Astaga, Rekap Manual & TI Pada Pemilu 2009 - BERBEDA

Hasil rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu 2009 yang dilakukan oleh KPU, baik secara manual maupun secara TI ternyata TIDAK SAMA hasilnya.
Seharusnya Rekapitulasi dengan menggunakan TI jauh lebih mudah, akurat dan cepat prosesnya karena database yang dipakai berdasarkan formulir C1 yang langsung di upload hasilnya begitu proses perhitungan di tingkat TPS selesai dilakukan oleh seluruh TPS yang tersebar di penjuru Indonesia.

Lantas mengapa di dalam penayangannya melalui media elektronika justru tersendat-sendat, bahkan nyaris tanpa penambahan suara signifikan yang masuk ke tabulasi nasional milik KPU. Ada apa gerangan? Padahal berdasarkan rekapitulasi manual yang dilaksanakan oleh KPU, justru telah berhasil mencatat perolehan suara masuk sebesar 31,6 juta suara, sedang rekap manual ini baru dilaksanakan 3 hari. Untuk sementara, PDIP menduduki peringkat I, disusul oleh PD, P. Golkar, PAN, PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura & PKPB - dimana terdapat dua partai politik yang posisinya terbalik dengan hasil quickcount yang telah ada, yaitu PDIP & PAN.

Dari data yang disampaikan KPU di Hotel Borobudur, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2009) per pukul 12.48 WIB, perolehan suara PDIP mencapai 6.164.486 (19,49 persen).

Sedangkan Demokrat berada di posisi kedua dengan angka 5.403.942 (17,09 persen). Selisih persentase kedua partai ini mencapai 2,4 persen.

Posisi ketiga ditempati oleh Golkar dengan suara 4.475.885 (14,15 persen), disusul PAN dengan suara 2.318.901 (7,33 persen), dan PKS dengan suara 2.133.183 (6,74 persen).

Posisi keenam diduduki oleh PPP yang memperoleh suara 1.742.658 (5,51 persen), disusul PKB dengan suara 1.661.409 suara (5,25 persen), Gerindra 1.409.032 (4,45 persen), dan Hanura 1.129.968 (3,57 persen).

Selisih Hanura dengan urutan berikutnya yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) cukup tinggi. Di bawah Hanura bertengger PKPB dengan suara 513.204 (1,62 persen). PKPB merupakan parpol yang tidak lolos PT dengan suara terbanyak.

Menanggapi data tersebut, anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, data itu barulah hasil sementara. Karena itu KPU belum bisa memberikan komentar terkait unggulnya suara PDIP yang tidak sesuai dengan hasil tabulasi elektronik KPU dan perhitungan lembaga quick count.

"KPU tidak punya ruang untuk melakukan analisis ini basis partai mana atau apa. Silakan kalau publik ada yang mau melakukan analisis," ujar Endang.

Sejauh ini KPU telah merekap perolehan suara dari 15 provinsi, yakni Sumatera Barat, Bangka Belitung, DIY, Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Banten. ( sho / nrl )

sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/30/135904/1123900/700/316-juta-surat-masuk-pdip-belum-terkejar-oleh-demokrat

http://inilah.com/berita/politik/2009/04/30/103188/pdip-masih-unggul-pks-5-besar/

Selengkapnya...

Partai Demokrat: PKS Jangan Dikte SBY

INILAH.COM, Jakarta - Soal cawapres, SBY dan Partai Demokrat tidak mau didikte oleh parpol lain, apalagi oleh PKS. Demokrat meminta agar PKS bersabar dan membiarkan SBY bebas memilih siapa cawapres yang akan mendampinginya.

PKS mengusulkan, bila SBY tidak mau mengakomodir cawapres dari PKS dan memilih untuk mengambil calon dari parpol lain yang suaranya di bawah PKS, maka sebaiknya cawapres SBY berasal dari non parpol saja. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perdebatan antara peserta koalisi dan agar memenuhi aspek keadilan.

"PKS ini jadi seperti mengajarkan ikan berenang. Sudahlah jangan dikte kami, serahkan saja sepenuhnya kepada SBY untuk menentukan cawapresnya," ujar anggota Tim 9 koalisi partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (28/4).

Ruhut mengaku bingung dengan maunya PKS. Pertama PKS meminta agar cawapres SBY dari kalangan profesional karena ada persaingan dengan Golkar. Setelah Golkar berseberangan dengan Demokrat, mereka menyatakan harus dari parpol.

"Sekarang Golkar mulai merapat lagi ke Demokrat, mintanya agar non parpol lagi. Aduh, tolonglah, baik PKS maupun parpol lain hormati SBY sebagai capres. SBY saja sebagai capresnya belum tahu siapa cawapresnya, masak sudah diatur-atur. Jadi bersabarlah PKS," ungkapnya.

Mantan politisi Golkar ini menyatakan, hari ini, Selasa (28/4) pada pukul 17.00 WIB PKS akan menyerahkan amplop berisi nama-nama cawapres PKS kepada TIM 9. Pertemuan yang akan dihadiri oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring itu akan digelar di Hotel Nikko, Jakarta. [mut/ana]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/04/28/102521/pd-pks-jangan-dikte-sby/

Selengkapnya...

MK: Pileg Ulang, Kenapa Tidak

Surabaya, CyberNews. Bagaimana peluang kemungkinan digelarnya pemilihan umum legislatif (Pileg) ulang 2009? Sangat terbuka. Hal itu tentunya dari bukti pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Hal itu dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kepada wartawan di Surabaya, Minggu (26/4). "Kami lihat kasusnya dulu. Sekiranya ada pileg ulang, ya pelaksanaannya tak mungkin mungkin lebih 30 hari," ujarnya.

Pembatasan tempo itu sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu, batas waktu tak lebih 30 hari itu didasarkan pada agenda Pilpres yang rencananya dihelat pada 8 Juli 2009 nanti.

Mahfud menyatakan, MK ada kemungkinan memutuskan adanya pileg ulang jika terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Fenomena itu bukan hal baru bagi MK. Sebab, pada Pemilu 2004 lalu sempat ada penghitungan ulang di salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jatim.

Selain itu, MK pernah memutuskan pilkada ulang di sejumlah daerah. Misalnya di Jatim setelah digelar pilkada Jatim putaran II. Karena menilai ada pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis, maka majelis hakim MK yang menyidangkan perkara pilkada Jatim putaran II memutuskan harus digelarnya pilkada Jatim putaran III di Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

Pilkada putaran III di 3 kabupaten di Jatim itu meliputi penghitungan suara ulang di Pamekasan dan untuk Kabupaten Bangkalan dan Sampang dilakukan pemunguatan suara ulang.

