adang Daradjatun dari PKS (DKI Jakarta III).

Para menteri yang berhak mengisi kursi di parlemen yaitu Jero Wacik dari Partai Demokrat (Bali), Taufiq Effendi dari Partai Demokrat (Kalimantan Selatan I), Adhyaksa Dault dari PKS (Sulawesi Tengah), dan Freddy Numberi dari Partai Demokrat (Papua). Meskipun ada surat penarikan Freddy sebagai calon terpilih dari Partai Demokrat, namun KPU memutuskan untuk menetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan.

Diantara deretan nama-nama calon anggota DPR terpilih, terdapat nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Mereka lebih dikenal sebagai publik figur oleh sebagian besar masyarakat yaitu Rachel Mariam Sayidina dari Partai Gerindra (Jabar II), Rieke Diah Pitaloka dari PDIP (Jabar II), Primus Yustisio dari PAN (Jabar IX), Venna Melinda dari Partai Demokrat (Jatim VI), Tantowi Yahya dari Golkar (dapil Sumatera Selatan II), dan Okky Asokawati dari PPP (DKI Jakarta II).

Dedi S. Gumelar atau akrab disapa Mi`ing dari PDIP (Banten I), Jamal Mirdad dari Pari Gerindra (Jawa Tengah I), Utut Adianto dari PDIP (Jateng VII), Inggrid Kansil dari Partai Demokrat (Jabar IV), Tetty Kadi Bawono dari Partai Golkar (Jabar VIII).

CALEG TERPILIH DPR-RI PEMILU 2009 BERDASARKAN RAPAT PLENO KPU TANGGAL 24 MEI 2009

NO. DAPIL PARTAI CALON TERPILIH
1 NAD 1
PKS H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG
PAN IR. H. AZWAR ABUBAKAR, MM
P. GOLKAR H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE
PPP TGK. H. MOHD FAISAL AMIN
P. DEMOKRAT H. TEUKU RIEFKY HARSA
IR. NOVA IRIANSYAH, MT
H. M. ALI YACOB

2 NAD 2
P. GOLKAR DRS. H. MARZUKI DAUD
P. DEMOKRAT MIRWAN AMIR
IR. H. MUHAMMAD AZHARI, SH, MH
TEUKU IRWAN
PPP DRS. TEUKU TAUFIQULHADI
PKS H RAIHAN ISKANDAR LC

3 SUMUT 1
PKS IR. H. TIFATUL SEMBIRING
PAN IBRAHIM SAKTY BATUBARA
P. GOLKAR DRS. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU
PDIP PANDA NABABAN
P DEMOKRAT H ABDUL WAHAB DALIMUNTHE SH
DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA, MM
SRI NOVIDA , SE
KOL. (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM
LISA RATNADELI
P. HANURA IR. NURDIN TAMPUBOLON

4 SUMUT 2
P. HANURA H. HERRY LONTUNG SIREGAR
PKS ISKAN QOLBA LUBIS, MA
PAN AHMAD CHADAFI WIBOWO LUBIS, MS
P. GOLKAR H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH
IR. NEIL ISKANDAR DAULAY
PDIP DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, MSc.
TRIMEDYA PANJAITAN, SH, MH
P. DEMOKRAT DRH. JHONI ALLAEN MARBUN , MM
FONDRARADODO NORURU
DRS. H. AMRUN DAULAY,MM

5 SUMUT 3
PKS ANSORY SIREGAR
PAN H NASRIL BAHAR SE
P. GOLKAR IR. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA
DR. CAPT. ANTON SIHOMBING
PPP MAIYASYAK JOHAN, SH, MH
PDIP TRI TAMTOMO, SH
P. DEMOKRAT RUHUT POLTAK SITOMPUL, SH
EDI RAMLI SITANGGANG SH EDI RAMLI SITANGGANG, SH
IMRAN MUCHTAR
P. GERINDRA MARTIN HUTABARAT

6 SUMBAR 1
PKS PROF. DR. H. IRWAN PRAYITNO, PSI, MSC
PAN M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, MSI
P. GOLKAR P. GOLKAR JEFFRIE GEOVANIE JEFFRIE GEOVANIE
DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, MBA
PPP Capt. H. EPYARDI ASDA, M, MAR
P. DEMOKRAT H. DASRUL DJABAR
DARIZAL BASIR
DR. ZULMIAR YANRI, PHD, SP.OK

7 SUMBAR 2
PKS REFRIZAL
PAN TASLIM, S.SI
P. GOLKAR H. NURDIMAN MUNIR, SH
PPP MUHAMMAD IQBAL, SE
P. DEMOKRAT DRS. H. DJUFRI
IR. H. MULYADI

48 RIAU 1
PKS DRS. CHAIRUL ANWAR. APT
PAN H. ASMAN ABNUR, SE, MSI
P. GOLKAR IR. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, MBA
PPP DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS. Msi
PDIP IAN SIAGIAN
P. DEMOKRAT H. SUTAN SUKARNOTOMO

8 RIAU 2
P. GOLKAR IR. H.M. IDRIS LAENA
HJ. NURLIAH, SH, MH
PDIP MARSIAMAN SARAGIH, SH
P. DEMOKRAT MUHAMMAD NASIR
PKB IR. H.M. LUKMAN EDY, MSI

9 KEPRI
PKS HJ. HERLINI AMRAN, MA
P. GOLKAR DR. HARRY AZHAR AZIZ, MA
P. DEMOKRAT HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI

10 JAMBI
P. HANURA DRS H A MURADY DARMANSJAH
PAN RATU MUNAWARAH ZULKIFLI
H. A. BAKRI HM, SE
P. GOLKAR SELINA GITA
PDIP H. IRSAL YUNUS, SE, MM
P. DEMOKRAT DR. INDRAWATI SUKADIS
DRS H AS'AD SYAM MM DRS. H. AS AD SYAM, MM

11 SUMSEL 1
P. GERINDRA EDHY PRABOWO,MM, MBA
PKS MUSTAFA KAMAL, SS
P. GOLKAR DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECO, MBA
DRS. KAHAR MUZAKIR
MASAGUS UZWAR FATOMMY, SH, M.SI
PDIP IR. NAZARUDIN KIEMAS, MM
P. DEMOKRAT SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I
PAN ACHMAD HAFISZ TOHIR

12 SUMSEL 2
P. HANURA DRS. H.A. FAUZI ACHMAD, MBA
P. GERINDRA NURISWANTO, SH, MM, ,
PKS KH. BUKHORI, LC, MA
PAN HANNA GAYATRI, SH
P. GOLKAR TANTOWI YAHYA
BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE
PDIP H. DUDHHIE MAKMUN MUROD, MBA
P. DEMOKRAT PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP, OG (K)
JUHAINI ALIE, SH, MM

13 BABEL
P. GOLKAR IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM
PDIP IR. RUDIANTO TJEN
P. DEMOKRAT H. PAIMAN

14 BENGKULU
PKS DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO
PAN PATRICE RIO CAPELLA
P. GOLKAR IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, MSI
P. DEMOKRAT DR. DIANA SYAKHROZA

15 LAMPUNG 1
P. HANURA H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
P. GERINDRA H. AHMAD MUZANI
PKS DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF
PAN H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM
P. GOLKAR DRA. TRI HANURITA, MA, MM
PDIP SUDIN
IR. ISMA YATUN
P. DEMOKRAT DARWIN ZAHEDY SALEH SE M
H. HERIANTO, SE, MM

16 LAMPUNG 2
P. GERINDRA GUNADI IBRAHIM
PKS KH. IR. ABDUL HAKIM, MM.
PAN IR. ALIMIN ABDULLAH
PKBPKB CHUSNUNIACHUSNUNIA
P. GOLKAR DR. AZIS SYAMSUDDIN
DRS. H. RISWAN TONY DK.
PDIP ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA
P. DEMOKRAT IR. ATTE SUGANDI, MM
USMAWARNIE PETER

17 DKI 1
PKS AHMAD ZAINUDDIN, Lc
PDIP R.ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA
P. DEMOKRAT H. TRI YULIANTO,SH.
HAYONO ISMAN,S.IP
DR. RATNAWATI WIJANA, SE, MM
P. GOLKAR H. R. AGUNG LAKSONO

18 DKI 2
PKS DR.MOHAMMAD SOHIBUL IMAN
P. GOLKAR IR. FAYAKUHUN ANDRIADI, M.KOM
PDIP IR. ERIKO SOTARDUGA BPS.
P. DEMOKRAT HJ.MELANI LEIMENA SUHARLI
DR.NOVA RIYANTI YUSUF
NURCAHYO ANGGOROJATI
PPP DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.PSI

19 DKI 3
PKS Drs.H. ADANG DAROJATUN
ACHMAD RIYALDI, SE
GOLKAR Drs.HM.ADE SUPRIATNA, Bsc, SH.
PDIP Drs.EFFENDI M.S SIMBOLON
DEMOKRAT H.MARZUKI ALI, SE, MM
Drs.EDDY SADELI, SH.
Hj.VERA FEBYANTHY
GERINDRA Drs.H.HARUN AL RASYID

20 JABAR 1
PKS DRS. H. SUHARNA SURAPRANATA, MT
HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, SSI, MPSI.T
P. GOLKAR DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN
PDIP DRS. H. SETIA PERMANA
P. DEMOKRAT AGUNG BUDI SANTOSO, SH
DADAY HUDAYA, SH, MH
YETTI HERYATI YETTI HERYATI

21 JABAR 2
P. GERINDRA RACHEL MARIAM SAYIDINA
PKS H. MA'MUR HASANUDDIN, MA
P. GOLKAR DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
DR. IR. H. LILI ASJUDIREDJA, SE, Ph.D
PDIPPDIP RIEKE DIAH PITALOKA RIEKE DIAH PITALOKA
H. TAUFIQ KIEMAS
P. DEMOKRAT HJ. DR. R. ADJENG RATNA SUMINAR, SH, MM
IR. H. ROESTANTO WAHIDI, D.MM
THERESIA E.E PARDEDE
PPP H. NU'MAN ABDUL HAKIM, DRS

22 JABAR 3
PKS H. ECKY AWAL MUHARAM, SE
P. GOLKAR DR. H. DEDING ISHAK, SH. MM
PPP SURYADHARMA ALI, H, M.SI
PDIP DR. IR ARIF BUDIMANTA, M.SC
P. DEMOKRAT DR. H. SYARIFUDDIN HASAN, SE, MM, MBA
SRI HIDAYATI
PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SPPD-KAI, SH
P. HANURA ERIK SATRYA WARDHANA
PKB DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN

23 JABAR 4
PKS IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.SI
P. GOLKAR HJ. DEWI ASMARA, SH
PPP RENI MARLINAWATI, DR
PDIP DR. RIBKA TJIPTANING
P. DEMOKRAT PASHA ISMAYA SUKARDI
INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS

24 JABAR 5
P. GERINDRA WIDJONO HARJANTO
PKS H. TB. SOENMANDJAJA, SD
P. GOLKAR DRS.H. A. MUCHAMAD RUSLAN
IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA
PPP ACHMAD FARIAL, H.
PDIP DRS. HELMI FAUZY
P. DEMOKRAT MAX SOPACUA, SE, MSC
ANTON SUKARTONO SURATTO
HM. SYAIFUL ANWAR

25 JABAR 6
PKS MAHFUDZ ABDURAHMAN
P. GOLKAR DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR
PDIP SUKUR H. NABABAN, ST
P. DEMOKRAT DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT
H. HARRY WITJAKSONO
P. GERINDRA IR. NUROJI

26 JABAR 7
P. GERINDRA PUTIH SARI, SKG
PKS DRS. ARIFINTO
P. GOLKAR NURUL ARIFIN, S.IP, MSI
DRS. ADE KOMARUDIN, MH
PPP DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH
PDIP H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH
IR. DANIEL LUMBAN TOBING
P. DEMOKRAT IR. H. HARI KARTANA, MM
SAAN MUSTAFA SAAN MUSTAFA
DHIANA ANWAR, SH

27 JABAR 8
P. HANURA MIRYAM S. HARYANI, SE, M.SI
PKS DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, MSI
PKB H. DEDI WAHIDI, S.PD
P. GOLKAR DRS. ENGGARTIASTO LUKITA
HJ. TETTY KADI BAWONO
PDIP SIDARTO DANUSUBROTO, DRS, SH
YOSEPH UMAR HADI, DRS. MSI
P. DEMOKRAT NURUL QOMAR
IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI

28 JABAR 9
PKS NURHASAN ZAIDI, S.SOS.I
PAN PRIMUS YUSTISIO
P. GOLKAR DRS. H. ELDIE SUWANDIE
PPP DRS. ENDANG SUKANDAR, M.SI
PDIP MARUARAR SIRAIT, SIP
TB. HASANUDDIN, SE, MM
P. DEMOKRAT H. YUSYUS KUSWANDANA, SH
LINDA MEGAWATI, SE

29 JABAR 10
PKS KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
P. GOLKAR DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA
PDIP PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.Ip
DRS. M. NURDIN, MM
P. DEMOKRAT DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, SH, LLM.
H. AMIN SANTONO, S.SOS
PAN IR. CHANDRA TIRTA WIJAYA

30 JABAR 11
PKS KEMAL AZIZ STAMBOEL
PANPAN IR H ERI PURNOMOHADI IR. H. ERI PURNOMOHADI
PKB PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDIN
P. GOLKAR FERDIANSYAH, SE, MM
PPP KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI
PDIP SYARIF BASTAMAN, SH, MBA
P. DEMOKRAT MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP,MM
H. NURUL IMAM MUSTOFA,MA
SITI MUFATTAHAH, PSI

31 BANTEN 1
P. GOLKAR H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH
PPP IRNA NARULITA, HJ. SE.
ACHMAD DIMYATIN, SH, MH, M.Si ACHMAD DIMYATIN, SH, MH, M.Si
PDIP TB. DEDI SUWANDI GUMELAR
P.DEMOKRAT HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE. MM
DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG

32 BANTEN 2
PKS DR. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, MSc
P. GOLKAR DRS. H. HIKMAT TOMET
H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag, MM
PDIP MURDAYA WIDYAWIMARTA POO
P. DEMOKRAT ADIYAMAN AMIN SAPUTRA, SIP
P. GERINDRA IDIN ROSYIDIN

33 BANTEN 3
P. HANURA IQBAL ALAN ABDULLAH
P. GERINDRA H. BUDI HERYADI, SE, SH
PKS H. JAJULI JUWAINI, LC, MA
DRA. HJ. YOYOH YUSROH
P. GOLKAR AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus
PPP H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, DRS
PDIP DR. SUTRADARA GINTING (Alm)
P. DEMOKRAT HARTANTO EDHIE WIBOWO
HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH. MH
FERRARI ROMAWI

34 JATENG 1
P. GERINDRA JAMAL MIRDAD
PKS H. ZUBER SAFAWI, S.HI
PKB H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS
P. GOLKAR DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO
PPP Drs. MACHMUD YUNUS
PDIP TJAHJO KUMOLO, SH
P. DEMOKRAT IR. AGUS HERMANTO,MM
IR. MUHAMMAD BAGHOWI, MM

35 JATENG 2
P. GERINDRA ABDUL WACHID
PAN H. NASRULLAH, S.Ip
P. GOLKAR NUSRON WAHID
H.M. BUSRO
PPP Drs. H. HISYAM ALIE
PDIP Hj NOOR HANI`AH SH
P. DEMOKRAT H. SUBYAKTO, SH,MH

36 JATENG 3
P. GERINDRA Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM
PKS HM GAMARI SUTRISNO
PKB H. MARWAN JAFAR, SE, SH
P. GOLKAR FIRMAN SOEBAGYO, SE
PPP MUHAMAD ARWANI THOMAFI, H
PDIP Drs. H. IMAM SUROSO, MM
EVITA NURSANTY
P. DEMOKRAT Ir. DJOKO UDJIANTO
IGNATIUS MULYONO

37 JATENG 4
PKS DRS. M. MARTRI AGOENG
PAN ABDUL ROZAQ RAIS
P. GOLKAR Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA
PDIP Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA
MANGARA M. SIAHAAN
P. HANURA SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI
P. DEMOKRAT RINTO SUBEKTI,SE,MM

38 JATENG 5
PKS DR. HIDAYAT NUR WAHID
PAN Dr. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM
P. GOLKAR Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, MM
PDIP PUAN MAHARANI
NUSYIRWAN SOEJONO, ST
ARIA BIMA
P. DEMOKRAT DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD
PKB DRS.MOHAMMAD TOHA S.SOS .MSI

39 JATENG 6
PAN Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT
PKB H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI
P. GOLKAR Ir. BAMBANG SUTRISNO
PPP LUKMAN HAKIM SAIFUDIN
PDIP Ir. SUDJADI
INA AMMANIA
P. DEMOKRAT ANGELINA SONDAKH, SE
IR HM ROSYID HIDAYAT IR. HM. ROSYID HIDAYAT

40 JATENG 7
PKS IR. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO
PAN Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM
P. GOLKAR H. BAMBANG SOESATYO, SE, MBA
PPP M. ROMAHURMUZIY, ST MT
PDIP GANJAR PRANOWO
DRS. UTUT ADIANTO
P. DEMOKRAT SUDEWA, ST., MT

41 JATENG 8
PKS TOSSY ARYANTO, SE. MH
PAN AHMAD MUMTAZ RAIS, SE
P. GOLKAR H. DITO GANINDUTO, MBA
PDIP BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
ADISATRYA SURYO SULISTO
P. DEMOKRAT FARDAN FAUZAN, BA, MSC
KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM
P. GERINDRA SUWARDJO HW, SPD., MM

42 JATENG 9
PKS IR. SUSWONO, MMA
PAN Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si
PKB BACHRUDIN NASORI, S.Si, MM
PPP DRS. H. ZAINUT TAUHID S'ADI
P. GOLKAR H.M. NASRUDIN, SH
PDIP DR. MUHAMMAD PRAKOSA
DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si
P. DEMOKRAT IR. IDRIS SUGENG, MSC

43 JATENG 10
PAN Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI
PKB MUH. HANIF DHAKIRI
P. GOLKAR BUDI SUPRIYANTO, SH, MH
PPP Drs. H. AKHMAD MUQOWAM
PDIP Drs. H. SUMARYOTO
PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
P. DEMOKRAT IR. SUTARIP TULIS WIDODO

44 DIY
PKS AGUS POERNOMO, SIP
PAN H. TOTOK DARYANTO, SE
PKB H. AGUS SULISTIYONO, SE
P. GOLKAR GANDUNG PARDIMAN
PDIP H. DJUWARTO
DRA. EDDY MIHATI, M.SI
P. DEMOKRAT KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO
AGUS BASTIAN SE MM AGUS BASTIAN, SE. MM

45 JATIM 1
P. GERINDRA RINDOKO, SH, M.KOM
PKS IR. H. SIGIT SOSIANTOMO
PAN IR. SUNARTOYO
PKB DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
P. GOLKAR DRS. PRIYO BUDI SANTOSO
PDIP M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA
INDAH KURNIA
P. DEMOKRAT H. GONDO RADITYO GAMBIRO
DRA. LUCY KURNIASARI
H. SUHARTONO WIJAYA, SE, MBA

46 JATIM 2
PKB HJ. LILI CHODIDJAH WAHID
PKS H. MUKHAMAD MISBAHUN, SE
P. GOLKAR DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.SI
PPP MUSTOFA ASSEGAF, M.SI
PDIP HJ. RUKMINI BUCHORI
P.DEMOKRAT CP SAMIADJI MASSAID
KH. YUNUS ROICHAN, SH, MHI

47 JATIM 3
PKB ABDUL HAMID WAHID, M. AG
P. GOLKAR H. HARDISOESILO
PPP DRS. ZAINI RAHMAN
PDIP ACHMAD BASARAH
NURSUHUD
P. DEMOKRAT IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA
H. SHOLEH SOE'AIDY, SH

48 JATIM 4
P. GERINDRA DHOHIR FARISI
PKB HJ. MASITAH, S.AG, M.Pd.I
IR. NUR YASIN, MBA
P. GOLKAR DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.SI
PDIP ARIF WIBOWO
IR. H. DADOES SOEMARWANTO, M. ARCH
P. DEMOKRAT MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
DR. SUBAGYO PARTODIHARJO

49 JATIM 5
PKS LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA
PKB DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.SI
P. GOLKAR HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H, SIP
PDIP DRA. SRI RAHAYU
PROF. DR. TOPANE GAYUS LUMBUUN, SH, MH
P. DEMOKRAT NURHAYATI ALIASEGGAF, M.SI
DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, MH
P. GERINDRA SAPTO MURTIONO

50 JATIM 6
PAN A. RISKI SADIG
PKB L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH
P. GOLKAR ZAINUDDIN AMALI, SE
PDIP IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM
IR. THEODORUS JAKOB KOEKERITS
DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA MDE
P. DEMOKRAT ANAS URBANINGRUM
VENNA MELINDA, SE
P. GERINDRA NOURA DIAN HARTARONY

51 JATIM 7
PKB DRS. H. IBNU MULTAZAM
P. GOLKAR MUSTOKOWENI MURDI, SH
PDIP IR. HERI AKHMADI
PAN DRA. MARDIANA INDRASWATI
P. DEMOKRAT EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M. SC,
DRS. RAMADHAN POHAN
RUSMINIATI, SH
PKS H. ROFI MUNAWAR, LC

52 JATIM 8
P. GERINDRA LUKMAN HAKIM
PKS IR. MEMED SOSIAWAN
PAN EKO HENDRO PURNOMO
PKB DRA. HJ. IDA FAUZIYAH
P. GOLKAR HAYANI ISMAN
PDIP HJ. SADARESTUWATI, SP, M. MA
IR. MINDO SIANIPAR
P. DEMOKRAT SUTJIPTO, SH, M.KN
DRS. H. GUNTUR SASONO, MSI
P. HANURA DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.SI

53 JATIM 9
PAN MUHAMMAD NAJIB
PKB HJ. ANNA MU'AWANAH, SE
P. GOLKAR S.W. YUDHA, M.SC
PDIP DRS. SOEWARNO
P. DEMOKRAT IDA RIA S. SE. AK.
P. HANURA DR. MOH. AS HIKAM, MA

54 JATIM 10
PAN VIVA YOGA MAULADI, M.SI
PKB DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE
P. GOLKAR IR. H. EDDY KUNTADI
PDIP ZAINUN AHMADI
P. DEMOKRAT DRS. H. MAHRUS MUNIR
PPP H. ISKANDAR D. SYAICHU

55 JATIM 11
P. GERINDRA SOEPRIYATNO, IR
PKS IR ABDUL AZIZ SUSENO, MT
PAN DRS. H. ACH RUBAIE, SH, MH
PKB KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM
PPP H. MOCHAMMAD MAHFUDH, SH, MSI
PDIP MH. SAID ABDULLAH
P. DEMOKRAT DRS. H. ACMAD SYAFI'I M.SI
ACHSANUL QOSASI ACHSANUL QOSASI

56 BALI
P. GERINDRA AGUNG JELANTIK SANJAYA
P. GOLKAR GDE SUMARJAYA LINGIH, SE
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH
PDIP DR. IR. WAYAN KOSTER, MM
DRS. I MADE URIP, M.SI,
NYOMAN DHAMANTRA
I GUSTI RAI WIRAJAYA, SE, MM
P. DEMOKRAT IR. JERO WACIK, SE
DRS. I WAYAN SUGIANA, MM

57 NTB
P. HANURA H. SUNARDI AYUB, SH
PKS FAHRI HAMZAH, SE
PAN MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST
P. GOLKAR ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR
MUHAMMAD LUTFI
PPP H. M. IZZUL ISLAM
PDIP H. RACHMAT HIDAYAT, SH
P. DEMOKRAT IR. NANANG SAMODRA KA, MA
I WAYAN GUNASTRA
DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH

58 NTT 1
P. GERINDRA PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.SI
P. GOLKAR DRS YOSEF A.NAE SOI, MM
MELCHIAS MARCUS MEKENG
PDIP HONING SANNY
P. DEMOKRAT BENNY KABUR HARMAN, SH
P. HANURA STEPHANUS PELOR, SH, MH

59 NTT 2
P. HANURA SALEH HUSIN, SE, M.SI
P. GERINDRA FARY DJEMY FRANCIS
P. GOLKAR DRS. SETYA NOVANTO
DR. CHARLES J. MESANG
PDIP HERMAN HERY
P. DEMOKRAT ANITA JACOBA GAH, SE
JEFIRSTSON R. RIWU KORE