Pilkada ulang, kata Mahfud, juga pernah diputuskan untuk satu daerah di Pulau Kalimantan. Selain itu, MK pernah membatalkan hasil pemilu di Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. "Yang menang jadi tidak menang, itu bisa. Yang penting harus ada bukti otentik dan valid, yakni formulir C1," tandasnya.

Mahfud mengungkapkan, sejak penghitungan suara hingga sekarang dia banyak terima laporan tak resmi dari caleg atau parpol mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. "Laporan tak resmi melalui telepon dan SMS. Kalau laporan resmi dari parpol belum ada. Saya bilang kepada mereka agar melapor resmi saja setelah 9 Mei 2009," katanya.

Dalam konteks persiapan menyidangkan perkara sengketa pemilu, kata Mahfud, MK telah mempersiapkan para hakim dan perangkat lainnya. Hakim di MK dibagi tugas dalam tiga majelis, yakni majelis A, B dan C yang dibagi kewenangannya menangani beberapa parpol yang bersengketa. MK juga mempersiapkan 30 panitera pengganti yang akan dikarantina dan 39 tenaga ahli staf bidang teknologi informasi.

"Kalau ada perkara pemilu yang masuk Minggu (26/4) ke MK, kami siap menanganinya," tegas Mahfud. MK akan menyelesaikan seluruh kasus sengketa pileg selama 30 hari atau paing lambat 16 Juni 2009, sebelum Pilpres 8 Juli 2009 digelar.

(Ainur Rohim /CN13)
sumber:
http://suaramerdeka.com/

Selengkapnya...

Darurat, Perppu Capres Tunggal

INILAH.COM, Jakarta - Rencana pemboikotan Pemilu Presiden oleh kubu Teuku Umar tampaknya akan berbuntut serius terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika tak hati-hati meresponsnya, justru akan menjatuhkan negeri ini ke dalam kubangan krisis konstitusi.

Ancaman untuk tidak berpartispasi dalam Pilpres 8 Juli mendatang oleh kelompok Teuku Umar yang dimotori oleh PDIP tampaknya bukanlah ancaman yang biasa. Karena, jika hal tersebut terjadi, kondisi tersebut menjadi persoalan serius dalam sistem ketatanegaran Indonesia.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, jika kondisinya hanya terjadi satu calon pasang pada Pilpres dan KPU tidak bisa menerima satu calon saja, maka presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu).

Karenanya, sangat absah bagi presiden untuk mengeluarkan perppu, yang mengubah aturan pencalonan presiden di dalam UU Pilpres, sehingga kondisi hanya ada satu pasangan capres, terantisipasi, katanya kepada INILAH.COM, Rabu (22/4) di Jakarta.

Menurut Denny, perppu menjadi penting terkait dengan prinsip tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan meski sedetik pun. Prinsipnya, tidak boleh ada kekosongan kekuasaan sedetik pun, cetusnya.

Kendati demikian, menurut Denny, substansi materi perppu dapat dibicarakan dengan kekuatan partai politik di parlemen. Walaupun, kewenangan akhir keluarnya perppu tetap berada di tangan presiden.

Menanggapi wacana itu, pengamat hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin menilai, perppu hanya bisa muncul jika bertujuan untuk menurunkan persyaratan pencapresan. Perppu hanya muncul untuk memberi ruang agar muncul capres. Seperti penurunan persyaratan capres dari 20% menjadi 0%, katanya.

Menurut dia, justru perppu akan inkonstitusional jika untuk mengukuhkan capres tunggal. Eksistensi perppu justru untuk memberi ruang baru bagi calon presiden muncul.

Sementara mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Presiden, Yassona H Laoly menentang keras rencana penerbitan perppu terkait dengan capres tunggal. Politisi PDIP tersebut menilai, munculnya perppu hanya bentuk kepanikan pemerintah. Itu bentuk kepanikan pemerintah saja, cetusnya.

Menurut Laoly, jika pemerintah bersikeras mengeluarkan perppu capres tunggal maka, hal tersebut sebagai langkah inkonstitusional. Menurut dia, dalam UU Pemilu Presiden/Wakil Presiden, bahkan jika terdapat pasangan calon yang meninggal dunia, maka harus dipaksakan untuk menggantinya.

Sementara pengamat hukum Univeristas 45 Makassar Marwan Mas menilai jika perppu terwujud, justru pemerintah mengabaikan susbtansi persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Kita jangan terjebak pada agenda ketatanegaraan yang tanggalnya harus ada presiden. Tapi kita mengacu pada substansi kecurangan demokrasi seperti Orde Baru, terangnya.

Lebih baik, saran Marwan, pemerintah mengeluarkan saja perppu penundaan. Tuntaskan dulu kecurangan-kecurangan yang diminta oleh banyak pihak. Dari pada tahun 2014 nanti akan kacau juga, lebih baik kita selesaikan dulu. Tunda Pilpres dengan perppu. Jangan perppu untuk jadikan capres tunggal! tandasnya.

Pesan politik dari kubu Teuku Umar untuk tidak turut berpartisipasi dalam pemilu presiden hakikatnya cukup jelas, di antaranya meminta pencopotan anggota KPU, meminta pemantau asing dalam pemilu presiden, serta menyelesaikan persoalan DPT yang masih bermasalah. Pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan perppu terkait upaya rencana boikot dalam pemilu presiden. Karena pokok persoalannya adalah memperbaiki kisruh DPT. [I4]

sumber:
http://inilah.com/berita/politik/2009/04/22/100962/perppu-capres-tunggal-mana-bisa/

Selengkapnya...

Daftar Legislatif Kabupaten Klaten Periode 2009-2014

Setelah KPUD kabupaten Klaten menggelar Rapat Pleno mengenai hasil Pemilu Legislatif baik untuk tingkat DPR RI, DPRD I, DPRD II & DPD pada hari Jum'at; 17 April 2009, maka inilah Daftar Nama Calon Legislatif dari partai peserta yang BERHASIL dalam Pemilu Tahun 2009 tercantum di Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD II kabupaten Klaten.
Semoga mereka semua dapat menjadi wakil kita, dalam menyongsong kehidupan yang lebih bermanfaat dan berguna bagi seluruh rakyat kabupaten Klaten tercinta, Allahumma Amin.
.
Untuk perolehan yang lebih detail, anda dapat melihat sendiri di sini ( klik ini ).



Selengkapnya...