60 KALBAR
PKS RAHMAN AMIN
PAN H. SUKIMAN, S.Pd. MM
P. GOLKAR IR. H. ZULFADHLI
DRS. KAMARUDDIN SJAM, MM.
PPP USAMAN JA'FAR, H
PDIP DR. KAROLIN MARGRET NATASA
LASARUS, S.SOS
IR. DOLFIE OFP
P. DEMOKRAT DRS. H. HENRI USMAN (Alm)
ALBERT YAPUTRA, S.SOS
LIM SUI KHIANG

61 KALTIM
P. GERINDARA DESMOND JUNAIDI MAHESA
PKS AUS HIDAYAT NUR
P. GOLKAR MAHYUDIN, ST, MM
DR. IR. HETIFAH, MPP
PPP NANANG SULAEMAN, SE
PDIP IR. H.I. EMIR MOEIS, MSC
P. DEMOKRAT DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.SI
HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN

62 KALSEL 1
PKS ABOE BAKAR, SE.
PKB DRS. BAMBANG HERI PURNAMA, ST
P. GOLKAR IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
PPP H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS
P. DEMOKRAT DRS. H. TAUFIQ EFFENDI
PDIP ROYANI HAMINULLAH

63 KALSEL 2
PKS HB. IR. NABIEL AL MUSAWA, M.SI
P. GOLKAR H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE
PPP H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH
PDIP H. BAHRUDIN SYARKAWIE
P. DEMOKRAT IR. H. ASFIHANI

65 KALTENG
PAN HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN
P. GOLKAR DRA. HJ. CHAIRUN NISA, MA
PPP NORHASANAH, HJ. DRA. Msi
PDIP ASDY NARANG, SH, M.COMM. LAW
SUGIANTO
P. DEMOKRAT DIDIK SALMIJARDI

66 SULUT
PAN DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
P. GOLKAR ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked
IR. EDWIN KAWILARANG
PDIP OLLY DONDODAMBEY, SE
VANDA SARUNDAJANG
P. DEMOKRAT E.E. MANGINDAAN, S.IP

67 SULTENG
P. HANURA H. SYARIFUDDIN SUDDING, SH. MH
PKS DR. ADHYAKSA DAULT, SH. MSI
P. GOLKAR H. MUHIDIN MOHAMAD SAID
DRS. H. MURAD U. NASIR, MSI
PDIP IR. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA
P. DEMOKRAT dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG

68 SULSEL 1
PKS H. M. ANIS MATTA, LC
PAN INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM
P. GOLKAR EMIL ABENG
DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO
DRS. H. AMBAS SYAM, MS
PPP H. ACHMAD DG SE'RE, S.SOS
P. DEMOKRAT A. REZA ALI
DR. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN

69 SULSEL 2
P. HANURA DRS. AKBAR FAISAL, MSI
PKS TAMSIL LINRUNG, S.PD
PAN A. TAUFAN TIRO, ST
P. GOLKAR H.M. MALKAN AMIN
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.KN
H. SYAMSUL BACHRI S, MSC
HALIM KALLA
P. DEMOKRAT DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE

70 SULSEL 3
P. HANURA DRS. H. MUCHTAR AMMA, MM
PKS ANDI RAHMAT, SE
PAN AMRAN, SE
P. GOLKAR IDRUS MARHAM
IR. MARKUS NARI, MSI
P. DEMOKRAT IR BAHRUM DAIDO MSI
IR. HJ. A.P.A TIMO PANGERANG

71 SULBAR
PAN H. HENDRA S. SINGKARRU, SE
P. GOLKAR DRS. H. IBNU MUNZIR
P. DEMOKRAT MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA

72 SULTRA
PKS H. YAN HERIZAL, SE
PAN WA ODE NURHAYATI, S.SOS
P. GOLKAR MUHAMMAD OHEO SINAPOY, SE, MBA
P. DEMOKRAT ANDI RACHMAT, SE
DRS. UMAR ARSAL

73 GORONTALO
P. GOLKAR DRS. H. ROEM KONO
PPP DR. AW. THALIB, M.Si
P. DEMOKRAT KASMA BOUTY, SE, MM.

74 MALUKU
PKB MIRATI DEWANINGSIH T, ST
P. GOLKAR EDISON BETAUBUN SH MH
PDIP ALEXANDER LITAAY
P. DEMOKRAT SONNY WAPLAU

75 MALUT
P. GOLKAR HJ. NURROKHMAH AHMAD HIDAYAT, MUS
P. DEMOKRAT BUKIRATU NITABUDHI SUSANTI,SE
PDIP HAYUR ANGGARA SHELOMITA

76 PAPUA
P. HANURA DRS. M. ALI KASTELLA
PAN H. JAMALUDDIN JAFAR, SH
PKB PEGGI PATRICIA PATTIPI
P. GOLKAR PASKALIS KOSSAY, S.PD, MM
YORRIYS RAWEYAI
AGUSTINA BASIK-BASIK, S.SOS.MM, MPD
PDIP MANUEL KAISIEPO
P. DEMOKRAT ETHA BULO
DIAZ GWIJANGGE
FREDDY NUMBERI

77 PAPUA BARAT
P. GOLKAR IRENE MANIBUY, SH
ROBERT YOPPY KARDINAL
P. DEMOKRAT MICHAEL WATTIMENA, SE, MM

sumber:
http://www.maubaca.com/serba-serbi/259-inilah-daftar-nama-nama-anggota-dpr-ri-terpilih-periode-2009-2014.html

PKS Mulai Khawatir SBY Kalah

2009-05-26T10:00:00.004+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka mengakui adanya kekhawatiran atas elektabilitas SBY yang terus dikejar oleh dua kompetitornya, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri. Wakil Sekjen DPP PKS Zulkieflimansyah mengatakan, berdasarkan survei internal, jarak persentase antara SBY dan dua kandidat lain cukup tipis.

"Kami (PKS) khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiga-tiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," ujar Zulkiefli pada sebuah diskusi, Senin (25/5) di Jakarta.

Berdasarkan survei tersebut, SBY masih berada pada posisi teratas. Selain itu, Zulkiefli kembali mengutarakan dilema yang dihadapi PKS untuk menjelaskan mengapa partainya berkoalisi dengan Demokrat. Alasan utama, melihat elektabilitas dan besarnya peluang SBY untuk menang.

"Kita percaya bahwa berdasarkan survei, elektabilitas SBY masih lebih tinggi dari yang lain. Ya namanya ijtihad politik, bisa saja salah," ujarnya.

Bagaimana jika pasangan SBY-Boediono kalah? "Ya, PKS harus siap menjadi oposisi," kata Zukiefli.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/25/13235537/pks.mulai.khawatir.sby.kalah

1000 Kader PPP Hadiri Deklarasi Mega-Bowo

2009-05-24T21:24:00.002+07:00

Jakarta - Bendera PPP ikut memeriahkan deklarasi Mega-Prabowo. Tidak hanya itu, 1.000 kader partai yang mendukung SBY-Boediono itu juga diklaim ikut menghadiri deklarasi Mega-Prabowo.

"Dukungan terhadap kita bukan hanya dari Gerindra dan PDIP saja, tapi ada saudara-saudara kita dari PAN, dan ada seribu kader PPP yang hadir di sini," kata MC deklarasi Mega-Prabowo, Dedy Gumelar alias Miing di lokasi deklarasi, TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jabar, Minggu (24/5/2009)

Tak cuma bendera PPP, bendera PAN juga berkibar-kibar di TPA Bantar Gebang. Bendera itu dikibarkan kader PAN Bekasi. Pengurus PAN Bekasi mengaku mendukung Mega-Prabowo meski partainya secara resmi mendukung SBY-Boediono.

Selain bendera PDIP, Gerindra, PPP dan PAN, bendera Pakar Pangan dan Partai Sarikat Islam juga memeriahkan deklarasi Mega-Prabowo.

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/24/151105/1136226/700/1000-kader-ppp-hadiri-deklarasi-mega-prabowo

Tuhanpun BERPOLITIK di Indonesia

2009-05-24T21:23:00.003+07:00

Teori politik yang di bangun dalam ajang koalisi ternyata tidak terpakai sama sekali dalam konteks keputusan yang dibuat oleh Partai Demokrat (PD) dalam menetapkan nama calon wakil presiden yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bagaimana tidak, kasak-kusuk petinggi parpol mitra koalisi PD yakni PKS, PAN dan PPP ternyata mentah tatkala SBY memutuskan pendampingnya berdasarkan hasil Istikharah.

“99 persen Budiono pasti menjadi Cawapres SBY, sedangkan 1% kehendak Tuhan,” Jelas Wakil Ketum DPP PD Ahmad Mubarok.

Penjelasan akan beradaan tangan Tuhan untuk menentukan keputusan SBY juga diperkuat oleh Ketua Bidang Politik DPP PD Anas Urbaningrum dan Ahmad Mubarok.

“Sabar dulu saja. Secara pribadi SBY sedang istikharah (salat minta petunjuk) untuk mendapatkan yang terbaik….” ungkap Anas beberapa waktu lalu.

“Dari 21 nama yang diusulkan, sekarang sudah mengerucut menjadi 3 nama. Saya tidak tahu siapa saja nama itu, karena yang tahu hanya Pak SBY dan Allah,…..
“Hasil survei internal, ketiganya bagus. Memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi penilaian manusia kan belum tentu benar menurut Allah, karena itu Pak SBY meminta petunjuk siapa yang terbaik menurut petunjuk Allah lewat salat istikharah“ ungkap Wakil Ketum DPP PD Ahmad Mubarok pada 11 Mei 2009.

Jika keputusan SBY sudah final memilih Budiono atas kehendak Tuhan bagaimana dengan posisi mitra Koalisi SBY yang dibangun selama ini. Hasilnya mitra koalisi terutama PKS mengancam akan keluar dari barisan Koalisi. Alasannya, pasangan SBY sama sekali tidak merepsentasikan keterwakilan umat Islam.

Ini politik bung, detik-detik terakhir bisa berubah, bagaimanapun kuatnya reaksi jika masih ada kesamaan kepentingan maka “Tuhan pun berpolitik” akan diterima oleh mitra koalisi.

sumber:
http://www.maubaca.com/editorial/228-tuhan-pun-berpolitik-di-indonesia.html

True Furqon = Qur'an Palsu Buatan AS

2009-05-16T22:51:00.003+07:00

Al Quran palsu baru saja beredar di Timur Tengah. Qur'an palsu ini dicetak oleh dua perusahaan Amerika dengan embel-embel "True Furqon" atau Furqonul Haq. Al Qur'an yang telah bertahan lebih dari 1400 tahun keasliannya, seperti yang kita tahu, adalah kitab suci umat Islam. Berbeda dengan Bibel umat Kristen, Qur'an tdaik punya versi apapun, walaupun dalam berbagai terjemahan, termasuk Al Qur'an yang diterjemahkan oleh para orientalis. Yang dimaksud kaum Orientalis di sini adalah para ilmuwan Kristen yang mempelajari Islam dan Qur'an, dengan niat untuk menjatuhkannya.

Qur'an dan terjemahannya yang beredar selama ini mempunyai 114 surat atau bagian, sedangkan True Furqon yang diklaim sebagai "Al Qur'an Abad 21" hanya mempunyai 77 surat, termasuk surat "Al-Fathihah, Al-Jana dan Al-Injil."

Surat-surat di dalam True Furqon tidak dimulai dengan "Bismillah" sebagaimana Al qur'an kecuali surat tertentu. Yang ada setiap surat dimulai dengan kepercayaan Kristen menyangkut konsep Trinitas. Al Qurqan mempunyai 366 halaman yang memakai huruf Arab dan terjemahan, untuk saat ini, bahasa Inggris. True Furqon juga banyak bertentangan dengan kepercayaan Islam. Salat satu ayatnya bahkan menyatakan bahwa poligami dilarang, perceraian diharamkan dan memuat pembolehan sistem perbankan.

True Furqon yang dijual dengan harga $3 AS mengatakan bahwa jihad sebagai sesuatu yang haram dan dilarang. Yang paling membuat heboh adalah hal ini ditemukan oleh MILF (Moro Islamic Liberation Front). Jadi kemana saja bangsa Arab selama ini? (sa/mb)

sumber:
http://www.eramuslim.com/berita/dunia/al-quran-palsu-beredar-di-timur-tengah.htm

Pilpres Putaran II - Koalisi Besar Berpadu

2009-05-16T11:38:00.005+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden dari Partai Hanura Wiranto menegaskan, pada putaran kedua pilpres nanti koalisi besar akan bergabung sehingga siapa pun yang kalah, baik pasangan Jusuf Kalla-Wiranto atau pasangan Megawati- Prabowo, akan saling mendukung dan melengkapi.

Hal itu diungkapkan Wiranto sebelum dimulainya acara Silaturahmi Tim Kampanye Nasional Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto di sebuah hotel di Jakarta, Sabtu (16/5) pagi ini.

"Memang dalam koalisi besar disepakati pada putaran pertama akan ada dua pasangan dari koalisi besar. Nanti pada putaran kedua, jika salah atu pasangan itu kalah, pasangan yang kalah itu akan menggabungkan diri dengan pasangan capres-cawapres yang menang dari koalisi besar," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, meskipun saat ini ada tiga pasangan yang maju ke pertarungan pilpres, yaitu pasangan Jusuf Kalla Wiranto (JK-Win), Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY Berbudi), dan Megawati- Prabowo (Mega-Bowo), pasangan JK-Win dan Mega-Bowo akan saling mendukung dan berkomunikasi. (Laporan wartawan KOMPAS Suhartono).

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/16/10252563/JK-Win.dan.Mega-Bowo.Gabung.di.Putaran.II

PAN = Amien Rais = The Real King Makers 1998 - 2014

2009-05-16T11:23:00.006+07:00

Jakarta - Hingga kini, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih misterius. PAN masih belum jelas mendukung ke capres mana. PAN bercabang tiga. Pecah serius atau hanya strategi?

Kubu Hatta Rajasa, yang dimotori oleh Ketua DPP PAN Patrialis Akbar dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan berdiri di kubu duet SBY-Boediono (SBY Berbudi). Mereka hadir dalam deklarasi SBY Berbudi di Sabuga, Bandung.

Kubu Soetrisno Bachir (SB) memperlihatkan sinyal untuk mendukung Megawati-Prabowo. Kelompok ini dipimpin langsung oleh SB dan sebagian jajaran fungsionaris DPP PAN. Jumat (15/5/2009) malam, SB dan kelompoknya melakukan konsolidasi di Hotel Mega Pro, Jakarta Pusat.

Sedangkan kubu Amien Rais didukung sebagian fungsionaris DPP PAN dan didukung sekitar 28 DPW PAN. Konsolidasi yang dilakukan Amien terus intensif dilakukan, termasuk pertemuan dengan JK di Gedung Dakwah Muhammadiyah Menteng Jumat malam. Kelompok ini memberi sinyal akan mendukung JK-Wiranto.

Dari tiga kubu itu, kubu mana yang paling sah dan berhak memberikan dukungam secara resmi? Bila tanda tangan ketua umum dan sekjen PAN dibutuhkan untuk dukungan resmi capres-cawapres tertentu, maka hal itu sulit dilakukan. Ketua Umum SB akan merapat ke Mega-Prabowo, sedangkan Sekjen Zulkifli Hasan merapat ke SBY Berbudi.

Salah seorang fungsionaris DPP PAN mengatakan saat ini tiga capres yang sudah muncul tidak butuh dukungan PAN secara dejure. Tiga capres itu hanya butuh dukungan secara defacto.

"Sebab tanpa dukungan PAN, syarat wajib tiga capres untuk mendaftar ke KPU juga sudah terpenuhi. Masing-masing capres sudah memenuhi persentase kursi DPR atau suara sah nasional. Jadi tak perlu dukungan dejure dari PAN, tanda tangan ketum dan sekjen jadi tidak penting," ungkap dia saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (16/5/2009).

Sebagai contoh, didapuknya Hatta Rajasa sebagai ketua tim sukses SBY Berbudi. "SBY tak perlu bukti hitam di atas putih dari PAN untuk menjadikan Hatta sebagai ketua tim sukses," kata dia.

Karena itu, dia membantah bahwa PAN pecah. "Pecah itu, kalau di antara pimpinan PAN tidak ada koordinasi. Nyatanya sampai sekarang koordinasi di tiga kubu ini masih jalan dengan baik," kata dia.

Menurut dia, sejatinya apa yang melanda PAN ini adalah buah dari strategi The King Maker. Siapa King Maker itu? "Ya Anda tahu sendirilah," kata dia. Apa dia adalah Amien Rais? Dia membenarkan.

Lantas apa keuntungan PAN dalam posisi ini? Apakah ini berarti PAN bermain cantik di tiga kaki? "Tebakan Anda memang tepat. Seperti itulah," ujar dia.

( asy / djo )

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/16/105305/1132415/700/pan-bercabang-3-pecah-atau-strategi

Adakah SESUATU Di Balik Gempa Bumi DIY & Klaten Lalu

2009-05-13T21:50:00.007+07:00

Misteri gempa yogyakarta dua tahun silam terungkap lewat foto

Setelah 2 Tahun Bungkam Akhirnya Sang Nelayan Australia itu Mengungkapkan Rasa Bersalah nya yang gak kunjung Hilang terus menghantuinnya hari ke hari akhirnya sang nelayan Australia berhasil kami wawancarai, berikut ini sedikit kutipan dari hasil wawancara via phone :

“Oh My GOD, I don’t believe it, I only fell silent said nothing saw this incident and unintentionally immortalised this incident, but sorry from me because just now I revealed the very frightening mystery”

Berikut Berapa Bukti Atas Kebenaran Sang Nelayan Australia Tersebut :

Bandingkan Hasil Jepretan Sang Nelayan Dan Photo Kami saat Mengambil Gambar di Pantai ParangTritis :

Setelah Banyak Mengorek Banyak Info dari Sang Nelayan, sebelum ledakan nuklir itu terjadi ada pesawat berbentuk aneh berwarna gelap menghiasi pagi itu, tapi Sang Nelayan Tidak Begitu Memperdulikannya, Tapi setelah sekian menit ledakan muncul dan Sang Nelayan Kaget Sampai Terperanjat. “Oh My GOD, I was very startled, his light like that dazzled”

sumber:
http://yasirmaster.blogspot.com/2009/03/misteri-gempa-yogyakarta.html

PAN Garap Prabowo Jika Hatta di Tolak SBY

2009-05-12T12:48:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Rakernas PAN di Yogyakarta telah memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY dan mencalonkan Hatta Rajasa sebagai wapres. Namun ternyata, SBY memilih Boediono sebagai cawapres. PAN pun menyiapkan opsi lain untuk menggarap koalisi Prabowo Subianto-Soetrisno Bachir.

"Sikap PAN terhadap pilihan SBY kepada Boediono ya silakan saja. Karena memang capres itu punya kewenangan memilih cawapresnya, jadi tidak ada yang boleh keberatan," ujar Ketua Bappilu PAN Totok Daryanto kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (12/5).

Totok mengatakan, PAN memang berkeinginan ada kadernya yang maju menjadi cawapres. Untuk itulah PAN mencalonkan Hatta untuk SBY.

"Tapi kalau itu tanyakan ke Pak Amien Rais kenapa kok tidak jadi dipilih. Kalau sekarang, Soetrisno Bachir ke Prabowo sedang berkomunikasi soal syarat yang masih kurang untuk mengusung capres-cawapres. Kemungkinan kita akan menggandeng parpol-parpol tak lolos parliamentary treshold," katanya.

Yang jelas, sambungnya, sebagai parpol PAN selalu ingin menjadi partisipan utama dalam proses politik.

"Bila tidak berhasil seperti saat ini, baru kita bergabung dengan siapa yang maju dan ini memang butuh dukungan. Pokoknya, mana yang paling menguntungkan itu yang akan dipilih PAN," imbuhnya. [mut/ana]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/05/12/106259/hatta-ditolak-pan-garap-prabowo/

KPU: Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu 2009

2009-05-10T22:34:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Sesuai janjinya, KPU menyelesaikan penghitungan resmi perolehan suara peserta Pemilu 2009. Sabtu (9/5) malam, KPU mengumumkan, dengan jumlah total suara sah nasional sebesar 104.099.785, hanya sembilan parpol yang berhak menduduki kursi parlemen.

Penasaran menyimak rinciannya? Berikut hasil lengkap perolehan suara parpol Pemilu 2009 untuk DPR sesuai dengan pemeringkatan jumlah suara yang diperoleh masing-masing parpol dengan urut-urutan nama parpol, nomor urut parpol, jumlah perolehan suara dan persentasenya, jumlah perolehan kursi dan persentasenya:

1. Partai Demokrat (31) 21.703.137 suara (20,85%) 148 kursi (26,42%)
2. Partai Golkar (23) 15.037.757 suara (14,45%) 108 kursi (19,29%)
3. PDIP (28) 14.600.091 suara (14,03%) 93 kursi (16,61%)
4. PKS (8) 8.206.955 suara (7,88%) 59 kursi (10,54%)
5. PAN (9) 6.254.580 suara (6,01%) 42 kursi (7,50%)
6. PPP (24) 5.533.214 suara (5,32%) 39 kursi (6,96%)
7. PKB (13) 5.146.122 suara (4,94%) 30 kursi (5,36%)
8. Partai Gerindra (5) 4.646.406 suara (4,46%) 26 kursi (4,46%)
9. Partai Hanura (1) 3.922.870 suara (3,77%) 15 kursi (2,68%)
10. PBB (27) 1.864.752 suara atau 1,79%
11. PDS (25) 1.541.592 suara atau 1,48%
12. PKNU (34) 1.527.593 suara atau 1,47%
13. PKPB (2) 1.461.182 suara atau 1,40%
14. PBR (29) 1.264.333 suara atau 1,21%
15. PPRN (4) 1.260.794 suara atau 1,21%
16. PKPI (7) 934.892 suara atau 0,90%
17. PDP (16) 896.660 suara atau 0,86%
18. Partai Barnas (6) 761.086 suara atau 0,73%
19. PPPI (3) 745.625 suara atau 0,72%
20. PDK (20) 671.244 suara atau 0,64%
21. Partai RepublikaN (21) 630.780 suara atau 0,61%
22. PPD (12) 550.581 suara atau 0,53%
23. Partai Patriot (30) 547.351 suara atau 0,53%
24. PNBKI (26) 468.696 suara atau 0,45%
25. Partai Kedaulatan (11) 437.121 suara atau 0,42%
26. PMB (18) 414.750 suara atau 0,40%
27. PPI (14) 414.043 suara atau 0,40%
28. PKP (17) 351.440 suara atau 0,34%
29. Partai Pelopor (22) 342.914 suara atau 0,33%
30. PKDI (32) 324.553 suara atau 0,31%
31. PIS (33) 320.665 suara atau 0,31%
32. PNI Marhaenisme (15) 316.752 suara atau 0,30%
33. Partai Buruh (44) 265.203 suara atau 0,25%
34. PPIB (10) 197.371 suara atau 0,19%
35. PPNUI (42) 146.779 suara atau 0,14%
36. PSI (43) 140.551 suara atau 0,14%
37. PPDI (19) 137.727 suara atau 0,13%
38. Partai Merdeka (41) 111.623 suara atau 0,11%

sumber:
http://pemilu.inilah.com/berita/2009/05/10/105685/perolehan-suara-peserta-pemilu-2009/

Spanduk Pilpres JK-Win

2009-05-09T11:47:00.003+07:00

"Berkarya Lebih Cepat dan Lebih Baik Dengan Hati Nurani" demikian Tagline dari pasangan capres-cawapres dari Partai Golkar dan Partai Hati Nurani, JK-Win yang banyak tercantum pada spanduk yang terpasang di lokasi Rapimnas III Partai Hanura di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 09 Mei 2009.

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah spanduk bergambar pasangan capres-cawapres JK-Wiranto memeriahkan arena Rapimnas III Partai Hanura, Sabtu (9/5), di Hotel Sahid, Jakarta. Spanduk tak hanya bergambar JK-Wiranto, tetapi juga sebuah tagline yang tampaknya akan didengungkan keduanya saat berkampanye pada pilpres mendatang.

Tagline tersebut bertulisan "Berkarya Lebih cepat lebih baik dengan hati nurani". Seperti diketahui, kata-kata "Lebih cepat lebih baik", identik dengan Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Partai Golkar dalam iklan partainya pada kampanye pemilu legislatif yang lalu.