SBY vs KOTAK KOSONG, Pilpres 2009

Ada issue menarik pasca diumumkannya Pemilu kemarin, dengan menghasilkan 3 kekuatan besar sebagai pemenang pemilu 2009, yaitu PD, PDIP dan Golkar. Secara teoritis, hanya akan ada sekitar 3 capres saja: misalnya SBY untuk calon PD dan GOLKAR; Megawati untuk calon PDIP, Gerindra dan Hanura; dan terakhir Capres dari koalisi Parpol Islam (PKS, PAN, PKB dan PPP).

Tapi kalau kemudian parpol Islam itu semuanya berkoalisi dengan SBY dan PD, berarti hanya 2 Capres yang akan maju kelak. Dan, gejalanya boleh dikatakan 90% parpol Islam akan bergabung ke SBY dan PD. Begitu pula dengan GOLKAR, sudah pasti akan ke SBY dan PD, karena mereka pasti memilih ikut dalam kekuasaan lagi.

Rawannya, bagaimana kalau ternyata PDIP, Gerindra dan Hanura kemudian tak mau mencalonkan Capresnya?
Berarti Pilpres bulan Juli terancam batal.

Kabarnya Presiden bisa mengeluarkan Perpu yang bisa menghapus syarat Presidential therehold itu, sehingga setiap parpol yang masuk ke Senayan (sekitar 10 paprpol tampaknya), boleh saling mengajukan Capresnya sendiri-sendiri. Maka kalau ini terjadi, akan ada sekitar 5-6 Capres yang bertanding: SBY, Megawati, JK, Prabowo, Wiranto, Hidayat Nurwahid, Sutrisno Bachir dan mungkin Surya Dharma Ali. Kalau melihat kenyataan politik saat ini, saya menduga, besar kemungkinan kekuatan koalisi PDIP- Gerindra dan HANURA akan 'memaksa' Pemerintah untuk membuat Perpu. Caranya sangat mudah, yaitu PDIP-Gerindra dan HANURA bersepakat tidak mengajukan Capresnya bila parpol Islam dan GOLKAR semuanya berkoalisi dengan SBY dan PD.

Tapi ada ada jalan keluar lainnya untuk menghadapi taktik dan strategi mereka kalau itu betul-betul terjadi nantinya, yaitu SBY 'bersepakat' dengan para elit politik dari parpol yang akan berkoalisi dengannya kelak, menghadapi trik PDIP-Gerindra dan HANURA kalau seandainya mereka betul-betul akan memboikot Pilpres. Caranya mudah, koalisi parpol Islam agar diminta oleh SBY agar 'sementara' melepaskan ikatan koalisinya untuk mensukseskan Pilpres 2009 ini, dengan jalan membuat Capres sendiri atau mendukung Capres dari GOLKAR (yang tentunya Golkar sudah di kontak dulu dan diminta untuk mengajukan Capresnya sendiri pula, untuk 'melawan' pasangan Capres dari PD, SBY). Sementara, PD dan SBY, jalan sendiri saja dalam pencalonan karena suaranya sudah melewari ambang batas 20% itu. Sudahkan terfikirkan skenario terburuk itu bagi kita semua?

sumber:
http://www.berpolitik.com/viewnewspost.pl?nid=21186&param=ckNtPUlVHKCT2qUW2pwm

Selengkapnya...

Evaluasi Hasil Pemilu di Dapil V Klaten

Tabel di atas adalah cuplikan dari Hasil Pleno KPUD Kabupaten Klaten tanggal 17 April 2009 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/ Kota Klaten.

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara PAN, PKS pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 ditambah dengan suara PMB.

Tabel 2. Estimasi Pergeseran Suara Pemilih (konstituen) masing-masing partai (PAN, PKS & PMB) di Daerah Pemilihan V Klaten (Pedan, Trucuk, Cawas, Karangdowo dan Bayat) antara Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009.

Bagi PAN, partai ini mengalami penurunan jumlah pemilih yang signifikan hampir di seluruh kecamatan di Dapil V Klaten kecuali Karangdowo yang notabene terdapat calegnya. Suara sebesar 7503 milik PAN ini tergerus oleh partai politik peserta pemilu 2009 lainnya. Sementara untuk PKS - hanya di kecamatan Pedan dan Cawas saja yang mengalami penggerusan suara pemilih yaitu sebesar 182 suara, sedang di 3 kecamatan lainnya mengalami kenaikan yang boleh dibilang tidak terlalu signifikan.

Jika PAN berargumentasi bahwa suara mereka tergerus oleh PMB, hal itu tidaklah benar sepenuhnya. Partai berlogokan Matahari Merah hanya dapat menunjukkan keperkasannya di daerah pemilihan V Klaten khususnya di kecamatan Trucuk yang memang merupakan daerah asal calegnya, sedang untuk dapil lainnya dibawah standar.

Dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2009 ini, semoga semua partai dapat memetik hikmahnya serta melakukan koreksi internal partai - apakah ke depan partai dapat tetap eksis mempertahankan keberadaannya, baik secara orgasisatoris maupun struktural partai. Hal ini dipandang perlu sebagai acuan koalisi antar partai - karena tidak begitu lama lagi, kabupaten Klaten bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah.

Selengkapnya...

Hasil Rekapitulasi Pemilu 2009 Kecamatan Trucuk

Inilah Hasil Rekapitulasi Sementara Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk Tingkat Kabupaten Klaten di Kecamatan Trucuk.

Selengkapnya...

Caleg Dengan 111 Juta Suara, Alamak ...

Hari ketujuh pasca pemilu, tepatnya Rabu 15 April 2009 di Tabulasi Pusat Nasional KPU yang bertempat di hotel Borobudur-Jakarta, terjadi hal yang luar biasa, seorang caleg dari daerah dapil Sulawesi II yang bernama M.Jafar Hafsah dari Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 111.226.030.

Dari pantauan Tabulasi Pusat Nasional KPU, hal ini terjadi sejak jam 12:00 wib. Salah seorang caleg dari partai demokrat dapil Sumatra Utara III ‘si raja minyak’ Ruhut Poltak Sitompul terkejut saat membuka tabulasi ini.

"Wah hebat partai demokrat memperoleh 111 juta lebih, jauh dari data KPU secara nasional yang masuk saat itu sebesar 7.926.499 suara (jam 12:00 wib)," ujar Ruhut sambil tertawa bersama caleg-caleg partai demokrat lainnya.

Secara nasional partai demokrat sendiri baru memperoleh 1.160.284 (20.32%). Para caleg dari partai lain khawatir KPU tidak becus mengurus servernya yang menelan biaya hingga puluhan miliar.

sumber:
http://inilah.com/berita/citizen-journalism/2009/04/16/99272/heboh-caleg-111-juta-suara/
Rahchmad Yuliadi, rbacakoran@yahoo.com

Selengkapnya...

Hasil Rekapitulasi Pemilu 2009 di Kecamatan Pedan

Tiada terasa hari telah berganti hari, seminggu sudah pesta demokrasi bangsa Indonesia dalam perhelatan akbar Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Legislatif baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ kota & DPD terlalui sudah.

Setelah melalui proses penghitungan suara, baik di tingkat TPS desa dan PPK Kecamatan, akhirnya telah ditetapkan dalam pleno PPK Kecamatan Pedan - Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Tabulasi di atas adalah Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD tingkat Kabupaten Klaten Khusus untuk kecamatan Pedan dari beberapa partai politik peserta Pemilu 2009.

Selengkapnya...

Israel Dalang Serangan 11 September

Media berita Amerika membeberkan keterlibatan Israel sebagai dalang serangan tersebut.

American Free Press, sebagaimana dikutip oleh Press TV, menyatakan bahwa Ziad Al Jarrah, salah satu tersangka yang dicurigai dalam aksi terorisme tersebut, diketahui merupakan salah satu agen Israel, Mossad.

Penemuan lainnya oleh New York Times, juga membeberkan bahwa saudara Ziad, Ali Al Jarrah, yang memiliki kewarganegaraan Lebanon, juga dicurigai bergabung dalam badan mata-mata Israel selama 20 tahun terakhir.

"Penemuan lainnya mengenai tragedi 11 September tersebut, juga mendapati bahwa sepupu Jarrah terlibat langsung sebagai satu dari 19 pembajak kapal yang menabrakkannya ke menara kembar WTC dan Pentagon," tambah New York Times.

Penemuan ini memicu spekulasi bahwa, pihak agen Israel memang sengaja mendapatkan anggota dari kelompok muslim Arab, untuk menutupi rencana jahatnya tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Italia Francesco Cossiga juga pernah menyampaikan pendapatnya bahwa tindak terorisme 11 September tersebut di dalangi oleh CIA dan Mossad.

"Badan intelijen Amerika dan Eropa sebenarnya telah mengetahui bahwa otak di balik tragedi 9/11 tersebut adalah CIA dan Mossad, dan keduanya lalu mempengaruhi negara-negara lain dengan menuding bangsa Arab sebagai pelakunya," kata Cossiga, sebagaimana dikutip oleh media Corriere della Serra.

Cossige menegaskan pendapatnya dengan argumen dari laporan bahwa dua jam sebelum tragedi 9/11 tersebut terjadi, para karyawan perusahaan telekomunikasi Israel, Odigo, yang berjarak blok dari WTC, diperintahkan untuk segera meninggalkan gedung perusahaan tersebut.
Temuan ini bukan kali pertama. Sebab, sebulan peristiwa ini terjadi sudah pernah ditemukan bukti adanya sekitar 4000 orang-orang Yahudi yang telah menerima pengumuman akan adanya peledakan di gedung WTC.[muslimdaily.net/syf/hidayatullah]

sumber:
http://www.muslimdaily.net/2009/03/11/Terkuaknya+Israel+Sebagai+Dalang+Serangan+11+September.html
Selengkapnya...

Demokrat, Jawara Pemilu 2009 ( versi Lembaga Survey )

Empat lembaga survei yang melaksanakan survei dengan tengat waktu antara tanggal 13 Maret s/d 3 April yang merilis hasilnya semuanya berkesimpulan, menurut persepsi publik, maka Partai Demokrat akan menjadi partai terunggul dalam perolehan suara. Keempatnya adalah Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) menggelar survei dari 13 s/d 20 Maret 2009, Lembaga Survei Nasional (LSN) menggelar survei (23 Maret s/d 3 April 1009), Lembaga Riset Indonesia (LRI) 27 Maret s/d 1 April, Sugeng Saryadi Syndicate (SSS) 28 Maret s/d 1 April 2009.

Puskapol UI memberikan data Partai Demokrat (21.38%), PDIP (17,77%), Golkar 16,56%) Gerindra (4,62%), PKS (4,43%), PKB (4,24%), PPP (4 %), PAN (3,61%), Hanura (2,99%).

LSN mengeluarkan data Demokrat (19,30%), PDIP (16,20%), Gerindra (15,60%), Golkar (14,00%), PKS (6,60 %), PAN (4,30%), PPP(4,10%), PKB (4,00%), Hanura (2,10%).

LRI mengeluarkan data Demokrat (20,66%), Golkar (18,05%), PDIP (16,31%), PKS (8,54%), Gerindra (5,76%), PAN (3,15%), PPP (2,188%), PKB (1,36%), Hanura (1,02%).

SSS mengeluarkan Demokrat (20,20 %), PDIP (13,50%), Golkar (12,20%), Gerindra (10,40%), PKS (9,70%), PAN (5,80%), PPP (4,20%), Hanura (3,60%), PKB (3,00%).

Dari data yang dirilis empat lembaga survei tersebut, Partai Demokrat terlihat menduduki tempat teratas dan rata-rata perolehan suaranya diatas 20%. Tempat kedua dan ketiga umumnya masih diduuki PDIP dan Partai Golkar. Yang menarik, lembaga survei LSN dan SSS menempatkan Partai Gerindra pada kedudukan ketiga dan keempat. Bahkan LSN memperkirakan perolehan suara Gerindra akan melampaui Partai Golkar. Yang terpenting dari hasil survei ke-empat lembaga tersebut, mereka sama-sama memperkirakan bahwa parpol yang akan lolos “parliamentary threshold” hanya sembilan parpol, terdiri dari tujuh parpol lama dan dua parpol baru.

Mengenai kebenaran hasil survei tersebut, kita tunggu hasil pileg yang tersisa dua hari lagi akan dilaksanakan. Kebenaran hasil survei lembaga-lembaga tersebut dibandingkan hasil pileg akan menentukan kredibilitas Lembaga itu sendiri. Kita lihat saja nanti. Selamat mengikuti dan melaksanakan pemilihan umum, mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, aman. Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan ridho kepada bangsa Indonesia dalam memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD dan DPRD. Salam.

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana

sumber:
http://prayitnoramelan.kompasiana.com/2009/04/07/kata-empat-lembaga-survei-tgl-9-demokrat-jawaranya/

Selengkapnya...