Wiranto, seusai membuka rapimnas, mengatakan, ia dan JK memang memiliki karakter yang sama. Menurut dia, karakter sigap dan cepat ada pada JK dan dirinya. "Kami berdua sama-sama bekerja cepat, juga tegas, tidak ragu dalam mengambil keputusan," ungkap mantan Panglima ABRI ini sedikit berpromosi.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/09/10362741/Tagline.Baru.Pasangan.JK-Win

Caleg Dengan Suara Melebihi BPP pada Pemilu 2009

2009-05-09T10:58:00.002+07:00

Jakarta - Sebelas caleg hampir dipastikan melenggang ke Senayan dengan perolehan suara di atas bilangan pembagi pemilih (BPP). Peringkat pertama diraih oleh Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang juga putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari data perkiraan perolehan kursi yang dibuat oleh Center for Electoral Reform (Cetro) dan didasarkan pada rekapitulasi manual KPU per Jumat (8/5/2009), Edhie meraih top score dengan perolehan suara 327,097. Angka ini setara dengan 177,06 persen BPP di dapil Edhie, Jatim VII, sebesar 184.739.

Posisi kedua diraih oleh caleg dari PDIP untuk dapil Kalimantan Barat, Karolin Margaret Natasa P. Karolin meraup suara 222.021 atau setara dengan 151,79 BPP yang bernilai 146.273 suara.

Di posisi ketiga nangkring caleg Golkar untuk dapil Papua, Paskalis Kossay, dengan perolehan suara 179.595 (151,29 persen BPP). Disusul putra mantan Bupati Musi Banyuasin Alex Noerdin, Dodi Reza Alex Noerdin, yang meraup suara 218.991 (145,26 BPP) di dapil Sumel I.

Posisi kelima ditempati caleg Demokrat di dapil Sumut I, Abdul Wahab Dalimunthe. Wahab memperoleh suara 192.716 (140.63 persen BPP). Selanjutnya duduk di posisi keenam presenter kondang Tantowi Yahya. Caleg Golkar di dapil Sumsel II ini berhasil mengumpulkan 209.044 suara (130.71 persen BPP).

Bertengger di posisi ketujuh putri kesayangan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Penerus dinasti politik PDIP ini meraup 242.504 suara atau setara dengan 128,90 persen BPP di dapil Jateng V. Suaranya jauh mengungguli rivalnya sedapil, mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid, yang pada Pemilu 2004 lalu menjadi 1 dari 2 caleg yang tembus BPP bersama eks Gubernur Riau Saleh Jasit.

Duduk di peringkat delapan caleg dari PDIP Wayan Koster. Wayan yang berdapil di basis banteng, Bali, memperoleh suara 185.901 atau setara dengan 114,72 persen BPP. Disusul caleg dari Demokrat untuk dapil NTB, Nanang Samodra, yang memperoleh suara 139.737 (107.58 persen BPP).

Caleg Demokrat untuk dapil NAD I, Teuku Riefky Harsa L, nongkrong di nomor 10 dengan suara 118.417 (106.75 persen BPP). Urutan buncit ditempati caleg PAN untuk dapil Jambi, Ratu Munawarah Zulkifli, dengan suara 157.651 (106.69 persen BPP).

Penghitungan tersebut dilakukan Cetro atas 76 dapil tanpa mengikutsertakan Maluku Utara. Hingga malam ini dapil Malut masih dalam proses rekapitulasi oleh KPU.
( sho / ndr )

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/09/004004/1128621/700/ibas-raih-top-score-puan-nomor-7

Pilihan SBY : Hatta Versus Budiono

2009-05-04T20:43:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta – SBY mengaku telah mengantungi nama cawapres yang bakal mendampinginya maju ke Pipres 2009. Nama Boediono pun menyodok di antara para kandidat cawapres lain. Di luar itu ada Hatta Rajasa yang disodorkan oleh Amien Rais. Siapa lebih berpeluang jadi RI-2?

Boediono yang kini Gubernur Bank Sentral, sudah lama dibina oleh IMF, ADB, dan Bank Dunia, melalui jaringan mafia Berkeley. Tujuannya tentu, untuk memancangkan ekonomi neoliberal di Indonesia.

Sebagai akademisi, Buoediono yang ramah dan murah senyum serta jujur itu bekerja dengan taat asas. Dia bertopang pada textbook thinking. Amat jarang dia berpikir alternatif out of the book, untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan kemiskinan di negeri ini.

Boediono adalah ilmuwan yang sangat percaya bahwa pasar sangat vital dalam menentukan kesejahteraan rakyat. Bicara neoliberalisme sama artinya bicara tentang ekspansi kepentingan pemodal negara-negara kaya.

Padahal, demokrasi ekonomi berbeda secara diametral dari neoliberalisme. Sebab, neoliberalisme mengagungkan persaingan dan kebebasan individu. Sedangkan demokrasi ekonomi lebih mementingkan kerja sama dan persaudaraan sosial.

Para pemodal negara-negara kaya inilah terutama yang menjadi sponsor globalisasi. Sebab itu, mudah dimengerti bila penyebarluasan globalisasi hampir selalu berjalan beriringan dengan penyebarluasan neoliberalisme.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Revrisond Baswir, mengungkapkan kebijakan ekonomi neolib itu diusung Mafia Berkeley, mengadopsi kebijakan yang dirancang IMF maupun Bank Dunia. Kebijakan itu dikenal dengan sebutan Konsensus Washington.

“Tema besarnya adalah apa yang sekarang dikenal sebagai agenda ekonomi neoliberal. Kegagalan perekonomian Orde Baru adalah utang luar negeri yang sangat besar dan ketergantungan Indonesia atas utang luar negeri,” kata Revrisond.

Globalisasi yang sering didengungkan Boediono sesungguhnya hanya kedok. Di balik itu, bersembunyi agenda-agenda ekonomi neoliberal yang dimotori para pemodal negara-negara kaya. Mereka diusung ke Indonesia oleh para teknokrat Mafia Berkeley yang menolak paradigma baru, jalan baru, dan agenda baru bagi Indonesia.

Boediono dinilai pengamat termasuk neoliberalis yang konservatif. Jika dia menjadi pilihan SBY, bisa jadi akan menyulitkan SBY jika menang dalam pilpres mendatang. Sebab, selain tak diajukan parpol dari koalisi SBY seperti PKS, PAN dan PKB, sangat mungkin Budiono menuai resistensi dari kaum nasionalis dan Islamis di negeri ini. Presiden Soekarno ketika memimpin Indonesia selalu mengecam dan mencela neokolonialisme (neoliberalisme).

Itu sebabnya, peluang Hatta Rajasa yang berasal dari PAN, sebuah partai nasionalis yang berbasis Muslim modernis dan merupakan teknokrat ITB, lebih menjamin sustainabilitas kubu Demokrat ke depan. Apalagi, PKS lebih memberikan preferensi ke Hatta Rajasa ketimbang Boediono.

PKS, salah satu rekan koalisi Demokrat dengan dukungan suara besar, merasa tak ada masalah dengan Hatta. “Sejauh ini komunikasi PKS dengan Pak Hatta baik. Kita sudah berhubungan dalam kapasitas Pak Hatta sebagai Mensesneg, bukan fungsionaris PAN. Hatta itu teman kongkownya PKS. Kalau dia dicalonkan Demokrat jadi cawapres SBY, boleh saja,” ujar Mahfudz Shiddiq, salah seorang petinggi PKS.

sumber:
http://pemilu.inilah.com/berita/2009/05/04/104097/dampingi-sby-boediono-versus-hatta/

Astaga, Rekap Manual & TI Pada Pemilu 2009 - BERBEDA

2009-04-30T21:23:00.005+07:00

Hasil rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu 2009 yang dilakukan oleh KPU, baik secara manual maupun secara TI ternyata TIDAK SAMA hasilnya.
Seharusnya Rekapitulasi dengan menggunakan TI jauh lebih mudah, akurat dan cepat prosesnya karena database yang dipakai berdasarkan formulir C1 yang langsung di upload hasilnya begitu proses perhitungan di tingkat TPS selesai dilakukan oleh seluruh TPS yang tersebar di penjuru Indonesia.

Lantas mengapa di dalam penayangannya melalui media elektronika justru tersendat-sendat, bahkan nyaris tanpa penambahan suara signifikan yang masuk ke tabulasi nasional milik KPU. Ada apa gerangan? Padahal berdasarkan rekapitulasi manual yang dilaksanakan oleh KPU, justru telah berhasil mencatat perolehan suara masuk sebesar 31,6 juta suara, sedang rekap manual ini baru dilaksanakan 3 hari. Untuk sementara, PDIP menduduki peringkat I, disusul oleh PD, P. Golkar, PAN, PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura & PKPB - dimana terdapat dua partai politik yang posisinya terbalik dengan hasil quickcount yang telah ada, yaitu PDIP & PAN.

Dari data yang disampaikan KPU di Hotel Borobudur, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2009) per pukul 12.48 WIB, perolehan suara PDIP mencapai 6.164.486 (19,49 persen).

Sedangkan Demokrat berada di posisi kedua dengan angka 5.403.942 (17,09 persen). Selisih persentase kedua partai ini mencapai 2,4 persen.

Posisi ketiga ditempati oleh Golkar dengan suara 4.475.885 (14,15 persen), disusul PAN dengan suara 2.318.901 (7,33 persen), dan PKS dengan suara 2.133.183 (6,74 persen).

Posisi keenam diduduki oleh PPP yang memperoleh suara 1.742.658 (5,51 persen), disusul PKB dengan suara 1.661.409 suara (5,25 persen), Gerindra 1.409.032 (4,45 persen), dan Hanura 1.129.968 (3,57 persen).

Selisih Hanura dengan urutan berikutnya yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) cukup tinggi. Di bawah Hanura bertengger PKPB dengan suara 513.204 (1,62 persen). PKPB merupakan parpol yang tidak lolos PT dengan suara terbanyak.

Menanggapi data tersebut, anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, data itu barulah hasil sementara. Karena itu KPU belum bisa memberikan komentar terkait unggulnya suara PDIP yang tidak sesuai dengan hasil tabulasi elektronik KPU dan perhitungan lembaga quick count.

"KPU tidak punya ruang untuk melakukan analisis ini basis partai mana atau apa. Silakan kalau publik ada yang mau melakukan analisis," ujar Endang.

Sejauh ini KPU telah merekap perolehan suara dari 15 provinsi, yakni Sumatera Barat, Bangka Belitung, DIY, Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Banten. ( sho / nrl )

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/30/135904/1123900/700/316-juta-surat-masuk-pdip-belum-terkejar-oleh-demokrat

http://inilah.com/berita/politik/2009/04/30/103188/pdip-masih-unggul-pks-5-besar/

Partai Demokrat: PKS Jangan Dikte SBY

2009-04-28T10:19:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Soal cawapres, SBY dan Partai Demokrat tidak mau didikte oleh parpol lain, apalagi oleh PKS. Demokrat meminta agar PKS bersabar dan membiarkan SBY bebas memilih siapa cawapres yang akan mendampinginya.

PKS mengusulkan, bila SBY tidak mau mengakomodir cawapres dari PKS dan memilih untuk mengambil calon dari parpol lain yang suaranya di bawah PKS, maka sebaiknya cawapres SBY berasal dari non parpol saja. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perdebatan antara peserta koalisi dan agar memenuhi aspek keadilan.

"PKS ini jadi seperti mengajarkan ikan berenang. Sudahlah jangan dikte kami, serahkan saja sepenuhnya kepada SBY untuk menentukan cawapresnya," ujar anggota Tim 9 koalisi partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (28/4).

Ruhut mengaku bingung dengan maunya PKS. Pertama PKS meminta agar cawapres SBY dari kalangan profesional karena ada persaingan dengan Golkar. Setelah Golkar berseberangan dengan Demokrat, mereka menyatakan harus dari parpol.

"Sekarang Golkar mulai merapat lagi ke Demokrat, mintanya agar non parpol lagi. Aduh, tolonglah, baik PKS maupun parpol lain hormati SBY sebagai capres. SBY saja sebagai capresnya belum tahu siapa cawapresnya, masak sudah diatur-atur. Jadi bersabarlah PKS," ungkapnya.

Mantan politisi Golkar ini menyatakan, hari ini, Selasa (28/4) pada pukul 17.00 WIB PKS akan menyerahkan amplop berisi nama-nama cawapres PKS kepada TIM 9. Pertemuan yang akan dihadiri oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring itu akan digelar di Hotel Nikko, Jakarta. [mut/ana]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/04/28/102521/pd-pks-jangan-dikte-sby/

MK: Pileg Ulang, Kenapa Tidak

2009-04-26T19:07:00.002+07:00

Surabaya, CyberNews. Bagaimana peluang kemungkinan digelarnya pemilihan umum legislatif (Pileg) ulang 2009? Sangat terbuka. Hal itu tentunya dari bukti pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Hal itu dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kepada wartawan di Surabaya, Minggu (26/4). "Kami lihat kasusnya dulu. Sekiranya ada pileg ulang, ya pelaksanaannya tak mungkin mungkin lebih 30 hari," ujarnya.

Pembatasan tempo itu sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu, batas waktu tak lebih 30 hari itu didasarkan pada agenda Pilpres yang rencananya dihelat pada 8 Juli 2009 nanti.

Mahfud menyatakan, MK ada kemungkinan memutuskan adanya pileg ulang jika terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Fenomena itu bukan hal baru bagi MK. Sebab, pada Pemilu 2004 lalu sempat ada penghitungan ulang di salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jatim.

Selain itu, MK pernah memutuskan pilkada ulang di sejumlah daerah. Misalnya di Jatim setelah digelar pilkada Jatim putaran II. Karena menilai ada pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis, maka majelis hakim MK yang menyidangkan perkara pilkada Jatim putaran II memutuskan harus digelarnya pilkada Jatim putaran III di Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

Pilkada putaran III di 3 kabupaten di Jatim itu meliputi penghitungan suara ulang di Pamekasan dan untuk Kabupaten Bangkalan dan Sampang dilakukan pemunguatan suara ulang.

Pilkada ulang, kata Mahfud, juga pernah diputuskan untuk satu daerah di Pulau Kalimantan. Selain itu, MK pernah membatalkan hasil pemilu di Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. "Yang menang jadi tidak menang, itu bisa. Yang penting harus ada bukti otentik dan valid, yakni formulir C1," tandasnya.

Mahfud mengungkapkan, sejak penghitungan suara hingga sekarang dia banyak terima laporan tak resmi dari caleg atau parpol mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. "Laporan tak resmi melalui telepon dan SMS. Kalau laporan resmi dari parpol belum ada. Saya bilang kepada mereka agar melapor resmi saja setelah 9 Mei 2009," katanya.

Dalam konteks persiapan menyidangkan perkara sengketa pemilu, kata Mahfud, MK telah mempersiapkan para hakim dan perangkat lainnya. Hakim di MK dibagi tugas dalam tiga majelis, yakni majelis A, B dan C yang dibagi kewenangannya menangani beberapa parpol yang bersengketa. MK juga mempersiapkan 30 panitera pengganti yang akan dikarantina dan 39 tenaga ahli staf bidang teknologi informasi.

"Kalau ada perkara pemilu yang masuk Minggu (26/4) ke MK, kami siap menanganinya," tegas Mahfud. MK akan menyelesaikan seluruh kasus sengketa pileg selama 30 hari atau paing lambat 16 Juni 2009, sebelum Pilpres 8 Juli 2009 digelar.

(Ainur Rohim /CN13)
sumber:
http://suaramerdeka.com/

Darurat, Perppu Capres Tunggal

2009-04-22T22:54:00.003+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Rencana pemboikotan Pemilu Presiden oleh kubu Teuku Umar tampaknya akan berbuntut serius terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika tak hati-hati meresponsnya, justru akan menjatuhkan negeri ini ke dalam kubangan krisis konstitusi.

Ancaman untuk tidak berpartispasi dalam Pilpres 8 Juli mendatang oleh kelompok Teuku Umar yang dimotori oleh PDIP tampaknya bukanlah ancaman yang biasa. Karena, jika hal tersebut terjadi, kondisi tersebut menjadi persoalan serius dalam sistem ketatanegaran Indonesia.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, jika kondisinya hanya terjadi satu calon pasang pada Pilpres dan KPU tidak bisa menerima satu calon saja, maka presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu).

Karenanya, sangat absah bagi presiden untuk mengeluarkan perppu, yang mengubah aturan pencalonan presiden di dalam UU Pilpres, sehingga kondisi hanya ada satu pasangan capres, terantisipasi, katanya kepada INILAH.COM, Rabu (22/4) di Jakarta.

Menurut Denny, perppu menjadi penting terkait dengan prinsip tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan meski sedetik pun. Prinsipnya, tidak boleh ada kekosongan kekuasaan sedetik pun, cetusnya.

Kendati demikian, menurut Denny, substansi materi perppu dapat dibicarakan dengan kekuatan partai politik di parlemen. Walaupun, kewenangan akhir keluarnya perppu tetap berada di tangan presiden.

Menanggapi wacana itu, pengamat hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin menilai, perppu hanya bisa muncul jika bertujuan untuk menurunkan persyaratan pencapresan. Perppu hanya muncul untuk memberi ruang agar muncul capres. Seperti penurunan persyaratan capres dari 20% menjadi 0%, katanya.

Menurut dia, justru perppu akan inkonstitusional jika untuk mengukuhkan capres tunggal. Eksistensi perppu justru untuk memberi ruang baru bagi calon presiden muncul.

Sementara mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Presiden, Yassona H Laoly menentang keras rencana penerbitan perppu terkait dengan capres tunggal. Politisi PDIP tersebut menilai, munculnya perppu hanya bentuk kepanikan pemerintah. Itu bentuk kepanikan pemerintah saja, cetusnya.

Menurut Laoly, jika pemerintah bersikeras mengeluarkan perppu capres tunggal maka, hal tersebut sebagai langkah inkonstitusional. Menurut dia, dalam UU Pemilu Presiden/Wakil Presiden, bahkan jika terdapat pasangan calon yang meninggal dunia, maka harus dipaksakan untuk menggantinya.

Sementara pengamat hukum Univeristas 45 Makassar Marwan Mas menilai jika perppu terwujud, justru pemerintah mengabaikan susbtansi persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Kita jangan terjebak pada agenda ketatanegaraan yang tanggalnya harus ada presiden. Tapi kita mengacu pada substansi kecurangan demokrasi seperti Orde Baru, terangnya.

Lebih baik, saran Marwan, pemerintah mengeluarkan saja perppu penundaan. Tuntaskan dulu kecurangan-kecurangan yang diminta oleh banyak pihak. Dari pada tahun 2014 nanti akan kacau juga, lebih baik kita selesaikan dulu. Tunda Pilpres dengan perppu. Jangan perppu untuk jadikan capres tunggal! tandasnya.

Pesan politik dari kubu Teuku Umar untuk tidak turut berpartisipasi dalam pemilu presiden hakikatnya cukup jelas, di antaranya meminta pencopotan anggota KPU, meminta pemantau asing dalam pemilu presiden, serta menyelesaikan persoalan DPT yang masih bermasalah. Pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan perppu terkait upaya rencana boikot dalam pemilu presiden. Karena pokok persoalannya adalah memperbaiki kisruh DPT. [I4]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/04/22/100962/perppu-capres-tunggal-mana-bisa/

Daftar Legislatif Kabupaten Klaten Periode 2009-2014

2009-04-20T19:53:00.005+07:00

Setelah KPUD kabupaten Klaten menggelar Rapat Pleno mengenai hasil Pemilu Legislatif baik untuk tingkat DPR RI, DPRD I, DPRD II & DPD pada hari Jum'at; 17 April 2009, maka inilah Daftar Nama Calon Legislatif dari partai peserta yang BERHASIL dalam Pemilu Tahun 2009 tercantum di Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD II kabupaten Klaten.
Semoga mereka semua dapat menjadi wakil kita, dalam menyongsong kehidupan yang lebih bermanfaat dan berguna bagi seluruh rakyat kabupaten Klaten tercinta, Allahumma Amin.
.
Untuk perolehan yang lebih detail, anda dapat melihat sendiri di sini ( klik ini ).

SBY vs KOTAK KOSONG, Pilpres 2009

2009-04-18T21:25:00.002+07:00

Ada issue menarik pasca diumumkannya Pemilu kemarin, dengan menghasilkan 3 kekuatan besar sebagai pemenang pemilu 2009, yaitu PD, PDIP dan Golkar. Secara teoritis, hanya akan ada sekitar 3 capres saja: misalnya SBY untuk calon PD dan GOLKAR; Megawati untuk calon PDIP, Gerindra dan Hanura; dan terakhir Capres dari koalisi Parpol Islam (PKS, PAN, PKB dan PPP).

Tapi kalau kemudian parpol Islam itu semuanya berkoalisi dengan SBY dan PD, berarti hanya 2 Capres yang akan maju kelak. Dan, gejalanya boleh dikatakan 90% parpol Islam akan bergabung ke SBY dan PD. Begitu pula dengan GOLKAR, sudah pasti akan ke SBY dan PD, karena mereka pasti memilih ikut dalam kekuasaan lagi.

Rawannya, bagaimana kalau ternyata PDIP, Gerindra dan Hanura kemudian tak mau mencalonkan Capresnya?
Berarti Pilpres bulan Juli terancam batal.

Kabarnya Presiden bisa mengeluarkan Perpu yang bisa menghapus syarat Presidential therehold itu, sehingga setiap parpol yang masuk ke Senayan (sekitar 10 paprpol tampaknya), boleh saling mengajukan Capresnya sendiri-sendiri. Maka kalau ini terjadi, akan ada sekitar 5-6 Capres yang bertanding: SBY, Megawati, JK, Prabowo, Wiranto, Hidayat Nurwahid, Sutrisno Bachir dan mungkin Surya Dharma Ali. Kalau melihat kenyataan politik saat ini, saya menduga, besar kemungkinan kekuatan koalisi PDIP- Gerindra dan HANURA akan 'memaksa' Pemerintah untuk membuat Perpu. Caranya sangat mudah, yaitu PDIP-Gerindra dan HANURA bersepakat tidak mengajukan Capresnya bila parpol Islam dan GOLKAR semuanya berkoalisi dengan SBY dan PD.

Tapi ada ada jalan keluar lainnya untuk menghadapi taktik dan strategi mereka kalau itu betul-betul terjadi nantinya, yaitu SBY 'bersepakat' dengan para elit politik dari parpol yang akan berkoalisi dengannya kelak, menghadapi trik PDIP-Gerindra dan HANURA kalau seandainya mereka betul-betul akan memboikot Pilpres. Caranya mudah, koalisi parpol Islam agar diminta oleh SBY agar 'sementara' melepaskan ikatan koalisinya untuk mensukseskan Pilpres 2009 ini, dengan jalan membuat Capres sendiri atau mendukung Capres dari GOLKAR (yang tentunya Golkar sudah di kontak dulu dan diminta untuk mengajukan Capresnya sendiri pula, untuk 'melawan' pasangan Capres dari PD, SBY). Sementara, PD dan SBY, jalan sendiri saja dalam pencalonan karena suaranya sudah melewari ambang batas 20% itu. Sudahkan terfikirkan skenario terburuk itu bagi kita semua?

sumber:
http://www.berpolitik.com/viewnewspost.pl?nid=21186&param=ckNtPUlVHKCT2qUW2pwm

Evaluasi Hasil Pemilu di Dapil V Klaten

2009-04-18T16:56:00.004+07:00

Tabel di atas adalah cuplikan dari Hasil Pleno KPUD Kabupaten Klaten tanggal 17 April 2009 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/ Kota Klaten.

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara PAN, PKS pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 ditambah dengan suara PMB.

Tabel 2. Estimasi Pergeseran Suara Pemilih (konstituen) masing-masing partai (PAN, PKS & PMB) di Daerah Pemilihan V Klaten (Pedan, Trucuk, Cawas, Karangdowo dan Bayat) antara Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009.

Bagi PAN, partai ini mengalami penurunan jumlah pemilih yang signifikan hampir di seluruh kecamatan di Dapil V Klaten kecuali Karangdowo yang notabene terdapat calegnya. Suara sebesar 7503 milik PAN ini tergerus oleh partai politik peserta pemilu 2009 lainnya. Sementara untuk PKS - hanya di kecamatan Pedan dan Cawas saja yang mengalami penggerusan suara pemilih yaitu sebesar 182 suara, sedang di 3 kecamatan lainnya mengalami kenaikan yang boleh dibilang tidak terlalu signifikan.