Korelasi Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

Tiga hari lagi, tepatnya Kamis, 9 April 2009 - kita bangsa Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum untuk Calon anggota Legislatif DPR-RI, DPRD-Prov & DPRD II/ Kota juga DPD.
Masing-masing partai politik jelas sudah memetakan sebaran suaranya di seluruh daerah pemilihan, baik melalui struktural organisasi politiknya maupun tim sukses tiap caleg. Tak terkecuali di wilayah kecamatan Pedan, yang masuk dalam daerah pemilihan 5 (dapil) Klaten, bersama dengan 4 kecamatan lainnya, seperti: Karangdowo, Cawas, Trucuk dan Bayat.

Pimpinan Cabang PMB Kecamatan Pedan, khususnya Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) semenjak awal telah membuat estimasi TARGET PMB PEDAN ( klik sini ) dalam Pemilu 2009 mendatang. Angka dalam target perolehan suara ini didasarkan DATA 1 (klik sini) Pemilu Legislatif, Presiden, Pilkada & Pilgub tahun yang lalu, juga DATA 2 (klik sini) dan disamping perkembangan politik terkini dari ormas, paguyuban, perkumpulan wagra serta masyarakat sekitar.

Akhirul kalam, semoga usai pelaksanaan hajat nasional Pemilu 2009 ini tetap bernuansa Damai bagi rakyat Indonesia

Selengkapnya...

PMB : Gaji Anggota DPR untuk Ormas Islam

BANDUNG -- Seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia dijanjikan akan menerima setengah dari gaji anggota DPR RI dari Partai Matahari Bangsa (PMB) jika kelak terpilih duduk di kursi parlemen.

"Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ormas Islam yang menyangkut penegakkan keagamaan," kata Sekretaris DPW PMB Jawa Barat, Binhuan Sori, saat berorasi di lapangan Gasibu Mini Antapani, Kota Bandung, Jumat.

Ia mengatakan komitmen itu sudah disepakati seluruh caleg dan kepengurusan di tingkat pusat. Sumbangan ini bukan hanya untuk ormas dari Muhammadiyah, namun seluruh ormas Islam dari organisasi mana pun.

"Kami adalah partai yang memang berasal dari Muhammadiyah, namun saya tidak menjamin seluruhnya akan memilih PMB. Tetapi saya mengimbau agar PMB dapat dijadikan alternatif pilihan," katanya.

Pernyataan Binhuan itu dibenarkan caleg PMB untuk DPRD Kota Bandung, Ganjar Nuriman, bahwa selama ini di partai berlambang matahari tersebut bukan caleg yang memberikan uang, namun masyarakat yang menyumbang kepada PMB. "Karena itu, komitmen untuk menyumbangkan sebagian gaji sangat tepat, karena kami dipilih rakyat," katanya.

Ia mengatakan selama berkampanye pihaknya sering ngamen untuk mengumpulkan uang guna membiayai kampanye. "Ternyata terkumpul Rp3 juta," katanya.

Ganjar menjelaskan masyarakat banyak yang tersentuh dengan aksi ngamennya itu, karena tidak semua caleg memiliki uang dan tidak harus memiliki uang. "Banyak yang tersentuh dengan aksi saya, dan ternyata mereka ikhlas membantu dengan memberikan uang receh," katanya.

Kampanye PMB di lapangan Gasmin dihadiri ratusan massa pendukung dan simpatisan, serta sebagian lainnya warga masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kampanye. ant/ism

sumber:
http://republika.co.id/berita/41973/PMB_Janjikan_Gaji_Anggota_DPR_untuk_Ormas_Islam

Selengkapnya...

Alasan Amerika Tidak Berani Menyerang Indonesia

Pentagon membayangkan jika AS terpaksa harus menyerang Indonesia berapa kerugian yang harus di pikul pihak AS dan berapa keuntungan pihak Indonesia dari kehadiran tentara AS di sana?

Begitu memasuki perairan dataran Indonesia, mereka akan di hadang pihak bea cukai karena membawa masuk senjata api dan senjata tajam serta peralatan perang tanpa surat izin dari pemerintah RI. Ini berarti mereka harus menyediakan Uang Damai, coba hitung berapa besarnya jika bawaannya sedemikian banyak.

Kemudian mereka mendirikan base camp militer, bisa di tebak di sekitar base camp pasti akan dikelilingi oleh penjual Bakso, Tukang Es kelapa, lapak VCD bajakan, sampai obral kaos kaki Rp 10 ribu 3 Pasang. Belum lagi para pengusaha komedi puter bakal ikut mangkal di sekitar base camp juga.

Kemudian kendaraan-kendaraan tempur serta tank-tank lapis baja yang diparkir dekat base camp akan di kenakan retribusi parkir oleh para jukir (juru parkir). Jika dua jam pertama per kendaraan dikenakan Rp 10 ribu (maklum tarif orang bule), berapa yang harus dibayar AS kalau kendaraan & tank harus parkir selama sebulan.

Sepanjang jalan ke lokasi base camp pasukan AS harus menghadapi para Mr.Cepek yang berlagak memperbaiki jalan sambil memungut biaya bagi kendaraan yang melewati jalan tersebut. Dan jika kendaraan tempur dan tank harus membelok atau melewati pertigaan mereka harus menyiapkan recehan untuk para Mr. Cepek. Suatu kerepotan besar bagi rombongan pasukan jika harus berkonvoi, karena konvoi yang berjalan lambat pasti akan dihampiri para pengamen, pengemis dan anak-anak jalanan, ini berarti harus mengeluarkan recehan lagi.

Pagi harinya mereka tidak bisa mandi karena di sungai banyak dilalui Rudal Kuning yang ditembakkan penduduk setempat dari flying helicopter alias wc terapung di atas sungai.

Pasukan AS juga tidak bisa jauh jauh dari peralatan perangnya, karena di sekitar base camp sudah mengintai pedagang besi loakan yang siap memereteli peralatan perang canggih yang mereka bawa. Meleng sedikit saja tank canggih mereka bakal siap dikiloin. Belum lagi para curanmor yang siap beraksi dengan kunci T-nya siap merebut jip-jip perang mereka yang kalau didempul dan cat ulang bisa dijual mahal ke anak-anak orang kaya yang pengen gaya-gayaan.

Para komandan di pasukan AS ini juga akan kena tugas tambahan mengawasi para prajuritnya yang banyak menyelinap keluar base camp buat nonton dangdut di RW 06, katanya ada Inul di sana.

Setelah menimbang cost and benefit akhirnya Rumsfield memutuskan TIDAK AKAN MENYERANG INDONESIA!

sumber:
http://www.acehforum.or.id/alasan-mengapa-amerika-t23806.html?s=7373eb3f2b4d0d79432604da6b8272df&s=4d5160cef9e11ea30b190df6a5ed788e&t=23806

Selengkapnya...