Jika PAN berargumentasi bahwa suara mereka tergerus oleh PMB, hal itu tidaklah benar sepenuhnya. Partai berlogokan Matahari Merah hanya dapat menunjukkan keperkasannya di daerah pemilihan V Klaten khususnya di kecamatan Trucuk yang memang merupakan daerah asal calegnya, sedang untuk dapil lainnya dibawah standar.

Dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2009 ini, semoga semua partai dapat memetik hikmahnya serta melakukan koreksi internal partai - apakah ke depan partai dapat tetap eksis mempertahankan keberadaannya, baik secara orgasisatoris maupun struktural partai. Hal ini dipandang perlu sebagai acuan koalisi antar partai - karena tidak begitu lama lagi, kabupaten Klaten bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah.

Hasil Rekapitulasi Pemilu 2009 Kecamatan Trucuk

2009-04-17T15:14:00.003+07:00

Inilah Hasil Rekapitulasi Sementara Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk Tingkat Kabupaten Klaten di Kecamatan Trucuk.

Caleg Dengan 111 Juta Suara, Alamak ...

2009-04-16T21:04:00.005+07:00

Hari ketujuh pasca pemilu, tepatnya Rabu 15 April 2009 di Tabulasi Pusat Nasional KPU yang bertempat di hotel Borobudur-Jakarta, terjadi hal yang luar biasa, seorang caleg dari daerah dapil Sulawesi II yang bernama M.Jafar Hafsah dari Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 111.226.030.

Dari pantauan Tabulasi Pusat Nasional KPU, hal ini terjadi sejak jam 12:00 wib. Salah seorang caleg dari partai demokrat dapil Sumatra Utara III ‘si raja minyak’ Ruhut Poltak Sitompul terkejut saat membuka tabulasi ini.

"Wah hebat partai demokrat memperoleh 111 juta lebih, jauh dari data KPU secara nasional yang masuk saat itu sebesar 7.926.499 suara (jam 12:00 wib)," ujar Ruhut sambil tertawa bersama caleg-caleg partai demokrat lainnya.

Secara nasional partai demokrat sendiri baru memperoleh 1.160.284 (20.32%). Para caleg dari partai lain khawatir KPU tidak becus mengurus servernya yang menelan biaya hingga puluhan miliar.

sumber:
http://inilah.com/berita/citizen-journalism/2009/04/16/99272/heboh-caleg-111-juta-suara/
Rahchmad Yuliadi, rbacakoran@yahoo.com

Hasil Rekapitulasi Pemilu 2009 di Kecamatan Pedan

2009-04-15T10:15:00.004+07:00

Tiada terasa hari telah berganti hari, seminggu sudah pesta demokrasi bangsa Indonesia dalam perhelatan akbar Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Legislatif baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ kota & DPD terlalui sudah.

Setelah melalui proses penghitungan suara, baik di tingkat TPS desa dan PPK Kecamatan, akhirnya telah ditetapkan dalam pleno PPK Kecamatan Pedan - Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Tabulasi di atas adalah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD tingkat Kabupaten Klaten Khusus untuk kecamatan Pedan dari beberapa partai politik peserta Pemilu 2009.

Israel Dalang Serangan 11 September

2009-04-07T19:41:00.003+07:00

Media berita Amerika membeberkan keterlibatan Israel sebagai dalang serangan tersebut.

American Free Press, sebagaimana dikutip oleh Press TV, menyatakan bahwa Ziad Al Jarrah, salah satu tersangka yang dicurigai dalam aksi terorisme tersebut, diketahui merupakan salah satu agen Israel, Mossad.

Penemuan lainnya oleh New York Times, juga membeberkan bahwa saudara Ziad, Ali Al Jarrah, yang memiliki kewarganegaraan Lebanon, juga dicurigai bergabung dalam badan mata-mata Israel selama 20 tahun terakhir.

"Penemuan lainnya mengenai tragedi 11 September tersebut, juga mendapati bahwa sepupu Jarrah terlibat langsung sebagai satu dari 19 pembajak kapal yang menabrakkannya ke menara kembar WTC dan Pentagon," tambah New York Times.

Penemuan ini memicu spekulasi bahwa, pihak agen Israel memang sengaja mendapatkan anggota dari kelompok muslim Arab, untuk menutupi rencana jahatnya tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Italia Francesco Cossiga juga pernah menyampaikan pendapatnya bahwa tindak terorisme 11 September tersebut di dalangi oleh CIA dan Mossad.

"Badan intelijen Amerika dan Eropa sebenarnya telah mengetahui bahwa otak di balik tragedi 9/11 tersebut adalah CIA dan Mossad, dan keduanya lalu mempengaruhi negara-negara lain dengan menuding bangsa Arab sebagai pelakunya," kata Cossiga, sebagaimana dikutip oleh media Corriere della Serra.

Cossige menegaskan pendapatnya dengan argumen dari laporan bahwa dua jam sebelum tragedi 9/11 tersebut terjadi, para karyawan perusahaan telekomunikasi Israel, Odigo, yang berjarak blok dari WTC, diperintahkan untuk segera meninggalkan gedung perusahaan tersebut.
Temuan ini bukan kali pertama. Sebab, sebulan peristiwa ini terjadi sudah pernah ditemukan bukti adanya sekitar 4000 orang-orang Yahudi yang telah menerima pengumuman akan adanya peledakan di gedung WTC.[muslimdaily.net/syf/hidayatullah]

sumber:
http://www.muslimdaily.net/2009/03/11/Terkuaknya+Israel+Sebagai+Dalang+Serangan+11+September.html

Demokrat, Jawara Pemilu 2009 ( versi Lembaga Survey )

2009-04-07T19:06:00.003+07:00

Empat lembaga survei yang melaksanakan survei dengan tengat waktu antara tanggal 13 Maret s/d 3 April yang merilis hasilnya semuanya berkesimpulan, menurut persepsi publik, maka Partai Demokrat akan menjadi partai terunggul dalam perolehan suara. Keempatnya adalah Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) menggelar survei dari 13 s/d 20 Maret 2009, Lembaga Survei Nasional (LSN) menggelar survei (23 Maret s/d 3 April 1009), Lembaga Riset Indonesia (LRI) 27 Maret s/d 1 April, Sugeng Saryadi Syndicate (SSS) 28 Maret s/d 1 April 2009.

Puskapol UI memberikan data Partai Demokrat (21.38%), PDIP (17,77%), Golkar 16,56%) Gerindra (4,62%), PKS (4,43%), PKB (4,24%), PPP (4 %), PAN (3,61%), Hanura (2,99%).

LSN mengeluarkan data Demokrat (19,30%), PDIP (16,20%), Gerindra (15,60%), Golkar (14,00%), PKS (6,60 %), PAN (4,30%), PPP(4,10%), PKB (4,00%), Hanura (2,10%).

LRI mengeluarkan data Demokrat (20,66%), Golkar (18,05%), PDIP (16,31%), PKS (8,54%), Gerindra (5,76%), PAN (3,15%), PPP (2,188%), PKB (1,36%), Hanura (1,02%).

SSS mengeluarkan Demokrat (20,20 %), PDIP (13,50%), Golkar (12,20%), Gerindra (10,40%), PKS (9,70%), PAN (5,80%), PPP (4,20%), Hanura (3,60%), PKB (3,00%).

Dari data yang dirilis empat lembaga survei tersebut, Partai Demokrat terlihat menduduki tempat teratas dan rata-rata perolehan suaranya diatas 20%. Tempat kedua dan ketiga umumnya masih diduuki PDIP dan Partai Golkar. Yang menarik, lembaga survei LSN dan SSS menempatkan Partai Gerindra pada kedudukan ketiga dan keempat. Bahkan LSN memperkirakan perolehan suara Gerindra akan melampaui Partai Golkar. Yang terpenting dari hasil survei ke-empat lembaga tersebut, mereka sama-sama memperkirakan bahwa parpol yang akan lolos “parliamentary threshold” hanya sembilan parpol, terdiri dari tujuh parpol lama dan dua parpol baru.

Mengenai kebenaran hasil survei tersebut, kita tunggu hasil pileg yang tersisa dua hari lagi akan dilaksanakan. Kebenaran hasil survei lembaga-lembaga tersebut dibandingkan hasil pileg akan menentukan kredibilitas Lembaga itu sendiri. Kita lihat saja nanti. Selamat mengikuti dan melaksanakan pemilihan umum, mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, aman. Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan ridho kepada bangsa Indonesia dalam memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD dan DPRD. Salam.

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana

sumber:
http://prayitnoramelan.kompasiana.com/2009/04/07/kata-empat-lembaga-survei-tgl-9-demokrat-jawaranya/

Korelasi Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

2009-04-05T20:16:00.007+07:00

Tiga hari lagi, tepatnya Kamis, 9 April 2009 - kita bangsa Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum untuk Calon anggota Legislatif DPR-RI, DPRD-Prov & DPRD II/ Kota juga DPD.
Masing-masing partai politik jelas sudah memetakan sebaran suaranya di seluruh daerah pemilihan, baik melalui struktural organisasi politiknya maupun tim sukses tiap caleg. Tak terkecuali di wilayah kecamatan Pedan, yang masuk dalam daerah pemilihan 5 (dapil) Klaten, bersama dengan 4 kecamatan lainnya, seperti: Karangdowo, Cawas, Trucuk dan Bayat.

Pimpinan Cabang PMB Kecamatan Pedan, khususnya Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) semenjak awal telah membuat estimasi TARGET PMB PEDAN ( klik sini ) dalam Pemilu 2009 mendatang. Angka dalam target perolehan suara ini didasarkan DATA 1 (klik sini) Pemilu Legislatif, Presiden, Pilkada & Pilgub tahun yang lalu, juga DATA 2 (klik sini) dan disamping perkembangan politik terkini dari ormas, paguyuban, perkumpulan wagra serta masyarakat sekitar.

Akhirul kalam, semoga usai pelaksanaan hajat nasional Pemilu 2009 ini tetap bernuansa Damai bagi rakyat Indonesia

PMB : Gaji Anggota DPR untuk Ormas Islam

2009-04-05T20:04:00.004+07:00

BANDUNG -- Seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia dijanjikan akan menerima setengah dari gaji anggota DPR RI dari Partai Matahari Bangsa (PMB) jika kelak terpilih duduk di kursi parlemen.

"Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ormas Islam yang menyangkut penegakkan keagamaan," kata Sekretaris DPW PMB Jawa Barat, Binhuan Sori, saat berorasi di lapangan Gasibu Mini Antapani, Kota Bandung, Jumat.

Ia mengatakan komitmen itu sudah disepakati seluruh caleg dan kepengurusan di tingkat pusat. Sumbangan ini bukan hanya untuk ormas dari Muhammadiyah, namun seluruh ormas Islam dari organisasi mana pun.

"Kami adalah partai yang memang berasal dari Muhammadiyah, namun saya tidak menjamin seluruhnya akan memilih PMB. Tetapi saya mengimbau agar PMB dapat dijadikan alternatif pilihan," katanya.

Pernyataan Binhuan itu dibenarkan caleg PMB untuk DPRD Kota Bandung, Ganjar Nuriman, bahwa selama ini di partai berlambang matahari tersebut bukan caleg yang memberikan uang, namun masyarakat yang menyumbang kepada PMB. "Karena itu, komitmen untuk menyumbangkan sebagian gaji sangat tepat, karena kami dipilih rakyat," katanya.

Ia mengatakan selama berkampanye pihaknya sering ngamen untuk mengumpulkan uang guna membiayai kampanye. "Ternyata terkumpul Rp3 juta," katanya.

Ganjar menjelaskan masyarakat banyak yang tersentuh dengan aksi ngamennya itu, karena tidak semua caleg memiliki uang dan tidak harus memiliki uang. "Banyak yang tersentuh dengan aksi saya, dan ternyata mereka ikhlas membantu dengan memberikan uang receh," katanya.

Kampanye PMB di lapangan Gasmin dihadiri ratusan massa pendukung dan simpatisan, serta sebagian lainnya warga masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kampanye. ant/ism

sumber:
http://republika.co.id/berita/41973/PMB_Janjikan_Gaji_Anggota_DPR_untuk_Ormas_Islam

Alasan Amerika Tidak Berani Menyerang Indonesia

2009-04-05T13:22:00.003+07:00

Pentagon membayangkan jika AS terpaksa harus menyerang Indonesia berapa kerugian yang harus di pikul pihak AS dan berapa keuntungan pihak Indonesia dari kehadiran tentara AS di sana?

Begitu memasuki perairan dataran Indonesia, mereka akan di hadang pihak bea cukai karena membawa masuk senjata api dan senjata tajam serta peralatan perang tanpa surat izin dari pemerintah RI. Ini berarti mereka harus menyediakan Uang Damai, coba hitung berapa besarnya jika bawaannya sedemikian banyak.

Kemudian mereka mendirikan base camp militer, bisa di tebak di sekitar base camp pasti akan dikelilingi oleh penjual Bakso, Tukang Es kelapa, lapak VCD bajakan, sampai obral kaos kaki Rp 10 ribu 3 Pasang. Belum lagi para pengusaha komedi puter bakal ikut mangkal di sekitar base camp juga.

Kemudian kendaraan-kendaraan tempur serta tank-tank lapis baja yang diparkir dekat base camp akan di kenakan retribusi parkir oleh para jukir (juru parkir). Jika dua jam pertama per kendaraan dikenakan Rp 10 ribu (maklum tarif orang bule), berapa yang harus dibayar AS kalau kendaraan & tank harus parkir selama sebulan.

Sepanjang jalan ke lokasi base camp pasukan AS harus menghadapi para Mr.Cepek yang berlagak memperbaiki jalan sambil memungut biaya bagi kendaraan yang melewati jalan tersebut. Dan jika kendaraan tempur dan tank harus membelok atau melewati pertigaan mereka harus menyiapkan recehan untuk para Mr. Cepek. Suatu kerepotan besar bagi rombongan pasukan jika harus berkonvoi, karena konvoi yang berjalan lambat pasti akan dihampiri para pengamen, pengemis dan anak-anak jalanan, ini berarti harus mengeluarkan recehan lagi.

Pagi harinya mereka tidak bisa mandi karena di sungai banyak dilalui Rudal Kuning yang ditembakkan penduduk setempat dari flying helicopter alias wc terapung di atas sungai.

Pasukan AS juga tidak bisa jauh jauh dari peralatan perangnya, karena di sekitar base camp sudah mengintai pedagang besi loakan yang siap memereteli peralatan perang canggih yang mereka bawa. Meleng sedikit saja tank canggih mereka bakal siap dikiloin. Belum lagi para curanmor yang siap beraksi dengan kunci T-nya siap merebut jip-jip perang mereka yang kalau didempul dan cat ulang bisa dijual mahal ke anak-anak orang kaya yang pengen gaya-gayaan.

Para komandan di pasukan AS ini juga akan kena tugas tambahan mengawasi para prajuritnya yang banyak menyelinap keluar base camp buat nonton dangdut di RW 06, katanya ada Inul di sana.

Setelah menimbang cost and benefit akhirnya Rumsfield memutuskan TIDAK AKAN MENYERANG INDONESIA!

sumber:
http://www.acehforum.or.id/alasan-mengapa-amerika-t23806.html?s=7373eb3f2b4d0d79432604da6b8272df&s=4d5160cef9e11ea30b190df6a5ed788e&t=23806

PKS Gigit Jari Karena Hidayat Tersingkir?

2009-04-05T13:12:00.003+07:00

INILAH.COM, Jakarta - PKS boleh saja berambisi menyorongkan Hidayat Nur Wahid sebagai calon pendamping capres incumbent, SBY. Namun, survey politik membuktikan pasangan ini tak begitu diinginkan pemilih. Akankah upaya PKS membangun duet SBY-Hidayat Nur Wahid kandas di tengah jalan?

Langkah PKS merapat dalam koalisi ‘Golden Bridge’ yang digagas Partai Demokrat tampaknya tak bakal membuahkan hasil maksimal. Mimpi partai dakwah itu menyandingkan Hidayat sebagai cawapres bagi SBY pun mulai terancam, karena pasar politik tak menghendaki duet ini.

Setidaknya survei Lembaga Riset Informasi (LRI) dalam survei yang dilakukan pada 27 Maret hingga 1 April lalu menunjukkan pasangan SBY-HNW kalah seksi dengan duet SBY JK. LRI menyebutkan duet SBY-JK masih diminati mayoritas responden dengan dukungan 44, 24%. Sedangkan pasangan SBY-HNW hanya meraih 33,64%.

Padahal upaya PKS untuk menduetkan Hidayat untuk SBY bukan main-main. Sebagaimana informasi dari sumber INILAH.COM, karena persoalan itulah di internal majelis syura PKS terjadi perbedaan pendapat perihal rencana tayangan iklan di televis komersial.

“Hilmi Aminduin ngotot dengan tagline ‘PKS partaiku, SBY presiden pilihanku’. Namun Hidayat Nur Wahid kurang sreg dengan ide itu,” ujar sumber yang dekat dengan lingkaran Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminudin itu.

Kendati demikian, ketika dikonfirmasi ke sejumlah petinggi PKS, iklan politik versi ‘PKS Partaiku, SBY Presiden Pilihanku’ sama sekali tak pernah diperdebatkan, karena memang tidak pernah membahas hal tersebut.

Namun, setidaknya di beberapa titik kampanye, Presiden PKS Tifatul Sembiring hampir tak pernah absen untuk menanyakan arah koalisi PKS apakah dengan PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat, kader PKS mayoritas menjawab koalisi dengan Partai Demokrat dan SBY. Tak sekadar itu, di sejumlah daerah, spanduk dukungan kader PKS terhadap SBY juga marak, seperti di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Dalam survei LRI tersebut juga terungkap pasangan SBY-JK 44,25%, SBY-Hidayat Nur Wahid 33,64%, SBY- Sultan 33,16%, Mega-Sultan 27,15%, Mega-Wiranto 18,88%, Mega-Hidayat Nur Wahid 16,55%, JK-Sultan 20,47%, JK-Hidayat Nur Wahid 19,12%, dan JK-Sutiyoso 12,92%.

Merespons hasil survei LRI, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq tak secara tegas mengomentari hasil survei tersebut. Justru Mahfudz menegaskan, untuk memperkuat sistem presidensiil, sebaiknya wakil presiden mendatang mencari figur cawapres dari perorangan, bukan dari partai. “Termasuk SBY, sebaiknya cari pasangan perseorangan, bukan dari partai,” katanya kepada INILAH.COM, Sabtu (4/4) di Jakarta.

Dengan langkah ini, sambung Mahfudz yang juga Ketua FPKS DPR RI ini menegaskan, presiden maupun wakil presiden akan memiliki garis politik yang sama. “Sedangkan partai politik koalisi sharing dalam kabinet, dengan catatan tidak rangkap jabatan sebagai ketua umum partai,” jelasnya.

Bagaimana dengan wacana menyandingkan Hidayat Nur Wahid sebagai cawapres SBY? Mahfudz justru menjawab Hidayat adalah salah satu capres dari PKS. “Hidayat Nur Wahid memang salah satu capres PKS,” katanya.

Ikhtiar PKS untuk menyandingkan Hidayat Nur Wahid dengan SBY memang mengundang reaksi beragam. Apalagi, wacana itu diikuti dengan langkah politik dengan membawa nama SBY dalam event politik PKS, seperti kampanye. Kondisi ini bisa saja bukan malah mendekatkan PKS dengan Demokrat, tapi sebaliknya koalisi itu jauh panggan dari api. [P1]

sumber:

http://inilah.com/berita/pemilu-2009/2009/04/05/96171/hidayat-tersingkir-pks-gigit-jari/

KPUD Klaten Bingung Sikapi Perubahan Aturan

2009-04-02T10:18:00.002+07:00

KPU Kabupaten Klaten mengakui bingung dengan cepatnya perubahan aturan terkait berbagai persoalan Pemilu. Sementara kalangan DPRD Jateng mengkhawatirkan munculnya banyak masalah pasca-Pemilu.

Pengakuan itu diungkapkan Ketua KPU Klaten Ngatmin Sumarto Pawiro saat menerima rombongan Komisi A DPRD Jateng yang melakukan rapat kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten, Rabu (1/4). Rombongan Komisi A hadir dipimpin ketuanya Husein Syifa.

Mereka disambut oleh seluruh jajaran KPU Klaten. Ketua KPU Ngatmin Sumarto Pawiro mengaku perubahan aturan yang diterbitkan oleh KPU di tingkat pusat kerap membuat pihaknya kerepotan. “Aturan berubah-ubah dan kadang berbenturan. Ini yang membuat KPU kabupaten kerap kerepotan,” aku dia.
Pada kesempatan itu, jajaran KPU Klaten memaparkan sejumlah hal terkait persiapan Pemilu di wilayah ini. Dalam paparan itu, KPU mengaku telah melakukan berbagai persiapan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang bakal dimulai pekan depan itu.

Cermati DPT
Sesuai instruksi KPU tingkat pusat, KPU Klaten menurut Ngatmin, menghilangkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus, dan menggantinya dengan TPS biasa. Dengan demikian, total TPS di Klaten kini 3.029 lokasi dengan jumlah personel penyelenggara Pemilu mencapai lebih dari 1200 orang.
“Saat ini, proses pencermatan DPT (Daftar Pemilih Tetap-red) terus dilakukan. Dan apabila ditemukan pemilih ganda akan dicoret. Sebagai informasi, saat Pilgub dahulu, kami mencoret sedikitnya 80.000 pemilih ganda.”

Ketua Komisi A, Husein Syifa mengatakan, dari hasil perbincangan dengan sejumlah tokoh, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan banyak masalah. Permasalahan itu berpotensi muncul mengingat banyak aturan-aturan yang memiliki celah hukum. “Yang terpenting, jangan sampai ada keberpihakan,” pinta dia.

Anggota Komisi A lainnya, Muh Syahrir mempertanyakan mengenai sosialisasi yang telah dilakukan KPU ke masyarakat. Sosialisasi tersebut lebih ditekankan pada perubahan cara memilih. Sebagaimana diketahui, cara memilih pada Pemilu kali ini, tidak hanya dilakukan dengan cara mencentang. Tetapi, cara lain seperti mencoblos, hingga menggaris datar di pilihan juga bisa dilakukan.
“Apakah sosialisasi mengenai cara paling mudah untuk memilih sudah disosialisasikan dengan baik? Kami khawatir, bila tidak , bakal muncul ketegangan-ketegangan di masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ngatmin mengatakan, KPU telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah cara. Sosialisasi itu dilakukan hingga tingkat RT/RW. - Oleh : Heriyono Adi Anggoro

sumber:
Solopos, edisi Kamis-2 April 2009

Caleg PAN divonis 6 bulan penjara

2009-04-02T10:04:00.004+07:00

Wonogiri (Espos) Calon anggota legislatif (Caleg) asal PAN untuk DPR yang menjadi terdakwa kasus money politics (politik uang), Tuti Indarsih Loekman Soetrisno, divonis enam bulan penjara.

Vonis dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Wonogiri, Rabu (1/4), yang berlangsung hingga pukul 20.30 WIB.
Atas vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa, Bambang Joyo Supeno, maupun jaksa penuntut umum (JPU), Bagus Suteja, menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak masih mempunyai waktu untuk banding. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang meminta hakim menghukum terdakwa selama tujuh bulan penjara dan denda Rp 6 juta.

Selain itu, majelis hakim menjatuhkan denda kepada terdakwa senilai Rp 6 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara Rp 2.500. Sedangkan barang bukti berupa alat peraga kampanye dimusnahkan, sementara uang yang dibagikan kepada warga diambil untuk negara.

Dalam kasus tersebut, saat kampanye di rumah warga di Dusun Gloto RT 1/RW II, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Tuti membagikan uang dalam amplop beserta alat peraga kampanye. Namun Tuti beralasan dia membagikan uang sebagai anggota DPR yang reses.
Terdakwa terbukti melanggar Pasal 84 Ayat (1) huruf (j) jo Pasal 87 jo Pasal 274 UU No 10/2008 tentang Pemilu. Selain itu, jaksa juga meminta terdakwa membayar ongkos perkara Rp 2.500 dan menyatakan terdakwa terbukti menjadi pelaksana kampanye dan memberikan uang kepada peserta kampanye untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu. - Oleh : tus

sumber:
http://www.solopos.co.id:81/zindex_menu.asp?kodehalaman=h06&id=266772