PKS Gigit Jari Karena Hidayat Tersingkir?

INILAH.COM, Jakarta - PKS boleh saja berambisi menyorongkan Hidayat Nur Wahid sebagai calon pendamping capres incumbent, SBY. Namun, survey politik membuktikan pasangan ini tak begitu diinginkan pemilih. Akankah upaya PKS membangun duet SBY-Hidayat Nur Wahid kandas di tengah jalan?

Langkah PKS merapat dalam koalisi ‘Golden Bridge’ yang digagas Partai Demokrat tampaknya tak bakal membuahkan hasil maksimal. Mimpi partai dakwah itu menyandingkan Hidayat sebagai cawapres bagi SBY pun mulai terancam, karena pasar politik tak menghendaki duet ini.

Setidaknya survei Lembaga Riset Informasi (LRI) dalam survei yang dilakukan pada 27 Maret hingga 1 April lalu menunjukkan pasangan SBY-HNW kalah seksi dengan duet SBY JK. LRI menyebutkan duet SBY-JK masih diminati mayoritas responden dengan dukungan 44, 24%. Sedangkan pasangan SBY-HNW hanya meraih 33,64%.

Padahal upaya PKS untuk menduetkan Hidayat untuk SBY bukan main-main. Sebagaimana informasi dari sumber INILAH.COM, karena persoalan itulah di internal majelis syura PKS terjadi perbedaan pendapat perihal rencana tayangan iklan di televis komersial.

“Hilmi Aminduin ngotot dengan tagline ‘PKS partaiku, SBY presiden pilihanku’. Namun Hidayat Nur Wahid kurang sreg dengan ide itu,” ujar sumber yang dekat dengan lingkaran Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminudin itu.

Kendati demikian, ketika dikonfirmasi ke sejumlah petinggi PKS, iklan politik versi ‘PKS Partaiku, SBY Presiden Pilihanku’ sama sekali tak pernah diperdebatkan, karena memang tidak pernah membahas hal tersebut.

Namun, setidaknya di beberapa titik kampanye, Presiden PKS Tifatul Sembiring hampir tak pernah absen untuk menanyakan arah koalisi PKS apakah dengan PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat, kader PKS mayoritas menjawab koalisi dengan Partai Demokrat dan SBY. Tak sekadar itu, di sejumlah daerah, spanduk dukungan kader PKS terhadap SBY juga marak, seperti di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Dalam survei LRI tersebut juga terungkap pasangan SBY-JK 44,25%, SBY-Hidayat Nur Wahid 33,64%, SBY- Sultan 33,16%, Mega-Sultan 27,15%, Mega-Wiranto 18,88%, Mega-Hidayat Nur Wahid 16,55%, JK-Sultan 20,47%, JK-Hidayat Nur Wahid 19,12%, dan JK-Sutiyoso 12,92%.

Merespons hasil survei LRI, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq tak secara tegas mengomentari hasil survei tersebut. Justru Mahfudz menegaskan, untuk memperkuat sistem presidensiil, sebaiknya wakil presiden mendatang mencari figur cawapres dari perorangan, bukan dari partai. “Termasuk SBY, sebaiknya cari pasangan perseorangan, bukan dari partai,” katanya kepada INILAH.COM, Sabtu (4/4) di Jakarta.

Dengan langkah ini, sambung Mahfudz yang juga Ketua FPKS DPR RI ini menegaskan, presiden maupun wakil presiden akan memiliki garis politik yang sama. “Sedangkan partai politik koalisi sharing dalam kabinet, dengan catatan tidak rangkap jabatan sebagai ketua umum partai,” jelasnya.

Bagaimana dengan wacana menyandingkan Hidayat Nur Wahid sebagai cawapres SBY? Mahfudz justru menjawab Hidayat adalah salah satu capres dari PKS. “Hidayat Nur Wahid memang salah satu capres PKS,” katanya.

Ikhtiar PKS untuk menyandingkan Hidayat Nur Wahid dengan SBY memang mengundang reaksi beragam. Apalagi, wacana itu diikuti dengan langkah politik dengan membawa nama SBY dalam event politik PKS, seperti kampanye. Kondisi ini bisa saja bukan malah mendekatkan PKS dengan Demokrat, tapi sebaliknya koalisi itu jauh panggan dari api. [P1]

sumber:

http://inilah.com/berita/pemilu-2009/2009/04/05/96171/hidayat-tersingkir-pks-gigit-jari/

Selengkapnya...

KPUD Klaten Bingung Sikapi Perubahan Aturan

KPU Kabupaten Klaten mengakui bingung dengan cepatnya perubahan aturan terkait berbagai persoalan Pemilu. Sementara kalangan DPRD Jateng mengkhawatirkan munculnya banyak masalah pasca-Pemilu.

Pengakuan itu diungkapkan Ketua KPU Klaten Ngatmin Sumarto Pawiro saat menerima rombongan Komisi A DPRD Jateng yang melakukan rapat kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten, Rabu (1/4). Rombongan Komisi A hadir dipimpin ketuanya Husein Syifa.

Mereka disambut oleh seluruh jajaran KPU Klaten. Ketua KPU Ngatmin Sumarto Pawiro mengaku perubahan aturan yang diterbitkan oleh KPU di tingkat pusat kerap membuat pihaknya kerepotan. “Aturan berubah-ubah dan kadang berbenturan. Ini yang membuat KPU kabupaten kerap kerepotan,” aku dia.
Pada kesempatan itu, jajaran KPU Klaten memaparkan sejumlah hal terkait persiapan Pemilu di wilayah ini. Dalam paparan itu, KPU mengaku telah melakukan berbagai persiapan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang bakal dimulai pekan depan itu.

Cermati DPT
Sesuai instruksi KPU tingkat pusat, KPU Klaten menurut Ngatmin, menghilangkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus, dan menggantinya dengan TPS biasa. Dengan demikian, total TPS di Klaten kini 3.029 lokasi dengan jumlah personel penyelenggara Pemilu mencapai lebih dari 1200 orang.
“Saat ini, proses pencermatan DPT (Daftar Pemilih Tetap-red) terus dilakukan. Dan apabila ditemukan pemilih ganda akan dicoret. Sebagai informasi, saat Pilgub dahulu, kami mencoret sedikitnya 80.000 pemilih ganda.”

Ketua Komisi A, Husein Syifa mengatakan, dari hasil perbincangan dengan sejumlah tokoh, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan banyak masalah. Permasalahan itu berpotensi muncul mengingat banyak aturan-aturan yang memiliki celah hukum. “Yang terpenting, jangan sampai ada keberpihakan,” pinta dia.

Anggota Komisi A lainnya, Muh Syahrir mempertanyakan mengenai sosialisasi yang telah dilakukan KPU ke masyarakat. Sosialisasi tersebut lebih ditekankan pada perubahan cara memilih. Sebagaimana diketahui, cara memilih pada Pemilu kali ini, tidak hanya dilakukan dengan cara mencentang. Tetapi, cara lain seperti mencoblos, hingga menggaris datar di pilihan juga bisa dilakukan.
“Apakah sosialisasi mengenai cara paling mudah untuk memilih sudah disosialisasikan dengan baik? Kami khawatir, bila tidak , bakal muncul ketegangan-ketegangan di masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ngatmin mengatakan, KPU telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah cara. Sosialisasi itu dilakukan hingga tingkat RT/RW. - Oleh : Heriyono Adi Anggoro

sumber:
Solopos, edisi Kamis-2 April 2009

Selengkapnya...

Caleg PAN divonis 6 bulan penjara

Wonogiri (Espos) Calon anggota legislatif (Caleg) asal PAN untuk DPR yang menjadi terdakwa kasus money politics (politik uang), Tuti Indarsih Loekman Soetrisno, divonis enam bulan penjara.

Vonis dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Wonogiri, Rabu (1/4), yang berlangsung hingga pukul 20.30 WIB.
Atas vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa, Bambang Joyo Supeno, maupun jaksa penuntut umum (JPU), Bagus Suteja, menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak masih mempunyai waktu untuk banding. Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang meminta hakim menghukum terdakwa selama tujuh bulan penjara dan denda Rp 6 juta.

Selain itu, majelis hakim menjatuhkan denda kepada terdakwa senilai Rp 6 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara Rp 2.500. Sedangkan barang bukti berupa alat peraga kampanye dimusnahkan, sementara uang yang dibagikan kepada warga diambil untuk negara.

Dalam kasus tersebut, saat kampanye di rumah warga di Dusun Gloto RT 1/RW II, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Tuti membagikan uang dalam amplop beserta alat peraga kampanye. Namun Tuti beralasan dia membagikan uang sebagai anggota DPR yang reses.
Terdakwa terbukti melanggar Pasal 84 Ayat (1) huruf (j) jo Pasal 87 jo Pasal 274 UU No 10/2008 tentang Pemilu. Selain itu, jaksa juga meminta terdakwa membayar ongkos perkara Rp 2.500 dan menyatakan terdakwa terbukti menjadi pelaksana kampanye dan memberikan uang kepada peserta kampanye untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu. - Oleh : tus

sumber:
http://www.solopos.co.id:81/zindex_menu.asp?kodehalaman=h06&id=266772

Selengkapnya...

Kesalahan DPT Jateng capai 66.917

Semarang (Espos) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jateng menyatakan, jumlah final kesalahan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu legislatif mencapai 66.917 nama. Angka ini hasil laporan dari 33 Panwaslu kabupaten/kota, minus Kabupaten Grobogan dan Semarang.

Angka ini melonjak tajam dari catatan hingga Senin (30/3) yang mencapai 29.808. Sementara di Jatim, kesalahan DPT juga mencapai ribuan, yaitu mencapai 43.546 nama. ”Dari laporan 33 Panwaslu kabupaten/kota, minus Panwaslu Grobogan dan Kabupaten Semarang total angka kesalahan DPT sebanyak 66.917 orang,” kata anggota Panwaslu Jateng, Rahmulyo Adiwibowo pada rapat koordinasi (Rakor) dengan Panwaslu kabupaten/kota di Kota Semarang, Rabu (1/4). Untuk kesalahan DPT di wilayah Soloraya, Kota Solo mencatat kesalahan hingga 16.712 orang, Klaten sebanyak 21 orang, Boyolali 6.786 orang, Sragen 3.132 orang, Sukoharjo 3.650 orang, Karanganyar 2.488 orang, dan Wonogiri sebanyak 395 orang.


Di bawah umur
Sementara berdasarkan data di Panwaslu Jateng, kesalahan DPT paling banyak pemilih tak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 28.715 orang. Disusul meninggal dunia 16.259 orang, pemilih ganda 14.168 orang. Kemudian pindah alamat 3.904 orang, tercatat daftar pemilih sementara (DPS) tapi tak ada dalam DPT sebanyak 931 orang. Selain itu juga alamat fiktif 1.329 orang, pemilih di bawah umur 714 orang, pemilih tidak dikenal 416 orang, anggota TNI sebanyak 255 orang, anggota Polri sebanyak 141 orang, sakit jiwa 85 orang.
Lebih lanjut Rahmulyo menyatakan sebenarnya kesalahan DPT di Jateng masih bisa bertambah, namun karena berdasarkan SE KPU No 607/KPU III/2007 tanggal 27 Maret 2009 revisi DPT dibatasi 31 Maret 2009 dihentikan.
”Maka Panwaslu menyatakan jumlah kesalahan DPT Jateng sebanyak 66.917 sudah final,” kata Bowo panggilan akrab Rahmulyo. Panwaslu segera melaporkan laporan ini ke Bawaslu, dan meminta Panwaslu mencermati kesalahan DPT ini saat pelaksanaan pemungutan suara.
Pada bagian lain, terkait adanya nama anggota TNI yang masih aktif masuk DPT, Kapendam IV/Diponegoro Letkol Inf Zaenal M menyatakan bila ada nama anggota TNI masih aktif yang masuk dalam DPT Pemilu 2009 supaya dicoret, sebab anggota TNI tak mempunyai hak pilih. Menurut Kapendam, Pangdam IV/Diponegoro telah menginstruksikan kepada Komadan Korem dan Kodim di daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPU setempat mengecek nama anggota TNI di DPT masih aktif atau purnawirawan.
Di Jatim, Panwaslu setempat juga menemukan ribuan kesalahan DPT. Jumlah kesalahan mencapai 43.546. Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko, sebagaimana dikutip dari inilah.com memastikan, jumlah DPT bermasalah di Jatim akan terus bertambah. Pasalnya, temuan jajarannya itu baru dari sembilan kabupaten/kota. ”Di Jatim ini ada 38 kabupaten/kota. Jadi masih ada 29 DPT kabupaten/kota lagi yang akan kami cek,” ujarnya.
Sugeng mengatakan pengecekan terhadap DPT dilakukan oleh para petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Satu orang petugas PPL bertugas melakukan pengecekan terhadap DPT satu desa. Temuan terbesar berasal dari Trenggalek dan Sampang. Di Trenggalek ditemukan sekitar 21.436 DPT bermasalah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menyatakan, hanya mereka yang berhak memilih saja yang punya hak masuk DPT. Hal ini disampaikan Hafiz dalam sosialisasi Pemilu bersama Depkominfo, KPU, dan Bawaslu di Kantor KPU, Jakarta, Rabu.

Nama ganda
Menurut Hafiz, KPU telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan pengecekan DPT. Bila terjadi kesalahan, seperti nama ganda, NIK ganda, dan pemilih yang tidak berhak memilih, harus dibenarkan dengan cara mencoret namanya dari DPT. ”Prinsipnya tidak boleh ada satu orang pun yang tidak memenuhi syarat memberikan suaranya. Tidak boleh ada satu pemilih pun yang memilih lebih dari satu kali,” kata Hafiz.
Hafiz menerangkan, lain dengan Pemilu 2004, untuk Pemilu kali ini pemilih tidak akan memperoleh kartu pemilih. Mereka hanya akan diberi surat pemberitahuan tentang waktu dan tempat penyelenggaraan pemungutan suara. Bagi mereka yang telah masuk DPT, namun tidak memperoleh surat pemberitahuan, lanjut Hafiz, tetap akan dapat menggunakan hak pilihnya asal menunjukkan kartu identitas diri. Sedangkan bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya. Namun nama mereka akan didata untuk dimasukkan dalam pemutakhiran data pemilih di Pilpres.
Sementara itu, KPU menyatakan, DPT Pemilu legislatif sekaligus akan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) Pilpres 2009. ”Dalam hal ini, DPT jadi DPS Pilpres. Paling lambat pada saat Pemilu 9 April DPT kan sudah ditempel di TPS,” ujar anggota KPU Endang Sulastri.
Menurut Endang, penempelan DPS ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memberi masukan ke KPU. Masyarakat yang belum terdaftar atau yang mengetahui adanya kesalahan data bisa segera melapor ke panitia untuk diperbaiki datanya.

Data terakhir kesalahan DPT

Total kesalahan daftar pemilih 66.917 orang, berdasarkan laporan 33 Panwaslu kabupaten/kota, minus Panwaslu Grobogan dan Kabupaten Semarang.

Kesalahan di wilayah Soloraya

Kabupaten/Kota Jumlah
Solo 16.712
Klaten 21
Boyolali 6.786
Sragen 3.132
Sukoharjo 3.650
Karanganyar 2.488
Wonogiri 395

Jenis kesalahan DPT

Tak memiliki NIK 28.715
Meninggal dunia 16.259
Pemilih ganda 14.168
Pindah alamat 3.904
Tercatat di DPS tak ada dalam DPT 931
Alamat fiktif 1.329
Pemilih di bawah umur 714
Pemilih tidak dikenal 416
Anggota TNI 255
Anggota Polri 141
Sakit jiwa 85

Sumber:
Panwaslu Jateng. - Oleh : oto/dtc
http://www.solopos.co.id:81/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=266831

Selengkapnya...

PMB DIY adakan Kampanye Terbuka di Bokoharjo, Prambanan, Sleman

Atas undangan seorang sahabat yang kebetulan menjadi pengurus PD PMB Kota Yogyakarta - Alhamdulillah, beberapa pengurus PC PMB Pedan akhirnya bisa hadir dan turut memeriahkan Rapat Umum yang dikemas dalam bentuk Kampanye Terbuka yang diselenggarakan oleh Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Dista (daerah istimewa) DIY pada hari ini, Rabu; 01 April 2009 dengan mengambil lokasi di Lapangan Bokoharjo, Prambanan, Sleman.

Meski sempat diwarnai beberapa insiden kecil dengan pendukung PDI Perjuangan di lebih dari satu titik lokasi, akhirnya kegiatan ini dapat sukses terselenggara.
Dalam kesempatan kali ini, juru kampanye nasional yang diturunkan oleh PW PMB DIY adalah sang ketua umum PP PMB, Imam Addaruqutni sendiri.

Surprise, ternyata tidak sedikit kendala yang menghadang sukses penyelenggaraan Kampanye Terbuka PMB pada putaran terakhir di Dista Yogyakarta.

Betapa tidak, dari informasi yang dapat kami pantau, di beberapa titik lokasi route kampanye PMB telah terjadi insiden demi insiden kecil yang menghambat jalannya konvoi kampanye kader dan simpatisan Partai berlogokan Matahari Merah.

Semisal di titik Umbulharjo, telah terjadi insiden baku lempar batu antara arak-arakan konvoi kampanye dari simpatisan PDI Perjuangan dengan simpatisan PMB. Disusul bentrokan ringan di seputar Piyungan yang juga dengan pendukung kampanye PDI Perjuangan. Beberapa kendaraan tampak mengalami kerusakan sedang, sementara simpatisan PMB mengalami luka ringan bahkan ada diantaranya mengalami patah tulang tangannya.
Hal inilah yang menjadi pemicu bubarnya konvoi simpatisan PMB asal GUnung Kidul yang semula sekitar 300 orang hingga tinggal 50 peserta saat tiba di lokasi kampanye.

Ironisnya, insiden itu terjadi di hadapan aparat kepolisian setempat yang bertugas mengawal konvoi kampanye kader dan simpatisan dari kedua partai.

Yang pasti, kader dan simpatisan Partai Matahari Bangsa tidak akan goyah dan gentar menghadapi tekanan maupun intimidasi dari partai politik lainnya - karena memang benar bahwa PMB bertujuan untuk "SATUKAN UMAT - MAKMURKAN BANGSA".

Menjelang pukul 13:15 WIB, akhirnya ketua umum Partai Matahari Bangsa - Imam Addaruqutni, selaku juru kampanye PMB tingkat Nasional memberikan orasi politiknya dihadapan ratusan kader dan simpatisan PMB se Dista Yogyakarta. Dalam orasinya, beliau mengatakan bahwa saat ini semua partai politik memiliki agenda tunggal yaitu INDONESIA BUTUH PERUBAHAN. Disamping itu beberapa program nasional PMB yang sangat urgent adalah negara sudah perlu menerapkan Regulasi LAND REFORM.

Sebagai penutup, beliau mengajak agar seluruh kader dan simpatisan PMB bekerja keras guna mencapai terget nasionalnya, yaitu 7 % kursi DPR RI agar lolos dari Parliamentary Treshold (PT) dalam Pemilu 9 April 2009 mendatang.

Disamping PC PMB Kecamatan Pedan, hadir pula PD PMB Klaten yang disertai oleh beberapa rekan Brimab (Brigade Matahari Bangsa).

Selengkapnya...